Tahun Ekspansi Berhati-hati
JAKARTA, ID – Menghadapi ketidakpastian ekonomi global 2023, Bank Indonesia (BI) tetap mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih ekspansif, seperti tercermin pada proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 10-12%. Namun, Bank Sentral akan tetap menjaga stabilitas moneter dan mengggunakan semua instrumen moneter secara hati-hati untuk mengendalikan inflasi inti dan menjaga nilai tukar rupiah. Tahun 2023 diakui sebagai tahun yang sulit karena penuh ketidakpastian. Saat masalah rantai pasok akibat pandemi belum kembali pulih, meletus perang Rusia-Ukraina yang melibatkan AS dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Masalah geopolitik kian melambungkan harga energi dan pangan dunia. Resesi ekonomi disertai hiperinflasi dan lonjakan suku bunga yang melanda sejumlah negara akan meluas tahun depan. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dan Gubernur BI Perry Warjiyo pada acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ‘Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju’, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/11). (Yetede)
IKI November 50,89 Industri Masih Ekspansif
JAKARTA, ID – Meski ekonomi global makin lesu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada November 2022 mencapai 50,89, yang menunjukkan sektor industri di Tanah Air masih ekspansif. Subsektor industri alat transportasi tercatat memperoleh angka IKI tertinggi, menembus 60. "Hasil survei IKI November 2022 angkanya 50,89, artinya industri manufaktur ekspansif dan ada optimisme bagi perekonomian nasional secara umum. IKI mensurvei 23 subsektor industri nasional, dengan 2.000 responden yang terbilang sangat baik,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat melansir data IKI terbaru, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menperin mengatakan, ada 11 dari total 23 subsektor industri yang berada pada kondisi ekspansif. Ke-11 subsektor tersebut mempresentasikan kontribusi 71,3%. Sedangkan 12 subsektor industri lainnya dalam kondisi tertekan. Salah satu yang pertumbuhannya mengalami pelemahan adalah subsektor industri tekstil. “Sebsektor tekstil yang melemah itu karena pasar Eropa dan Amerika turun. Alasan lebih rinci tekanan-tekanan ini sedang kami pelajari, maka perusahaan diharapkan mengisi kuesioner secara faktual, sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi,” kata Agus. (Yetede)
Indika Energi Balikkan Rugi Jadi Laba Rp 5,32 Triliun
JAKARTA, ID – PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 338,39 juta atau setara Rp 5,32 triliun pada Januari-September 2022, naik 5.785% dibanding periode sama tahun lalu yang rugi US$ 5,95 juta. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan INDY sebanyak 57,16%. Manajemen Indika Energy dalam laporan keuangan yang dipublikasi Rabu (30/11/2022) mengatakan, perseroan mampu membukukan pendapatan sebesar US$ 3,13 miliar pada sembilan bulan 2022, naik 57,16% dibanding periode sama tahun lalu US$ 1,99 miliar. Pendapatan tersebut diperoleh dari beberapa segmen bisnis perseroan, yakni kontrak dan jasa, batu bara, serta perdagangan lainnya. Selain dari penjualan batu bara, pendapatan perseroan juga disumbang dari segmen kontrak dan jasa sebesar US$ 252,59 juta, atau 8% dari total pendapatan. Pendapatan dari bisnis tersebut meningkat 41,96% dari periode sama tahun lalu US$ 177,92 juta. (Yetede)
Presiden: Porsi Investasi Luar Jawa Naik Jadi 53%
JAKARTA, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, porsi investasi luar Jawa mencapai 53% per September 2022 dari total investasi sebesar Rp 892 triliun. Hal tersebut menggambarkan telah terjadi pemerataan ekonomi di Tanah Air. Selama ini, demikian Presiden, Jawa mendominasi investasi di Indonesia, dengan porsi berkisar 60-70%. Namun, tren ini berubah tahun ini, dipicu beberapa faktor. Salah satunya hilirisasi. Jokowi menambahkan, pemerintah tengah gencar menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau Jawa, seperti di Maluku Utara. Di provinsi ini, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, mencapai 27%. Hebatnya lagi, inflasi hanya 3,3%. “Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di dunia. Hati-hati Maluku Utara, karena ini harus dipertahankan dan bisa ditingkatkan,” jelas Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Pertemunan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) 2022 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/11). (Yetede)
RI Undang Malaysia Investasi di IKN
JAKARTA,ID - Pemerintah Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor Malaysia yang tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Forum Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Nasional (MITI) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11/2022) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerja sama bisnis kedua negara, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara. “Komitmen kami adalah memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya KIPP zona 1A, 1B dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara. Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan 'karpet merah yang lebih merah' bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (30/11/2022). (Yetede)
Menagih Janji di Kementerian Pertanian
JAKARTA-Dalam sepekan terakhir, Bulog hanya bisa menyerap 35 ribu ton beras. Jumlah tersebut jauh dari komitmen Kementerian Pertanian yang berjanji memasok 600 ribu ton beras kepada Bulog. "Stok saat ini mencapai 553 ribu ton," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi WIjaya kemarin. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan cadangan perseroan beras menipis lantaran terus disalurrkan ke program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Akibat persoalan ini, diskusi soal penyediaan pasokan beras sempat alot dalam rapat bersama DPR pekan lalu. Kementerian Pertanianpun mulai kembali berkomitmen memasok beras untuk Bulog dalam waktu sepekan. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, pun mengingatkan bahwa penyediaan beras sebanyak 600 ribu ton dapat dilakukan dari penggilingan dan UMKM. "Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pertanian, pelaku usaha, serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia," tuturnya. (Yetede)
Lampu Hijau Impor Beras
JAKARTA-Menteri Perdagangan memberi lampu hijau kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor beras guna menambah cadangan beras pemerintah yang kian tipis. Hingga kemarin pagi, stok beras yang dikuasai Bulog hanya 553 ribu ton, tak sampai separuh dari target cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun. Kementerian Pertanian dalam beberapa kesempatan menyatakan Indonesia masih surplus beras, sehingga tidak perlu mengimpor. Namun, hingga kini, serapan Bulog didalam negeri nyatanya masih jauh panggang dari api. Stok beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Jika dibawah itu, dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi pangan. Kondisi berbeda dengan komoditas lain, seperti cabai dan bawang. "Kalau harga beras naik Rp10 saja, pengaruh terhadap inflasinya bisa 3,6%. Kalau cabai atau bawang naik, pengaruhnya cuma 0,1%." ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Yetede)
ANGGARAN DAERAH, Problem Penyerapan Kembali Terulang
Problem klasik penyerapan anggaran daerah kembali terulang. Ketika tahun anggaran 2022 tersisa satu bulan, Presiden Jokowi menyebut anggaran daerah Rp 278 triliun masih mengendap di bank. Kepala daerah pun diminta segera membelanjakan anggaran tersebut. Namun, agar isu ini tak terus berulang, penyebab lambatnya penyerapan yang sebagian justru bersumber dari birokrasi di pemerintah pusat harus diatasi.Presiden mengungkapkan masih banyaknya anggaran daerah yang mengendap di bank saat membuka Rakornas Investasi Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (30/11). ”Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. (Supaya) Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi, uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujar Presiden. Dalam catatan Kemenkeu disampaikan Presiden, anggaran Rp 278 triliun yang masih mengendap di bank itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya anggaran daerah yang tersimpan di bank berkisar Rp 210 triliun-Rp 220 triliun. ”Rp 278 triliun itu gede banget. Ini kalau cepat direalisasikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah,” kata Presiden.
Catatan Kompas, hampir setiap tahun Presiden mengeluhkan soal lambatnya penyerapan anggaran daerah. Pada akhir November 2021, misalnya, Presiden menyinggung soal anggaran daerah yang masih di bank sebesar Rp 226 triliun. Kemudian, April 2016, Presiden menyampaikan anggaran daerah Rp 183 triliun yang masih mengendap di bank. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Idonesia (Apeksi) Bima Arya membantah jika ada yang beranggapan kepala daerah sengaja menahan penyerapan anggaran. Selama ini, masalah penyerapan justru kerap terjadi karena penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) yang kerap terlambat. Begitu pula terbitnya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Permenkeu yang menjadi pedoman penggunaan anggaran. Contohnya, Pemkot Bogor baru menerima kabar memperoleh DID, Rabu, tetapi bisa dipastikan tak mungkin diserap karena waktu pelaksanaan sudah sangat mepet. Tinggal tersisa satu bulan hingga tahun anggaran 2022 berakhir. Masalah lainnya, kata Bima, kekhawatiran penanggung jawab pelaksana kegiatan berurusan dengan aparat penegak hukum. Ketika landasan penggunaan anggaran tak jelas, mereka memilih tidak melaksanakan program, bahkan melawan atasannya, kepala daerah. (Yoga)
APBD bagi Warga Sejahtera
APBD DKI Jakarta tahun 2023 disepakati Rp 83,78 triliun. Warga Ibu Kota harus tahu penggunaan anggaran itu. APBD DKI Jakarta 2023 itu naik Rp 1,2 triliun dari penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara lantaran ada proyeksi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022, yang sebelumnya dialokasikan Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. APBD DKI Jakarta 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Alokasi belanja daerah Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun. APBD DKI Jakarta itu difokuskan pada tiga program prioritas, dengan alokasi 41,27 %, yaitu untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Alokasi bagi belanja pendidikan senilai 21,09 % dan 13,47 % untuk standar pelayanan minimal kesehatan.
Warga Jakarta harus mengetahui penggunaan anggaran daerahnya, melalui keterbukaan informasi, agar konsisten antara program dan belanja komponen. Apalagi, menurut catatan Indonesia Budget Center, penetapan APBD DKI Jakarta 2023 tepat waktu, yang sebelumnya kerap telat. Selain itu, dua tahun terakhir warga sulit mengakses informasi APBD sehingga banyak kegiatan tak diketahui warga (Kompas, 30/11). Keinginan agar warga DKI Jakarta, dan sesungguhnya juga warga di daerah lain, untuk bisa mengakses anggaran daerahnya bisa dipahami. Sesuai dengan UU No 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggaran daerah bukanlah informasi yang dikecualikan. APBD adalah informasi publik, bahkan bisa dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan mudah diakses oleh warga, apalagi menyangkut program kegiatan yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. APBD DKI Jakarta 2023 harus dibuka, dan warga bisa mengawasi pemakaiannya demi kesejahteraan bersama. (Yoga)
Problem Harga Belum Terjawab
Dalam rangka memenuhi keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Kementan mengajukan data beras di sejumlah penggilingan yang dapat diserap untuk memperkuat stok beras Perum Bulog. Namun, data itu dinilai belum menjawab aspek harga dan kualitas yang jadi persoalan dalam penyerapan. RDP Komisi IV DPR pada Rabu (23/11) menyimpulkan, Kementan sanggup menyiapkan 600.000 ton beras di penggilingan untuk diserap oleh Bulog hingga Desember 2022. Tenggat waktu untuk menyiapkan data tersebut ialah enam hari kerja. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi. Suwandi menunjukkan ada 351.370 ton beras yang tersebar di delapan provinsi yang dapat diserap Bulog. Ketika akan dibeli oleh Bulog, ada persoalan terkait kualitas dan harga.
Melalui siaran pers, Rabu (30/11), Suwandi menyatakan, pihaknya telah bersurat kepada Budi Waseso dengan tembusan ke Mentan serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, yang menyebutkan, ada 610.632 ton beras siap dipasok penggilingan yang tersebar di 24 provinsi. ”Berdasarkan fakta di lapangan, beras ada. Namun, harganya bervariasi bergantung lokasi,” kata Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian. Batara berpendapat, kebutuhan cadangan beras yang dikelola Bulog lebih kecil dibandingkan produksi nasional. Oleh sebab itu, dia optimistis, stok Bulog dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bulog diharapkan segera menyerap beras itu dan tidak perlu merealisasikan impor. Apalagi, petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan melimpah pada Februari-Maret 2023. Penyerapan perlu dimaksimalkan pada masa panen raya tersebut. Sebelumnya, Bulog dan NFA menyepakati, harga beras yang dapat diserap Bulog maksimal Rp 10.200 per kg. Harga beras tidak bisa terlalu tinggi karena dapat mengerek laju inflasi. Dari sisi kualitas, ada ketentuan yang diregulasi Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, dimana beras yang dibeli Bulog dari dalam negeri memiliki kadar air maksimal 14 %, butir patah maksimal 20 %, kadar menir maksimal 2 %, dan derajat sosoh minimal 95 %. (Yoga)









