DPRD DKI Jakarta memastikan PT Jakarta Propertindo, yang merupakan BUMD DKI Jakarta, mendapatkan penyertaan modal daerah Rp 916 miliar untuk pekerjaan awal jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai. Ismail, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11) menjelaskan, DPRD DKI menyepakati pembiayaan penuntasan fase awal LRT Jakarta fase 1B naik menjadi Rp 916 miliar. (Yoga)

Ekonomi Indonesia masih akan berada di kisaran 5% tahun depan. Berarti selama kurang lebih 10 tahun, ekonomi Indonesia selalu berkutat sekitar 5% saja. Sejumlah lembaga internasional pun sudah memproyeksi laju ekonomi Indonesia tahun depan di kisaran angka tersebut. Proyeksi tersebut diperkuat dengan prediksi dari Bank Indonesia (BI). Bank Sentral memproyeksi ekonomi Indonesia di kisaran 4,5% - 5,3% di 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui, Indonesia masih punya modal untuk bisa membuat ekonomi tumbuh positif tahun depan. Namun, ketidakpastian global tahun depan menjadi faktor penghambat. "Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 memang tetap kuat, tetapi sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5% yoy hingga 5,3% yoy tersebut,” terang Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2022, Rabu (30/11) di Jakarta. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah tetap akan hati-hati dalam mengambil langkah.

Kondisi pasar apartemen di Indonesia terus menunjukkan perlambatan sejak memasuki pandemi Covid-19. Hal ini menjadi perhatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dalam pembangunan gedung-gedung apartemen. Beberapa bank bahkan mengaku menghindari sektor tersebut dan fokus menyelesaikan kredit konstruksi proyek highrise building yang sedang bermasalah. Penurunan penjualan properti ditunjukkan dari Colliers Indonesia. Konsultan properti ini mencatat penjualan apartemen sejak awal tahun hingga September 2022 baru mencapai 782 unit. Data Colliers menunjukkan permintaan apartemen pada 2019 mencapai 5.000 unit, lalu pada 2020 turun menjadi sekitar 2.000 unit, dan pada 2021 hanya mencapai sekitar 1.000 unit. Adapun pada tahun 2015, permintaannya lebih dari 10.000 unit. Lalu pada tahun 2016 berada di kisaran 8.000 -10.000 unit, tahun 2017 menjadi 8.000 unit, pada 2018 mendekati 6.000 unit. Sebelumnya, BTN menyebutkan akan melakukan penjualan aset dari beberapa proyek highrise building secara bulksales lewat skema asset swap atau tukar guling aset dengan surat berharga kepada investor. Perseroan menargetkan mengantongi penjualan sebesar Rp 1 triliun dari skema ini tahun ini. Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program bulksales Bank BTN tetap terus berproses dan masih sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

Pemkab Cianjur terus mendata kondisi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pendataan untuk menentukan apakah warga bisa mendapat bantuan pembangunan rumah atau direlokasi. Namun, sebagian penyintas memilih bertahan di kampungnya. Sejak beberapa hari terakhir, pemerintah mulai mendata rumah warga terdampak gempa. Hingga Selasa (29/11) pendataan masih berjalan, seperti yang dilakukan di Desa Sukawangi, Kecamatan Warungkondang yang terdampak gempa cukup serius dengan 85 % rumah rusak, dari ringan hingga berat, dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Pendataan dilakukan petugas BNPB. Pemerintah Desa Sukawangi juga berinisiatif mendata ulang kondisi rumah warga agar lebih akurat. Sukarelawan RT dan karang taruna dilibatkan dalam pendataan. ”Saya khawatir rumah rusak ringan enggak terdata. Jadi, kami dari desa siapkan data sendiri. Takut ada kecemburuan, masak ada rumah yang tidak didata, padahal rusak,” kata Kades Sukawangi Dedi Suharyadi, Selasa (29/11).

Untuk pendataan tersebut, sukarelawan meminta data kartu keluarga, nomor telepon, dan memotret kondisi rumah. Data kemudian diolah petugas desa di posko bantuan terpusat. Bupati Cianjur Herman Suherman, Senin (28/11), mengatakan, sekitar 3.500 rumah rusak telah terdata. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah menawarkan beberapa pilihan. Warga yang memilih menyewa tempat tinggal sementara sebelum direlokasi bisa meminta bantuan Rp 500.000 per keluarga per bulan yang dianggarkan dari APBN. Adapun warga yang memilih untuk membangun rumahnya bisa mendapat uang tunai Rp 10 juta-Rp 50 juta, disesuaikan tingkat kerusakan rumah. Pemerintah juga menyiapkan lokasi relokasi di tiga tempat. Lokasi itu ada di lahan seluas 2,5 hektar di Desa Sirnagalih di Kecamatan Cilaku, 10 hektar lahan di Desa Cipendawa di Kecamatan Pacet, dan 4 hektar lahan di Kecamatan Mande. Relokasi diprioritaskan untuk warga Desa Cijedil, Desa Mangunkerta, dan Desa Sarampad di Kecamatan Cugenang. (Yoga)

Pengelolaan Papua disebut memasuki babak baru setelah kehadiran UU Otonomi Khusus (otsus) Papua yang baru, yakni UU No 2 Tahun 2021. Babak baru ini diharapkan bisa betul-betul mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk itu, pembangunan diharapkan diprioritaskan pada peningkatan kualitas hidup melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro. Harapan ini disampaikan perwakilan pemda, anggota legislatif daerah, dan tokoh masyarakat terkait kunjungan Wapres Ma’ruf Amin di Jayapura,Papua, Selasa (29/11). Pembahasan pelaksanaan otsus menjadi agenda utama kunjungan Wapres yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua.

Kadis Kesehatan Provinsi Papua Robby Kaya memengatakan, hal yang perlu menjadi fokus utama  dalam percepatan pembangunan Papua dan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Pegunungan, Tengah, dan Selatan, di sektor kesehatan adalah meningkatkan layanan akses kesehatan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut dia, layanan kesehatan selama ini belum optimal meski Otsus Papua telah berlangsung dua dekade. Ini karena minimnya ketersediaan tenaga kesehatan dan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar yang belum tercukupi. ”Dengan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua, kami berharap penyediaan lembaga pendidikan di Papua yang melahirkan banyak tenaga dokter dan kesehatan lainnya,” kata Robby. (Yoga)

Inflasi Uni Eropa, yang menembus 10,7 % pada Oktober 2022, masih berpeluang naik. Lonjakan harga energi dan pangan jadi penyebab utama kenaikan itu. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bisa terdampak upaya pengendalian inflasi UE. Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde mengatakan, semua faktor pembentuk inflasi menunjukkan kenaikan. Makanan, energi, dan aneka kebutuhan lain terus naik harganya. ”Kami tidak melihat bagian atau arah yang bisa membuat saya yakin bahwa kita mencapai puncak inflasi dan inflasi akan turun dalam waktu dekat,” ujar Lagarde dalam dengar pendapat di parlemen Eropa, Senin (28/11 sore waktu Brussels. Eurostat mencatat, 53 % inflasi dipicu harga energi dan makanan. (Yoga)

Kisruh terjadi lagi mengiringi penetapan upah minimum (UM) tahun 2023 oleh pemerintah. Pemerintah melalui Permenaker No 18/2022 pada 16 November lalu menetapkan UM 2023 dengan kenaikan maksimal 10 %. Lewat permenaker ini, gubernur di seluruh Indonesia paling lambat harus menetapkan UM provinsi 2023 masing-masing pada 28 November, disusul penetapan UM kabupaten/kota pada 7 Desember. Penetapan kenaikan UM dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap ekonomi. Namun, permenaker ini ditolak kalangan pengusaha, yang diwakili Kadin dan 10 asosiasi pengusaha, dengan mengajukan uji materi ke MA, karena ketentuan permenaker akan memberatkan dunia usaha dan bisa menuntun pada gelombang PHK, di tengah situasi suram global 2023. Proses penetapan UM juga dinilai melanggar beberapa aturan perundangan di atasnya, serta tak melewati pembahasan dengan dewan pengupahan  dan forum tripartit.

Semakin menambah kusut, sebagian serikat pekerja yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi di beberapa daerah di seluruh Indonesia jika tuntutan kenaikan UM kabupaten/kota sebesar 10-13 persen tak dipenuhi. Kisruh soal UM jamak terjadi setiap tahun. Namun, pelaku usaha, buruh, ataupun pemerintah tak boleh menafikan adanya kepentingan bersama untuk tetap menjaga kelangsungan dunia usaha, daya beli pekerja dan ketersediaan lapangan kerja, hubungan industrial yang kondusif, serta tetap berputarnya roda perekonomian nasional. Maka, tak ada pilihan lain, duduk bersama, take and give, Kalangan pengusaha menyatakan akan mematuhi apa pun  putusan MA. Namun, mereka berharap kebijakan kenaikan upah itu juga dibarengi dengan kebijakan insentif untuk pelaku usaha.Masukan pengusaha agar kenaikan UM disesuaikan dengan kondisi sektoral perlu pula diakomodasi. (Yoga)

Belum lama ini, Dirut Bulog Budi Waseso menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang jumlahnya kian berkurang. Stok beras di Bulog sangat rendah, tersisa 614.000 ton di minggu ketiga November. Seharusnya stok akhir tahun minimal 1,2 juta ton. Sementara harga gabah/beras terus merangkak naik sejak Agustus walaupun intervensi pasar Bulog tinggi, sebanyak 1 juta ton. BPS melaporkan, harga beras eceran kualitas umum di minggu kedua November Rp 12.000/kg, sedang pada minggu pertama Oktober masih di bawah Rp 11.000/kg. Harga gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp 5.010/kg. Keinginan impor disampaikan Budi secara terbuka di media massa. Selama ini, Budi kurang menyukai impor beras. Pada awal diangkat sebagai Dirut Bulog, April 2018, ia berpolemik secara terbuka dengan Mendag Enggartiasto Lukita tentang impor beras Bulog sampai Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko diperintahkan Presiden mendamaikannya.

Intervensi pasar masif telah dilakukan Bulog, tapi harga beras tidak turun, taksiran stok yang dipegang swasta tak sebesar yang diduga, artinya, stok beras di masyarakat rendah, tak seperti yang diperkirakan. Stok beras Bulog berasal dari pengadaan dalam dan luar negeri. Sejak lama pemerintah berkeinginan memenuhi semua keperluan pengeluaran publik (PSO), terutama cadangan beras pemerintah (CBP) dari pengadaan dalam negeri. Peran beras impor dalam total pengadaan beras Bulog kian mengecil kecuali 2018. Sekarang, keputusan impor beras di tangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan impor tanpa melihat jumlahnya membuat lembaga ini tak populer, apalagi Presiden baru saja menerima penghargaan swasembada IRRI. Sama saja membuat sirnanya swasembada beras. Namun, sebaliknya, jika keputusannya tidak impor. Apabila dalam tiga bulan mendatang terjadi instabilitas harga beras yang sulit dikelola, Bapanas akan disalahkan. Jika kriteria impor beras terpenuhi, jumlah impor harus terukur jumlah, kualitas beras, dan waktu kedatangan beras impor. (Yoga)

Kendati tingkat penetrasi asuransi di Indonesia terus meningkat, perusahaan asuransi dinilai perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi tahun 2023. Menurut laporan AAJI, total polis meningkat 17,4 % atau 20,87 juta polis pada triwulan I-2022. CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman di Jakarta, Selasa (29/11) mengatakan, kondisi ekonomi saat ini dapat dikatakan positif. Namun, industri asuransi harus tetap berhati-hati. (Yoga)

Indeks yang mencerminkan tingkat literasi ekonomi digital di tataran kabupaten/kota bisa jadi landasan kebijakan penguatan UMKM, termasuk untuk mengekspor produknya. Produk ekspor UMKM bisa makin berdaya saing jika pelaku usaha bergabung sebagai suatu komunitas berbasis daerah yang terintegrasi dengan industri. Tim Litbang Kompas dan Lazada mempublikasikan studi berjudul ”Indonesia Digital Economy Literacy Index 2022” pada Indonesia Digital Economy Conference yang digelar di Jakarta, Selasa (29/11). Studi ini menganalisis data sekunder untuk menilai 514 kota/kabupaten se Indonesia. Selain itu, ada wawancara terhadap 1.200 responden di 18 kota/kabupaten dalam penelitian tersebut. Ada lima dimensi yang di-aji dalam perumusan indeks untuk setiap kota/kabupaten, yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengadopsian inovasi dan teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta ekosistem e-dagang.

Skor indeks berada di rentang 1-7. Di kelompok kota, Bandung, Jabar, memperoleh indeks tertinggi, yakni 5,34. Sementara di kelompok kabupaten, Sleman, DI Yogyakarta, menempati posisi teratas dengan indeks 5. Menurut Executive Director Lazada Indonesia Ferry Kusnowo, data indeks tersebut dapat menjadi acuan menganalisis tingkat literasi ekonomi digital UMKM berbasis wilayah serta menyusun strategi untuk memperkuat ekspor UMKM. Melalui program yang baru berjalan enam bulan terakhir, kata Ferry, Lazada telah memfasilitasi 100-200 pelaku UMKM yang sudah memiliki kapasitas untuk ekspor. Negara tujuannya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ferry optimistis, permintaan ekspor produk UMKM meningkat. Salah satu pelaku UMKM asal Bandung yang mengekspor gamis ke Filipina, misalnya, memasok produknya ke Filipina lebih besar dibandingkan di dalam negeri. Artinya, model yang diproduksi pelaku tersebut cocok dengan selera pasar Filipina. (Yoga)