;

RI Undang Malaysia Investasi di IKN

Yuniati Turjandini 01 Dec 2022 Investor Daily

JAKARTA,ID - Pemerintah Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor Malaysia yang tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Forum Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Nasional (MITI)  bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11/2022) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kerja sama bisnis kedua negara, khususnya dalam pembangunan IKN Nusantara. “Komitmen kami adalah memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya KIPP zona 1A, 1B dan 1C dalam tahap awal pengembangan IKN Nusantara. Kami ingin melangkah maju bersama dan akan memberikan 'karpet merah yang lebih merah' bagi para investor Malaysia, khususnya sebagai sahabat Indonesia,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (30/11/2022). (Yetede)

Menagih Janji di Kementerian Pertanian

Yuniati Turjandini 01 Dec 2022 Tempo (H)

JAKARTA-Dalam sepekan terakhir, Bulog hanya bisa menyerap 35 ribu ton beras. Jumlah tersebut jauh dari komitmen Kementerian Pertanian yang berjanji memasok 600 ribu ton beras kepada Bulog. "Stok saat ini mencapai 553 ribu ton," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi WIjaya kemarin. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan cadangan perseroan beras menipis lantaran terus disalurrkan  ke program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Akibat persoalan ini, diskusi soal penyediaan pasokan beras sempat alot dalam rapat bersama DPR pekan lalu. Kementerian Pertanianpun mulai kembali berkomitmen memasok beras untuk Bulog dalam waktu sepekan. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, pun mengingatkan bahwa penyediaan beras sebanyak 600 ribu ton dapat dilakukan dari penggilingan dan UMKM. "Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pertanian, pelaku usaha, serta Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia," tuturnya. (Yetede)

Lampu Hijau Impor Beras

Yuniati Turjandini 01 Dec 2022 Tempo (H)

JAKARTA-Menteri Perdagangan memberi lampu hijau kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor beras guna menambah cadangan beras pemerintah yang kian tipis. Hingga kemarin pagi, stok beras yang dikuasai Bulog hanya 553 ribu ton, tak sampai separuh dari target cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun. Kementerian Pertanian dalam beberapa kesempatan menyatakan Indonesia masih surplus beras, sehingga tidak perlu mengimpor. Namun, hingga kini, serapan Bulog didalam negeri nyatanya masih jauh panggang dari api. Stok beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Jika dibawah itu, dampaknya bisa mendorong kenaikan inflasi pangan. Kondisi berbeda dengan komoditas lain, seperti cabai dan bawang. "Kalau harga beras naik Rp10 saja, pengaruh terhadap inflasinya bisa 3,6%. Kalau cabai atau bawang naik, pengaruhnya cuma 0,1%." ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Yetede)

ANGGARAN DAERAH, Problem Penyerapan Kembali Terulang

Yoga 01 Dec 2022 Kompas (H)

Problem klasik penyerapan anggaran daerah kembali terulang. Ketika tahun anggaran 2022 tersisa satu bulan, Presiden Jokowi menyebut anggaran daerah Rp 278 triliun masih mengendap di bank. Kepala daerah pun diminta segera membelanjakan anggaran tersebut. Namun, agar isu ini tak terus berulang, penyebab lambatnya penyerapan yang sebagian justru bersumber dari birokrasi di pemerintah pusat harus diatasi.Presiden mengungkapkan masih banyaknya anggaran daerah yang mengendap di bank saat membuka Rakornas Investasi Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (30/11). ”Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. (Supaya) Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi, uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujar Presiden. Dalam catatan Kemenkeu disampaikan Presiden, anggaran Rp 278 triliun yang masih mengendap di bank itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya anggaran daerah yang tersimpan di bank berkisar Rp 210 triliun-Rp 220 triliun. ”Rp 278 triliun itu gede banget. Ini kalau cepat direalisasikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah,” kata Presiden.

Catatan Kompas, hampir setiap tahun Presiden mengeluhkan soal lambatnya penyerapan anggaran daerah. Pada akhir November 2021, misalnya, Presiden menyinggung soal anggaran daerah yang masih di bank sebesar Rp 226 triliun. Kemudian, April 2016, Presiden menyampaikan anggaran daerah Rp 183 triliun yang masih mengendap di bank. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Idonesia (Apeksi) Bima Arya membantah jika ada yang beranggapan kepala daerah sengaja menahan penyerapan anggaran. Selama ini, masalah penyerapan justru kerap terjadi karena penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) yang kerap terlambat. Begitu pula terbitnya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Permenkeu yang menjadi pedoman penggunaan anggaran. Contohnya, Pemkot Bogor baru menerima kabar memperoleh DID, Rabu, tetapi bisa dipastikan tak mungkin diserap karena waktu pelaksanaan sudah sangat mepet. Tinggal tersisa satu bulan hingga tahun anggaran 2022 berakhir. Masalah lainnya, kata Bima, kekhawatiran penanggung jawab pelaksana kegiatan berurusan dengan aparat penegak hukum. Ketika landasan penggunaan anggaran tak jelas, mereka memilih tidak melaksanakan program, bahkan melawan atasannya, kepala daerah. (Yoga)


APBD bagi Warga Sejahtera

Yoga 01 Dec 2022 Kompas

APBD DKI Jakarta tahun 2023 disepakati Rp 83,78 triliun. Warga Ibu Kota harus tahu penggunaan anggaran itu. APBD DKI Jakarta 2023 itu naik Rp 1,2 triliun dari penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara lantaran ada proyeksi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2022, yang sebelumnya dialokasikan Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. APBD DKI Jakarta 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Alokasi belanja daerah Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun. APBD DKI Jakarta itu difokuskan pada tiga program prioritas, dengan alokasi 41,27 %, yaitu untuk pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Alokasi bagi belanja pendidikan senilai 21,09 % dan 13,47 % untuk standar pelayanan minimal kesehatan.

Warga Jakarta harus mengetahui penggunaan anggaran daerahnya, melalui keterbukaan informasi, agar  konsisten antara program dan belanja komponen. Apalagi, menurut catatan Indonesia Budget Center, penetapan APBD DKI Jakarta 2023 tepat waktu, yang sebelumnya kerap telat. Selain itu, dua tahun terakhir warga sulit mengakses informasi APBD sehingga banyak kegiatan tak diketahui warga (Kompas, 30/11). Keinginan agar warga DKI Jakarta, dan sesungguhnya juga warga di daerah lain, untuk bisa mengakses anggaran daerahnya bisa dipahami. Sesuai dengan UU No 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggaran daerah bukanlah informasi yang dikecualikan. APBD adalah informasi publik, bahkan bisa dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan mudah diakses oleh warga, apalagi menyangkut program kegiatan yang menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. APBD DKI Jakarta 2023 harus dibuka, dan warga bisa mengawasi pemakaiannya demi kesejahteraan bersama. (Yoga)


Problem Harga Belum Terjawab

Yoga 01 Dec 2022 Kompas

Dalam rangka memenuhi keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, Kementan mengajukan data beras di sejumlah penggilingan yang dapat diserap untuk memperkuat stok beras Perum Bulog. Namun, data itu dinilai belum menjawab aspek harga dan kualitas yang jadi persoalan dalam penyerapan. RDP Komisi IV DPR pada Rabu (23/11) menyimpulkan, Kementan sanggup menyiapkan 600.000 ton beras di penggilingan untuk diserap oleh Bulog hingga Desember 2022. Tenggat waktu untuk menyiapkan data tersebut ialah enam hari kerja. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat itu dan dihadiri oleh Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi, dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi. Suwandi menunjukkan ada 351.370 ton beras yang tersebar di delapan provinsi yang dapat diserap Bulog. Ketika akan dibeli oleh Bulog, ada persoalan terkait kualitas dan harga.

Melalui siaran pers, Rabu (30/11), Suwandi menyatakan, pihaknya telah bersurat kepada Budi Waseso dengan tembusan ke Mentan serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, yang menyebutkan, ada 610.632 ton beras siap dipasok penggilingan yang tersebar di 24 provinsi. ”Berdasarkan fakta di lapangan, beras ada. Namun, harganya bervariasi bergantung lokasi,” kata Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Batara Siagian. Batara berpendapat, kebutuhan cadangan beras yang dikelola Bulog lebih kecil dibandingkan produksi nasional. Oleh sebab itu, dia optimistis, stok Bulog dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bulog diharapkan segera menyerap beras itu dan tidak perlu merealisasikan impor. Apalagi, petani tengah berproduksi dan stok diperkirakan melimpah pada Februari-Maret 2023. Penyerapan perlu dimaksimalkan pada masa panen raya tersebut. Sebelumnya, Bulog dan NFA menyepakati, harga beras yang dapat diserap Bulog maksimal Rp 10.200 per kg. Harga beras tidak bisa terlalu tinggi karena dapat mengerek laju inflasi. Dari sisi kualitas, ada ketentuan yang diregulasi Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, dimana beras yang dibeli Bulog dari dalam negeri memiliki kadar air maksimal 14 %, butir patah maksimal 20 %, kadar menir maksimal 2 %, dan derajat sosoh minimal 95 %. (Yoga)


Investasi Jangan Lagi Dipersulit

Yoga 01 Dec 2022 Kompas

Melambatnya perekonomian global bisa berdampak pada arus investasi sektor riil. Merespons hal itu, pemerintah akan memperkuat investasi dalam negeri serta mendorong kolaborasi antara investor besar dan pengusaha mikro kecil menengah di daerah. Hambatan investasi juga semakin mendesak untuk segera diatasi. Dalam Rakornas Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11) Presiden Jokowi meminta agar investasi di daerah tidak dipersulit. Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, semua negara saling berebut investor. Berbagai kendala investasi, termasuk pelaksanaan sistem online single submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, harus segera dibenahi untuk memberi kemudahan bagi investor. Presiden mengatakan, arus modal masuk memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. ”Hati-hati, investasi menjadi kunci,” katanya. Sejauh ini realisasi investasi masih berjalan sesuai target.

Kementerian Investasi mencatat, sampai triwulan III tahun 2022 (Juli-September) capaian investasi sudah Rp 892,4 triliun atau 74,4 %i target tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meyakini, target investasi tahun ini masih bisa tercapai. Selain konsumsi rumah tangga, capaian investasi juga akan diandalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestic tetap di kisaran 5 % sampai akhir tahun. Meski demikian, ikhtiar mengejar target realisasi investasi tahun depan dinilai akan lebih sulit ditengah kondisi ekonomi global yang terus melambat akibat dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan ketegangan geopolitik yang meruncing. Pemerintah memasang target investasi senilai Rp 1.400 triliun untuk tahun 2023, naik 16,6 % dari sebelumnya. Menurut Bahlil, beberapa syarat harus dipenuhi untuk menjamin target itu bisa tercapai tahun depan. Pertama, stabilitas politik dalam negeri harus terjaga menjelang Pemilu 2024. Kedua, perang Rusia-Ukraina harus segera berakhir. Ketiga, ketegangan politik antara China dan Taiwan harus disudahi. (Yoga)


Ekonomi Indonesia Masih Bertumbuh

Yoga 01 Dec 2022 Komaps

Di tengah perlambatan ekonomi global, BI memprediksi perekonomian Indonesia pada 2023 dan 2024 masih bertumbuh. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. BI juga memprediksi inflasi bisa terkendali. Hal ini mengemuka dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jakarta, Rabu (30/11) yang bertajuk ”Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”. Presiden Jokowi dalam sambutan pada acara ini mendorong seluruh jajarannya tetap optimistis menghadapi kondisi perekonomian global tahun depan yang masih diwarnai ketidakpastian. Namun, Presiden juga mewanti-wanti agar tetap waspada dan berhati-hati menyusun kebijakan.

”(Otoritas) fiskal, moneter, harus selalu berbicara, harus selalu berdampingan sehingga semua policy yang ada itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan negara,” ujar Presiden. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diproyeksikan tetap kuat di kisaran 4,5-5,3 %. Pertumbuhan ini akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5 % pada 2024. ”Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi, investasi yang meningkat karena hilirisasi infrastruktur penanaman modal asing, pariwisata, dan lainnya,” ujar Perry. Inflasi juga diperkirakan akan terkendali sehingga bisa kembali ke sasarannya, yakni 3 % plus minus 1 % pada 2023 dan 2,5 % plus minus 1 % pada 2024. (Yoga)


Permintaan Naik, Harga Telur Terdongkrak

Yoga 01 Dec 2022 Kompas

Harga rata-rata nasional telur ayam ras, menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, naik 3,45 % dalam sepekan terakhir. Pada Rabu (30/11) harganya tercatat Rp 30.000 per kg atau di atas harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan Rp 27.000 per kg. Selain faktor harga pakan, peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru dinilai turut jadi pemicu. (Yoga)

Pelaku Usaha Diminta Lirik Ceruk Domestik

Yoga 01 Dec 2022 Kompas

Pelaku usaha di Jabar yang terbiasa mengekspor komoditasnya diharapkan mulai melirik ceruk pasar domestik. Hal ini diharapkan bisa ikut menekan potensi pelambatan laju ekonomi hingga anjloknya nilai ekspor akibat berbagai masalah yang membelit dunia. Hal itu dikatakan Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Wilayah Jabar Taufik Saleh dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jabar, Rabu (30/11). (Yoga)

Pilihan Editor