Fenomena Startup & Krisis SVB
Startup, bakar uang, kripto dan semua hal terkait disebut oleh banyak orang, bahkan muncul di halaman utama Kompas (15/3) sebagai penyebab utama terjadinya krisis keuangan yang sementara ini kita sebut saja ‘krisis bank teknologi’. Namun, benarkah itu? Bisa jadi bukan seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan bakar uang dan startup yang menjadi penyebab krisis itu, karena itu semua justru korban, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena terlalu banyak uang di dalam sistim ekonomi (excess liquidity) sehingga mendorong terjadinya krisis. Bagaimanapun fenomena bakar uang hanya mungkin terjadi jika ada uang berlebih dalam bentuk excess liquidity yang akan dibakar. Dan, bahkan ancaman terjadinya resesi global akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang saat ini mengancam kita pun semuanya boleh jadi berawal karena fenomena excess liquidity ini. Excess liquidity ini jika dilihat lebih dalam berasal dari Central Bank di seluruh dunia yang memang memiliki otorisasi untuk mencetak uang, seperti halnya Bank Indonesia. Global excess liquidity ini menurut satu estimasi jumlahnya adalah US$25 triliun. Untuk meletakkan dalam konteks betapa besarnya angka itu, jumlahnya kira-kira 26% dari global GDP yang nilainya US$95 triliun. Dalam perspektif itu kemudian, startup dan bakar uang sejatinya bukanlah penyebab terjadinya krisis, karena sekali lagi hal itu adalah akibat, bukan penyebab, karena tanpa excess liquidity tidak akan ada uang yang dibakar. Jadi di sini startup itu hanya korban. Karena kita memahami bahwa memang demikianlah model bisnis startup, yang membutuhkan banyak uang karena penemuan teknologi baru memang sangat mahal. Tanpa startup, semua teknologi dan aplikasi yang ada di handphone kita saat ini tak akan pernah ada. Masalah utamanya sebetulnya karena ada uang yang melimpah ruah itu dalam bentuk excess liquidity itu maka akhirnya semua berlomba masuk ke startup, walau tentu sangat berisiko karena historical data memperlihatkan bahwa sukses ratio startup itu sangat kecil. Namun, startup akan terus ada, model bisnisnya juga tak akan berubah dan akan berpotensi terus memicu krisis baru, jika pendanaan dari excess liquidity kembali masuk.
KAWASAN OBJEK VITAL NASIONAL : Mengawal Implementasi Regulasi
Pasca kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, PT Pertamina berjanji akan melaksanakan audit internal aset-aset vital perseroan, termasuk yang masuk dalam objek vital nasional (Obvitnas) untuk mengevaluasi keberadaan dan keamanan aset tersebut sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana. Tidak dapat dipungkiri, terdapat fenomena menjamurnya permukiman masyarakat di sekitar area objek vital milik Pertamina seperti di antaranya kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat; TBBM Cikampek di Karawang, Jawa Barat; TBBM Tanjung Gerem, Banten dan TBBM Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Koordinator Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendukung langkah pemerintah ter masuk Pertamina untuk menggelar audit di berbagai objek vital hilir migasnya. Objek vital hilir migas termasuk Obvitnas yang memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga perlu dilindungi oleh aparat penegak hukum sebagai bukti komitmen menjaga keselamatan warganya.“Setiap Obvitnas terutama yang terkait dengan migas, saat perencanaan dan penataan posisinya tentu sudah dipikirkan matang, termasuk soal pertahanan dan keamanannya. Sebab, apabila lumpuh, akan berpengaruh terhadap stabilitas negara. Soal insiden kemarin, ini terkait lemahnya pengelolaan tata di tingkat Pemda,” jelasnya.
Rencana tata ruang wilayah di setiap daerah yang berkaitan lahan objek vital nasional harusnya tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sudah terlanjur dipadati penduduk, maka pemerintah dan pemilik aset harus berkolaborasi untuk menghadirkan solusi, semisal melalui pembangunan kawasan relokasi yang lebih layak huni, seperti rumah susun untuk di kota-kota besar. Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro melihat Indonesia punya gap yang sangat besar antara perencanaan dengan pemanfaatan tata ruang. Padahal, saat ini instrumen hukum dan kebijakan untuk pengendalian, pengawasan, perlindungan bahkan sampai antisipasi konflik, semuanya sudah lengkap.
Sementara itu, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan BUMN atau pemilik aset Obvitnas hilir migas harus mengumumkan aset-asetnya yang memiliki risiko tinggi. Hal ini untuk memastikan adanya mitigasi bencana, karena harus diakui banyak fasilitas hilir migas yang usianya cukup tua dan perawatannya kurang maksimal.
PENGELOLAAN HULU MIGAS : Pemerintah Tolak Perusahaan Asing di Blok Bulu
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi di Wilayah Kerja Bulu.Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menegaskan bahwa seluruh transaksi pengalihan partisipasi interes, perubahan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Ditjen Migas menyatakan ketidaksetujuan terhadap transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi pada Wilayah Kerja Bulu yang dalam prosesnya tidak dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta SKK Migas,” isi keterangan Ditjen Migas, dikutip Minggu (26/3).
Di Wilayah Kerja Bulu, Criterium Energy Ltd. bermitra dengan Kris Energy yang merupakan perusahaan asal Singapura dengan hak partisipasi 42,5%, PT Energindo 10%, dan PT Wisma 5%.
PSSI Kalkulasi Dampak Buruk Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20
JAKARTA, ID-Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI sedang mengkalkulasi dampak buruk terhadap persepakbolaan Indonesia pasca-pembatalan drawing Piala Dunia FIFA U-20 di Denpasar, Bali. Awalnya, drawing atau pembagian group negara-negara Piala Dunia FIFA U-20 tersebut akan digelar pasal 31 Maret 2023. Hal ini ditegaskan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PPSSI, Arya Sinulingga saat jumpa per di kantor PSSI, Jakarta, Minggu (26/03/2023). "Perhitungan resiko perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia bisa terselamatkan. Hingga saat ini, PSSI belum mendapatkan alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara drwing tersebut," kata Arya. Arya memperkirakan pembatalan drawing salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster untuk menggelar drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada pemerintah pusat pada 14 Maret 2023. Surat bernomor T.00.425/11470/SEKRET itu berisi penolakan untuk Tim Israel Bertanding di Bali untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. (Yetede)
BI: Nilai Kumulatif Capital Inflow Capai Rp 41,89 Triliun
JAKARTA, ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, secara kumulatif sejak 1 januari hingga 21 Maret 2023, aliran modal asing masuk bersih di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 14,98 triliun dan pasar saham sebesar Rp1,07 triliun. BI juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. "Selama tahun 2023, berdasarkan data setlemen sampai dengan 21 Maret 2023, non residen beli neto Rp41,98 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 1.07 triliun di pasar," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi yang diterima pada Minggu (26/3/2023). Sementara itu, imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun stabil di level 6,88%. Level yield surat utang Indonesia tersebut lebih menarik dan jauh dari yeild surat utang Amerika Serikat atau UST Treasure Note tenor 10 tahun lalu yang turun ke level 3,427%. "BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas maskroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung ekonomi lebih lanjut," kata Erwin. (Yetede)
Ekspor TPT Anjlok 10%
JJAKARTA, ID- Ekspor tekstil dan produk tektil (TPT) tahun ini perkirakan anjlok hingga 10% menjadi sekitar US$ 11 miliar (setara Rp 170 triliun), dibanding tahun lalu US$ 12 miliar. Penurunan nilai order dan buyer luar negeri yang mencapai 40-50% sejak awal tahun ini membuat kinerja ekspor industri padat karya tersebut diperkirakan bakal melemah. "Ekspor tahun ini memungkinkan tidak akan lebih besar dari tahun kemarin yang sekitar US$ 12 miliar. Penurunanya 5-10% kalau kondisi masih seperti sekarang," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan benang Filament Indonesia (APSyFFI) Redma Wirawasta kepada Investor Daily, baru-baru ini. Menurut Redma, penurunan kinerja ekspor tidak serta merta berdampak pada industri TPT Nasional, asalkan pasar domestik bisa menampung produk TPT yang tidak terserap ekspor. Dia memaparkan, pasar dalam negeri selama ini mengontribusi sebesar 70% terhadap total penjualan industri TPT nasional. "Pasar ekspor hanya menyumbang 30% dari total penjualan TPT. Jadi, kalau pasar dalam negeri bisa diperbaiki dan pemerintah serius membendung impor TPT ilegal, pertumbuhan industrinya akan sangat bagus," ungkap dia (Yetede)
Permintaan Naik, Kredit Properti Meningkat 7,6%
JAKARTA, ID-Industri perbankan telah menyalurkan kredit properti sebesar Rp1.209,1 triliun, per akhir Februari 2023, meningkat 7,5% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi januari yang tumbuh 7,3% (yoy), karena permintaan akan kredit properti yang mulai meningkat. Bank Indonesia (BI) dalam data Uang Beredar mencatatkan, kredit properti didukung oleh pertumbuhan dari semua segmen, seperti kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), konstruksi, dan real estate. Kemudian, kredit konstruksi juga tumbuh lebih tinggi dari 2,5% (yoy) pada januari menjadi 2,7% (yoy) per februari dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 384,9 triliun. Disebabkan oleh pertumbuhan kredit konstruksi gedung industri di DKI Jakarta dan Jawa tengah. "Khususnya peningkatan pada KPR tipe diatas 70 di Jawa Timur dan DKI Jakarta," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yetede)
Laba Bersih Operasi Telkom Rp 25 Triliun
JAKARTA, ID-PT Telkom Indonesia (TLKM) membukukan pertumbuhan laba bersih operasi (operating net income) 7,7% menjadi Rp25,85 triliun pada 2022. Namun, laba bersih perseroan turun 16,2% menjadi Rp 20,7 triliun dari Rp 24,7 triliun, seiring kerugian investasi di saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Per 31 Desember 2022, harga pasar saham GOTO mencapai Rp 91, turun dari Rp 375 pada 31 Desember 2021. Tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 147,31 triliun atau tumbuh sebesar 2,9%. Adapun EDIBTA Telkom mencapai Rp78,99 trilun atau tumbuh 4,3%. "Sukur Alhamdulillah Telkom dapat menutup tahun 2022 dengan cukup baik dari aspek kinerja keuangan dan operasional. Pencapaian kinerja ini merupakan output dari fokus perusahaan dalam menjalankan strategi utama Five Bold Moves demi menciptakan nilai tambah serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan," ujar Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Minggu (26/3/2023). (Yetede)
Waspada Musim Beredel TikTok
JAKARTA – Indonesia memastikan tak akan terpengaruh gelombang pelarangan TikTok, aplikasi video pendek milik BiteDance Technology asal Cina, oleh sejumlah negara dalam dua pekan terakhir. Pemerintah mengklaim sudah mempunyai jurus ampuh agar TikTok tak membocorkan data pribadi penggunanya atau menyalahgunakannya sebagai alat propaganda. Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan Kementerian memiliki mekanisme pemantauan ruang digital sehingga tak ada aplikasi yang melenceng dari ketentuan. Pemantauan itu menggunakan mesin automatic identification system (AIS), tim patroli siber, dan mengandalkan laporan masyarakat. “Ketika menemukan konten yang dilarang, Kementerian Kominfo akan meminta platform digital men-takedown konten tersebut,” kata Usman kepada Tempo, Ahad, 26 Maret 2023.Usman menyebutkan pemerintah sudah tegas mengatur konten yang dilarang beredar di ruang digital, yaitu konten yang mengandung paham radikalisme; terorisme; serta ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Dia memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan sanksi kepada setiap platform yang melanggar larangan tersebut, dari teguran hingga pemblokiran
PR Baru Menjaga Stok Pangan
JAKARTA — Langkah Badan Pangan Nasional mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng milik pemerintah dinilai tepat oleh berbagai kalangan guna menjaga pasokan dan harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, menilai ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga. Ia mencontohkan persoalan kelangkaan Minyakita—minyak goreng kemasan sederhana program pemerintah yang harganya dibatasi Rp 14 ribu per liter. "Minyakita agak sulit di pasaran. Pasokannya sedikit," ujar Mujib, kemarin. Sebaliknya, pasokan minyak goreng kemasan premium dengan harga yang lebih tinggi masih lancar di pasaran. Menyitir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional dibanderol rata-rata Rp 20.150-21.800 per kilogram. Karena itu, ia berharap keberadaan cadangan minyak goreng pemerintah bisa menyelesaikan perkara tersebut. Lain lagi dengan gula, Mujib berujar saat ini pasokan komoditas tersebut relatif tidak ada masalah. Namun ia mengatakan cadangan gula konsumsi pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas itu di pasaran, seperti tiga sampai empat tahun lalu. "Saat itu harga gula sempat tidak terkendali." (Yetede)









