Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, peluang kerja sama pengembangan sembilan wilayah kerja panas bumi (WKP) itu diambil untuk meningkatkan bauran energi bersih dan mencapai target nol emisi pada 2060. Adapun sembilan WKP yang akan bakal dikerjasamakan perusahaan listrik pelat merah itu antara lain Maluku Tengah, Atadei di Nusa Tenggara Timur, Songa Wayaua di Halmahera Selatan, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Ungaran di Jawa Tengah, Kepahiang di Bengkulu, Oka Ile Ange di NTT, Gunung Sirung di NTT, Danau Ranau di Sumatera Selatan, dan Lampung Barat. “Jika ditotal, dari sembilan lokasi yang potensinya telah kami kaji tersebut bisa mencapai 260 MW. Pada pengadaan tahap pertama, kami membuka kerja sama WKP untuk pengembangan di Tulehu, Songa Wayaua, Atadei, dan Tangkuban Perahu,” katanya, Senin (27/3). “Tahun ini rencananya ada tiga hingga empat lokasi yang akan dilelang,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Penataan permukiman yang sangat dekat dengan Objek Vital Nasional (Obvitnas), terutama yang berkaitan dengan migas dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, pembiaran banyaknya permukiman yang sangat dekat dengan sumber migas misalnya, bukan hanya mengganggu operasional tapi juga berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Insiden kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang milik PT Pertamina (Persero) di Jakarta Utara yang mengakibatkan korbanjiwa menjadi pelajaran penting bahaya bermukim di wilayah hilir migas yang rentan dengan kebakaran atau ledakan. Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/) menyampaikan bahwa buffer zone atau area penyangga di Depo Plumpang rencananya akan dibangun selebar 52,5 meter, meskipun rata-rata standar internasional itu berjarak 500 meter. Dari rencana yang kajiannya dilakukan Sucofindo itu, akan ada sekitar 783 unit bangunan yang bakal terdampak rencana pembangunan area penyangga tersebut. Master Planning Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan kecenderungan warga bermukim di lahan kosong yang dekat dengan instalasi migas atau listrik milik negara karena dianggap strategis dan juga didorong oleh tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang perlu segera ditempati. Ketua Umum Asosiasi AnalisKebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan pemerintah dan pemilik aset Obvitnas terutama Pertamina harus memastikan penyediaan buffer zone sepanjang 1 kilometer, bukan 500 meter. Hal ini untuk membuat mitigasi dampak bencana sekaligus menjaga keamanan Obvitnas dari ancaman eksternal.

JJAKARTA, ID-Jumlah investor reksa dana dalam 2-3 tahun  mendatang diprediksi mencapai 20 juta, melonjak 102% dan posisi saaat ini sekitar 9,9 juta. Didukung investor  milenial dan Gen Z yang mencapai 81% dari total inevstor individu, induvidu bertumbuh. Industri reksa dana bakal semakin pesat  berkembang jika investor  institusi lebih banyak berinvestasi pada intrusmen tersebut. Bila disosilisasikan  lebih baik, reksa dana bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan pasar modal domestik lebih stabil, tapi juga bisa mencegah menipuan berkedok investasi (investasi bodong) yang dalam dua tahun terakhir mencapai Rp117,5 triliun. Industri reksa dana memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, mengingat dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksa dana di Indonesia saat ini baru sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih rendah negara-negara tetangga yang sudah 25-30% PDB. (Yetede)

JAKARTA, ID-Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, mayoritas dana dari transaksi  Rp 349 triliun yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak terkait dengan Kementerian Keuangan. Penegasan ini menanggapi isi surat  Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ramai di publik belakangan ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi  XI DPR RI di Gedung DPR, Senin (27/03/2023). Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari total dana Rp 349 triliun tersebut, data transaksi yang terkait dengan pegawai Kemenkeu hanya Rp3,3 triliun. Nilai tersebut pun merupakan data debit  kredit dari seluruh pegawai selama 15 tahun terhitung sejak 2009 hingga 2023. "Ini termasuk penghasilan resmi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah. Rp 3,3 triliun itu sejak 2009 hingga 2023," jelas dia. Bahkan, dalam dana Rp 3,3 triliun yang telah ditindaklanjuti itu, juga terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi atau fit and proper test. (Yetede)

JAKARTA, ID- Sepanjang tahun lalu, industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik. ( undisbushed debitur mancapai Rp  2.142,86 triliun) Kredit menganggur tersebut meningkat 25,67% Sebesar dibandingkan tahun 2021yang sebesar Rp 1.705,17 triliun. Berdasarkan data OJK kredit yang belum ditarik debitur pada akhir Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan posisi November 2022 yang hanya naik 7,72% (yoy) menjadi Rp 1848,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa  para debitur masih wait and see sebelum melakukan pencairan fasilitas kreditnya di bank. Apabila dirinci, kelompok bank berdarsakan  modal inti (KBMI) 1 mencatatkan UL sebesar Rp 115,56 triliun, terkoreksi 20,6% dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 145,54 triliun. Pada KBMI 2, fasilitas kredit yang belum ditarik tumbuh 18,56% menjadi Rp 381,01 triliun per akhir  2022. Kemudian, kredit menganggur di KBMI 3 sebesar Rp 733,62 triliun, tumbuh 20,41% (yoy). Sedangkan KBMI mencatatkan UL Rp 912,66 triliun, melesat 45,1% (yoy) pada akhir 2022.  (Yetede)

JAKARTA, ID-PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan rekomondasi persetujuan  ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) hanya tiga bulan, atau sampai 10 Juni 2023. Pada Juni mendatang, pemerintah menerapkan larangan ekpor  mineral mentah dan olahan, sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). "Kami telah mendapatkan rekomondasi ekspor  dari kementerian ESDM. Namun, dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. kata Tony dalam rapat  dengar pendapat Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (27/03). TTony menerangkan volume 2,3 juta ton tersebut sesuai  dengan rencana kerja  dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM pada akhir tahun lalu. Dengan rentan waktu ekpor yang pendek, dia mengeaskan pengiriman konsentrat tembaga ke luar negeri tidak akan jor-joran. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dampak yang ditimbulkan pasca berakhirnya izin ekspor di Juni nanti. (Yetede)

Peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok (RRT) bakal memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia dan AS mengenal penduduk yang mendiami wilayah nusantara, berbagai etnis di Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan antar manusia akan mempermudah kerja sama di bidang ekonomi. Demikian pandangan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi (Boy) Thohir, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri Shinta Kamdani pada acara peresmian Kantor KIKT di Gedung Agung Sedayu, Pantai Indah Kapuk, Jakbar, Senin (27/3)

Erick yakin dengan saling mengenal lebih dalam melalui jalur kebudayaan, hubungan RI - Tiongkok akan menghasilkan manfaat ekonomi yang seimbang. Bahlil lahadalia menjelaskan, disaat ekonomi global tidak menentu, kita dituntut bersilaturahmi dan dan berbagi informasi. Kementerian Investasi sudah membuka kantor perwakilan di Beijing untuk memfasilitasi investor Tiongkok. "Jadi setengah nyawa pemerintah sudah ada di KIKT, kedua, ini tahun berat karena target investasi Rp 1.400 triliun sehingga kita perlu saling support, sekalipun pemilu 2024 masih membingungkan kondisi ke depan. Tetapi ekonomi harus tumbuh baik sehingga stabilitas harus kita jaga bersama, " Kata Bahlil (Yoga)

JAKARTA, ID-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Polri bersinergi untuk menutup impor pakaian bekas, termasuk yang melewati pelabuhan-pelabuhan kecil. Impor pakaian bekas  harus segera dihentikan  karena merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dan berdampak memicu PHK karyawan. "Impor pakaian bekas jelas berdampak banyak masyarakat kehilangan lapangan kerja. DI sektor tekstil atau pakaian ini ada sedainernya, pekerja konveksi, packaging, distribusi, sampai rantai ritel," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Terhadap UKM, di Jakarta, Senin (27/23/2023). Teten mengatakan telah mendapat  instruksi Presiden Jokowi untuk melindungi produsen UMKM dan produksi tekstile dalam negeri. Salah satunya dengan memberantas impor  ilegal pakaian bekas. Banyak UMKM di sektor TPT meruigikan akibat banjirnya impor pakaian bekas yang sebenarnya dilarang. (Yetede)

JAKARTA,ID- ID-PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencetak pertumbuhan laba inti 12% menjadi Rp9 triliun tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8 triliun. Namun, laba bersih perseroan  terpangkas 17% menjadi Rp 6,3 triliun tahun 2022, dibandingkan 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Tahun lalu, pendapatan Indofood naik menjadi Rp 110 triliun, dibandingkan tahun lalu Rp 99 triliun. Namun, beban keuangan yang melonjak tajam, dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 7,9 triliun menggerus perolehan laba usaha  produsen makanan dan minuman olahan ini. Hasilnya, laba bersih Indofood tergerus. Di sisi lain, anak usaha Indofood, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ((ICBP), juga membukukan koreksi turun  laba bersih hingga 28% menjadi Rp 4,5 triliun tahun lalu dari sebelumnya Rp 6,3 triliun. Direktur Utama dan CEO Indofood Anthony Salim mengatakan,  2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, karena ketegangan geopolitik yang meningkat. Indofood juga harus menghadapi tingginya tingkat inflasi dan kenaikan berbagai harga komoditas yang memicu ketidakpastian di pasar. (yetede)

JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil masih terpuruk setelah diterpa pandemi. Kehadiran barang-barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas, membuat para pelaku usaha di sektor ini kian sulit bangkit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Wirawasta, menyatakan rata-rata utilisasi pabrik di sektor ini baru 55 persen. Padahal, pada paruh pertama 2022, utilisasinya sudah meningkat 75-80 persen. "Memasuki semester kedua 2022, barang impor mulai masuk dan kinerja kami turun lagi," kata dia kepada Tempo, kemarin. Penurunan utilisasi tersebut dipengaruhi oleh anjloknya permintaan ekspor. Kondisi ekonomi beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa, melemah. Di sisi lain, pasar domestik sudah jenuh. Akibatnya, sektor tekstil dan produk tekstil harus merumahkan pegawai. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa kembali bekerja. Menurut Redma, kejenuhan terjadi karena pasar dijejali produk impor. Kondisi mereka kian tercekik karena banyak barang impor masuk secara ilegal. APSyFI mencatat, sampai akhir 2022, ada sekitar 320 ribu ton produk garmen impor ilegal. Sementara itu, impor yang tercatat, alias legal, hanya 250 ribu ton. Sekitar 70 persen di antara barang ilegal itu berupa kain. Sedangkan sisanya pakaian bekas. (Yetede)