;

PENURUNAN PERMINTAAN EKSPOR : Industri Tekstil Perlu Restrukturisasi Mesin

Hairul Rizal 29 Mar 2023 Bisnis Indonesia

Kementerian Perindustrian mendorong sektor tekstil dan pengolahan tekstil atau TPT melakukan restrukturisasi mesin untuk meningkatkan daya saing di tengah penurunan permintaan ekspor akibat ketidakpastian perekonomian global. Ignatius Warsito, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, mengatakan restrukturisasi mesin dapat menstimulasi penggunaan peralatan yang lebih modern, hemat, dan ramah lingkungan, sehingga bakal meningkatkan daya saing industri sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Program ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (28/3). Kinerja industri TPT sepanjang tahun lalu sendiri masih menunjukkan hasil yang baik di tengah krisis global, karena nilai ekspornya mencapai US$13,83 miliar, dan mampu menyerap 3,65 juta tenaga kerja. Dari sisi pendapatan domestik bruto (PDB), kata Warsito, TPT juga mengalami pertumbuhan 9,34% secara tahunan, dan berkontribusi sebesar 1,03% terhadap PDB nasional. Program restrukturisasi mesin yang sudah dilaksanakan oleh 23 perusahaan pada 2021—2022 itu sendiri berfokus pada industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain. Targetnya akan ada 13 perusahaan yang berpartisipasi dengan alokasi anggaran senilai Rp4,7 miliar untuk sepanjang 2023.

KEBIJAKAN IMPORTASI : PAKAIAN BEKAS GERUS PASAR TPT LOKAL

Hairul Rizal 29 Mar 2023 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan mencatat peredaran pakaian bekas hasil impor telah memicu penurunan industri tekstil dan produk tekstil dari US$7 miliar menjadi hanya US$3 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemasukan pakaian bekas dari luar negeri dilarang, kecuali yang diatur secara khusus seperti impor pesawat tempur bekas. “Industri tekstil kita dahulu bernilai di atas US$7 miliar sekarang tinggal US$3 miliar. Sudah tidak boleh, ini ilegalnya yang kami larang,” katanya dalam sesi wawancara khusus, Selasa (28/3). Dia mencatat pangsa pasar impor pakaian bekas sudah mencapai 31% sedangkan pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal hanya 40%. Bila dibiarkan, Zulkifli menyatakan bisa membunuh industri TPT nasional sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk ditangani secara baik. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak jalur gelap guna menyelundupkan pakaian bekas hasil impor sehingga membutuhkan kerja sama penegak hukum. Penegak hukum yang perlu dilibatkan seperti Kepolisian, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea dan Cukai, hingga pemerintah daerah. Dengan pangsa pasar pakaian bekas hasil impor yang sudah hampir seimbang dengan industri TPT lokal, dia meminta harus ditindak secara tegas.

Zulkifli juga menerangkan pemberantasan peredaran pakaian bekas tidak dapat dilakukan sendiri, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, dia membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, hingga Kepolisian. “Jadi satu tim di sana, untuk terus menerus melakukan penindakan, bebas lagi, orang dagang lagi, jangan sampai mau dimatikan tumbuh lagi, tambah kuat, perlu konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan, pelaku usahanya, masyarakatnya,” katanya. Dari Bekasi, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyebutkan sejumlah 7.363 ballpress pakai bekas senilai Rp80 miliar telah ditindak merupakan hasil operasi gabungan dari berbagai instansi termasuk aparat penegak hukum. Gudang tersebut meliputi gudang penyimpanan di Pasar Senen sebanyak 513 ballpress, Gudang Kramat, Senen sebanyak 521 ballpress dan gudang di Jalan Samudera Jaya, Bekasi sebanyak 529 ballpress. Berdasarkan pemantauan Bea Cukai, garis pantai di sisi timur Sumatra, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan banyak pelabuhan tidak resmi berkembang.

Sekarang Bukan Krisis Perbankan, Melainkan Ada Sentimen Penularan

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily

LONDON,ID- Situasi volatilitas - yang terkadang tanpa adanya katalis yang jelas - telah membuat para pengamat pasar bertanya-tanya, apakah pasar bergerak berdasarkan sentimen dibandingkan fundamental terkait  kekhawatiran akan krisis perbankan sistemik. "Ini tidak seperti Lehman Brothers yang terkena resiko counterparty dalam derivatif yang kompleks selama krisis subprime mortgage. Bank-bank  besar yang menjadi berita baru-baru ini memiliki masalah manajemen resiko dengan aset-aset tradisional. Penaikan suku bunga yang cepat mengekspos kelemahan-kelemahan tersebut. Bank-bank dipaksa menjadi penjual, menyadari kerugian setelah investasi obligasi mereka jauh dibawah nilai nominal," demikian penjelasan Sarah Devereux, kepala global group pendapatan tetap di raksasa manajemen Vanguard. Dalam sesi tanya jawab pada Jumat (24/03/2023) yang diunggah CNBC pada Selasa (28/03/2023). Yang terbaru adalah Deutsche Bank, dimana saham-sahamnya dilaporkan jatuh sementara biaya asuransi bertahap gagal bayarnya menunjukkan peningkatan diakhir minggu lalu. Padahal posisi modal dan likuiditas kreditur asal Jerman ini nampak kuat. (Yetede)

Asean Perlu Dorong Digitalisasi dan Konektivitas Pembayaran Regional

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily (H)

BADUNG,ID- Negara-negara Asean perlu memajukan konektivitas pembayaran regional guna mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif sekaligus untuk memitigasi resikonya. Selain itu, digitalisasi  juga diperlukan untuk membantu menutup kesenjangan inklusi dan daya tahan keuangan di antara negara-negara di kawasan Asean. "Teman-teman anggota Asean, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan konektivitas pembayaran regional  dan memajukannya," ujar Perry Warjiyo dalam acara High Level Seminar Forum Asean to The World bertajuk "Payment System in Digital Era," di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (28/03/2023). Dengan begitu, Asean akan memimpin dan menjadi contoh negara-negara lain di dunia, dimana konektivitas pembayaran lintas batas tersebut akan mendukung inklusi keuangan dan ekonomi kawasan. Apalagi, negara-negara anggota Asean memiliki potensi transaksi digital dengan nilai besar. Kesepakatan konektivitas di lima negara tersebut dilakukan melalui Quick Response (QR) Code, fast payment, data real Time Gross Settlement (RTGS), serta transaksi mata uang lokal atau local Currency Transaction (LCT). (Yetede)

Perkuat Kontribusi bagi Masyarakat dan Negara, BSI Salurkan Zakat Lebih Dari Rp 173 Miliar

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membayarkan zakat perusahaan  melalui Amil Zakat Nasional (Baznas) mencapai Rp173,07 miliar. Jumlah zakat BSI yang meningkat 41,2% dibanding periode  yang sama tahun lalu tersebut, semakin menegaskan komitmen perseroan untuk terus memperkuat kontribusi bagi masyarakat dan negara. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan,  kenaikan zakat tersebut seiring dengan perolehan laba bersih  perseroan yang terus  bertumbuh sepanjang 2022. Dari total zakat yang disalurkan, sebesar Rp 141,40 Miliar merupakan zakat dari laba perusahaan, sementara Rp 31,66 miliar merupakan zakat pegawai. "Alhamdulilah, zakat perusahaan dari BSI tahun ini pun menjadi yang terbesar di Indonesia. Semoga dengan naiknya konstribusi zakat ini, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dapat semakin memberikan nilai lebih bagi masyrakat dan penerima zakat sesuai asnaf," kata Hery. (Yetede) 

Presiden Jokowi: Jangan Campur Aduk Olah Raga dan Politik

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA, ID- Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mencampur aduk  urusan olah raga dengan politik. Keikutsertaan tim  nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 tidak berkaitan dengan konsistenasi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu kokoh dan kuat. "Pemerintah Indonesia berposisi sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk RI, Zuhair Al-Shun, dalam urusan Piala Dunia U-20 bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampuradukkan  urusan olah raga  dengan urusan politik," kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (28/02/2023). Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki prinsip yang secara konsisten dan teguh memperjuangkan serta mendukung kemerdekaan bangsa Palestine. "Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum billateral, forum multiteral, maupun forum internasional lainnya," tutur Jokowi. (Yetede)

Laba Melesat, Defisit BUMN Turun US$ 520 Juta

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily (H)

JAKARTA, ID- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraup laba bersih US$ 556 juta tahun 2022, melesat 212% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya US$ 169 juta. Seiring dengan itu, defisit Bumi turun US$ 520 juta menjadi US$ 2,3 miliar dari US$ 2,8 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Bumi tahun buku 2022, dikutip Selasa (28/03/2023), Pendapatan Bumi naik menjadi US$ 1,8 miliar dari US$ 1 miliar. Perseroan mencetak laba usaha US$ 123 juta, naik dari US$ 123 juta. Selanjutnya, Bumi meraup  bagian atas laba bersih entitas asosiasi US$ 641 juta, naik dari US$ 276 juta. Beban bunga perusahaan batu bara nomor satu di Indonesia ini turun menjadi US$ 161 juta dari US$ 213 juta tahun lalu. Alhasil laba sebelum pajak Bumi mencapai US$ 292 juta. Per akhir Desember 2022, total liabilitas Bumi mencapai US$ 1,6 miliar, turun tajam dari US$ 3,5 miliar. Ekuitas bersih Bumi mencapai US$ 2,8 miliar, naik tajam dari US$ 646 juta. Tahun lalu Bumi, membayar royalti US$ 2,9 miliar naik tajam dari sebelumnya US$ 755 juta. Tarif royalti Bumi mencapai 14% untuk domestik dan 28% untuk ekspor, dengan harga jual rata-rata (ASP) diatas US$ 100 per ton. (Yetede) 

RRT Sudah Gelontorkan US$ 240 M untuk Talangi Negara Berkambang

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily

JOHANNESBURG, ID- Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menggelontorkan US$ 240 miliar untuk menalangi 22 negara berkembang antara 2008 dan 2021. Menurut hasil studi yang diterbitkan pada Selasa (28/03.2023), jumlah dana talangan itu melonjak dalam beberapa tahun terakhir, karena makin banyak yang berusaha mengembalikan pinjaman yang dipakai membangun infrastruktur dalam inisiatif Belt and Road. Sebagai informasi, Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ekonomi ambisius yang dikeluarkan Presiden Xi Jinpin. Menurut laporan yang dirilis para peneliti dari bank Dunia, Harvard Kennedy School, AidData dan Kiel Institute for The World Economy, terdapat hampir 80% dari pinjaman yang dilakukan antara 2016 dan 2021, terutama ke negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Argentina, Mongol, dan Pakistan."  Beijing pada akhirnya mencoba untuk menyelamatkan bank-banknya sendiri. Itu sebabnya Beijing masuk kedalam bisnis-bisnis berisiko pinjaman bailout internasional," ujar Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia dan salah satu penulis studi tersebut, yang dikutip Reuters. (Yetede)

2022, Kemenkeu Kelola Aset Negara Rp 12.271,56 Triliun

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily

JAKARTA, ID- kementerian keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara mengelola aset negara hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 12.271,56 triliun. Total aset yang dikelola tersebut meningkat  7,13% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 11.454,6 triliun. "Total aset (tahun 2022) tersebut atas berbagai bentuk aset. Misalnya aset lancar, properti, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap sebesar Rp 6.675,16 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.772,75 triliun, aset lancar Rp894,90 triliun, piutang jangka panjang Rp 53,59 triliun, properti investasi Rp 6,41 triliun, dan aset lainnya Rp 868, 74 triliun," kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu di Gedung DPR, Senin (27/3/2023). Sri Mulyani juga menjelaskan, pada tahun lalu Kemenkeu mengelola pendapatan negara mencapai Rp 2.635 triliun pada 2022, "Ini (pendapatan negara) unaudited belum selesai di audit dan realisasi belanja pada tahun lalu mencapai Rp 3.098 triliun," kata dia. (Yetede)

Aturan Simpan DHE di Domestik Terbit Sebelum Lebaran

Yuniati Turjandini 29 Mar 2023 Investor Daily

JAKARTA, ID- Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1/2019 terkait ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri, pada April 2023 atau sebelum Lebaran 1444 H. "Dalam waktu dekat kita akan realisasi, Insya Allah sebelum Lebaran kita bisa selesaikan," kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) seperti dilansir Antara. Sebelumnya Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah ingin agar 30% dari DHE sumber daya alam (SDA)  yang bernilai sama dengan atau lebih dari US$ 250 ribu diwajibkan disimpan didalam rekening selama 90 hari. Untuk memberikan stimulus kepada eksportir agar DHE di parkir di Indonesia, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesai dan OJK. Adapun BI telah menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing (valas) dalam bentuk term deposit (TD) valas guna meningkatkan penempatan DHE, per 1 Maret 2023. (Yetede)

Pilihan Editor