Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton untuk memperkuat cadangan beras tahun ini. Impor dijanjikan bakal dilakukan secara terukur untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga beras serta program bantuan sosial. Keputusan itu diambil dalam Rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik 1444 H yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agen cy/NFA) Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3), mengatakan, keputusan impor merujuk pada data produksi. Semua kementerian/lembaga pemerintah sama-sama menggunakan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS sebagai rujukan.

Produksi beras nasional pada Februari 2023, menurut data KSA terbaru, mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton jika dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,68 juta ton. Penurunan itu, antara lain, karena banjir dan gagal panen di sejumlah persawahan. Situasi itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan produksi beras sepanjang Januari-April 2023 kendati akan ada tambahan dari panen Maret dan April 2023. Produksi beras pada Januari-April 2023, menurut pengamatan terakhir, diperkirakan 13,37 juta ton atau lebih rendah dari estimasi sebelumnya 13,79 juta ton. ”PadaAgustus (2022)-Januari (2023), (situasi) di  lapangan memang berebut gabah yang angkanya tinggi. Buktinya, NTP (nilai tukar petani) tertinggi terjadi saat ini. Apabila sebelumnya 96-98, hari ini 110. Jadi, importasi yang dilakukan terukur. (Beras impor) hanya digunakan pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” katanya. Beras impor akan digunakan untuk program SPHP dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. (Yoga)

Perdagangan dan industri di dunia dan Indonesia tengah ”menghijau”. Produk-produk manufaktur ramah lingkungan marak diperdagangkan. Kluster-kluster industri hijau dirintis dan dikembangkan. Lembaga Konferensi Bidang Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, total nilai perdagangan barang global pada 2022 mencapai 25 triliun USD. Dari nilai tersebut, 10,7 % atau Rp 1,9 triliun merupakan buah dari perdagangan produk-produk ramah lingkungan. Dibandingkan 2021, nilai perdagangan produk hijau itu bertambah 100 miliar USD. Beberapa produk ramah lingkungan yang menunjukkan kinerja sangat baik sepanjang 2022 itu adalah kendaraan listrik dan hibrida dengan laju pertumbuhan 25 % secara tahunan, kemasan nonplastik 20 %, dan turbin angin 10 %.

”Meskipun perdagangan barang secara umum masih tumbuh lambat, perdagangan barang ramah lingkungan justru tumbuh cukup signifikan,” sebut UNCTAD dalam ”Global Trade Update” yang dirilis pada 23 Maret 2023 di Geneva, Swiss. Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan menyatakan, hal itu menunjukkan komitmen dunia mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon cukup tinggi. Ekonomi hijau perlahan-lahan terus terbangun berbasis teknologi dan industri ramah lingkungan. Adapun dalam ”Laporan Teknologi dan Inovasi 2023: Membuka Jendela Hijau” yang dirilis pada 16 Maret 2023, UNCTAD memperkirakan industri hijau akan berkembang pesat saat negara-negara meningkatkan upaya melawan perubahan iklim dan mengurangi emisi. Pola perdagangan internasional juga diantisipasi dan bertransisi menuju ekonomi global yang lebih ramah lingkungan. (Yoga)

Kemendag akan memperketat pengawasan barang impor baju bekas yang banyak diperjual belikan. Saat ini pemerintah sedang mengincar importir ilegal yang menyelundupkan barang bekas melalui jalur ”tikus” atau jalur tak resmi. Penggantian penjualan baju bekas impor dengan produk lokal juga tak semudah yang diinginkan pemerintah. ”Berdasar aturan yang ada, impor baju bekas ini dilarang. Saya sudah beberapa kali (memusnahkan baju bekas ilegal) di Pekanbaru, di Jatim, dan di Tangerang. Besok (Selasa, 28/3) bersama Bareskrim Polri akan ada pemusnahan dengan nilai lebih besar, sampai Rp 80 miliar pakaian bekas ilegal yang akan dimusnahkan,” kata Mendag Zulkifli Hasan seusai audiensi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Senin (27/3) di Jakarta.

Berdasar data Kemendag, pada 17 Maret 2023 di Pekanbaru, Riau,Kemendag memusnahkan 730 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Pada 20 Maret 2023 di Sidoarjo, Jatim, Kemendag juga memusnahkan 824 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Selain gencar memusnahkan baju bekas impor, pemerintah akan memperketat pengaturan impor yang mengganggu produk buatan UMKM. Berdasar data yang ada, Teten menyebut ada 31 % barang impor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki yang tidak tercatat (unrecorded import). Teten menambahkan, pembatasan impor banyak dilakukan oleh sejumlah negara. Ia mencontohkan ASt yang memberlakukan aturan ketat terhadap barang impor yang diproduksi UMKM asal Indonesia, untuk memastikan agar produk lokal di negara mereka tidak terancam produk impor. (Yoga)

Keputusan pemerintah memajukan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dinilai akan berdampak pada industri dan pekerja. Pengusaha memandang keputusan pemerintah itu berpotensi mengganggu alur produksi yang telah direncanakan. Dari sisi pekerja, waktu untuk melaporkan peluang pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya makin sempit. Wakil Ketua Umum  Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengubah jadwal cuti bersama  Lebaran menjadi 19-25 April, dari sebelumnya 21-26 April 2023, berdampak pada tiga hal. Pertama, jadwal perencanaan produksi terganggu. Jadwal masuk dan libur buruh pabrik berubah. Perencanaan produksi yang telah ditetapkan pun mesti diubah.

”Dampak kedua adalah terganggunya pengiriman pasokan bahan baku. Jadwal produksi yang terpaksa berubah itu juga berdampak pada jadwal pengiriman pasokan bahan baku produksi,” ujar Nurdin yang ditemui di Kota Tangerang, Banten, Senin (27/3). Dampak ketiga, perubahan ketetapan cuti bersama yang terkesan mendadak itu juga berpotensi mengganggu arus kas perusahaan. Menurut Nurdin, pemerintah juga meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebih awal sehingga menyulitkan perusahaan. Perusahaan di sektor hilir tekstil harus lebih cepat menyelesaikan pembayaran ke perusahaan pemasok bahan baku untuk membantu pemasok memenuhi pembayaran THR kepada karyawannya. Bagi industri padat karya dengan banyak tenaga kerja, penyediaan uang kas untuk pembayaran THR menjadi tantangan tersendiri. (Yoga)

Produsen rokok, PT Gudang Garam Tbk, menambah modal untuk pembangunan bandar udara Kediri. Bandara tersebut dibangun oleh anak usaha Gudang Garam, PT Surya Dhoho Investama. Kali ini, Surya Dhoho mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 3 triliun. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam Heru Budiman dalam keterbukaan informasi, Senin (27/3/2023). (Yoga)

Safari pasar dan gelar pangan murah dihelat bergilir selama Ramadhan di Kota Tangerang, Banten. Keduanya untuk mengantisipasi kenaikan harga dan langkanya kebutuhan pokok. Safari pasar menggunakan mobil berkeliling ke 15 pasar. ”Kami gandeng mitra usaha dan kerja sama dengan kelurahan atau kecamatan untuk safari pasar keliling. Sejauh ini antusiasme masyarakat lumayan,” kata Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Senin (27/3/2023). (Yoga)

Di tengah cengkeraman kepentingan ekonomi industri media, bagaimana mungkin fungsi sosial media massa yang terwujud dalam berbagai kreasi jurnalistik idealnya itu dapat terus dipertahankan? Gugatan kritis reflektif inilah yang menjadi titik acuan bahasan Forum  Ombudsman Kompas, Jumat (24/3) yang secara khusus mengevaluasi liputan tematis ”Suara Tak Terdengar”. Liputan tematis ”Suara Tak Terdengar” merupakan kreasi jurnalistik khas Kompas, yang berupaya memanggungkan pergulatan kaum marjinal, yang selama ini terempas dari pusaran berbagai struktur sosial, ekonomi, ataupun politik. Semangat mengetengahkan kaum tertindas sejatinya sudah tak terpisahkan semenjak harian Kompas lahir. Kemanusiaan menjadi perspektif dalam setiap produk jurnalistiknya.

Namun, kini menjadi lebih istimewa lantaran semangat itu telah menjadi rubrikasi tematis yang terbangun dalam biduk konvergensi 4K (Kompas, Kompas TV, Kompas.com, dan Kontan). Sejak Mei 2020, ”Suara Tak Terdengar” rutin menyapa sekaligus ”mengingatkan” kaum mapan, pun elite pengambil ke bijakan, bahwa masih banyak persoalan kaum papa yang perlu dipulihkan. Khusus pada kaum yang terpinggirkan secara ekonomi di era pandemi, misalnya, banyak dipanggungkan. Membacanya, menguras sisi emosi dan sekaligus mengundang empati. Masalahnya, bagaimana pergulatanekonomi kesehariankaum ini yang bertumpu pada aktivitas fisik antar-ruang itu dapat berjalan di saat pandemi yang justru membatasi jarak ruang?

Liputan kaum pemulung (11-13 Mei 2020), nelayan (2-4 November 2020), gelandangan (1-3 Februari 2021), kaum miskin kota Jakarta (21-23 Juni 2021), pekerja migran (24-26 Januari 2022), ataupun liputan terbaru terkait kehidupan kuli angkut (13 Maret 2023) menjadi pengingat masih suburnya ketidakberdayaan. Begitu pula masih langgengnya belitan struktur sosial yang kadang mengempaskan keberadaan kaum rentan perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat hukum adat menjadi perhatian khusus liputan ini. Tidak kurang sering pula ”Suara Tak Terdengar” mengulas kaum yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kerap dipandang sebelah mata. Keberadaan kaum penghayat kepercayaan (31 Mei-3 Juni 2021), kiprah kaum transpuan dalam struktur biner public (25-27 Juli 2022). Menurut Ashadi Siregar, ketua Ombudsman Kompas, perluasan pada pilihan pola-pola advokasi dalam membela hak yang terpinggirkan dapat menjadi alternatif pilihan. (Yoga)

Pasar terus meragukan kesehatan bank-bank Eropa dan Amerika Serikat. Potensi risiko gagal bayar surat utang bank-bank Eropa pun melonjak. Seperti Credit Suisse, saham Deutsche Bank anjlok setelah risiko kegagalan bayarnya meningkat. Pasar cemas dengan potensi krisis perbankan yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir. Harga saham sejumlah bank Jerman ikut terpangkas. ”Tidak ada alasan untuk khawatir,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dikutip Financial Times, Sabtu (25/3/2023). (Yoga)

Kemandirian hidup di era perubahan yang cepat kian penting bagi anak muda hingga orang dewasa. Bekal kemandirian ekonomi untuk bertahan hidup dan berkembang diperkuat dengan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Hal itu juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sebuah ruangan di gedung First Commercial Building 33 Leighton Road, Hong Kong, disewa tiga tahun lalu. Gedung itu disewa untuk mewisuda para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lulus pelatihan kewirausahaan bersama kelompok belajar Buruh Migran Cerdas (BMC) bimbingan Ciputra Entrepreneurship Center (CEC). Pada Minggu (19/3) acara wisuda yang tertunda karena pandemi Covid-19 bisa digelar untuk 33 orang angkatan 10, 11, dan 12. Selain buruh migran yang diwisuda, acara itu juga dihadiri puluhan alumni BMC dan Elfani Prassanti, Konsul Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI Hong Kong

Pakar kewirausahaan Universitas Ciputra, Antonius Tanan, yang juga pembimbing BMC, menyampaikan, program kewirausahaan bagi pekerja migran merupakan impian mendiang pengusaha Ciputra agar kelak lahir konglomerat baru dari kalangan pekerja migran. Sejak tahun 2010, program pelatihan bagi pekerja migran dijalankan CEC. Selain di Hong Kong, kegiatan serupa dilakukan untuk pekerja migran di Singapura, Korsel, dan Malaysia. Pendiri dan Ketua BMC Tri Sumiyati mengatakan, BMC eksis sejak delapan tahun lalu. Lebih dari 600 alumni ikut program kelas belajar dibimbing tim CEC dari Universitas Ciputra. Banyak alumni BMC jadi pengusaha UMKM di kampong halamannya di Indonesia. Tri mengisahkan buruh  migran mudah tergoda membuka usaha penjualan pakaian. ”Kami mengajarkan peserta untuk survei pasar di kampung halaman. Ternyata yang menjanjikan bukan toko pakaian, tapi penjualan gas yang hanya ada satu toko,” paparnya. (Yoga)

Pemerintah segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton melalui Perum Bulog. Pemerintah tetap akan melindungi petani dengan menjamin harga gabah kering panen tidak anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras impor itu akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Kami juga akan menjaga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani tidak di bawah HPP. Tidak perlu khawatir akan kelebihan beras di pasar karena beras impor benar-benar untuk kegiatanpemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu,” kata Arief ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (26/3/2023). Rencana impor 2 juta ton beras pada tahun ini merupakan hasil keputusan pemerintah dalam rapat ”Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H” pada 24 Maret 2023. Rapat tersebut dipimpin Presiden Jokowi. Arief menjelaskan, impor beras perlu dilakukan karena produksi beras tahun ini diperkirakan turun. Merujuk data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras pada Februari 2023 mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton dibandingkan estimasi periode sebelumnya. (Yoga)