JAKARTA, ID- Sepanjang tahun lalu, industri perbankan mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik. ( undisbushed debitur mancapai Rp  2.142,86 triliun) Kredit menganggur tersebut meningkat 25,67% Sebesar dibandingkan tahun 2021yang sebesar Rp 1.705,17 triliun. Berdasarkan data OJK kredit yang belum ditarik debitur pada akhir Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan posisi November 2022 yang hanya naik 7,72% (yoy) menjadi Rp 1848,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa  para debitur masih wait and see sebelum melakukan pencairan fasilitas kreditnya di bank. Apabila dirinci, kelompok bank berdarsakan  modal inti (KBMI) 1 mencatatkan UL sebesar Rp 115,56 triliun, terkoreksi 20,6% dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 145,54 triliun. Pada KBMI 2, fasilitas kredit yang belum ditarik tumbuh 18,56% menjadi Rp 381,01 triliun per akhir  2022. Kemudian, kredit menganggur di KBMI 3 sebesar Rp 733,62 triliun, tumbuh 20,41% (yoy). Sedangkan KBMI mencatatkan UL Rp 912,66 triliun, melesat 45,1% (yoy) pada akhir 2022.  (Yetede)

JAKARTA, ID-PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan rekomondasi persetujuan  ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) hanya tiga bulan, atau sampai 10 Juni 2023. Pada Juni mendatang, pemerintah menerapkan larangan ekpor  mineral mentah dan olahan, sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). "Kami telah mendapatkan rekomondasi ekspor  dari kementerian ESDM. Namun, dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. kata Tony dalam rapat  dengar pendapat Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (27/03). TTony menerangkan volume 2,3 juta ton tersebut sesuai  dengan rencana kerja  dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM pada akhir tahun lalu. Dengan rentan waktu ekpor yang pendek, dia mengeaskan pengiriman konsentrat tembaga ke luar negeri tidak akan jor-joran. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dampak yang ditimbulkan pasca berakhirnya izin ekspor di Juni nanti. (Yetede)

Peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok (RRT) bakal memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia dan AS mengenal penduduk yang mendiami wilayah nusantara, berbagai etnis di Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan antar manusia akan mempermudah kerja sama di bidang ekonomi. Demikian pandangan Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi (Boy) Thohir, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri Shinta Kamdani pada acara peresmian Kantor KIKT di Gedung Agung Sedayu, Pantai Indah Kapuk, Jakbar, Senin (27/3)

Erick yakin dengan saling mengenal lebih dalam melalui jalur kebudayaan, hubungan RI - Tiongkok akan menghasilkan manfaat ekonomi yang seimbang. Bahlil lahadalia menjelaskan, disaat ekonomi global tidak menentu, kita dituntut bersilaturahmi dan dan berbagi informasi. Kementerian Investasi sudah membuka kantor perwakilan di Beijing untuk memfasilitasi investor Tiongkok. "Jadi setengah nyawa pemerintah sudah ada di KIKT, kedua, ini tahun berat karena target investasi Rp 1.400 triliun sehingga kita perlu saling support, sekalipun pemilu 2024 masih membingungkan kondisi ke depan. Tetapi ekonomi harus tumbuh baik sehingga stabilitas harus kita jaga bersama, " Kata Bahlil (Yoga)

JAKARTA, ID-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Polri bersinergi untuk menutup impor pakaian bekas, termasuk yang melewati pelabuhan-pelabuhan kecil. Impor pakaian bekas  harus segera dihentikan  karena merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri dan berdampak memicu PHK karyawan. "Impor pakaian bekas jelas berdampak banyak masyarakat kehilangan lapangan kerja. DI sektor tekstil atau pakaian ini ada sedainernya, pekerja konveksi, packaging, distribusi, sampai rantai ritel," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Terhadap UKM, di Jakarta, Senin (27/23/2023). Teten mengatakan telah mendapat  instruksi Presiden Jokowi untuk melindungi produsen UMKM dan produksi tekstile dalam negeri. Salah satunya dengan memberantas impor  ilegal pakaian bekas. Banyak UMKM di sektor TPT meruigikan akibat banjirnya impor pakaian bekas yang sebenarnya dilarang. (Yetede)

JAKARTA,ID- ID-PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mencetak pertumbuhan laba inti 12% menjadi Rp9 triliun tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya Rp 8 triliun. Namun, laba bersih perseroan  terpangkas 17% menjadi Rp 6,3 triliun tahun 2022, dibandingkan 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Tahun lalu, pendapatan Indofood naik menjadi Rp 110 triliun, dibandingkan tahun lalu Rp 99 triliun. Namun, beban keuangan yang melonjak tajam, dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 7,9 triliun menggerus perolehan laba usaha  produsen makanan dan minuman olahan ini. Hasilnya, laba bersih Indofood tergerus. Di sisi lain, anak usaha Indofood, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ((ICBP), juga membukukan koreksi turun  laba bersih hingga 28% menjadi Rp 4,5 triliun tahun lalu dari sebelumnya Rp 6,3 triliun. Direktur Utama dan CEO Indofood Anthony Salim mengatakan,  2022 merupakan tahun yang penuh tantangan, karena ketegangan geopolitik yang meningkat. Indofood juga harus menghadapi tingginya tingkat inflasi dan kenaikan berbagai harga komoditas yang memicu ketidakpastian di pasar. (yetede)

JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil masih terpuruk setelah diterpa pandemi. Kehadiran barang-barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas, membuat para pelaku usaha di sektor ini kian sulit bangkit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Wirawasta, menyatakan rata-rata utilisasi pabrik di sektor ini baru 55 persen. Padahal, pada paruh pertama 2022, utilisasinya sudah meningkat 75-80 persen. "Memasuki semester kedua 2022, barang impor mulai masuk dan kinerja kami turun lagi," kata dia kepada Tempo, kemarin. Penurunan utilisasi tersebut dipengaruhi oleh anjloknya permintaan ekspor. Kondisi ekonomi beberapa negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa, melemah. Di sisi lain, pasar domestik sudah jenuh. Akibatnya, sektor tekstil dan produk tekstil harus merumahkan pegawai. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa kembali bekerja. Menurut Redma, kejenuhan terjadi karena pasar dijejali produk impor. Kondisi mereka kian tercekik karena banyak barang impor masuk secara ilegal. APSyFI mencatat, sampai akhir 2022, ada sekitar 320 ribu ton produk garmen impor ilegal. Sementara itu, impor yang tercatat, alias legal, hanya 250 ribu ton. Sekitar 70 persen di antara barang ilegal itu berupa kain. Sedangkan sisanya pakaian bekas. (Yetede)

Haryo Kuncoro Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Gagasan tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan mengemuka setelah merebaknya kasus pamer kekayaan pegawai pajak yang membetot perhatian publik. Status DJP sebagai lembaga yang dipimpin pejabat eselon I ini dianggap sudah waktunya untuk “naik kelas”, sejajar dengan kementerian demi penguatannya. Pemisahan DJP secara kelembagaan ditujukan agar dapat menjadi institusi yang lebih mandiri dan efektif, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Apalagi, pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan sudah ada dalam visi-misi kampanye Presiden Jokowi pada 2014 dan program Nawacita. 

Wacana tersebut sejatinya bukan barang baru. Ide Badan Penerimaan Pajak (BPP) pada 2017, menyusul klaim keberhasilan program amnesti pajak pada 2016, juga tidak terwujud. Alasan untuk mengurangi tekanan politik pada Kementerian Keuangan tidak mampu ditebus dengan memberikan otonomi kepada BPP sebagai metamorfosis dari DJP.  Kemiripan cerita terjadi pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUUKUP). Hasrat pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan ketika itu sudah mencuat. Akan tetapi usulan tersebut kandas di tengah jalan karena kompromi politik antara pemerintah dan DPR. Jika DJP memang hendak dipisahkan dari Kementerian Keuangan, pemerintah ataupun DPR seharusnya mengajukan RUUKUP baru untuk mengakomodasinya. 

Proses pembahasan RUUKUP akan memakan waktu panjang dan bisa saja hasilnya kembali kandas. Artinya, banyak energi akan terbuang percuma.Sampai di sini, posisi struktural DJP di bawah Kementerian Keuangan dipandang masih pas. Kinerja DJP sejauh ini toh terbilang sudah bagus. Hal itu terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 yang mampu melebihi target, kendati masih dalam masa pandemi Covid-19. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah kembali menambah kuota impor beras pada tahun ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menerbitkan surat penugasan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari luar negeri sebanyak 2 juta ton hingga akhir Desember 2023. Dikutip dari surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso tertanggal 24 Maret 2023, Bulog diminta secepatnya mengimpor 500 ribu ton pada tahap pertama.

Dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Arief mengatakan impor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjamin kecukupan pasokan untuk bantuan sosial. "Bukan kami pro-impor. Tapi, apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ," kata Arief, kemarin.

Sebagai catatan, saat ini Bulog harus memenuhi kebutuhan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan dan kebutuhan untuk program bansos pangan mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Sementara itu, cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 220 ribu ton. "Jangan sampai stoknya enggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program (bansos) enggak bisa," ujar Arief. (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan  senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu. Laporan transaksi keuangan mencurigakan itu disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kepada Kemenkeu dalam 300 surat. Klarifikasi disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu di Jakarta, Senin (27/3/2023). Dalam rapat dengan agenda evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu ini, Sri Mulyani didampingi para pejabat eselon I Kemenkeu. Sri Mulyani mengatakan, dari 300 surat senilai Rp 349 triliun, bagian yang benar-benar berhubungan atau terkait dengan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 3,3 triliun. Bagian lainnya menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu.

”Jadi, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu Rp 3,3 triliun. Ini merupakan akumulasi transaksi debit kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah dalam watu 15 tahun (2009-2023),” tuturnya. Sri Mulyani merinci, dari 300 surat yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu, 139 surat  diminta Kemenkeu ke PPATK (inquiry Kemenkeu) untuk kepentingan penyelidikan. ”Jadi, untuk 200 surat sudah kami rekap mengenai apa isi masing-masing surat itu. Hasil atau statusnya untuk 82 audit investigasi sudah selesai dengan hukuman disiplin terhadap 193 pegawai. Kemudian, ada 13 pegawai Kemenkeu yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena terkait kasus korupsi,” tuturnya. Untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Sri Mulyani memastikan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan melakukan berbagai pengecekan serta pengujian melalui informasi transaksi yang mencurigakan, pengaduan masyarakat, media sosial, dan rekam jejak pelanggaran integritas pegawai. (Yoga)

Tiga tahun setelah Inggris resmi mengeluarkan diri dari Uni Eropa atau Brexit, Irlandia berusaha memperluas pasarnya. Irlandia ingin mencari negara-negara sebagai mitra dagang baru agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Inggris. Hal itu dikemukakan Dubes Irlandia untuk Indonesia Padraig Francis dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (27/3) di Jakarta. Inggris menjadi anggota Uni Eropa (UE) sejak tahun 1973. Namun, sejumlah pihak tidak yakin dengan keanggotaan tersebut. Di satu sisi, pasar tunggal UE menguntungkan, tetapi di sisi lain, mereka tidak menyukai keharusan Inggris tunduk kepada hukum UE. Melalui referendum tahun 2016, sebanyak 51,89 % warga Inggris memilih keluar dari UE. Persiapan keluar dimulai sejak 2017 hingga pada akhirnya Brexit resmi terjadi per 31 Januari 2021.

”Disrupsi ekonomi bagi Irlandia besar sekali karena selama ini Inggris mitra dagang nomor satu kami,” kata Francis. Inggris juga merupakan pusat distribusi barang dan jasa dari Irlandia  maupun komoditas dari Eropa yang hendak diserbarluaskan ke Irlandia. Francis menjelaskan, muncul tarif-tarif baru untuk ekspor dan impor dengan segala jenis birokrasi yang mengiringi. Orang-orang menjadi tidak bebas bergerak. Para pengusaha sangat terpukul. Salah satu jalan keluar yang mereka ambil ialah mencari pasar-pasar baru. Selain semakin memperkuat pasar di daratan Eropa, Irlandia melirik negara-negara di Asia sebagai mitra potensial. Di Inggris, dampak Brexit juga merugikan. Kepala Badan Pertanggungjawaban Anggaran (OBR) Richard Hughes ketika diwawancara BBC mengungkapkan, perekonomian Inggris terkontraksi 4 % akibat Brexit. Ini sama parahnya dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. (Yoga)