Pemerintah dan Komisi VII DPR membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan secara intensif, termasuk di dalamnya terkait tenaga nuklir. Kendati pembahasan masih panjang, RUU tersebut diharapkan dapat tuntas tahun ini. Rapat Panitia Kerja RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan digelar di DPR, Jakarta, Selasa (28/3). Rapat yang berlangsung tertutup itu lebih banyak membahas agenda pembahasan yang tertunda karena masa reses DPR. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rapat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Dari 574 DIM, pembahasan baru tuntas di urutan ke-169. Kendati pembahasan masih panjang, pemerintah tetap menargetkan RUU tersebut dapat dirampungkan tahun ini. Dadan mengemukakan, rapat juga banyak membahas energi baru, seperti nuklir, hidrogen, dan amonia.

Mengenai nuklir, pemerintah dan DPR sama-sama setuju untuk memasukkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. ”Kami melihat, apakah perlu persetujuan DPR atau  tidak (terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN). Hasilnya, harus dengan persetujuan DPR,” katanya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti, menyebutkan, DPR mendorong agar dalam pengoperasian PLTN, tetap dibutuhkan persetujuan DPR. ”Misalnya, terkait kapasitas reaktornya, apakah skala besar atau kecil? Itu yang nanti akan dijabarkan ulang pemerintah. Dalam situasi seperti itu butuh persetujuan DPR. Juga tetap perlu keterlibatan publik untuk beropini,” ujarnya. Energi nuklir diyakini sejumlah pihak bisa diandalkan dalam peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Di sisi lain, capaian  energy terbarukan saat ini masih jauh dari target. Pada 2022, berdasarkan data Kementerian ESDM,  energi terbarukan dalam bauran energi primer baru 12,3 % atau di bawah target 15,7 %. Adapun pada 2025 ditargetkan mencapai 23 %. (Yoga)

Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk melorot dari Rp 7,66 triliun di 2021 menjadi Rp 6,35 triliun di 2022. Ini disebabkan beban pokok penjualan yang naik dari Rp 66,87 triliun menjadi Rp 76,85 triliun. ”Tahun 2022 merupakan tahun menantang dengan meningkatnya harga komoditas yang menciptakan ketidakpastian pasar,” kata Direktur Utama Indofood Anthoni Salim, Selasa (28/3/2023). (Yoga)

Krisis beras di NTT membuat pemerintah pusat turun tangan. Sebanyak 1.600 ton beras dikirim ke NTT untuk membantu masyarakat yang terpukul kehidupannya akibat kenaikan harga beras yang menembus Rp 17.000 per kg.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting, yang dihubungi, Selasa (28/3) mengatakan, pengiriman 1.600 ton beras itu dilakukan sebanyak dua kali. Pengiriman pertama pada Minggu (26/3) dan berikutnya pada Rabu (29/3). Pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim.

”Pengiriman pertama sebanyak 600 ton, kemudian pada pengiriman kedua nanti sebanyak 1.000 ton. Pengiriman menggunakan kapal yang dioperasikan Kemenhub. Tujuannya ke sejumlah daerah di NTT,” kata Hendri. Waktu pengiriman diperkirakan paling lama lima hari. Pengiriman pertama menggunakan KM Kendhaga Nusantara 5 dan pengiriman kedua menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11. Dua kapal tersebut merupakan kapal pendukung utama program tol laut. Tol laut adalah program unggulan Presiden Jokowi dengan memberi subsidi angkutan barang ke wilayah Indonesia bagian timur. Pengiriman beras itu merupakan respons pemerintah pusat terhadap krisis beras di NTT. (Yoga)

Pada tahun 2017 pemerintah pernah memunculkan wacana penerapan instrumen kebijakan pajak tambahan atas tanah kosong dalam bentuk tarif progresif dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan lahan dan juga mencegah para spekulan tanah untuk berinvestasi di lahan kosong dalam waktu yang relatif panjang tanpa adanya pemanfaatan yang produktif. Namun hal ini masih sebatas wacana dan sampai saat ini belum ada realisasi. Pemajakan atas tanah yang diterapkan sekarang lebih berorientasi untuk menambah penerimaan negara (budgetair), sedangkan fungsi pajak untuk mengatur penggunaan tanah (regulerend) masih kurang diterapkan.

Akibat dari tidak adanya pajak yang ditujukan untuk mengatur penggunaan tanah, terjadi penguasaan lahan-lahan idle (bank tanah) oleh para pengembang properti diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPN sampai dengan Q1 tahun 2020, bank tanah (landbank) yang dimiliki oleh hanya 6 pengembang besar telah mencapai nilai  37.2 Triliun rupiah, sedangkan jumlah pengembang properti diseluruh Indonesia mencapai lebih dari 6.000 perusahaan. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya tanah yang dapat digunakan oleh masyarakat menengah kebawah dalam memiliki hunian yang terjangkau.

Berdasarkan azas efisiensi, pengenaan pajak tambahan untuk tujuan mengatur penguasaan tanah oleh kelompok tertentu paling memungkinkan dan tepat adalah dengan melalui pengenaan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan bertambahnya beban pajak tersebut maka pemilik tanah akan segera melakukan langkah-langkah pemanfaatan tanah atau menjualnya kepada pihak lain yang memerlukan.

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak di tengah maraknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak bukan isapan jempol. Indikasinya terlihat dari tren pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang cenderung melambat. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, jumlah pelaporan SPT Tahunan hingga 27 Maret 2023 baru mencapai 9,8 juta. Angka itu baru 50,51% dari jumlah wajib pajak terdaftar wajib lapor SPT. Perinciannya, pelaporan oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 9,5 juta dan wajib pajak badan mencapai 294.900. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyebut, jumlah pelaporan SPT tersebut tumbuh tipis 4,43% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Tapi, pertumbuhannya jauh melambat dibanding pelaporan SPT pada awal bulan ini. Catatan KONTAN pada 3 Maret 2023 lalu, pelaporan SPT masih tumbuh dua digit, yakni 24,16% year on year (yoy). Saat itu, pelaporan SPT mencapai 5,74 juta. Namun, sejak marak pemberitaan pelanggaran oknum pegawai pajak belakangan ini, tren pertumbuhan laporan SPT pun mulai melambat. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reaserch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, wajib pajak orang pribadi biasanya akan menunggu injury time untuk melaporkan SPT. Apalagi, pelaporan SPT kini semakin mudah.

Saham emiten e-commerce menunjukkan tajinya pada perdagangan Selasa (28/3). Dua saham emiten e-commerce jadi leader penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencetak kenaikan harga masing-masing 2,61% dan 14,53%. Harga kedua saham tersebut menguat lantaran pelaku pasar merespons laporan keuangan kedua emiten tadi. Kemarin, Bukalapak mengumumkan mencetak pendapatan bersih Rp 3,61 triliun. Realisasi tersebut melejit 93,58% secara tahunan dari Rp 1,86 triliun pada 2021. GOTO juga mencetak kenaikan pendapatan fantastis. Emiten ini memang belum merilis laporan keuangan detail. Namun manajemen GOTO telah memberi gambaran kinerja tahun 2022 bahwa pendapatan bersih melesat 120% secara tahunan jadi Rp 11,3 triliun dari Rp 5,2 triliun. Pendapatan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) alias Blibli juga diprediksikan melesat. Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis memprediksi, pendapatan BELI tahun 2022 bisa mencapai Rp 17,48 triliun, naik 97,35% dari Rp 8,8 triliun pada tahun 2021. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menilai, bisnis e-commerce pada tahun lalu dipengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang mulai menggeliat. "Konsumsi domestik masih akan mempengaruhi bisnis dan transaksi penjualan e-commerce ke depan," jelas dia, Selasa (28/3).

Prospek perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih cerah, sejalan dengan dibukanya kembali ekonomi China sebagai mitra dagang utama, dan dibukanya ekonomi domestik pasca pandemi Covid-19. Hal ini ditandai oleh optimisme  lembaga internasional terhadap ekonomi Tanah Air. Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih bisa tumbuh menyentuh level 5%. Walaupun angka ini sedikit melambat dibanding pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31%. Namun, "Angka itu sebenarnya adalah rata-rata lima tahun sebelum pandemi Covid-19," kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao, Selasa (28/3). Ia pun optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih stabil saat menuju Pemilu tahun depan. Meski demikian, inflasi masih akan menjadi salah satu faktor penentu kinerja perekonomian domestik tahun ini. Ia memperkirakan, inflasi pada semester I-2023 masih berada pada kisaran 4,5% hingga 5%. Pada semester II mendatang, inflasi baru akan melandai ke level 3,7% pada akhir tahun. Head of Research DBS Group Maynard Arif menambahkan, pemerintah telah berusaha untuk meredam inflasi pangan lewat impor beras. Hal tersebut dinilainya menjadi cara paling mudah bagi pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras yang berdampak pada inflasi. Sementara International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai level 5%. Padahal, pada Januari 2023, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi sebesar 4,8%. Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan, pertumbuhan ekonomi akan cenderung bias ke atas dalam kisaran 4,5% hingga 5,3%. Kinerja ekspor berpotensi akan lebih tinggi dari perkiraan semula, yang didorong oleh pengaruh positif perbaikan ekonomi China.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022 lalu, Indonesia kembali mendapatkan mandat untuk memegang Chaimanship (keketuaan) ASEAN 2023. Sebelumnya, Indonesia sendiri, telah berperan menjadi Keketuaan ASEAN antara lain pada tahun 1976, 2003, 2011. Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengusung tema "ASEAN Mattres: Epicentrum of Growth" yang juga menjadi tema lanjutan dan resonansi keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Presidensi G20 pada 2022. Tema ini menunjukkan keinginan menjadikan ASEAN tetap memiliki peran penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Dalam kesempatan pembukaan High Level Seminar "From ASEAN to the World Payment System in Digital Era" (28/3), Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan 3 alasan ASEAN memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu Pertama, ASEAN termasuk Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kedua, negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan ekonomi makro yang prudent, mendorong perdagangan dan investasi, serta melakukan reformasi struktural serta, ketiga, ASEAN termasuk di antara kawasan dengan transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat, didukung oleh populasi muda yang besar, penggunaan layanan internet dan pembayaran seluler yang luas, start-up yang dinamis, dan ekosistem ekonomi digital. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). BI dan Kemkeu berkolaborasi sekaligus menjadi tuan rumah menggelar kegiatan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (AFMGM) pertama dalam keketuaan ASEAN 2023 pada 28-31 Maret 2023. Pertemuan ini membahas solusi-solusi dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN.

Fluktuasi harga minyak dunia tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis asuransi energi di tanah air. Tren bisnis asuransi energi ke depan juga diproyeksikan bakal meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) hingga akhir 2022, premi pada asuransi energi tumbuh 21,4% menjadi Rp 1,50 triliun secara tahunan atau year on year (yoy) dari tahun sebelumnya. Hingga saat ini jumlah perusahaan asuransi yang memiliki atau menjual produk energi ada 15 perusahaan dari 72 perusahaan asuransi umum. Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto mengatakan, hingga saat ini belum terlihat imbas kenaikan harga minyak dunia terhadap bisnis asuransi. "Tren bisnis asuransi energi kelihatannya masih akan positif hingga saat ini setelah terkontraksi di saat pandemi, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat maupun bisnis," kata Bern, kemarin. Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara mengatakan, di tengah penurunan harga minyak mentah dunia yang berada di kisaran US$ 80 per barel, tidak serta merta menjadikan bisnis energi terutama dari sektor hulu minyak dan gas bumi Jasindo ikut menurun.

Kendati situasi global sedang tak menentu, ekonomi Indonesia diramal masih moncer tahun ini lan taran ada sederet katalis positif. Tak cuma geliat di sektor industri manufaktur, sektor jasa ke­uangan yang belakangan tengah disorot akibat kegagalan sejumlah bank global, juga digadang-gadang sanggup menunjukkan kinerja mumpuni. Faktor lainnya adalah momentum Ramadan dan perayaan Lebaran yang bakal mengerek konsumsi masyarakat, salah satu pilar penting penopang produk domestik bruto (PDB). Menurut analisis yang dipublikasikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi guncangan yang ditimbulkan oleh krisis perbankan dunia yang memiliki dampak sistemik serta korelasinya terhadap pengetatan kebijakan moneter. Kondisi ini didorong oleh beberapa faktor seperti rasio kecukupan modal, likuiditas, dan cadangan terhadap kredit gagal bayar yang jauh lebih sehat. Selain itu, stabilitas makro dan perbankan juga lebih baik sebagaimana tecermin dari rasio non-performing loan (NPL) terhadap PDB serta inflasi yang terkendali. Tak ayal, pemangku kebijakan pun optimistis ekonomi masih dapat melaju di angka 5% pada tahun ini. Memang, proyeksi itu masih berada di bawah Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yang sebesar 5,3%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, mengatakan pemerintah akan berusaha untuk mendorong laju ekonomi hingga 6%. "Dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6%," katanya, Selasa (28/3). Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengatakan sentimen negatif dari dinamika perekonomian global memang amat memukul dunia usaha. Namun ada beberapa sektor yang bertahan, sehingga masih mampu berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi, baik dari sisi investasi maupun konsumsi. Terkhusus untuk konsumsi, pebisnis pun siap mengalokasikan THR sebagaimana aturan pemerintah.