Seiring berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka investasi bagi industri dalam negeri dan penanaman modal asing di perairan Indonesia, pemerintah berjanji   mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Langkah itu, di antaranya, program pengembangan 10 kampung nelayan maju terintegrasi pada zona-zona penangkapan ikan terukur yang akan dilaksanakan tahun ini. Kampung nelayan maju terintegrasi merupakan program kerja KKP untuk transformasi kampung nelayan menjadi lebih bersih dan tertata. Selain pemberian bantuan, kampung nelayan maju juga akan ditopang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur, pendampingan usaha, serta pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya.

Program kampung nelayan sejalan dengan terbitnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 6 Maret 2023.Regulasi itu mengatur pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal sesuai daya dukung dengan membagi-bagi zona penangkapan, serta kuota penangkapan ikan pada pelaku usaha perikanan tangkap. Kampung nelayan di Indonesia berjumlah 11.000. Program 10 kampung nelayan maju yang digulirkan pemerintah masih terlalu minim untuk menyelesaikan persoalan dan kemiskinan nelayan kecil kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana berpendapat, Nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas selama ini masih minim pemberdayaan. Bantuan bagi 10 kampung nelayan dinilai tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang membuka investasi untuk pemodal besar. (Yoga)

Peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain dinilai menjadi satu hal positif dalam meningkatkan pemanfaatan bioenergi tersebut. Apalagi, potensi biogas melimpah, bahkan diharapkan kelak bisa menggantikan gas bumi atau elpiji. Namun, masih perlu insentif agar bioenergi bisa berkembang secara masif. Pada Kamis (9/3) Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi meluncurkan perizinan biogas sebagai bahan bakar lain, yakni Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35203. Diharapkan investasi masuk untuk mendukung pengembangan biogas.

Direktur Tropical Renewable Energy Centre Fakultas Teknik Universitas Indonesia Adi Surjosatyo saat dihubungi, Minggu (26/3) menilai, peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain adalah inisiasi yang baik. Apabila dioptimalkan, pelaku usaha swasta terkait suplai energi bisa tumbuh. Namun, dalam pengembangan biogas sebagai turunan dari pemanfaatan biomassa, kerap kali ditemui kendala, seperti penguasaan teknologi hingga pendekatan model bisnisnya ke masyarakat. Hal-hal itu memang tak mudah, tetapi harus ditekuni secara konsisten sehingga aspek keekonomian terkait bioenergi dapat tercapai. Adi mendorong agar insentif untuk pengembangan bioenergy ditingkatkan. ”Misalnya, berkaitan dengan start up (usaha rintisan) khusus bioenergi. Sudah ada, tetapi masih sangat sedikit dibandingkan solar cell (panel surya), dan belum memasyarakat karena dianggap sulit,” katanya. (Yoga)

Penggunaan teknologi rantai blok (blockchain) di Indonesia, khususnya di kalangan swasta, tumbuh pesat lima tahun terakhir. Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Asih Karnengsih, Sabtu (25/3/2023), menyebutkan, menurut catatan ABI, awalnya hanya ada sekitar tujuh perusahaan yang menggunakan teknologi itu. Namun, pada akhir 2022, sebanyak 569 perusahaan telah memanfaatkannya. (Yoga)

Ismawati (54) yang ditemui Senin (20/3) pagi, biasa tiga kali dalam sebulan belanja di ritel lokal. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ini, sejak tahun 2000-an, berbelanja di Harmony Swalayan Pondok Aren, Tangsel, 5 km dari rumahnya. ”Harga barang jenis kebutuhan rumah tangga, seperti gula, minyak, sabun mandi, dan sabun cuci, lebih murah dibandingkan supermarket lain, selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 2.000,” kata Iis. Masyarakat yang masih menjadikan ritel lokal itu sebagai pilihan utama untuk berbelanja tak lepas dari harga murah dan kerap ada promo atau diskon.

Salah satu calon pembeli, Khofifah (53), bahkan kesulitan mencari troli saat berbelanja di Hari Hari Swalayan di kawasan Bintaro, Tangsel. Saat ditemui pada Jumat (17/3) siang, Khofifah bersama suami dan kedua anak perempuannya butuh setengah jam menunggu mendapat troli belanja. Baru kemudian, mereka berkeliling mencari beras, minyak goreng, dan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ia rela datang dan mengantre berjam-jam di kasir hingga sore untuk memanfaatkan potongan harga di sana. ”Sejak 2019, sudah memilih berbelanja di supermarket itu, baik di area Ciledug maupun Bintaro,” kata ibu rumah tangga yang tinggal di Petukangan Selatan, Jaksel, ini.

Wakil Kepala HRD Harmony Swalayan Sifa Fauziah menuturkan, Harmony Swalayan di bawah naungan PT Karsa Usaha Mulia terus bertahan. Salah satu kekuatan yang dimiliki Harmony  swalayan adalah kelengkapan barang dan harga lebih murah dibandingkan ritel lain. Selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 3.000 per jenis barang. ”Ada puluhan ribu jenis barang yang kami tawarkan  dan sebagian besar berupa barang kebutuhan pokok dan makanan segar. Ada juga sandang dan peralatan rumah tangga,” kata Sifa. Sejak 1993, Harmony Swalayan menyasar pangsa konsumen semua kelas, terutama untuk menengah ke bawah. Oleh karena itu, mematok harga lebih murah dibandingkan yang lain membuat ritel ini terus bertahan. Hingga kini, Harmony Swalayan hanya ada di Pondok Aren, Tangsel. (Yoga)

Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya sudah ada 33 perusahaan yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dengan tenggat waktu selama 90 hari. Pemberian fasilitas penundaan pelunasan cukai tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 4 Tahun 2023 (PER-4/BC/2023). Relaksasi ini diberikan untuk melonggarkan arus kas perusahaan, terutama produsen rokok lantaran baru bangkit pasca pandemi. "Untuk yang mendapat penundaan 90 hari, permohonan sampai 20 Maret 2023 sudah sebanyak 33 pabrikan," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto ke KONTAN, Kamis (23/3). Menurutnya, nilai penundaan pelunasan pita cukai yang diberikan kepada 33 perusahaan tersebut mencapai Rp 3,4 triliun, atau 8,6% dari target total pemberian relakasi cukai sebesar Rp 39,4 triliun. Adapun 33 pabrik Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mendapatkan penundaan itu setara 2,72% dari total 1.212 NPPBKC yang ada.

Regulator berkali-kali menyebut likuiditas perbankan tanah air begitu longgar. Jadi, berbeda dengan di Amerika Serikat (AS). Maka, bank tetap mengoptimalkan likuiditas tersebut dalam menyalurkan kredit dan menempatkan di Surat Berharga Negara (SBN). Terlebih, permintaan kredit sudah naik tinggi di level 10% sejak Januari dan berlanjut di Februari 2023. Tren ini terus berlanjut hingga awal kuartal kedua karena momentum Lebaran meningkatkan permintaan kredit konsumer. Berdasarkan data Kemenkeu, kepemilikan SBN oleh perbankan per 21 Maret 2023 mencapai Rp 1.784,41 triliun. Nilai ini tumbuh 6,78% secara tahunan atau year on year (yoy) dari 21 Maret 2022 yang senilai Rp 1.671,1 triliun. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, salah satu penyebab kegagalan tiga bank di AS karena kerugian valuasi kepemilikan surat utang pemerintah alias US Treasury. Kenaikan bunga acuan The Fed ikut menggerek yield US Treasury. Walhasil, harga surat utang pemerintah AS itu turun. Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renald menyatakan, penempatan dana di SBN dawal tahun ini cenderung menurun. Hal itu seiring kredit yang sudah tumbuh dengan baik di awal tahun. "Hingga Januari 2023 kemarin, kredit Bank BJB tumbuh 12,7% yoy. Kami juga menyesuaikan terhadap kondisi likuiditas saat ini," ujar Yuddy kepada KONTAN pada Jumat (24/3). Menurutnya, penyaluran dana pada kredit tentu tetap menjadi prioritas utama. Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menyatakan, sepanjang tahun 2022, porsi SBN di BRI turun 12,18%. "Pengelolaan SBN berbasis manajemen risiko sebagai salah satu alternatif optimalisasi likuiditas dan kondisi pasar," jelasnya kepada KONTAN.

Tak mau kalah dengan industri perbankan, emiten saham pembiayaan (multifinance) juga siap melakukan pembagian dividen. Terutama multifinance yang sepanjang tahun lalu mencetak kenaikan kinerja positif. Besaran dividen memang belum ditetapkan oleh beberapa emiten. Pertimbangannya rencana itu masih menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun emiten sektor ini bersiap menebar dividen. Sebut saja, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang memastikan membagikan dividen tahun ini. "Jumlahnya lebih besar dari tahun lalu, karena profit juga bertumbuh," ujar Sylvanus Gani, Direktur Keuangan Adira Finance, akhir pekan lalu. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) juga berencana akan menebar dividen ke pemegang sahamnya. Emiten anak usaha dari PT Maybank Indonesia Tbk (BNII) ini juga membagikan dividen pada tahun lalu senilai Rp 33,18 miliar atau sebesar Rp 9,5 per saham. Nilai tersebut setara dengan 30% dari laba tahun buku 2021. "Rencananya bagi dividen dan akan kami umumkan di RUPS tanggal 30 Maret 2023 ya," ujar Direktur Keuangan WOM Finance, Cincin Lisa.

Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala ritel seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas di lapangan, terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan.

Beberapa hari belakangan, fenomena impor pakaian bekas kembali marak sejalan dengan berkembangnya thrifting atau belanja barang bekas. Pemicunya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut impor pakaian bekas berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, impor pakaian bekas tercatat senilai US$272.146 atau setara dengan Rp4,21 miliar (dengan kurs Rp15.474) dengan volume sebanyak 26,22 ton. Secara berat, angka pada 2022 naik sebanyak 227,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Sementara itu, secara nilai impor, kenaikannya mencapai 618,5%, dari periode 2021 yang sebesar US$44.000 atau setara dengan Rp680,88 juta. Adapun, data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, perkiraan nilai seluruh barang hasil penindakan (BHP) berupa pakaian bekas impor ilegal sepanjang 2022 mencapai Rp23,91 miliar yang didapat dari 220 penindakan. Berdasarkan data-data tersebut ada perbedaan yang cukup signifikan antara BPS dan Ditjen Bea dan Cukai.

Nilai maupun volume impor pakaian bekas tersebut relatif kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri tekstil dan pakaian jadi yang mencapai Rp34,85 triliun pada kuartal III/2022. Nilai tersebut tumbuh 8,09% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY) yang sebesar Rp32,24 triliun. Meski masih tumbuh positif, kenaikannya melambat dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 13,74% (YoY). Secara terperinci, utilisasi industri serat mengalami penurunan 20%. Industri pemintalan (spinning) mencatatkan penurunan utilisasi sebesar 30%. Kemudian, utilisasi industri penenunan (weaving) dan perajutan (knitting) terkontraksi 50% sedangkan, utilisasi industri garmen dan pakaian bayi masing-masing mengalami penurunan sebesar 50% dan 20%-30%. Seruan Jokowi mengenai larangan impor pakaian bekas sejatinya adalah kerikil dalam persoalan besar industri tekstil nasional yang rapuh dan kompleks sehingga masih saja dihantui oleh pemutusan hubungan kerja massal di industri ini.