Di tengah cengkeraman kepentingan ekonomi industri media, bagaimana mungkin fungsi sosial media massa yang terwujud dalam berbagai kreasi jurnalistik idealnya itu dapat terus dipertahankan? Gugatan kritis reflektif inilah yang menjadi titik acuan bahasan Forum  Ombudsman Kompas, Jumat (24/3) yang secara khusus mengevaluasi liputan tematis ”Suara Tak Terdengar”. Liputan tematis ”Suara Tak Terdengar” merupakan kreasi jurnalistik khas Kompas, yang berupaya memanggungkan pergulatan kaum marjinal, yang selama ini terempas dari pusaran berbagai struktur sosial, ekonomi, ataupun politik. Semangat mengetengahkan kaum tertindas sejatinya sudah tak terpisahkan semenjak harian Kompas lahir. Kemanusiaan menjadi perspektif dalam setiap produk jurnalistiknya.

Namun, kini menjadi lebih istimewa lantaran semangat itu telah menjadi rubrikasi tematis yang terbangun dalam biduk konvergensi 4K (Kompas, Kompas TV, Kompas.com, dan Kontan). Sejak Mei 2020, ”Suara Tak Terdengar” rutin menyapa sekaligus ”mengingatkan” kaum mapan, pun elite pengambil ke bijakan, bahwa masih banyak persoalan kaum papa yang perlu dipulihkan. Khusus pada kaum yang terpinggirkan secara ekonomi di era pandemi, misalnya, banyak dipanggungkan. Membacanya, menguras sisi emosi dan sekaligus mengundang empati. Masalahnya, bagaimana pergulatanekonomi kesehariankaum ini yang bertumpu pada aktivitas fisik antar-ruang itu dapat berjalan di saat pandemi yang justru membatasi jarak ruang?

Liputan kaum pemulung (11-13 Mei 2020), nelayan (2-4 November 2020), gelandangan (1-3 Februari 2021), kaum miskin kota Jakarta (21-23 Juni 2021), pekerja migran (24-26 Januari 2022), ataupun liputan terbaru terkait kehidupan kuli angkut (13 Maret 2023) menjadi pengingat masih suburnya ketidakberdayaan. Begitu pula masih langgengnya belitan struktur sosial yang kadang mengempaskan keberadaan kaum rentan perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat hukum adat menjadi perhatian khusus liputan ini. Tidak kurang sering pula ”Suara Tak Terdengar” mengulas kaum yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kerap dipandang sebelah mata. Keberadaan kaum penghayat kepercayaan (31 Mei-3 Juni 2021), kiprah kaum transpuan dalam struktur biner public (25-27 Juli 2022). Menurut Ashadi Siregar, ketua Ombudsman Kompas, perluasan pada pilihan pola-pola advokasi dalam membela hak yang terpinggirkan dapat menjadi alternatif pilihan. (Yoga)

Pasar terus meragukan kesehatan bank-bank Eropa dan Amerika Serikat. Potensi risiko gagal bayar surat utang bank-bank Eropa pun melonjak. Seperti Credit Suisse, saham Deutsche Bank anjlok setelah risiko kegagalan bayarnya meningkat. Pasar cemas dengan potensi krisis perbankan yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir. Harga saham sejumlah bank Jerman ikut terpangkas. ”Tidak ada alasan untuk khawatir,” kata Kanselir Jerman Olaf Scholz dikutip Financial Times, Sabtu (25/3/2023). (Yoga)

Kemandirian hidup di era perubahan yang cepat kian penting bagi anak muda hingga orang dewasa. Bekal kemandirian ekonomi untuk bertahan hidup dan berkembang diperkuat dengan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Hal itu juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sebuah ruangan di gedung First Commercial Building 33 Leighton Road, Hong Kong, disewa tiga tahun lalu. Gedung itu disewa untuk mewisuda para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lulus pelatihan kewirausahaan bersama kelompok belajar Buruh Migran Cerdas (BMC) bimbingan Ciputra Entrepreneurship Center (CEC). Pada Minggu (19/3) acara wisuda yang tertunda karena pandemi Covid-19 bisa digelar untuk 33 orang angkatan 10, 11, dan 12. Selain buruh migran yang diwisuda, acara itu juga dihadiri puluhan alumni BMC dan Elfani Prassanti, Konsul Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI Hong Kong

Pakar kewirausahaan Universitas Ciputra, Antonius Tanan, yang juga pembimbing BMC, menyampaikan, program kewirausahaan bagi pekerja migran merupakan impian mendiang pengusaha Ciputra agar kelak lahir konglomerat baru dari kalangan pekerja migran. Sejak tahun 2010, program pelatihan bagi pekerja migran dijalankan CEC. Selain di Hong Kong, kegiatan serupa dilakukan untuk pekerja migran di Singapura, Korsel, dan Malaysia. Pendiri dan Ketua BMC Tri Sumiyati mengatakan, BMC eksis sejak delapan tahun lalu. Lebih dari 600 alumni ikut program kelas belajar dibimbing tim CEC dari Universitas Ciputra. Banyak alumni BMC jadi pengusaha UMKM di kampong halamannya di Indonesia. Tri mengisahkan buruh  migran mudah tergoda membuka usaha penjualan pakaian. ”Kami mengajarkan peserta untuk survei pasar di kampung halaman. Ternyata yang menjanjikan bukan toko pakaian, tapi penjualan gas yang hanya ada satu toko,” paparnya. (Yoga)

Pemerintah segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton melalui Perum Bulog. Pemerintah tetap akan melindungi petani dengan menjamin harga gabah kering panen tidak anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras impor itu akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Kami juga akan menjaga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani tidak di bawah HPP. Tidak perlu khawatir akan kelebihan beras di pasar karena beras impor benar-benar untuk kegiatanpemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu,” kata Arief ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (26/3/2023). Rencana impor 2 juta ton beras pada tahun ini merupakan hasil keputusan pemerintah dalam rapat ”Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H” pada 24 Maret 2023. Rapat tersebut dipimpin Presiden Jokowi. Arief menjelaskan, impor beras perlu dilakukan karena produksi beras tahun ini diperkirakan turun. Merujuk data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras pada Februari 2023 mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton dibandingkan estimasi periode sebelumnya. (Yoga)

Seiring berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka investasi bagi industri dalam negeri dan penanaman modal asing di perairan Indonesia, pemerintah berjanji   mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Langkah itu, di antaranya, program pengembangan 10 kampung nelayan maju terintegrasi pada zona-zona penangkapan ikan terukur yang akan dilaksanakan tahun ini. Kampung nelayan maju terintegrasi merupakan program kerja KKP untuk transformasi kampung nelayan menjadi lebih bersih dan tertata. Selain pemberian bantuan, kampung nelayan maju juga akan ditopang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur, pendampingan usaha, serta pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya.

Program kampung nelayan sejalan dengan terbitnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 6 Maret 2023.Regulasi itu mengatur pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal sesuai daya dukung dengan membagi-bagi zona penangkapan, serta kuota penangkapan ikan pada pelaku usaha perikanan tangkap. Kampung nelayan di Indonesia berjumlah 11.000. Program 10 kampung nelayan maju yang digulirkan pemerintah masih terlalu minim untuk menyelesaikan persoalan dan kemiskinan nelayan kecil kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana berpendapat, Nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas selama ini masih minim pemberdayaan. Bantuan bagi 10 kampung nelayan dinilai tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang membuka investasi untuk pemodal besar. (Yoga)

Peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain dinilai menjadi satu hal positif dalam meningkatkan pemanfaatan bioenergi tersebut. Apalagi, potensi biogas melimpah, bahkan diharapkan kelak bisa menggantikan gas bumi atau elpiji. Namun, masih perlu insentif agar bioenergi bisa berkembang secara masif. Pada Kamis (9/3) Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi meluncurkan perizinan biogas sebagai bahan bakar lain, yakni Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35203. Diharapkan investasi masuk untuk mendukung pengembangan biogas.

Direktur Tropical Renewable Energy Centre Fakultas Teknik Universitas Indonesia Adi Surjosatyo saat dihubungi, Minggu (26/3) menilai, peluncuran perizinan biogas sebagai bahan bakar lain adalah inisiasi yang baik. Apabila dioptimalkan, pelaku usaha swasta terkait suplai energi bisa tumbuh. Namun, dalam pengembangan biogas sebagai turunan dari pemanfaatan biomassa, kerap kali ditemui kendala, seperti penguasaan teknologi hingga pendekatan model bisnisnya ke masyarakat. Hal-hal itu memang tak mudah, tetapi harus ditekuni secara konsisten sehingga aspek keekonomian terkait bioenergi dapat tercapai. Adi mendorong agar insentif untuk pengembangan bioenergy ditingkatkan. ”Misalnya, berkaitan dengan start up (usaha rintisan) khusus bioenergi. Sudah ada, tetapi masih sangat sedikit dibandingkan solar cell (panel surya), dan belum memasyarakat karena dianggap sulit,” katanya. (Yoga)

Penggunaan teknologi rantai blok (blockchain) di Indonesia, khususnya di kalangan swasta, tumbuh pesat lima tahun terakhir. Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Asih Karnengsih, Sabtu (25/3/2023), menyebutkan, menurut catatan ABI, awalnya hanya ada sekitar tujuh perusahaan yang menggunakan teknologi itu. Namun, pada akhir 2022, sebanyak 569 perusahaan telah memanfaatkannya. (Yoga)

Ismawati (54) yang ditemui Senin (20/3) pagi, biasa tiga kali dalam sebulan belanja di ritel lokal. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ini, sejak tahun 2000-an, berbelanja di Harmony Swalayan Pondok Aren, Tangsel, 5 km dari rumahnya. ”Harga barang jenis kebutuhan rumah tangga, seperti gula, minyak, sabun mandi, dan sabun cuci, lebih murah dibandingkan supermarket lain, selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 2.000,” kata Iis. Masyarakat yang masih menjadikan ritel lokal itu sebagai pilihan utama untuk berbelanja tak lepas dari harga murah dan kerap ada promo atau diskon.

Salah satu calon pembeli, Khofifah (53), bahkan kesulitan mencari troli saat berbelanja di Hari Hari Swalayan di kawasan Bintaro, Tangsel. Saat ditemui pada Jumat (17/3) siang, Khofifah bersama suami dan kedua anak perempuannya butuh setengah jam menunggu mendapat troli belanja. Baru kemudian, mereka berkeliling mencari beras, minyak goreng, dan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ia rela datang dan mengantre berjam-jam di kasir hingga sore untuk memanfaatkan potongan harga di sana. ”Sejak 2019, sudah memilih berbelanja di supermarket itu, baik di area Ciledug maupun Bintaro,” kata ibu rumah tangga yang tinggal di Petukangan Selatan, Jaksel, ini.

Wakil Kepala HRD Harmony Swalayan Sifa Fauziah menuturkan, Harmony Swalayan di bawah naungan PT Karsa Usaha Mulia terus bertahan. Salah satu kekuatan yang dimiliki Harmony  swalayan adalah kelengkapan barang dan harga lebih murah dibandingkan ritel lain. Selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 3.000 per jenis barang. ”Ada puluhan ribu jenis barang yang kami tawarkan  dan sebagian besar berupa barang kebutuhan pokok dan makanan segar. Ada juga sandang dan peralatan rumah tangga,” kata Sifa. Sejak 1993, Harmony Swalayan menyasar pangsa konsumen semua kelas, terutama untuk menengah ke bawah. Oleh karena itu, mematok harga lebih murah dibandingkan yang lain membuat ritel ini terus bertahan. Hingga kini, Harmony Swalayan hanya ada di Pondok Aren, Tangsel. (Yoga)

Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya sudah ada 33 perusahaan yang memanfaatkan relaksasi pelunasan pita cukai dengan tenggat waktu selama 90 hari. Pemberian fasilitas penundaan pelunasan cukai tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 4 Tahun 2023 (PER-4/BC/2023). Relaksasi ini diberikan untuk melonggarkan arus kas perusahaan, terutama produsen rokok lantaran baru bangkit pasca pandemi. "Untuk yang mendapat penundaan 90 hari, permohonan sampai 20 Maret 2023 sudah sebanyak 33 pabrikan," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto ke KONTAN, Kamis (23/3). Menurutnya, nilai penundaan pelunasan pita cukai yang diberikan kepada 33 perusahaan tersebut mencapai Rp 3,4 triliun, atau 8,6% dari target total pemberian relakasi cukai sebesar Rp 39,4 triliun. Adapun 33 pabrik Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mendapatkan penundaan itu setara 2,72% dari total 1.212 NPPBKC yang ada.