Haryo Kuncoro Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Gagasan tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan mengemuka setelah merebaknya kasus pamer kekayaan pegawai pajak yang membetot perhatian publik. Status DJP sebagai lembaga yang dipimpin pejabat eselon I ini dianggap sudah waktunya untuk “naik kelas”, sejajar dengan kementerian demi penguatannya. Pemisahan DJP secara kelembagaan ditujukan agar dapat menjadi institusi yang lebih mandiri dan efektif, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Apalagi, pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan sudah ada dalam visi-misi kampanye Presiden Jokowi pada 2014 dan program Nawacita. 

Wacana tersebut sejatinya bukan barang baru. Ide Badan Penerimaan Pajak (BPP) pada 2017, menyusul klaim keberhasilan program amnesti pajak pada 2016, juga tidak terwujud. Alasan untuk mengurangi tekanan politik pada Kementerian Keuangan tidak mampu ditebus dengan memberikan otonomi kepada BPP sebagai metamorfosis dari DJP.  Kemiripan cerita terjadi pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUUKUP). Hasrat pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan ketika itu sudah mencuat. Akan tetapi usulan tersebut kandas di tengah jalan karena kompromi politik antara pemerintah dan DPR. Jika DJP memang hendak dipisahkan dari Kementerian Keuangan, pemerintah ataupun DPR seharusnya mengajukan RUUKUP baru untuk mengakomodasinya. 

Proses pembahasan RUUKUP akan memakan waktu panjang dan bisa saja hasilnya kembali kandas. Artinya, banyak energi akan terbuang percuma.Sampai di sini, posisi struktural DJP di bawah Kementerian Keuangan dipandang masih pas. Kinerja DJP sejauh ini toh terbilang sudah bagus. Hal itu terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 yang mampu melebihi target, kendati masih dalam masa pandemi Covid-19. (Yetede)

JAKARTA - Pemerintah kembali menambah kuota impor beras pada tahun ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menerbitkan surat penugasan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari luar negeri sebanyak 2 juta ton hingga akhir Desember 2023. Dikutip dari surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso tertanggal 24 Maret 2023, Bulog diminta secepatnya mengimpor 500 ribu ton pada tahap pertama.

Dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Arief mengatakan impor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjamin kecukupan pasokan untuk bantuan sosial. "Bukan kami pro-impor. Tapi, apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ," kata Arief, kemarin.

Sebagai catatan, saat ini Bulog harus memenuhi kebutuhan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan dan kebutuhan untuk program bansos pangan mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Sementara itu, cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 220 ribu ton. "Jangan sampai stoknya enggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program (bansos) enggak bisa," ujar Arief. (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan  senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu. Laporan transaksi keuangan mencurigakan itu disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kepada Kemenkeu dalam 300 surat. Klarifikasi disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu di Jakarta, Senin (27/3/2023). Dalam rapat dengan agenda evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu ini, Sri Mulyani didampingi para pejabat eselon I Kemenkeu. Sri Mulyani mengatakan, dari 300 surat senilai Rp 349 triliun, bagian yang benar-benar berhubungan atau terkait dengan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 3,3 triliun. Bagian lainnya menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu.

”Jadi, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu Rp 3,3 triliun. Ini merupakan akumulasi transaksi debit kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah dalam watu 15 tahun (2009-2023),” tuturnya. Sri Mulyani merinci, dari 300 surat yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu, 139 surat  diminta Kemenkeu ke PPATK (inquiry Kemenkeu) untuk kepentingan penyelidikan. ”Jadi, untuk 200 surat sudah kami rekap mengenai apa isi masing-masing surat itu. Hasil atau statusnya untuk 82 audit investigasi sudah selesai dengan hukuman disiplin terhadap 193 pegawai. Kemudian, ada 13 pegawai Kemenkeu yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena terkait kasus korupsi,” tuturnya. Untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Sri Mulyani memastikan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan melakukan berbagai pengecekan serta pengujian melalui informasi transaksi yang mencurigakan, pengaduan masyarakat, media sosial, dan rekam jejak pelanggaran integritas pegawai. (Yoga)

Tiga tahun setelah Inggris resmi mengeluarkan diri dari Uni Eropa atau Brexit, Irlandia berusaha memperluas pasarnya. Irlandia ingin mencari negara-negara sebagai mitra dagang baru agar tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Inggris. Hal itu dikemukakan Dubes Irlandia untuk Indonesia Padraig Francis dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (27/3) di Jakarta. Inggris menjadi anggota Uni Eropa (UE) sejak tahun 1973. Namun, sejumlah pihak tidak yakin dengan keanggotaan tersebut. Di satu sisi, pasar tunggal UE menguntungkan, tetapi di sisi lain, mereka tidak menyukai keharusan Inggris tunduk kepada hukum UE. Melalui referendum tahun 2016, sebanyak 51,89 % warga Inggris memilih keluar dari UE. Persiapan keluar dimulai sejak 2017 hingga pada akhirnya Brexit resmi terjadi per 31 Januari 2021.

”Disrupsi ekonomi bagi Irlandia besar sekali karena selama ini Inggris mitra dagang nomor satu kami,” kata Francis. Inggris juga merupakan pusat distribusi barang dan jasa dari Irlandia  maupun komoditas dari Eropa yang hendak diserbarluaskan ke Irlandia. Francis menjelaskan, muncul tarif-tarif baru untuk ekspor dan impor dengan segala jenis birokrasi yang mengiringi. Orang-orang menjadi tidak bebas bergerak. Para pengusaha sangat terpukul. Salah satu jalan keluar yang mereka ambil ialah mencari pasar-pasar baru. Selain semakin memperkuat pasar di daratan Eropa, Irlandia melirik negara-negara di Asia sebagai mitra potensial. Di Inggris, dampak Brexit juga merugikan. Kepala Badan Pertanggungjawaban Anggaran (OBR) Richard Hughes ketika diwawancara BBC mengungkapkan, perekonomian Inggris terkontraksi 4 % akibat Brexit. Ini sama parahnya dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. (Yoga)

Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton untuk memperkuat cadangan beras tahun ini. Impor dijanjikan bakal dilakukan secara terukur untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga beras serta program bantuan sosial. Keputusan itu diambil dalam Rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik 1444 H yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agen cy/NFA) Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3), mengatakan, keputusan impor merujuk pada data produksi. Semua kementerian/lembaga pemerintah sama-sama menggunakan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS sebagai rujukan.

Produksi beras nasional pada Februari 2023, menurut data KSA terbaru, mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton jika dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,68 juta ton. Penurunan itu, antara lain, karena banjir dan gagal panen di sejumlah persawahan. Situasi itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan produksi beras sepanjang Januari-April 2023 kendati akan ada tambahan dari panen Maret dan April 2023. Produksi beras pada Januari-April 2023, menurut pengamatan terakhir, diperkirakan 13,37 juta ton atau lebih rendah dari estimasi sebelumnya 13,79 juta ton. ”PadaAgustus (2022)-Januari (2023), (situasi) di  lapangan memang berebut gabah yang angkanya tinggi. Buktinya, NTP (nilai tukar petani) tertinggi terjadi saat ini. Apabila sebelumnya 96-98, hari ini 110. Jadi, importasi yang dilakukan terukur. (Beras impor) hanya digunakan pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” katanya. Beras impor akan digunakan untuk program SPHP dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. (Yoga)

Perdagangan dan industri di dunia dan Indonesia tengah ”menghijau”. Produk-produk manufaktur ramah lingkungan marak diperdagangkan. Kluster-kluster industri hijau dirintis dan dikembangkan. Lembaga Konferensi Bidang Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, total nilai perdagangan barang global pada 2022 mencapai 25 triliun USD. Dari nilai tersebut, 10,7 % atau Rp 1,9 triliun merupakan buah dari perdagangan produk-produk ramah lingkungan. Dibandingkan 2021, nilai perdagangan produk hijau itu bertambah 100 miliar USD. Beberapa produk ramah lingkungan yang menunjukkan kinerja sangat baik sepanjang 2022 itu adalah kendaraan listrik dan hibrida dengan laju pertumbuhan 25 % secara tahunan, kemasan nonplastik 20 %, dan turbin angin 10 %.

”Meskipun perdagangan barang secara umum masih tumbuh lambat, perdagangan barang ramah lingkungan justru tumbuh cukup signifikan,” sebut UNCTAD dalam ”Global Trade Update” yang dirilis pada 23 Maret 2023 di Geneva, Swiss. Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan menyatakan, hal itu menunjukkan komitmen dunia mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon cukup tinggi. Ekonomi hijau perlahan-lahan terus terbangun berbasis teknologi dan industri ramah lingkungan. Adapun dalam ”Laporan Teknologi dan Inovasi 2023: Membuka Jendela Hijau” yang dirilis pada 16 Maret 2023, UNCTAD memperkirakan industri hijau akan berkembang pesat saat negara-negara meningkatkan upaya melawan perubahan iklim dan mengurangi emisi. Pola perdagangan internasional juga diantisipasi dan bertransisi menuju ekonomi global yang lebih ramah lingkungan. (Yoga)

Kemendag akan memperketat pengawasan barang impor baju bekas yang banyak diperjual belikan. Saat ini pemerintah sedang mengincar importir ilegal yang menyelundupkan barang bekas melalui jalur ”tikus” atau jalur tak resmi. Penggantian penjualan baju bekas impor dengan produk lokal juga tak semudah yang diinginkan pemerintah. ”Berdasar aturan yang ada, impor baju bekas ini dilarang. Saya sudah beberapa kali (memusnahkan baju bekas ilegal) di Pekanbaru, di Jatim, dan di Tangerang. Besok (Selasa, 28/3) bersama Bareskrim Polri akan ada pemusnahan dengan nilai lebih besar, sampai Rp 80 miliar pakaian bekas ilegal yang akan dimusnahkan,” kata Mendag Zulkifli Hasan seusai audiensi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Senin (27/3) di Jakarta.

Berdasar data Kemendag, pada 17 Maret 2023 di Pekanbaru, Riau,Kemendag memusnahkan 730 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Pada 20 Maret 2023 di Sidoarjo, Jatim, Kemendag juga memusnahkan 824 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Selain gencar memusnahkan baju bekas impor, pemerintah akan memperketat pengaturan impor yang mengganggu produk buatan UMKM. Berdasar data yang ada, Teten menyebut ada 31 % barang impor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki yang tidak tercatat (unrecorded import). Teten menambahkan, pembatasan impor banyak dilakukan oleh sejumlah negara. Ia mencontohkan ASt yang memberlakukan aturan ketat terhadap barang impor yang diproduksi UMKM asal Indonesia, untuk memastikan agar produk lokal di negara mereka tidak terancam produk impor. (Yoga)

Keputusan pemerintah memajukan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah dinilai akan berdampak pada industri dan pekerja. Pengusaha memandang keputusan pemerintah itu berpotensi mengganggu alur produksi yang telah direncanakan. Dari sisi pekerja, waktu untuk melaporkan peluang pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya makin sempit. Wakil Ketua Umum  Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengubah jadwal cuti bersama  Lebaran menjadi 19-25 April, dari sebelumnya 21-26 April 2023, berdampak pada tiga hal. Pertama, jadwal perencanaan produksi terganggu. Jadwal masuk dan libur buruh pabrik berubah. Perencanaan produksi yang telah ditetapkan pun mesti diubah.

”Dampak kedua adalah terganggunya pengiriman pasokan bahan baku. Jadwal produksi yang terpaksa berubah itu juga berdampak pada jadwal pengiriman pasokan bahan baku produksi,” ujar Nurdin yang ditemui di Kota Tangerang, Banten, Senin (27/3). Dampak ketiga, perubahan ketetapan cuti bersama yang terkesan mendadak itu juga berpotensi mengganggu arus kas perusahaan. Menurut Nurdin, pemerintah juga meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebih awal sehingga menyulitkan perusahaan. Perusahaan di sektor hilir tekstil harus lebih cepat menyelesaikan pembayaran ke perusahaan pemasok bahan baku untuk membantu pemasok memenuhi pembayaran THR kepada karyawannya. Bagi industri padat karya dengan banyak tenaga kerja, penyediaan uang kas untuk pembayaran THR menjadi tantangan tersendiri. (Yoga)

Produsen rokok, PT Gudang Garam Tbk, menambah modal untuk pembangunan bandar udara Kediri. Bandara tersebut dibangun oleh anak usaha Gudang Garam, PT Surya Dhoho Investama. Kali ini, Surya Dhoho mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 3 triliun. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Gudang Garam Heru Budiman dalam keterbukaan informasi, Senin (27/3/2023). (Yoga)

Safari pasar dan gelar pangan murah dihelat bergilir selama Ramadhan di Kota Tangerang, Banten. Keduanya untuk mengantisipasi kenaikan harga dan langkanya kebutuhan pokok. Safari pasar menggunakan mobil berkeliling ke 15 pasar. ”Kami gandeng mitra usaha dan kerja sama dengan kelurahan atau kecamatan untuk safari pasar keliling. Sejauh ini antusiasme masyarakat lumayan,” kata Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Senin (27/3/2023). (Yoga)