Setoran Pajak Korporasi Tumbuh Lebih Lambat
Pulihnya ekonomi domestik membuat kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan makin moncer. Sayangnya, setoran pajak korporasi justru tumbuh melambat di tengah pemulihan tersebut.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan PPh badan mencapai Rp 42,17 triliun hingga akhir Februari 2023. Jenis penerimaan pajak ini menjadi kontributor terbesar kedua, yang mencapai 15,1% terhadap total penerimaan pajak.
Sayangnya, realisasi penerimaan PPh badan hanya tumbuh 33,8%
year on year
(yoy). Pertumbuhannya memang cukup tinggi. Namun, melambat jika dibanding periode sama tahun lalu yang tumbuh hingga 155,2% yoy.
Secara bulanan, penerimaan PPh badan bulan Februari tumbuh 25,4%. Angka ini juga melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 44,1%
month on month
(mom).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski pertumbuhan PPh Badan tidak sekuat periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja korporasi masih menunjukkan pemulihan yang kuat dan terus membaik.
Adapun penerimaan PPh badan tersebut ditopang tingginya pertumbuhan penerimaan pajak dari setoran sektor industri dan jasa keuangan serta asuransi.
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan, bahwa pertumbuhan yang lebih rendah per akhir Februari 2023, lantaran adanya perbedaan
baseline
. Pada tahun 2021, penerimaan PPh badan masih rendah karena tertekan pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja PPh badan 2023 sudah mulai menunjukkan tren positif.
Tebar Dividen Besar, Saham Kian Bersinar
Rencana sejumlah emiten mengguyur dividen tahun buku 2022, menuai respons positif dari para investor. Ini tercermin dari kinerja indeks saham pembagi dividen dengan
yield
tinggi, yakni IDX High Dividend 20.
Pada penutupan perdagangan Selasa lalu (21/3), indeks IDX High Dividend 20 melejit 1,50% ke posisi 563,41. Jika dihitung sepanjang tahun 2023 berjalan, indeks yang dihuni kumpulan 20 saham emiten pembagi dividen tinggi ini menguat 1,31%.
Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, penguatan indeks IDX High Dividend 20 dipicu langkah investor yang cenderung memilih saham dengan kinerja stabil dan prospek apik di tengah volatilitas pasar.
Dia melihat, saat terjadi
risk off, saham-saham indeks IDX High Dividend 20 bisa jadi
safe heaven. "Investor mencari investasi berkualitas dan terjadi
flight to quality," kata Agus, Selasa (21/3).
Pengamat pasar modal dan Founder WH Project William Hartanto menimpali, ketika pasar sedang mendapat sentimen negatif dan perdagangan sepi, indeks IDX High Dividend 20 cenderung diminati.
Alasannya, investor menjadikan dividen sebagai incaran untuk mengoleksi saham dalam waktu lama. "Jadi, kinerja indeks ikut terdongkrak, karena investor sedang mengoleksi saham-saham ini sambil menunggu keputusan pembagian dividen," tutur William.
Melaju Berkat Bisnis Fiber Optik
Meningkatnya aktivitas perekonomian domestik masih akan menopang pertumbuhan bisnis perusahaan menara telekomunikasi, termasuk PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Kinerja TOWR tahun ini juga akan disokong perubahan model bisnis perusahaan ini.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, bisnis menara
base transceiver station
(BTS) dan kabel serat optik (
fiber optic
) ditopang oleh peningkatan aktivitas perekonomian domestik. Hal ini akan ikut memacu kebutuhan konektivitas.
"Konektivitas di bidang nirkabel saat ini sangat esensial dibutuhkan, sehingga permintaannya juga akan menguat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kinerja bisnis dan saham TOWR, papar Nafan, Selasa (21/3).
Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis mengatakan, TOWR menciptakan ulang model bisnis menara dan mampu mengakomodasi klien mitra telekomunikasi, dengan relokasi lokasi menara dan menara
built to suit
(B2S). TOWR juga memenuhi kebutuhan fiberisasi kliennya dan menciptakan kembali bisnis infrastruktur menara pasif dengan FTTT.
Analis UOB KayHian Selvi Ocktaviani mengatakan, pertumbuhan pendapatan TOWR di kuartal III-2022 lebih banyak disumbang oleh sektor non-menara. Bisnis ini menyumbang 22% dari total pendapatan TOWR pada kuartal III-2022.
Di sisi lain, pendapatan TOWR di sektor menara meningkat 1,7% secara kuartalan. "Rasio jumlah penyewa tetap tinggi pada kuartal III, yaitu 1,85 kali. Sementara, permintaan
colocation server
baru belum pulih," tulis Selvi dalam risetnya.
Permodalan Bank Besar Siap Menghadapi Guncangan
Penutupan Silcon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS) dan di tengah ancaman ancaman perlambatan ekonomi menyebabkan industri perbankan harus waspada.
Sejauh ini memang toingkat permodalan bank-bank pelat merah dan bank besar swasta masih kokoh. Terlihat dari peningkatan rasio kecukupan modal alias
capital adequacy ratio
(CAR) mereka.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya memiliki ekuitas sebesar Rp 27,92 triliun dengan CAR sebesar 22% per Februari 2023. Dengan realisasi itu, BTN masih terus menjaga rasio kecukupan modal untuk menyokong kegiatan operasional ke depan.
BTN menuntaskan agenda penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dulu (HMETD) dengan kelebihan permintaan (oversubscribed)
hingga 1,6 kali. Tercatat penghimpunan dana sebesar Rp 4,13 triliun. Setiyo memproyeksikan CAR sampai tiga tahun ke depan masih cukup. "Penguatan modal nanti dari penyisihan dari keuntungan," ujar Setiyo.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan baru yang mewajibkan industri perbankan memasukkan faktor risiko pasar ke perhitungan rasio kecukupan modal alias CAR sebagai bagian penerapan manajemen risiko.
Bank swasta seperti Bank Central Asia (BCA) juga solid. CAR BCA sebesar 25,8% pada tahun 2022. " Posisi permodalan itu cukup untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, serta menopang aktivitas usaha," ungkap
EVP Corporate Communication & Social Responsbility
BCA, Hera F. Haryn. Ke depan, Hera berharap, permodalan BCA terjaga pada level memadai, ditopang pencapaian kinerja yang solid.
Ciputra Menggenjot Proyek Baru
PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melalui anak usahanya PT Ciputra Residence menargetkan pertumbuhan bisnis segmen hunian residensial hingga 50% pada tahun 2023. Grup Ciputra sudah mempersiapkan sejumlah strategi. Satu diantaranya adalah meluncurkan dua hingga tiga proyek baru di sepanjang tahun ini.
"Tahun ini ada beberapa proyek, yang terbaru sudah meluncur Citra Garden Serpong, nanti menyusul Citra City Sentul, dan ada pula yang di Medan," ungkap
Managing Director
PT Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata kepada KONTAN, kemarin.
Proyek anyar Citra Garden Serpong merupakan
green development
dengan total luas pengembangan mencapai 350 hektare (ha). Selain itu, Ciputra akan terus mengembangkan proyek
existing
dengan menambah dan membuka klaster-klaster hunian baru, terutama di wilayah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan dan Makassar.
Sebelumnya,
Head of Investor Relation
Ciputra Development, Aditya Ciputra Sastrawinata memerinci perolehan
marketing sales
tahun 2022 berasal dari kontribusi penjualan produk perumahan yang menjadi kontributor utama dengan menyumbang 79% terhadap total penjualan. Sumbangsih berikutnya adalah penjualan ruko yang berkontribusi sebesar 17%, diikuti penjualan apartemen 3%, dan perkantoran 1%.
ASA CIPTA KERJA ‘BARU’
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) berjalan mulus kendati muncul penolakan dari sejumlah kalangan. Tengah pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan beleid sapu jagat bidang investasi itu menjadi UU. Kehadiran regulasi itu pun membuat pemerintah secara legal memiliki landasan yang kian kuat untuk menggairahkan investasi setelah terkendala oleh proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai kehadiran UU Cipta Kerja terbaru tidak lantas menggaransi bakal mulusnya jalur yang dirintis pemangku kebijakan dalam menarik investasi. Pasalnya, masih ada beragam pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Salah satu di antaranya adalah karut marut perizinan di level pemerintah pusat dan daerah yang sejauh ini masih belum sinkron. Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pun masih butuh penyempurnaan mengingat banyaknya aspek pelengkap yang belum terintegrasi, seperti Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beragam kendala itu hingga detik ini masih ditemui investor di lapangan. Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani, juga menyarankan kepada pemerintah untuk menggandeng pengusaha dalam setiap perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja. "Agar lebih tepat sasaran, aturan turunan ini sebaiknya melibatkan unsur pengusaha," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/3). Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, memandang dibutuhkan pertimbangan objektif dan saintifik dalam menetapkan kebijakan. Menurutnya, dalam penyusunan aturan penunjang beleid itu pemerintah harus mengesampingkan faktor politis sehingga UU Cipta Kerja terimplementasi maksimal.
KETAHANAN ENERGI NASIONAL : Pasokan Gas Sengkang Amankan Kelistrikan Sulsel
Pengaliran pasokan gas tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan komersial antara pihak yang terkait dalam proses pengaliran gas yang dapat digunakan untuk pengaliran kembali gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sengkang. Selain itu, pengaliran gas dari Blok Sengkang juga mempertimbangkan kondisi darurat energi listrik di Sulawesi Selatan, setelah terbakarnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeneponto pada 19 Maret 2023. “Pada 21 Maret 2023 telah mengalir gas bumi sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari ke PLTGU Sengkang,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Kamis (23/3). Hudi membeberkan bahwa SKK Migas meminta Energi Equity Epic Sengkang dan PLN segera menyelesaikan kesepakatan yang diperlukan untuk pengaliran gas tersebut. Pengaliran juga dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan operasi. Saat ini, Energi Equity Epic Sengkang dan PLN tengah melakukan pembahasan secara intensif agar tercapai kesepakatan harga dan pasokan sesuai dengan kemampuan produksi WK Sengkang.
ANGKUTAN LEBARAN : BANDARA ANTUSIAS HADAPI MUDIK
Operator bandara dan navigasi penerbangan menyiagakan seluruh bandara dalam kondisi beroperasi penuh selama periode Angkutan Lebaran 2023 setelah pemerintah mencabut kebijakan pembatasan mobilitas. Semua pemangku kepentingan di industri penerbangan tengah antusias membicarakan persiapan menjelang periode Angkutan Lebaran tahun ini. Selain menjadi momentum mendulang cuan, periode mudik dan balik Lebaran tahun ini juga dilaksanakan tanpa pembatasan mobilitas. Sejak akhir tahun lalu, pemerintah telah mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Faik Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I, mengatakan bahwa periode Angkutan Lebaran tahun ini bakal lebih sibuk daripada tahun sebelumnya. Dia memprediksi 15 bandara yang diusahakan AP I akan melayani 3,38 juta penumpang selama masa Lebaran 2023 atau naik 36% dari masa Lebaran tahun sebelumnya. Khusus lalu lintas penerbangan, dia menghitung bakal melayani sekitar 27.510 penerbangan atau naik 28% ketimbang periode Lebaran 2022. Rivalnya, PT AP II juga menyiagakan tiga unit bandara beroperasi selama 24 jam. Presiden Direktur PT AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, ketiga bandara itu adalah Soekarno-Hatta Tangerang, Kuala Namu di Deli Serdang, dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Menurutnya, ketiga bandara ini diprediksi menjadi yang paling sibuk dibandingkan dengan bandara AP II lainnya selama Angkutan Lebaran 2023. Sementara itu, total waktu operasional 20 bandara yang dikelola AP II selama angkutan Lebaran tahun ini adalah 270,5 jam per harinya. Awaluddin mengatakan, beberapa bandara mengalami penambahan jam operasional selama periode mudik, seperti Bandara Supadio Pontianak, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Minangkabau Padang, dan lainnya.
Bappebti Perlu Segera Berikan Izin Pendirian Bursa Komoditi
JAKARTA, ID- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappati) perlu segera memberikan izin kepada perusahaan yang sudah memenuhi semua persyaratan pendirian bursa kripto. Tidak ada satupun alasan untuk menunda pemberian izin karena deadline pendirian bursa kripto sudah lewat, sudah ada perusahaan yang memenuhi semua persyaratan, dan pasar sangat membutuhkan kehadiran bursa kripto. Terlebih Ombudsman RI sudah meminta Bappeti untuk melakukan tindakan korektif untuk tidak membuat keputusan yang berlarut-larut dan tidak mempersulit proses permohonan Izin Usaha Berjangka (IUBB) yang diajukan PT Digital Future Exchange (PT DFX). Akibat IUBB yang tak kunjung diterbitkan Bappeti, DFX mengalami kerugian sekitar Rp 19 miliar sejak pengajuan perizinan pada 21 Desember 2020 hingga 19 Desember 2022. (Yetede)
The Fed Naikkan Suku Bunga Ditengah Gejolak Perbankan
WASHINGTON, ID-The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 25 bps ke level 4,75-5,00%, pada Rabu (22/3/2023) waktu Ameika Serikat. Namun, bank sentral AS tersebut mengindikasikan bakal segera menghentikan siklus kenaikan biaya pinjaman, setelah runtuhnya dua bank di negeri Paman Sam baru-baru ini. Gubernur The Fed Jarome Powel berusaha meyakinkan para investor mengenai kondisi kesehatan sistem perbankan. Ia mengatakan, kendati manajemen Silicon Valley Bank (SVB) telah gagal total, keruntuhan yang dialami Bank tersebut tidak menunjukkan kelemahan yang lebih luas dalam sistem perbankan. "Ini bukanlah kelemahan yang menyebar secara luas diseluruh sistem perbankan. Aksi pengambilalihan Credit Suisse juga sepertinya telah membuahkan hasil yang positif," ujarnya, sebagaimana dikutip Reuters pada amis (23/3/2023). (Yetede)









