JAKARTA, ID-Industri perbankan telah menyalurkan kredit properti sebesar Rp1.209,1 triliun, per akhir Februari  2023, meningkat 7,5% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi januari yang tumbuh 7,3% (yoy), karena permintaan akan kredit properti yang mulai meningkat. Bank Indonesia (BI) dalam data Uang Beredar mencatatkan, kredit properti didukung oleh pertumbuhan dari semua segmen, seperti kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA), konstruksi, dan real estate. Kemudian, kredit konstruksi juga tumbuh lebih tinggi dari 2,5% (yoy) pada januari menjadi 2,7% (yoy) per februari dengan nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 384,9 triliun. Disebabkan oleh pertumbuhan kredit  konstruksi gedung industri  di DKI Jakarta dan Jawa tengah. "Khususnya peningkatan pada KPR tipe diatas 70 di Jawa Timur dan DKI Jakarta," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA, ID-PT Telkom Indonesia (TLKM) membukukan pertumbuhan laba bersih operasi (operating net income) 7,7% menjadi Rp25,85 triliun pada 2022. Namun, laba bersih perseroan turun 16,2% menjadi Rp 20,7 triliun dari Rp 24,7 triliun, seiring kerugian investasi di saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Per 31 Desember 2022, harga pasar saham GOTO mencapai Rp 91, turun dari Rp 375 pada 31 Desember 2021. Tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 147,31 triliun atau tumbuh sebesar 2,9%. Adapun EDIBTA Telkom mencapai Rp78,99 trilun atau tumbuh 4,3%. "Sukur Alhamdulillah Telkom dapat menutup tahun 2022 dengan cukup baik dari aspek kinerja keuangan dan operasional. Pencapaian kinerja ini merupakan output dari fokus perusahaan  dalam menjalankan strategi utama Five Bold Moves demi menciptakan nilai tambah serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan," ujar Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Minggu (26/3/2023).   (Yetede)

JAKARTA – Indonesia memastikan tak akan terpengaruh gelombang pelarangan TikTok, aplikasi video pendek milik BiteDance Technology asal Cina, oleh sejumlah negara dalam dua pekan terakhir. Pemerintah mengklaim sudah mempunyai jurus ampuh agar TikTok tak membocorkan data pribadi penggunanya atau menyalahgunakannya sebagai alat propaganda. Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan Kementerian memiliki mekanisme pemantauan ruang digital sehingga tak ada aplikasi yang melenceng dari ketentuan. Pemantauan itu menggunakan mesin automatic identification system (AIS), tim patroli siber, dan mengandalkan laporan masyarakat. “Ketika menemukan konten yang dilarang, Kementerian Kominfo akan meminta platform digital men-takedown konten tersebut,” kata Usman kepada Tempo, Ahad, 26 Maret 2023.Usman menyebutkan pemerintah sudah tegas mengatur konten yang dilarang beredar di ruang digital, yaitu konten yang mengandung paham radikalisme; terorisme; serta ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Dia memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan sanksi kepada setiap platform yang melanggar larangan tersebut, dari teguran hingga pemblokiran

JAKARTA — Langkah Badan Pangan Nasional mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng milik pemerintah dinilai tepat oleh berbagai kalangan guna menjaga pasokan dan harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, menilai ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga. Ia mencontohkan persoalan kelangkaan Minyakita—minyak goreng kemasan sederhana program pemerintah yang harganya dibatasi Rp 14 ribu per liter. "Minyakita agak sulit di pasaran. Pasokannya sedikit," ujar Mujib, kemarin. Sebaliknya, pasokan minyak goreng kemasan premium dengan harga yang lebih tinggi masih lancar di pasaran. Menyitir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional dibanderol rata-rata Rp 20.150-21.800 per kilogram. Karena itu, ia berharap keberadaan cadangan minyak goreng pemerintah bisa menyelesaikan perkara tersebut. Lain lagi dengan gula, Mujib berujar saat ini pasokan komoditas tersebut relatif tidak ada masalah. Namun ia mengatakan cadangan gula konsumsi pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas itu di pasaran, seperti tiga sampai empat tahun lalu. "Saat itu harga gula sempat tidak terkendali." (Yetede)

JAKARTA - Pergerakan indeks saham syariah di pasar modal masih berada dalam zona negatif apabila dilihat sejak awal tahun ini. Pada akhir perdagangan Jumat lalu, Indonesia Sharia Stock Index tercatat di angka 207. Apabila ditinjau sejak awal tahun, nilai ISSI tercatat turun 4,75 persen. "Kalau kita lihat, beberapa emiten yang memiliki kapitalisasi saham terbesar dalam ISSI turun lumayan sejak awal tahun, misalnya ADRO, UNVR, BYAN, dan lainnya," ujar Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Dari sepuluh saham syariah berkapitalisasi paling besar di ISSI, enam saham tercatat bergerak negatif sejak awal tahun. Saham-saham tersebut antara lain BYAN yang bergerak -8,74 persen, TPIA -9,56 persen, UNVR -7,58 persen, ADRO -25,35 persen, ICBP -1,72 persen, dan CPIN -9,69 persen. Kendati ada saham-saham anyar yang baru melantai di pasar modal dan memiliki pergerakan yang cukup baik saat penawaran awal alias IPO, pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap indeks. Beberapa saham anyar di indeks syariah antara lain Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON), Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE). (Yetede)

Badan Pangan Nasional menerbitkan regulasi mengenai cadangan gula konsumsi dan minyak goreng. Cadangan pangan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, salah satunya saat periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan dan Lebaran. Bapanas mempublikasikan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng  Pemerintah (CMGP), Sabtu (25/3). Peraturan ini merupakan amanat Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pasal 5 Perbadan No 4/2023 menyatakan, penyelenggaraan CGKP dan CMGP meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan, penyaluran CGKP dan CMGP ditargetkan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian bantuan pangan, serta keperluan lain yang ditetapkan  pemerintah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan selama hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan hingga Lebaran saat ini, turut menjadi salah satu tujuan peraturan tersebut.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen,  kebijakan CGKP sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan. ”Kebijakan CGKP semestinya berprinsip pada kedaulatan pangan sehingga produk dalam negeri diutamakan,” katanya, saat  dihubungi, Sabtu (25/3). Dia berharap kebijakan CGKP tidak membuat pemerintah asal-asalan dalam mengimpor gula. Data stok gula nasional yang jadi landasan kebijakan mesti akurat agar tidak menekan petani. Impor gula pada awal 2023 menyebabkan gula hasil produksi petani tebu tertahan di pabrik. Dia mencontohkan, sekitar 55.000 ton gula petani di Jatim belum laku. Berdasarkan perkiraannya, stok gula nasional pada awal 2023 berkisar 2 juta ton, sedangkan saat ini 1,5 juta ton. Jika memperhitungkan rembesan rafinasi, stok dapat mencapai 1,7 juta-1,8 juta ton. Oleh sebab itu, kebijakan pengadaan CGKP mesti melibatkan petani. (Yoga)

Presiden Perancis Emmanuel Macron berusaha mengesahkan RUU Reformasi Pensiun yang sekarang di tahap pengkajian MK sebelum sah menjadi peraturan. Namun, Serikat pekerja Perancis menolak dan 3,5 juta orang turun berunjuk rasa di jalan-jalan. Mereka tidak mau usia pensiun dinaikkan dari 62 tahun ke 64 tahun. Pekerja kerah biru yang paling keras menolak karena jika UU itu berlaku, mereka harus bekerja, menguras fisik hingga usia tua. Di Asia, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pekan lalu mengumumkan rencana menaikkan jam kerja dari 52 jam per pekan menjadi 69 jam per pekan. Pemerintah mengusulkan agar setiap perusahaan menghitung lembur secara bulanan, bahkan tahunan dengan harapan para pekerja bisa mengatur jadwal lembur masing-masing. Pemerintah mengira, metode ini memungkinkan pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk kehidupan pribadi, pergi berlibur, dan mengasuh keluarga. Namun, Generasi Milenial dan Generasi Z yang merupakan sepertiga penduduk Korsel menolak. Mereka beralasan, jam kerja seperti itu membuat hidup tidak berkualitas. Inilah alasan semakin banyak anak muda tidak berminat memasuki bursa tenaga kerja formal.

Di Inggris dan AS, diskursusnya malah mengenai pengurangan jam kerja. Sejumlah politikus dari Faksi Demokrat di DPR AS mengajukan RUU pengurangan hari kerja dari lima hari setiap pekan menjadi empat hari. Berdasarkan data pemerintah, di AS, ada 35 juta orang yang bekerja lebih dari 40 jam per pekan dan ada 9 juta pekerja yang membanting tulang lebih dari 60 jam per pekan. Hasil kajian Huang Dinh dkk yang diterbitkan di jurnal Ilmu Sosial dan Kedokteran (SSM) menjelaskan bahwa jam kerja yang sehat adalah 39 jam per pecan, setelah menghitung bahwa di Australia, warga bekerja rata-rata 48 jam per pekan. Setelah itu, mereka tetap harus melakukan tugas-tugas domestik, terutama bagi perempuan. Oleh sebab itu, 39 jam per pekan dinilai sebagai waktu yang ideal setelah menghitung beban individu di luar kantor. ”Bagi pekerja yang tidak memiliki pilihan fight or flight, pekerjaan menjadi perangkap. Mereka tidak akan merasa aman, apalagi bahagia di kantor sehingga jangan harap ada produktivitas, apalagi kreativitas dan inovasi,” ujar Dokter Institut Kedokteran Fungsional, AS, Aarti Soorya di majalah Forbes edisi Rabu (22/3). (Yoga)

Pengembang seperti PT Metropolitan Land Tbk (Metland) sejak lama punya jurus pemikat, yakni menawarkan fasilitas berupa akses ke moda transportasi umum yang murah, tetapi cepat seperti kereta komuter atau KRL. Maka, Metland membangun sendiri stasiun KRL di atas lahan perumahan mereka yang luasnya 320 hektar di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jabar. Stasiun yang dibangun tahun 2018 di atas lahan 2.000 meter persegi tersebut dilengkapi tempat parkir sepeda motor dan mobil. Jika ingin naik ojek daring, para pengemudi selalu bersiap di sekitar stasiun. Warga yang membeli rumah di Metland Cibitung juga mendapat jalan lingkungan selebar 6,5 meter sehingga mobil bisa berpapasan dengan aman. Sebagian rumah juga memiliki fasilitas air bersih sehingga tak perlu membuat sumur lagi. Direktur Metland Wahyu Sulistio menyatakan, pihaknya sejak awal sudah memikirkan kemudahan akses ke  transportasi umum dan jalan tol bagi konsumen. Dengan fasilitas tersebut, penghuni yang bekerja di Cikarang atau Jakarta bisa menggunakan KRL dengan tarif murah, Rp 5.000 sekali jalan. Jarak 40 km bisa ditempuh dalam tempo 50 menit.

Ke depan pihaknya masih akan mengembangkan rumah tapak di Cibitung lalu Cikarang dan tempat lain, karena ia yakin konsumen, terutama usia milenial, masih tetap memilih membeli rumah tapak daripada apartemen. Rasanya lega Fasilitas dan mutu bangunan di Metland Cibitung itulah yang memikat hati Roni Iswan (29), karyawan perusahaan penyewaan alat angkut berat di Jakarta. Akhirnya hatinya lega bisa punya rumah sendiri. Kini ia tak harus ”membuang” uang untuk kontrak rumah, walau ia masih harus mengangsur Rp 3,77 juta per bulan selama 13 tahun lagi. ”Rasanya lega bisa tinggal di rumah sendiri. Apalagi langit-langit rumah ini tinggi sehingga sirkulasi udara lebih baik, dalam rumah juga lebih terang. Istri pun senang karena punya dapur yang nyaman,” tutur Roni yang ditemui di rumahnya, Kluster Lisse Metland Cibitung, Jabar, pada Jumat (24/3). Ia membeli rumah seluas 34 meter persegi di atas tanah 60 meter persegi dengan harga Rp 635 juta. Rumah dengan dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, carport dengan kanopi di atasnya dan taman kecil di depan rumah.

Pengembang lain, Podomoro yang membangun Kota Podomoro Tenjo, juga punya kiat memasarkan produk huniannya melalui Tiktok dan Instagram. Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja mengatakan, setiap generasi punya peluang, kebutuhan, dan pola pendekatan pemasaran yang berbeda. Generasi milenial, misalnya, tidak pernah lepas dari telepon genggam. ”Kami meresponsnya dengan rajin update Instagram, Tiktok. Sementara untuk generasi 40-50 tahun, kami memasarkan menggunakan Facebook,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (24/3). Untuk memasarkan produknya yang diluncurkan 17 Agustus 2020, pengembang itu melakukan pemasaran dan proses transaksi secara digital. Calon penghuni yang tertarik membeli rumah tidak perlu datang ke lokasi. Mereka tinggal melihat hunian melalui video virtual serta melakukan proses booking dan transaksi pembayaran tanpa tatap muka. Zaldy menjelaskan, pemasaran dan penjualan secara digital cukup efektif menggaet pembeli. Dalam 2,5 tahun, sudah terjual 4.850 dari 12.000 unit. (Yoga)

Anggaran yang sedianya untuk buka puasa bersama di kementerian atau lembaga pemerintah dinilai dapat dialihkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Langkah itu bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi warga yang memerlukan, misalnya kebutuhan pokok atau santunan. ”Seluruh pejabat, (seperti) Pak Mentan, Pak Bapanas, saya, semua enggak boleh buka puasa bareng,” kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan di Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3). ”Itu maksudnya, kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga,” katanya.

Menurut Zulkifli, anggaran di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian akan lebih bermanfaat jika dapat diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk bahan kebutuhan pokok. Sementara Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, lebih bagus apabila ketika buka puasa bersama tidak dapat dilakukan, lantas dicarikan alternatif untuk membantu fakir miskin. Dia menampik tudingan atau stigma pemerintah anti-Islam. ”Mana ada pemerintah anti-Islam. Semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus. (Pemerintah) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama, bisa digunakan untuk santunan, untuk fakir miskin, yatim piatu, lebih bermanfaat, lebih berguna,” kata Yaqut. (Yoga)

Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, Jumat (24/3/2023), mengatakan, UU Cipta Kerja akan berdampak buruk bagi masyarakat perdesaan dan kaum buruh. Perlindungan kerja petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal. Misalnya, Pasal 30 Ayat 1 UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga petani dibiarkan bersaing di pasar bebas dengan kekuatan pemodal besar bidang pangan. (Yoga)