JAKARTA, ID entitas nikel Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau TBP mempertimbangkan penetapan harga penawaran umum perdana (initial publik Offering/IPO) di harga kisaran tertinggi) kisaran tertinggi Rp 1.250. Pertimbangannya, pemesanan IPO perseroan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed). Dilansir dari Bloomberg, Trimegah Bangun Persada condong ke harga IPO Rp 1.250 per saham. Saat ini, diskusi masih terus berlangsung dan belum ada keputusan akhir yang dibuat. Perwakilan dari perusahaan menolak berkomentar sebagaimana diberitakan Bloomberg. Harita mengoperasikan pabrik peleburan asam bertekanan tinggi pertama di pulau Obi di Maluku Utara, menurut situs web-nya. Proses HPAL, mengubah bijih berkadar  rendah lokal menjadi endapan hidroksida campuran, suatu bentuk nikel yang  dapat diproses lebih lanjut untuk membuat baterai. Fasilitas HPAL memiliki kapasitas produksi 55.000 ton per tahun. Tahun depan, pabrik baru akan menggandakan produksinya menjadi 120.000 ton. (Yetede)

Kementerian Dalam Negeri mendukung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu sebagai upaya menjamin roda pemerintahan di daerah tersebut berjalan secara efektif. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan harus mempercepat realisasi APBD. Sebab, saat ini telah memasuki Maret. Artinya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 tinggal 9 bulan lagi. "Percepatan pelaksanaan realisasi APBD ini penting dilakukan, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik juga diperbaiki, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata Fatoni dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan Tahun 2023 di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat, 24 Maret 2023. Fatoni pun mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan Rakor yang dilaksanakan di awal tahun. Sehingga dapat menyamakan persepsi dan menyamakan langkah dari seluruh stakeholder. (Yetede)

JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) terpaksa berakrobat untuk meredam isu penolakan tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U-20. Induk organisasi sepak bola nasional itu berupaya melobi federasi sepak bola dunia (FIFA) agar terhindar dari sanksi. PSSI juga mendekati sejumlah tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan politikus di DPR.

 
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan PSSI telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membicarakan masalah itu. “Kami menjelaskan, posisi PSSI hanya sebagai penyelenggara,” katanya. Penjelasan serupa disampaikan kepada sejumlah anggota DPR, di antaranya Fraksi PKS. “Kami harap teman-teman DPR mengerti posisi kami bahwa kami berfokus memperjuangkan kemajuan sepak bola Indonesia.”

Penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U-20, kata Arya, bakal mengancam keberlangsungan sepak bola di Tanah Air. Indonesia berpotensi mendapat sanksi dari FIFA bila Israel dilarang bertanding dalam turnamen yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 itu.

“Jika sanksi dijatuhkan, FIFA tidak akan mengakui seluruh pertandingan sepak bola Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional,” kata Arya, kemarin. Dengan demikian, kompetisi yang digelar PSSI tidak ada bedanya dengan pertandingan tarkam (pertandingan tingkat amatir antarkampung). Akibatnya, para pemain, pelatih, dan wasit akan menjadi korban. "Dan pasti perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemunduran.” (Yetede)

Euforia mudik Lebaran 2023 sepertinya bakal lebih semarak. Kemeriahan itu setelah tiga tahun terhalang pandemi. Kementerian Perhubungan memperkirakan, potensi pergerakan masyarakat di masa mudik Lebaran tahun ini mencapai 123,8 juta orang. Meningkat sekitar 14,2% dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya 85,5 juta. Dari jumlah pergerakan manusia itu, diperkirakan ada sekitar 27,32 juta orang atau 22,7% menggunakan moda transportasi kendaraan roda empat. Prediksi itu sudah terasa di industri multifinance. Mereka merasakan terjadinya kenaikan permintaan pembiayaan mobil bekas maupun baru menjelang Lebaran kali ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai dari November tahun lalu hingga Januari kemarin memperlihatkan, terjadi kenaikan pembiayaan dari mobil baru hingga kendaraan bekas. Melihat tren ini, kemungkinan besar di Februari hingga April kembali terjadi lonjakan pembiayaan baru. "Bulan puasa ini mungkin ada kenaikan sampai dua pekan awal di April," ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, Kamis (23/3). Ia menyebutkan jumlah kredit mobil baru di Ramadan tahun ini juga bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu. Apalagi didukung oleh ketersedian stok yang sempat menjadi masalah di tahun lalu. Direktur Keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Sylvanus Gani menyebutkan, biasanya banyak keluarga tertarik membeli mobil untuk mudik. Terutama mereka memiliki amunisi dana tambahan dari Tunjangan Hari Raya (THR). Di Adira Finance, penyaluran kredit sudah mulai terlihat ramai di dua bulan pertama tahun ini. Rata-rata per bulan, Adira Finance telah menyalurkan sekitar Rp 3,3 triliun hingga Rp 3,4 triliun.

Pulihnya ekonomi domestik membuat kinerja penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan makin moncer. Sayangnya, setoran pajak korporasi justru tumbuh melambat di tengah pemulihan tersebut. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan PPh badan mencapai Rp 42,17 triliun hingga akhir Februari 2023. Jenis penerimaan pajak ini menjadi kontributor terbesar kedua, yang mencapai 15,1% terhadap total penerimaan pajak. Sayangnya, realisasi penerimaan PPh badan hanya tumbuh 33,8% year on year (yoy). Pertumbuhannya memang cukup tinggi. Namun, melambat jika dibanding periode sama tahun lalu yang tumbuh hingga 155,2% yoy. Secara bulanan, penerimaan PPh badan bulan Februari tumbuh 25,4%. Angka ini juga melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 44,1% month on month (mom). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski pertumbuhan PPh Badan tidak sekuat periode yang sama tahun sebelumnya, kinerja korporasi masih menunjukkan pemulihan yang kuat dan terus membaik. Adapun penerimaan PPh badan tersebut ditopang tingginya pertumbuhan penerimaan pajak dari setoran sektor industri dan jasa keuangan serta asuransi. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan, bahwa pertumbuhan yang lebih rendah per akhir Februari 2023, lantaran adanya perbedaan baseline . Pada tahun 2021, penerimaan PPh badan masih rendah karena tertekan pandemi Covid-19. Sedangkan kinerja PPh badan 2023 sudah mulai menunjukkan tren positif.

Rencana sejumlah emiten mengguyur dividen tahun buku 2022, menuai respons positif dari para investor. Ini tercermin dari kinerja indeks saham pembagi dividen dengan yield tinggi, yakni IDX High Dividend 20. Pada penutupan perdagangan Selasa lalu (21/3), indeks IDX High Dividend 20 melejit 1,50% ke posisi 563,41. Jika dihitung sepanjang tahun 2023 berjalan, indeks yang dihuni kumpulan 20 saham emiten pembagi dividen tinggi ini menguat 1,31%. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, penguatan indeks IDX High Dividend 20 dipicu langkah investor yang cenderung memilih saham dengan kinerja stabil dan prospek apik di tengah volatilitas pasar. Dia melihat, saat terjadi risk off, saham-saham indeks IDX High Dividend 20 bisa jadi safe heaven. "Investor mencari investasi berkualitas dan terjadi flight to quality," kata Agus, Selasa (21/3). Pengamat pasar modal dan Founder WH Project William Hartanto menimpali, ketika pasar sedang mendapat sentimen negatif dan perdagangan sepi, indeks IDX High Dividend 20 cenderung diminati. Alasannya, investor menjadikan dividen sebagai incaran untuk mengoleksi saham dalam waktu lama. "Jadi, kinerja indeks ikut terdongkrak, karena investor sedang mengoleksi saham-saham ini sambil menunggu keputusan pembagian dividen," tutur William.

Meningkatnya aktivitas perekonomian domestik masih akan menopang pertumbuhan bisnis perusahaan menara telekomunikasi, termasuk PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Kinerja TOWR tahun ini juga akan disokong perubahan model bisnis perusahaan ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, bisnis menara base transceiver station (BTS) dan kabel serat optik ( fiber optic ) ditopang oleh peningkatan aktivitas perekonomian domestik. Hal ini akan ikut memacu kebutuhan konektivitas. "Konektivitas di bidang nirkabel saat ini sangat esensial dibutuhkan, sehingga permintaannya juga akan menguat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kinerja bisnis dan saham TOWR, papar Nafan, Selasa (21/3). Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis mengatakan, TOWR menciptakan ulang model bisnis menara dan mampu mengakomodasi klien mitra telekomunikasi, dengan relokasi lokasi menara dan menara built to suit (B2S). TOWR juga memenuhi kebutuhan fiberisasi kliennya dan menciptakan kembali bisnis infrastruktur menara pasif dengan FTTT. Analis UOB KayHian Selvi Ocktaviani mengatakan, pertumbuhan pendapatan TOWR di kuartal III-2022 lebih banyak disumbang oleh sektor non-menara. Bisnis ini menyumbang 22% dari total pendapatan TOWR pada kuartal III-2022. Di sisi lain, pendapatan TOWR di sektor menara meningkat 1,7% secara kuartalan. "Rasio jumlah penyewa tetap tinggi pada kuartal III, yaitu 1,85 kali. Sementara, permintaan colocation server baru belum pulih," tulis Selvi dalam risetnya.

Penutupan Silcon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS) dan di tengah ancaman ancaman perlambatan ekonomi menyebabkan industri perbankan harus waspada. Sejauh ini memang toingkat permodalan bank-bank pelat merah dan bank  besar swasta masih kokoh. Terlihat dari peningkatan rasio kecukupan modal  alias capital adequacy ratio (CAR) mereka. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) misalnya memiliki ekuitas  sebesar Rp 27,92 triliun dengan CAR sebesar 22% per Februari 2023. Dengan realisasi itu, BTN masih terus menjaga rasio kecukupan modal untuk menyokong kegiatan operasional ke depan. BTN menuntaskan agenda penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dulu (HMETD) dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 1,6 kali. Tercatat penghimpunan dana sebesar Rp 4,13 triliun. Setiyo  memproyeksikan CAR sampai tiga tahun ke depan masih cukup. "Penguatan modal nanti dari penyisihan dari keuntungan," ujar Setiyo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan baru yang mewajibkan industri perbankan memasukkan faktor risiko pasar ke perhitungan rasio kecukupan modal alias CAR sebagai bagian penerapan manajemen risiko. Bank swasta seperti Bank Central Asia (BCA) juga solid. CAR BCA sebesar 25,8% pada tahun 2022. " Posisi permodalan itu cukup untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, serta menopang aktivitas usaha," ungkap EVP Corporate Communication & Social Responsbility BCA, Hera F. Haryn. Ke depan, Hera berharap, permodalan BCA terjaga pada level memadai, ditopang pencapaian kinerja yang solid.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melalui anak usahanya PT Ciputra Residence menargetkan pertumbuhan bisnis segmen hunian residensial hingga 50% pada tahun 2023. Grup Ciputra sudah mempersiapkan sejumlah strategi. Satu diantaranya adalah meluncurkan dua hingga tiga proyek baru di sepanjang tahun ini. "Tahun ini ada beberapa proyek, yang terbaru sudah meluncur Citra Garden Serpong, nanti menyusul Citra City Sentul, dan ada pula yang di Medan," ungkap Managing Director PT Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata kepada KONTAN, kemarin. Proyek anyar Citra Garden Serpong merupakan green development dengan total luas pengembangan mencapai 350 hektare (ha). Selain itu, Ciputra akan terus mengembangkan proyek existing dengan menambah dan membuka klaster-klaster hunian baru, terutama di wilayah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan dan Makassar. Sebelumnya, Head of Investor Relation Ciputra Development, Aditya Ciputra Sastrawinata memerinci perolehan marketing sales tahun 2022 berasal dari kontribusi penjualan produk perumahan yang menjadi kontributor utama dengan menyumbang 79% terhadap total penjualan. Sumbangsih berikutnya adalah penjualan ruko yang berkontribusi sebesar 17%, diikuti penjualan apartemen 3%, dan perkantoran 1%.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) berjalan mulus kendati muncul penolakan dari sejumlah kalangan. Tengah pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan beleid sapu jagat bidang investasi itu menjadi UU. Kehadiran regulasi itu pun membuat pemerintah secara legal memiliki landasan yang kian kuat untuk menggairahkan investasi setelah terkendala oleh proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai kehadiran UU Cipta Kerja terbaru tidak lantas menggaransi bakal mulusnya jalur yang dirintis pemangku kebijakan dalam menarik investasi. Pasalnya, masih ada beragam pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Salah satu di antaranya adalah karut marut perizinan di level pemerintah pusat dan daerah yang sejauh ini masih belum sinkron. Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pun masih butuh penyempurnaan mengingat banyaknya aspek pelengkap yang belum terintegrasi, seperti Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beragam kendala itu hingga detik ini masih ditemui investor di lapangan. Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani, juga menyarankan kepada pemerintah untuk menggandeng pengusaha dalam setiap perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja. "Agar lebih tepat sasaran, aturan turunan ini sebaiknya melibatkan unsur pengusaha," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/3). Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, memandang dibutuhkan pertimbangan objektif dan saintifik dalam menetapkan kebijakan. Menurutnya, dalam penyusunan aturan penunjang beleid itu pemerintah harus mengesampingkan faktor politis sehingga UU Cipta Kerja terimplementasi maksimal.