Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, aktivitas penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal atau yang dikenal dengan istilah thrifting sangat bertentangan dengan semangat memajukan UMKM lokal. Hal itu pun telah banyak merugikan pemerintah, dan bisa memunculkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Smesco siap menjadi mitra untuk mencarikan produk-produk lokal baru bagi para pebisnis thrifting yang tidak lagi dapat menjalankan usahanya,” katanya, Senin (20/3). Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut impor ilegal pakaian bekas mengancam 1,09 juta tenaga kerja di sektor pakaian dan alas kaki. Pasalnya, kegiatan tersebut menambah beban sektor yang sedang lesu karena menurunnya permintaan ekspor. “Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390, dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” katanya. Banyaknya hal negatif yang disebabkan oleh praktik impor ilegal pakaian bekas, kata dia, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang belakangan menjadi tren.

Pemerintah melakukan beragam upaya untuk memastikan larangan ekspor mineral mentah bisa terlaksana pada 10 Juni 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3/2022 yang hanya memperbolehkan penjualan komoditas itu setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal terus mengendalikan ekspor mineral mentah agar terjadi penambahan nilai di dalam negeri. Dengan begitu, sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia bisa memberikan impak lebih besar terhadap masyarakat. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa larangan ekspor mineral mentah bakal membawa manfaat yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Contohnya larangan ekspor bauksit yang diperkirakan bisa menciptakan nilai ekspor hingga US$1,5 miliar, dan menyerap 7.600 tenaga kerja. Untuk memuluskan upaya larangan ekspor mineral mentah pada pertengahan tahun ini, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir agar produk yang dihasilkan dari smelter di dalam negeri bisa terserap optimal. Secara terperinci, 

Kementerian ESDM bakal membatasi industri yang menghasilkan nickel pig iron dan feronikel melalui pembatasan ekspor dengan mekanisme pengenaan bea keluar guna memastikan larangan ekspor nikel berlanjut. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan produksi Mix Sulphide Precipitate (MSP) dan Mix Hydroxide Precipitate (MHP) dari nikel kadar rendah sebagai bahan baku katoda baterai dengan meninjau kembali ketentuan Deep Sea Tailing Placement (DSTP) bagi fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi. Untuk bauksit, Menteri ESDM berjanji akan memonitor dan mengawasi penyelesaian pembangunan delapan smelter yang belum selesai. Pemerintah juga terus mendorong percepatan fasilitas pemurnian produk alumina menjadi aluminium, sehingga dapat menyerap 4,3 juta ton produk alumina untuk menghasilkan sekitar 2 juta produk aluminium. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat mengatakan terdapat dua tantangan dalam target penghiliran. Pertama, dari sisi internal seperti kesediaan infrastruktur dan energi, baik jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan smelter. Adapun tantangan kedua, secara eksternal berupa resistensi dari pihak luar negeri terhadap kebijakan penghiliran maupun industri, serta produk penghiliran. Hal ini memunculkan gugatan dari negara-negara lain melalui lembaga-lembaga internasional.

Badan Pangan Nasional mendapatkan komitmen dari 25 penggilingan padi skala besar dengan volume 60.000 ton beras kepada Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional  (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa komitmen itu diperoleh guna memenuhi kebutuhan beras menjelang Lebaran. Dalam waktu dekat, dia berharap mendapatkan kesepakatan lagi sebanyak 160.000 ton beras untuk Bulog. “Mudah-mudahan 160.000 masih bisa. Karena banyak juga penggilingan padi di tiap-tiap provinsi. Supaya membantu stok Bulog untuk membantu sebelum Lebaran,” ucapnya di Kemenko Perekonomian dalam Konferensi Pers tentang Kesepakatan Mitra Penggilingan Padi dengan Bulog yang batal digelar, Senin (20/3). Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, jika harga gabah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah atau terus bertengger di atas Rp5.500 per kg, pelaku usaha penggilingan padi menengah kecil tidak bisa menjual beras kepada Bulog dengan harga Rp9.950 per kg, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dia berharap agar harga pembelian pemerintah (HPP) segera diundangkan agar petani dan penggilingan mempunyai patokan harga yang resmi.

Pada hari Jumat 10 Maret, Silicon Valley Bank (SVB), bank khusus terbesar di California, mengalami kebangkrutan akibat krisis modal dan bank run. Ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS setelah Washington Mutual pada tahun 2008. Fenomena ini membuat Regulator California menutup bank tersebut dan menempatkannya di bawah kurator Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS. SVB didirikan pada tahun 1983 dan telah menyediakan pembiayaan untuk hampir setengah perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan di AS.

Runtuhnya SVB dipicu oleh kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve AS, sehingga mengganggu proses penggalangan dana investasi dari perusahaan startup yang merupakan klien SVB. Suku bunga yang lebih tinggi juga menyebabkan erosi nilai obligasi jangka panjang yang diperoleh SVB dan bank-bank lain selama era ultra-low interest rates pandemi COVID-19. Hal ini juga memaksa perusahaan-perusahaan startup untuk menarik dana dari SVB, sehingga SVB mengalami kerugian besar dari obligasi dan laju penarikan dana nasabah yang meningkat. SVB mencoba memperbaiki kondisi keuangan mereka dengan menjual investasi obligasi jangka panjang dan saham baru, namun hal ini menyebabkan kepanikan di antara perusahaan-perusahaan pemodal utama yang menyarankan perusahaan lain untuk menarik dana mereka dari SVB. Akibatnya, saham SVB mulai anjlok pada hari Kamis, dan pada hari Jumat, perdagangan saham SVB dihentikan.

Fenomena ini serupa dengan kejadian pada tahun 2008, dimana bisnis pendanaan subprime mortgage Lehman Brothers mengalami kerugian hingga $2,8 miliar pada Juni 2008 akibat banyaknya klien yang gagal bayar akibat krisis pada tahun tersebut. Krisis ini membuat investor mulai memiliki pandangan negatif, sehingga saham Lehman Brothers turun hingga 77% pada September 2008, dan pada 15 September 2008 Lehman Brothers menyatakan kejatuhannya dengan nilai kerugian $3,9 miliar dan sisa nilai aset hanya $1 miliar.

Pemerintah sudah berinisiatif membuat draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUUKUP) pada 2015. Dalam Pasal 95 rancangan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Namun pembahasan tersebut tidak tuntas. Pada DPR periode berikutnya (2019-2024), pemerintah mengajukan RUUKUP dengan draf baru pada Mei 2021. Tapi rancangan itu tidak menyebutkan mengenai posisi DJP menjadi lembaga di bawah presiden. Akhirnya, melalui pembahasan yang relatif cepat, RUUKUP baru itu disahkan pada 29 Oktober 2021 menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah penetapan undang-undang itu, DJP tetap berada di bawah Kemenkeu. Usulan DJP menjadi otoritas terpisah dari Kemenkeu akhirnya sirna. Tapi, sejak munculnya kasus-kasus pejabat DJP yang hidup mewah dengan penghasilan tidak wajar, usulan DJP dipisahkan dari Kemenkeu kembali mengemuka meskipun kurang gencar. Pemisahan DJP dari Kemenkeu membutuhkan kajian mendalam menyangkut berbagai hal. Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu berupa Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom. Kalau mengacu janji Jokowi sebelum menjadi presiden, salah satunya akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah presiden.

Pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sudah banyak contohnya. Di AS, lembaga pajaknya bernama Internal Revenue Service (IRS), yang merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu. IRS sebenarnya tidak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu, tapi mereka otonom dalam hal kewenangan menentukan kebijakan, anggaran, dan SDM. Beberapa negara berkembang juga telah melakukan transformasi otoritas perperpajakan dari konsep tradisional di bawah kementerian keuangan menjadi otoritas pajak semi-otonom (SARA). Hasil penelitian Arthur Mann (2004), keputusan negara-negara itu memilih SARA memberikan beberapa dampak, seperti peningkatan pendapatan dari publik yang tecermin dalam rasio pajak yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan riil; efisiensi yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya publik melalui kemandirian/otonomi keuangan dan administrasi; mempekerjakan staf yang kompeten, berdisiplin, dan lebih berkualitas; depolitisasi administrasi perpajakan; berkurangnya korupsi sehingga meningkatkan kredibilitas perpajakan khususnya dan pemerintah pada umumnya; serta meningkatkan layanan wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. Beberapa negara yang sudah beralih ke SARA, menurut Mann, adalah Argentina (mulai 1988), Kolombia (1991), Malaysia (1995/1996), Meksiko (1995/1997), Peru (1988/1991), Singapura (1992), dan Afrika Selatan (1996/1997). Indonesia bisa saja membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan dalam RUUPUK pada 2015. (Yoga)

Pemerintah menyatakan realisasi insentif untuk sepeda motor listrik tinggal menghitung hari. Payung hukum kebijakan ini bakal segera terbit. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan diskon pembelian sepeda motor listrik baru ataupun konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Insentif ini berlaku selama dua tahun, dengan kuota terbatas. Tahun ini, bantuan hanya diberikan untuk 250 ribu sepeda motor. Sedangkan pada 2024, jumlahnya sebanyak 750 ribu unit. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun. "Kebutuhan anggaran tahun ini Rp 1,75 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 5,25 triliun," tuturnya, kemarin, 20 Maret 2023.

Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk Kemenperin guna menyalurkan bantuan pembelian sepeda motor listrik baru, serta bagi Kementerian ESDM untuk bantuan sepeda motor listrik konversi pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, penerima bantuan ini dibatasi untuk pelaku UMKM, penerima kredit usaha rakyat serta bantuan produktif usaha mikro. Masyarakat lain yang bisa menikmati bantuan ini adalah penerima subsidi upah serta subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. (Yoga)

Aksi berebut pasokan ditengarai menjadi biang keladi tingginya harga gabah dan beras meski panen raya telah dimulai. Faktor lain yang mempengaruhi harga ialah menipisnya stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog, yang per kemarin tinggal 220 ribu ton dari jumlah ideal 1,2-1,5 juta ton. Di tengah kondisi ini, usulan impor beras tambahan kembali mengemuka. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menyebutkan tingginya harga gabah pada masa panen raya adalah anomali. Alih-alih turun, ia mengimbuhkan, harga gabah kering panen di tingkat petani bahkan ada yang menembus Rp 6.000 per kg, di atas harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru yang diumumkan Badan Pangan Nasional sebesar Rp 5.000 per kg, walau payung hukum dari HPP anyar tersebut belum terbit.

"Harga gabah naik pada saat masa panen raya tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Berarti ada sesuatu," ujar Sutarto di kantor Kemenko Perekonomian, kemarin. Menurut dia, kendati terjadi banjir di beberapa sentra padi, produksi gabah petani sebenarnya tidak terlalu anjlok. Masalahnya, kapasitas pabrik penggilingan padi jauh lebih besar dari tingkat produksi gabah petani. Akibatnya, terjadi saling rebut pasokan gabah. Pergerakan harga makin liar lantaran pemerintah tak kunjung mengeluarkan acuan baru harga gabah dan beras secara resmi. Saat ini, HPP gabah dan beras, serta harga eceran tertinggi beras, baru sebatas pengumuman Badan Pangan Nasional dan belum ada payung hukumnya. "Masyarakat dan petani menahan barang karena belum jelas mau ke mana. Karena pemerintah tidak punya stok, mereka tidak segera menjual karena berharap harga naik," kata Sutarto.. (Yoga)

JAKARTA-Pemerintah menyatakan realisasi insentif untuk sepeda motor listrik tunggal tinggal menghitung hari. Payung hukum kebijakan ini bakal segera terbit, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan diskon pembelian sepeda motor listrik baru mau pun konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Insentif ini berlaku selama dua tahun, tapi dengan quota terbatas. Tahun ini, bantuan hanya diberikan untuk 250 ribu sepeda motor, Sedangkan pada 2024, jumlahnya sebanyak 750 ribu unit. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun. "Kebutuhan anggaran tahun ini Rp1,75 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 5,25 triliun," tuturnya, kemarin 20 Maret 2023. Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Perindustrian guna menyalurkan bantuan pembelian sepeda motor listrik baru, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya  (ASDM) untuk bantuan sepeda motor listrik  konversi pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, penerima bantuan ini dibatasi untuk pelaku UMKM penerima kredit usaha rakyat serta bantuan produktif usaha mikro. (Yoga)

Program Smart Move memberikan kemudahan dan keringanan bayar dalam kepemilikan hunian. Rumah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Alhasil, sektor properti terus berkontribusi terhadap perputaran ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan oleh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua tahun 2022, kontribusi sektor properti mencapai mencapai 9,14 persen untuk konstruksi dan 2,47 persen untuk real estate. Guna memudahkan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat, PT Bank KB Bukopin, Tbk (“KB Bukopin”) ikut serta dalam program program Smart Move yang diluncurkan Sinarmas Land. Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Dalam program tersebut, KB Bukopin menjadi satu dari 18 bank yang memberikan kemudahan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Program Smart Move merupakan inovasi dan layanan yang ditawarkan oleh Sinarmas Land untuk memberikan kemudahan dan keringanan bayar bagi konsumen melalui berbagai potongan biaya. Antara lain keringanan potongan harga properti hingga 18 persen, cashback senilai 5.5 persen, dan subsidi bunga KPR hingga 6%. (Yoga)

Mendorong penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik, pemerintah memberi subsidi pembelian motor listrik Rp 7 triliun. Subsidi serupa akan diberikan juga bagi pembelian motor listrik. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk motor listrik Rp 7 triliun yang berlaku selama 2 tahun, 2023-2024 untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

“Subsidi pada 2022 diperkirakan untuk 200 motor baru dan 50 ribu unit konversi dengan anggaran Rp 1.75 triliun. Subsidi 2024 untuk 600 ribu motor listrik baru dan 150 ribu unit motor konversi dengan anggaran Rp 5.25 triliun”, tutur Menkeu pada konfrensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) secara Hybrid, Senin (20/03). Persyaratan yang harus dipenuhi, motor tersebut harus diproduksi di dalam negeri dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 %. (Yoga)