Harga komoditas energi kompak menurun. Pemicu utamanya adalah ancaman resesi akibat kolapsnya perbankan global. Harga minyak jenis WTI dan brent kompak turun ke level terendah sejak akhir 2021. Harga minyak jenis WTI untuk pengiriman April 2023 hingga pukul 21.22 WIB di US$ 66,05 per barel, turun 17,77% secara year to date (ytd). Harga minyak brent di bursa ICE turun 15,76% sepanjang tahun ini ke US$ 72,39. Harga batubara untuk kontrak pengiriman April 2023 juga turun 45,92% sepanjang tahun ini ke US$ 175 per ton pada Senin (20/3). Sedangkan harga gas alam di Nymex AS untuk pengiriman April 2023 turun 48,25% ke US$ 2,32 per mmbtu. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, faktor utama penurunan harga komoditas energi berasal dari sentimen risk-off akibat kejatuhan sejumlah bank, seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Credit Suisse. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menambahkan, risiko perbankan global bisa memicu potensi resesi dan akan melemahkan permintaan bahan bakar. Lukman memprediksikan, harga gas alam di semester I-2023 akan berkisar di US$ 2-US$ 2,5 per mmbtu. Namun, saat musim dingin di akhir tahun 2023 nanti, harga gas alam akan kembali naik ke US$ 3 per mmBtu. Untuk harga minyak, Lukman memperkirakan, akan berada di US$ 55-US$ 75 per barel pada semester I-2023 dan di rentang di US$ 60-US$ 80 per barel di akhir 2023.

Industri perbankan semakin aktif menyalurkan kredit berbasis hijau sebagai bagian pembiayaan berkelanjutan. Meskipun porsinya belum mendominasi terhadap total pembiayaan dengan praktik environmental, social and governance (ESG), kredit hijau terus bertumbuh. Sepanjang tahun 2022, empat bank besar di Tanah Air telah memiliki portofolio kredit hijau sebesar Rp 325,3 triliun. Nilai itu tumbuh sekitar 10,3% secara tahunan atau year on year (yoy). Bank Mandiri tercatat sebagai bank dengan portofolio kredit hijau terbesar per akhir 2022, yakni mencapai Rp 106 triliun atau tumbuh 11,4% yoy. Bank ini berkomitmen mendukung program transisi menuju energi terbarukan dan ekonomi rendah karbon melalui penyediaan kredit. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha, menerangkan, kredit hijau berasal dari sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati berkelanjutan sebesar Rp 92,9 triliun, energi baru terbarukan Rp 6,1 triliun, produk eco-efficient Rp 3,3 triliun, tranfortasi ramah lingkungan senilai Rp 3,1 triliun. Di segmen ritel, bank ini mendorong kredit hijau melalui produk kredit serbaguna mikro, kartu kredit khusus pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dan kredit kendaraan berbasis listrik. Sementara Bank Central Asia (BCA) telah memiliki portofolio kredit hijau Rp 80,8 triliun dan menyumbang 44% ke kredit berkelanjutan perseroan. Total kredit ESG sudah 25,4% dari total kreditnya. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan, BCA memberikan pembiayaan berkelanjutan pada 12 kategori usaha, seperti sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan SDA hayati dan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, produk eco-efficient, bangunan hijau, serta UMKM.

Strategi akomodatif yang diterapkan Bank Indonesia (BI) selama pandemi Covid-19 kembali diuji menyusul proyeksi pesimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bisnis, mayoritas lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di bawah 5%, atau di bawah target pemerintah yang mencapai 5,3%. Terbaru, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Interim Report March 2023, mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hanya naik 4,7%. Selain itu, inflasi di Indonesia sepanjang tahun ini juga diperkirakan masih tinggi, yakni 4,1% atau di atas target BI di kisaran 3%, maupun asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 3,6%. Tak ayal, manuver kebijakan fiskal dan moneter pun memainkan peran penting. Terlebih, sepanjang tahun lalu otoritas moneter mengubah arah kebijakan dari pro pertumbuhan ekonomi menjadi lebih condong ke pengendalian inflasi. Kini, seiring dengan relatif terkendalinya inflasi, otoritas moneter memasang kuda-kuda untuk kembali memantapkan langkah pada kebijakan yang lebih pro pertumbuhan. Apalagi, BI dalam 5 tahun ke depan kembali dikomandoi oleh Perry Warjiyo, yang telah mendapatkan lampu hijau dalam uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin, Senin (20/3). "Untuk tahun ini dan tahun depan, kami ingin mengarahkan pada stabilitas, khususnya nilai tukar rupiah dan inflasi," kata Perry yang resmi menjabat sebagai Gubernur BI periode 2023—2028, Senin (20/3). Dia menuturkan bauran kebijakan bank sentral akan terus diperkuat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan perekonomian nasional dari dampak gejolak global. Indikasi dari kebijakan pro pertumbuhan itu tecermin dari komitmen BI untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate sebesar 5,75% untuk periode yang cukup lama. Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga, optimistis sinergi antara fiskal dan moneter makin solid mengingat tidak adanya perubahan posisi kepemimpinan di bank sentral. Menurutnya, penetapan Perry sebagai Gubernur BI untuk periode kedua memudahkan koordinasi dengan pemerintah dalam mengerek ekonomi lebih tinggi karena teruji dalam krisis selama pandemi Covid-19.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mematok sejumlah langkah atraktif perusahaan pelat merah pada tahun ini. Beberapa proyek yang tengah digarap targetnya rampung pada pengujung tahun ini. Selain itu, Kementerian BUMN menyiapkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) kelompok usaha pelat merah, termasuk menyuntikan modal tambahan guna mempercepat proyek-proyek yang digarap. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, perusahaan BUMN sukses melaksanakan aksi korporasi. Salah satunya yakni anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang melantai di bursa. Dari aksi korporasi tersebut, PGEO berhasil meraup dana lebih dari Rp9 triliun dan menjadi IPO terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia. “Aset-aset geothermal pemerintah akan kami konsolidasikan, yang sedang kami bicarakan tentu aset yang ada di Kemenkeu, yang sudah dalam tahap pembicaraan dan sepertinya Ibu Menkeu juga terbuka untuk dikonsolidasikan dan ke depan nanti aset yang PLN,” ujarnya disela-sela Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Senin (20/3). Jika konsolidasi tersebut terealisasi dan berhasil, harapannya Indonesia akan memiliki produk energi terbarukan yang bisa langsung disambungkan dengan kilang-kilang Pertamina sehingga ada turunan green product. Dalam paparannya di Komisi VI DPR, Erick juga menyatakan pemerintah akan melakukan penambahan modal kepada sejumlah perusahaan operator jalan tol. Tambahan modal itu guna mengkonsolidasikan kekuatan sejumlah perusahaan operator jalan tol di Tanah Air. Kementerian BUMN diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam kaitan jarak aman antara objek vital nasional perusahaan BUMN dengan permukiman masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penyediaan green barrier dan pagar pembatas.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan, aktivitas penjualan pakaian bekas hasil impor ilegal atau yang dikenal dengan istilah thrifting sangat bertentangan dengan semangat memajukan UMKM lokal. Hal itu pun telah banyak merugikan pemerintah, dan bisa memunculkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Smesco siap menjadi mitra untuk mencarikan produk-produk lokal baru bagi para pebisnis thrifting yang tidak lagi dapat menjalankan usahanya,” katanya, Senin (20/3). Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut impor ilegal pakaian bekas mengancam 1,09 juta tenaga kerja di sektor pakaian dan alas kaki. Pasalnya, kegiatan tersebut menambah beban sektor yang sedang lesu karena menurunnya permintaan ekspor. “Jika sektor ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390, dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja,” katanya. Banyaknya hal negatif yang disebabkan oleh praktik impor ilegal pakaian bekas, kata dia, membuat pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang belakangan menjadi tren.

Pemerintah melakukan beragam upaya untuk memastikan larangan ekspor mineral mentah bisa terlaksana pada 10 Juni 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3/2022 yang hanya memperbolehkan penjualan komoditas itu setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, serta terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal terus mengendalikan ekspor mineral mentah agar terjadi penambahan nilai di dalam negeri. Dengan begitu, sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia bisa memberikan impak lebih besar terhadap masyarakat. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa larangan ekspor mineral mentah bakal membawa manfaat yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Contohnya larangan ekspor bauksit yang diperkirakan bisa menciptakan nilai ekspor hingga US$1,5 miliar, dan menyerap 7.600 tenaga kerja. Untuk memuluskan upaya larangan ekspor mineral mentah pada pertengahan tahun ini, pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilir agar produk yang dihasilkan dari smelter di dalam negeri bisa terserap optimal. Secara terperinci, 

Kementerian ESDM bakal membatasi industri yang menghasilkan nickel pig iron dan feronikel melalui pembatasan ekspor dengan mekanisme pengenaan bea keluar guna memastikan larangan ekspor nikel berlanjut. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan produksi Mix Sulphide Precipitate (MSP) dan Mix Hydroxide Precipitate (MHP) dari nikel kadar rendah sebagai bahan baku katoda baterai dengan meninjau kembali ketentuan Deep Sea Tailing Placement (DSTP) bagi fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi. Untuk bauksit, Menteri ESDM berjanji akan memonitor dan mengawasi penyelesaian pembangunan delapan smelter yang belum selesai. Pemerintah juga terus mendorong percepatan fasilitas pemurnian produk alumina menjadi aluminium, sehingga dapat menyerap 4,3 juta ton produk alumina untuk menghasilkan sekitar 2 juta produk aluminium. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat mengatakan terdapat dua tantangan dalam target penghiliran. Pertama, dari sisi internal seperti kesediaan infrastruktur dan energi, baik jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung kegiatan smelter. Adapun tantangan kedua, secara eksternal berupa resistensi dari pihak luar negeri terhadap kebijakan penghiliran maupun industri, serta produk penghiliran. Hal ini memunculkan gugatan dari negara-negara lain melalui lembaga-lembaga internasional.

Badan Pangan Nasional mendapatkan komitmen dari 25 penggilingan padi skala besar dengan volume 60.000 ton beras kepada Perum Bulog untuk cadangan beras pemerintah. Kepala Badan Pangan Nasional  (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa komitmen itu diperoleh guna memenuhi kebutuhan beras menjelang Lebaran. Dalam waktu dekat, dia berharap mendapatkan kesepakatan lagi sebanyak 160.000 ton beras untuk Bulog. “Mudah-mudahan 160.000 masih bisa. Karena banyak juga penggilingan padi di tiap-tiap provinsi. Supaya membantu stok Bulog untuk membantu sebelum Lebaran,” ucapnya di Kemenko Perekonomian dalam Konferensi Pers tentang Kesepakatan Mitra Penggilingan Padi dengan Bulog yang batal digelar, Senin (20/3). Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, jika harga gabah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah atau terus bertengger di atas Rp5.500 per kg, pelaku usaha penggilingan padi menengah kecil tidak bisa menjual beras kepada Bulog dengan harga Rp9.950 per kg, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Dia berharap agar harga pembelian pemerintah (HPP) segera diundangkan agar petani dan penggilingan mempunyai patokan harga yang resmi.

Pada hari Jumat 10 Maret, Silicon Valley Bank (SVB), bank khusus terbesar di California, mengalami kebangkrutan akibat krisis modal dan bank run. Ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS setelah Washington Mutual pada tahun 2008. Fenomena ini membuat Regulator California menutup bank tersebut dan menempatkannya di bawah kurator Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) AS. SVB didirikan pada tahun 1983 dan telah menyediakan pembiayaan untuk hampir setengah perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan di AS.

Runtuhnya SVB dipicu oleh kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve AS, sehingga mengganggu proses penggalangan dana investasi dari perusahaan startup yang merupakan klien SVB. Suku bunga yang lebih tinggi juga menyebabkan erosi nilai obligasi jangka panjang yang diperoleh SVB dan bank-bank lain selama era ultra-low interest rates pandemi COVID-19. Hal ini juga memaksa perusahaan-perusahaan startup untuk menarik dana dari SVB, sehingga SVB mengalami kerugian besar dari obligasi dan laju penarikan dana nasabah yang meningkat. SVB mencoba memperbaiki kondisi keuangan mereka dengan menjual investasi obligasi jangka panjang dan saham baru, namun hal ini menyebabkan kepanikan di antara perusahaan-perusahaan pemodal utama yang menyarankan perusahaan lain untuk menarik dana mereka dari SVB. Akibatnya, saham SVB mulai anjlok pada hari Kamis, dan pada hari Jumat, perdagangan saham SVB dihentikan.

Fenomena ini serupa dengan kejadian pada tahun 2008, dimana bisnis pendanaan subprime mortgage Lehman Brothers mengalami kerugian hingga $2,8 miliar pada Juni 2008 akibat banyaknya klien yang gagal bayar akibat krisis pada tahun tersebut. Krisis ini membuat investor mulai memiliki pandangan negatif, sehingga saham Lehman Brothers turun hingga 77% pada September 2008, dan pada 15 September 2008 Lehman Brothers menyatakan kejatuhannya dengan nilai kerugian $3,9 miliar dan sisa nilai aset hanya $1 miliar.

Pemerintah sudah berinisiatif membuat draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (RUUKUP) pada 2015. Dalam Pasal 95 rancangan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Namun pembahasan tersebut tidak tuntas. Pada DPR periode berikutnya (2019-2024), pemerintah mengajukan RUUKUP dengan draf baru pada Mei 2021. Tapi rancangan itu tidak menyebutkan mengenai posisi DJP menjadi lembaga di bawah presiden. Akhirnya, melalui pembahasan yang relatif cepat, RUUKUP baru itu disahkan pada 29 Oktober 2021 menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah penetapan undang-undang itu, DJP tetap berada di bawah Kemenkeu. Usulan DJP menjadi otoritas terpisah dari Kemenkeu akhirnya sirna. Tapi, sejak munculnya kasus-kasus pejabat DJP yang hidup mewah dengan penghasilan tidak wajar, usulan DJP dipisahkan dari Kemenkeu kembali mengemuka meskipun kurang gencar. Pemisahan DJP dari Kemenkeu membutuhkan kajian mendalam menyangkut berbagai hal. Apakah DJP yang terpisah dari Kemenkeu berupa Badan Keuangan Negara yang bersifat otonom atau semi-otonom. Kalau mengacu janji Jokowi sebelum menjadi presiden, salah satunya akan membuat DJP menjadi lembaga otonom lepas dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah presiden.

Pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu sudah banyak contohnya. Di AS, lembaga pajaknya bernama Internal Revenue Service (IRS), yang merupakan lembaga otonom yang terpisah dari Kemenkeu. IRS sebenarnya tidak sepenuhnya otonom karena masih berkoordinasi dengan Kemenkeu, tapi mereka otonom dalam hal kewenangan menentukan kebijakan, anggaran, dan SDM. Beberapa negara berkembang juga telah melakukan transformasi otoritas perperpajakan dari konsep tradisional di bawah kementerian keuangan menjadi otoritas pajak semi-otonom (SARA). Hasil penelitian Arthur Mann (2004), keputusan negara-negara itu memilih SARA memberikan beberapa dampak, seperti peningkatan pendapatan dari publik yang tecermin dalam rasio pajak yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan riil; efisiensi yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya publik melalui kemandirian/otonomi keuangan dan administrasi; mempekerjakan staf yang kompeten, berdisiplin, dan lebih berkualitas; depolitisasi administrasi perpajakan; berkurangnya korupsi sehingga meningkatkan kredibilitas perpajakan khususnya dan pemerintah pada umumnya; serta meningkatkan layanan wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. Beberapa negara yang sudah beralih ke SARA, menurut Mann, adalah Argentina (mulai 1988), Kolombia (1991), Malaysia (1995/1996), Meksiko (1995/1997), Peru (1988/1991), Singapura (1992), dan Afrika Selatan (1996/1997). Indonesia bisa saja membentuk otoritas perpajakan semi-otonomi seperti yang sempat diajukan dalam RUUPUK pada 2015. (Yoga)

Pemerintah menyatakan realisasi insentif untuk sepeda motor listrik tinggal menghitung hari. Payung hukum kebijakan ini bakal segera terbit. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan diskon pembelian sepeda motor listrik baru ataupun konversi sebesar Rp 7 juta per unit. Insentif ini berlaku selama dua tahun, dengan kuota terbatas. Tahun ini, bantuan hanya diberikan untuk 250 ribu sepeda motor. Sedangkan pada 2024, jumlahnya sebanyak 750 ribu unit. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 7 triliun. "Kebutuhan anggaran tahun ini Rp 1,75 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 5,25 triliun," tuturnya, kemarin, 20 Maret 2023.

Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk Kemenperin guna menyalurkan bantuan pembelian sepeda motor listrik baru, serta bagi Kementerian ESDM untuk bantuan sepeda motor listrik konversi pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, penerima bantuan ini dibatasi untuk pelaku UMKM, penerima kredit usaha rakyat serta bantuan produktif usaha mikro. Masyarakat lain yang bisa menikmati bantuan ini adalah penerima subsidi upah serta subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. (Yoga)