Petani diharapkan semakin bisa menjangkau pupuk yang harganya diperkirakan turun tahun ini. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, di Jakarta, Rabu (29/3) menyatakan, kecenderungan turunnya harga pupuk dapat meningkatkan keterjangkauan pupuk, khususnya nonsubsidi, bagi petani di dalam negeri. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (Persero) Rahmad Pribadi, kendati masih ada  volatilitas, harga pupuk global cenderung melandai seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Dari sisi pasokan, ada kenaikan ekspor fosfat dari China serta kenaikan kapasitas produksi urea di AS. (Yoga)

NEW YORK,ID-Lembaga pemeringkat Amerika Serikat (AS) Fitch mengatakan, dua anak perusahaan Group Adani terpapar resiko penularan  yang meningkat. Situasi ini kemungkinan memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan, karena tata kelola yang lemah pada konglomerat induk  dan perusahaan-perusahaan lain dalam group. "Adani Transmission Ltd dan Adani Ports and Special Economic  Zone akan dibatasi pada tingkat peringkat saat ini 'BBB/Stable' sampai  dugaan kekhawatiran teratasi," Demikian disampaikan Fitch  dalam pernyataan yang dikirim  ke Reuters via email pada Rabu (29/03/2023). Seperti diberitakan, laporan Hindenburg Research yang dirilis pada 24 Januari 2023 menuding group Adani memanfaatkan tax heaven secara tidak tepat, dan terjadi manipulasi saham oleh  konglomerat perusahaan yang bergerak  dibidang pelabuhan hingga energi. (Yetede)

JAKARTA - Grup Pupuk Indonesia berupaya menambah pasokan pupuk NPK. Kapasitas produksi penyubur tanaman yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium milik perusahaan pelat merah ini masih kurang dari separuh kebutuhan nasional. PT Pupuk Indonesia mencatat kebutuhan NPK nasional saat ini, berdasarkan survei internal, mencapai 8,6 juta ton per tahun. Jumlah tersebut termasuk kebutuhan untuk pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah sebesar 3,2 juta ton. "Sementara kemampuan produksi grup kami sebesar 3,5 juta ton per tahun," ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, kepada Tempo, kemarin. Kapasitas produksi tersebut, antara lain, ditopang oleh pabrik baru NPK yang diproduksi anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Fasilitas produksi yang terletak di Lhokseumawe, Aceh, ini sebenarnya sempat berhenti beroperasi selama 10 tahun hingga kemudian dihidupkan lagi pada Januari lalu. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 500 ribu ton per tahun. Untuk menambah kapasitas NPK, Wijaya mengatakan, perusahaan juga berencana mengkonversi pabrik. Perusahaan akan mengubah fasilitas produksi pupuk SP-36 milik anak usahanya, yaitu PT Petrokimia Gresik, menjadi pabrik NPK. Jika tak ada aral melintang, tahun depan perusahaan sudah bisa menambah produksi pupuk ini sebesar 500 ribu ton. (Yetede)

Setelah sempat tertunda, Badan Pangan Nasional (NFA) akhirnya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras pada 15 Maret 2023. Meskipun sudah diumumkan, penetapan ini masih dalam proses. HPP gabah kering panen (GKP) di petani naik, dari Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kilogram, dan di penggilingan naik, dari Rp 4.250 menjadi Rp 5.100 per kilogram. Adapun gabah kering giling (GKG) di penggilingan naik, dari Rp 5.250 menjadi Rp 6.200 per kilogram, dan di gudang Bulog naik, dari Rp 5.300 menjadi Rp 6.300 per kilogram. Pembelian beras di gudang Bulog juga naik, dari Rp 8.300 menjadi Rp 9.950 per kilogram.
HPP ini sudah lama ditunggu-tunggu. Di satu sisi, HPP ini untuk melindungi petani dari insiden kejatuhan harga, terutama saat panen raya. Dengan mekanisme proteksi ini diharapkan petani tetap bergairah untuk berproduksi. Di sisi lain, HPP menjadi pedoman bagi operator, dalam hal ini Bulog, untuk membeli sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dengan HPP yang baru, pengadaan beras Bulog diharapkan optimal. Dari sudut ekonomi, HPP gabah dan beras memang harus naik. Sebab, harga input pertanian naik lebih gesit daripada kenaikan harga output-nya. Jika HPP tak naik dan harga gabah/beras jatuh, pendapatan serta kesejahteraan petani, mayoritas warga negeri ini, akan merosot. Selain itu, HPP yang tidak disesuaikan akan menyulitkan pengadaan gabah/beras Bulog. (Yetede)

JAKARTA - Harga pupuk global mulai menunjukkan tren melandai meski masih dalam level yang tinggi. Pemulihan produksi dari berbagai sentra produksi menjadi salah satu pemicu penurunan tersebut. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Rahmad Pribadi, menyatakan tren penurunan harga pupuk secara umum mulai terasa setelah angka kasus Covid-19 melandai tahun lalu. Nilai komoditas ini sempat melonjak ketika pandemi menghantam, yang diperparah oleh pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. "Tapi sekarang tren harganya diperkirakan turun terus meskipun tidak mulus, tetap ada volatilitasnya," kata Rahmad, kemarin. Indikator tren penurunan ini, antara lain, pertumbuhan ekspor fosfat sebagai bahan baku pupuk dari Cina, meskipun dari sisi volume angkanya belum mencapai separuh dari permintaan pra-pandemi. Di Amerika, kapasitas produksi urea juga meningkat karena pemerintah mereka memberikan insentif kepada perusahaan yang bisa mempercepat produksi. (Yetede)

Polemik penetapan upah minimum 2023 memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Penggugat uji materiil terdiri dari 10 asosiasi pengusaha, antara lain: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, hingga Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Persoalannya, UU Cipta Kerja yang jadi aturan induk PP itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga perlu perbaikan. Benar, pemerintah lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/ 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini juga sudah dinyatakan sah DPR. Namun, saat ini, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga sedang dilakukan uji materiil di MK. Guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM a quo, MA berpendapat harus menunggu putusan MK dalam mengadili perkara itu. Dengan alasan itu pula permohonan keberatan dari para penggugat tidak dapat diterima. Terbitnya putusan MA ini, polemik penetapan upah 2023 memasuki babak baru. Meski kalangan pengusaha yang diwakili Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani sebagai penggugat menerima putusan MA tersebut. "Kami menghormati putusan MA itu," sebut Haryadi kepada KONTAN. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-Jamsosnaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menyatakan, saat ini Kemnaker tengah memproses revisi PP 36/2021.

Kinerja Satuan Tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dipertanyakan. Jauh panggang dari api, mereka baru mengantongi aset obligor dan debitur 25,83% dari target yang harus ditagih Rp 110,45 triliun. Target tersebut merupakan target selama tiga tahun saat Satgas BLBI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Sementara masa penugasan Satgas BLBI akan berakhir Desember 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, aset obligor yang berhasil dikantongi baru mencapai Rp 28,53 triliun per 25 Maret 2023. Jumlah tersebut paling besar dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset, yakni Rp 13,74 triliun. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Misbakhun mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, pembentukan Satgas sejak awal merupakan bukti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait tidak berjalan dengan baik. Padahal, seharusnya kasus BLBI bisa diatasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu dan jajarannya lantaran masuk sebagai bagian piutang negara. Ia melanjutkan, angka 25,83% sebagai hasil evaluasi kinerja ini telah menunjukkan bahwa pembentukan Satgas untuk menangangi kasus BLBI  bukan langkah yang efektif. Untuk itu, ia menilai, masa kerja Satgas BLBI tak perlu diperpanjang meski pekerjaan belum selesai.

Satu per satu emiten yang bergerak di sektor industri barang konsumsi merilis laporan kinerja keuangan tahun 2022. Sayangnya, tidak semua emiten di sektor barang konsumsi bernasib baik. Ada sejumlah emiten di sektor ini yang mengalami penurunan laba bersih. Contoh terbaru adalah kinerja keuangan emiten grup Indofood. Pada 2022, laba bersih PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tergerus 28,32% menjadi Rp 4,58 triliun. Nasib serupa dialami induk ICBP, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang juga mengalami penurunan laba bersih. Tahun lalu, laba bersih INDF hanya tersisa Rp 5,35 triliun atau mengempis 17,01% secara tahunan, dari Rp 11,56 triliun di 2021. Senasib, moncernya pendapatan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga tak mampu mengungkit laba bersih emiten ini. Pada tahun lalu, UNVR mencetak kenaikan penjualan 4,23% menjadi Rp 41,21 triliun dari Rp 39,5 triliun pada 2021. Cuma, laba bersih UNVR menyusut 6,83% secara tahunan jadi 5,36 triliun dari Rp 5,75 triliun. Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian menilai, emiten produsen fast moving consumer good s (FMCG) seperti ICBP dan INDF masih dibayangi kenaikan beban keuangan. Memang, beban keuangan INDF tahun lalu melonjak dari Rp 2,8 triliun di 2021 jadi Rp 7,99 triliun pada 2022. Analis Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian sepakat, prospek kinerja emiten barang konsumsi pada tahun ini masih cerah. "Kinerja emiten barang konsumsi berpotensi lebih baik pada tahun ini, baik top line maupun bottom line," kata dia. Fajar mengestimasi, top line emiten konsumer pada tahun ini akan ditopang oleh meningkatnya daya beli konsumen. Salah satu sentimen positif yang mempengaruhi daya beli adalah momentum tahun politik jelang Pemilu 2024.

Masa penawaran surat berharga syariah negara (SBSN) ritel seri SR018 telah berakhir kemarin (29/3). Berdasarkan data dari situs Investree kemarin, per pukul 11.00 WIB, total hasil penjualan SR018 yang terjual sebesar Rp 21,29 triliun. Dari total penawaran tersebut, seri SR018-T3 lebih banyak diminati dengan jumlah total permintaan mencapai Rp 16,75 triliun. Sementara SR018-T5 secara keseluruhan terjual Rp 4,54 triliun. Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penjualan SR018 di BRI lebih ramai dibandingkan SR017. Sebab, imbal hasil yang ditawarkan SR018 lebih tinggi dan menarik. Aestika memaparkan, penjualan SR018 sudah melampaui target. SR018 bertenor tiga tahun paling banyak diminati. Permintaannya setara 78% dari total penjualan. "Lebih banyak nasabah yang memilih SR018 tenor 3 tahun, karena mayoritas investor lebih fokus ke likuiditas, sehingga lebih menyukai instrumen jangka pendek," ujar Aestika. Dia melihat, investor masih antusias terhadap penawaran SR018. Padahal, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) di tengah penawaran SR018. Head of Investment Business Bank Commonwealth Daniel Arifin mengatakan, nasabah Bank Commonwealth juga cenderung lebih tertarik pada SR018 dengan tenor lebih pendek. Dia bilang ini karena SR018-T3 memiliki risiko relatif lebih rendah.

Realisasi kinerja PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di sepanjang 2022 cukup menggembirakan. Pendapatan dan laba bersih ADHI tumbuh dua digit, meski memang belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Sepanjang 2022 lalu, ADHI berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 17,43% secara tahunan menjadi Rp 13,54 triliun. Sementara laba bersih ADHI naik lebih kencang, mencapai 47,2%. menjadi Rp 81,24 miliar. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, realisasi kinerja ADHI sesuai prediksi. Dia memaklumi lantaran tahun lalu Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat terbatas. Alhasil, kinerja ADHI masih melambat, belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Cheril memprediksi, pada tahun ini pendapatan dan laba bersih ADHI dapat kembali tumbuh sebesar 5%-10%. Analis Ciptadana Sekuritas Arief Budiman juga sepakat kinerja ADHI sudah sesuai dengan ekspektasi. Menurut dia, kinerja ADHI ditopang segmen konstruksi dan teknik, yang mencatatkan peningkatan pendapatan 15% secara tahunan jadi Rp 10,8 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari peningkatan total orderbook sebesar 21%. Padahal kedua segmen bisnis tersebut berkontribusi sebesar 80% dari total pendapatan. Ke depan, Arief melihat, ADHI masih berpotensi tumbuh didukung perolehan kontrak baru. Salah satunya dari proyek jalur kereta api commuter di Filipina dengan nilai Rp 3,5 triliun.