JAKARTA-PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membayarkan zakat perusahaan  melalui Amil Zakat Nasional (Baznas) mencapai Rp173,07 miliar. Jumlah zakat BSI yang meningkat 41,2% dibanding periode  yang sama tahun lalu tersebut, semakin menegaskan komitmen perseroan untuk terus memperkuat kontribusi bagi masyarakat dan negara. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan,  kenaikan zakat tersebut seiring dengan perolehan laba bersih  perseroan yang terus  bertumbuh sepanjang 2022. Dari total zakat yang disalurkan, sebesar Rp 141,40 Miliar merupakan zakat dari laba perusahaan, sementara Rp 31,66 miliar merupakan zakat pegawai. "Alhamdulilah, zakat perusahaan dari BSI tahun ini pun menjadi yang terbesar di Indonesia. Semoga dengan naiknya konstribusi zakat ini, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dapat semakin memberikan nilai lebih bagi masyrakat dan penerima zakat sesuai asnaf," kata Hery. (Yetede) 

JAKARTA, ID- Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk tidak mencampur aduk  urusan olah raga dengan politik. Keikutsertaan tim  nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 tidak berkaitan dengan konsistenasi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selalu kokoh dan kuat. "Pemerintah Indonesia berposisi sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk RI, Zuhair Al-Shun, dalam urusan Piala Dunia U-20 bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampuradukkan  urusan olah raga  dengan urusan politik," kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (28/02/2023). Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki prinsip yang secara konsisten dan teguh memperjuangkan serta mendukung kemerdekaan bangsa Palestine. "Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum billateral, forum multiteral, maupun forum internasional lainnya," tutur Jokowi. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraup laba bersih US$ 556 juta tahun 2022, melesat 212% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya US$ 169 juta. Seiring dengan itu, defisit Bumi turun US$ 520 juta menjadi US$ 2,3 miliar dari US$ 2,8 miliar. Berdasarkan laporan keuangan Bumi tahun buku 2022, dikutip Selasa (28/03/2023), Pendapatan Bumi naik menjadi US$ 1,8 miliar dari US$ 1 miliar. Perseroan mencetak laba usaha US$ 123 juta, naik dari US$ 123 juta. Selanjutnya, Bumi meraup  bagian atas laba bersih entitas asosiasi US$ 641 juta, naik dari US$ 276 juta. Beban bunga perusahaan batu bara nomor satu di Indonesia ini turun menjadi US$ 161 juta dari US$ 213 juta tahun lalu. Alhasil laba sebelum pajak Bumi mencapai US$ 292 juta. Per akhir Desember 2022, total liabilitas Bumi mencapai US$ 1,6 miliar, turun tajam dari US$ 3,5 miliar. Ekuitas bersih Bumi mencapai US$ 2,8 miliar, naik tajam dari US$ 646 juta. Tahun lalu Bumi, membayar royalti US$ 2,9 miliar naik tajam dari sebelumnya US$ 755 juta. Tarif royalti Bumi mencapai 14% untuk domestik dan 28% untuk ekspor, dengan harga jual rata-rata (ASP) diatas US$ 100 per ton. (Yetede) 

JOHANNESBURG, ID- Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menggelontorkan US$ 240 miliar untuk menalangi 22 negara berkembang antara 2008 dan 2021. Menurut hasil studi yang diterbitkan pada Selasa (28/03.2023), jumlah dana talangan itu melonjak dalam beberapa tahun terakhir, karena makin banyak yang berusaha mengembalikan pinjaman yang dipakai membangun infrastruktur dalam inisiatif Belt and Road. Sebagai informasi, Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan ekonomi ambisius yang dikeluarkan Presiden Xi Jinpin. Menurut laporan yang dirilis para peneliti dari bank Dunia, Harvard Kennedy School, AidData dan Kiel Institute for The World Economy, terdapat hampir 80% dari pinjaman yang dilakukan antara 2016 dan 2021, terutama ke negara-negara berpenghasilan menengah termasuk Argentina, Mongol, dan Pakistan."  Beijing pada akhirnya mencoba untuk menyelamatkan bank-banknya sendiri. Itu sebabnya Beijing masuk kedalam bisnis-bisnis berisiko pinjaman bailout internasional," ujar Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia dan salah satu penulis studi tersebut, yang dikutip Reuters. (Yetede)

JAKARTA, ID- kementerian keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara mengelola aset negara hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 12.271,56 triliun. Total aset yang dikelola tersebut meningkat  7,13% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 11.454,6 triliun. "Total aset (tahun 2022) tersebut atas berbagai bentuk aset. Misalnya aset lancar, properti, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap sebesar Rp 6.675,16 triliun, investasi jangka panjang Rp 3.772,75 triliun, aset lancar Rp894,90 triliun, piutang jangka panjang Rp 53,59 triliun, properti investasi Rp 6,41 triliun, dan aset lainnya Rp 868, 74 triliun," kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu di Gedung DPR, Senin (27/3/2023). Sri Mulyani juga menjelaskan, pada tahun lalu Kemenkeu mengelola pendapatan negara mencapai Rp 2.635 triliun pada 2022, "Ini (pendapatan negara) unaudited belum selesai di audit dan realisasi belanja pada tahun lalu mencapai Rp 3.098 triliun," kata dia. (Yetede)

JAKARTA, ID- Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1/2019 terkait ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri, pada April 2023 atau sebelum Lebaran 1444 H. "Dalam waktu dekat kita akan realisasi, Insya Allah sebelum Lebaran kita bisa selesaikan," kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023) seperti dilansir Antara. Sebelumnya Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah ingin agar 30% dari DHE sumber daya alam (SDA)  yang bernilai sama dengan atau lebih dari US$ 250 ribu diwajibkan disimpan didalam rekening selama 90 hari. Untuk memberikan stimulus kepada eksportir agar DHE di parkir di Indonesia, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesai dan OJK. Adapun BI telah menerbitkan instrumen operasi moneter valuta asing (valas) dalam bentuk term deposit (TD) valas guna meningkatkan penempatan DHE, per 1 Maret 2023. (Yetede)

JAKARTA, ID- Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan tol beroperasi sepanjang 3.196 Km hingga akhir 2024. Sementara itu hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol beroperasi yang dikelola 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km. "Ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan akhir tahun 2019. Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam  tahap konstruksi sepanjang 720 km," kata Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit  pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/03/2023). Danang mengatakan program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi. Sejak masa kepemimpinannya pada 2014, rata-rata telah dibangun jalan bebas hambatan sepanjang 264,01 km setiap tahunnya. (Yetede)

Bekasi ID-Nilai impor pakaiaan yang masuk ke pasar Indonesia setiap tahun menembus Rp 100 triliun atau 31% dari total pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri. Kegiatan impor pakaian ilegal yang masif tersebut mengancam sekitar 533.21 pelaku industri mikro dan kecil di sektor pakaian, yang jumlah pemainnya terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Oleh karena itu pemerintah akan memutuskan keran impor dan menindak tegas importir nakal yang selama ini memasok pakaian bekas impor dari Tiongkok yang porsinya mencapai 17,4%. "Industri pakaian lokal kita jelas terpukul dengan masuknya pakaian ilegal ini. Bayangkan, porsinya itu mengisi 31% pasar domestik kita. Sementara produk pakaian impor dari Tiongkok porsinya 17,4%," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di tempat penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Cikarang, Jawa Barat, Selasa (28/03/2023). Teten mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor pakaian ilegal pada 2018 diperkirakan mencapai Rp 89,37 triliun. Setahun berikutnya, pakaian ilegal mencapai Rp 89,06 triliun melonjak pada 2020 menjadi Rp110,28 triliun. Kemudian tahun pada 2021 dan 2022 masing-masing mencapai Rp 103,68 triliun dan Rp 104,41 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditengarai terseret kasus dugaan penyelewengan tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aliran dana ke auditor lembaga tersebut. Komisi antirasuah mengidentifikasi pejabat di Kementerian ESDM yang diduga melakukan pencairan fiktif tunjangan kinerja pegawai. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan penyidik tengah menelusuri aliran dana yang ditilap sejak 2020 hingga 2022 tersebut. "Termasuk dugaan untuk pemenuhan selama proses pemeriksaan oleh BPK," ujar Ali di kantornya pada Selasa, 28 Maret 2023. Menurut sumber Tempo di lembaga tinggi negara, modus pelaku adalah mencairkan tunjangan kinerja dengan jumlah lebih besar dari seharusnya. Dia mencontohkan, jika seharusnya seorang pegawai mendapat tunjangan sebesar Rp 12 juta per bulan, oleh pelaku diduga dicairkan sebesar Rp 120 juta per bulan. Selama tiga tahun, total dana yang digelembungkan mencapai Rp 27 miliar. Sumber ini menuturkan dana tersebut diduga dipakai, antara lain, untuk membiayai kegiatan pejabat dan oknum di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. "Sebagian diberikan kepada auditor BPK,” ujarnya, kemarin. (Yetede)

NUSA DUA - Kemajuan implementasi sistem pembayaran lintas batas negara dianggap belum sepesat perkembangan sistem pembayaran di Tanah Air. Saat ini sistem pembayaran di dalam negeri telah ditunjang berbagai fasilitas, misalnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), BI Fast, hingga Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Untuk itulah diperlukan pembangunan peta jalan untuk bisa meningkatkan implementasi sistem pembayaran lintas batas tersebut. "Saya yakin itu akan menetapkan elemen yang diperlukan untuk mengatasi masalah biaya tinggi, kecepatan rendah, akses terbatas, dan transparansi yang tidak memadai," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam seminar tingkat tinggi pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, kemarin, 28 Maret 2023. Ia mengatakan, target implementasi sistem pembayaran lintas batas di ASEAN dapat dilakukan apabila ada solusi yang lebih konkret dan bisa dilaksanakan. Karena itu, ia mengatakan eksekusi harus dilakukan, dimulai dari langkah-langkah kecil. (Yetede)