Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari empat negara yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan India. Keempat negara itu berbeda dengan realisasi impor pada akhir tahun lalu yang berasal dari Pakistan, Thailand, Vietnam dan Myanmar.Sekretaris Perusahaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Awaludin Iqbal menyatakan impor beras sebesar 500.000 ton itu dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) dan program bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada Maret–Mei 2023.Menurutnya, Perum Bulog masih menunggu surat izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian (Kementan). Hingga kini, persyaratan teknis dari kedua kementerian tersebut masih belum terbit. Dia menuturkan Bulog memprioritaskan impor beras dari 4 negara untuk memenuhi target tahap awal sebesar 500.000 ton dari total kuota sepanjang tahun ini 2 juta ton. Dia menegaskan impor beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan India membutuhkan proses sehingga belum bisa dipastikan jadwal pasti kedatangan beras impor 500.000 ton. Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dari jumlah tersebut sebanyak 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencatat Bulog hanya memiliki sisa CBP sebesar 227.000 ton. Padahal, pada Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bansos beras kepada kepada penerima manfaat sebanyak 300.000 ton.

Pasar saham global bergerak lebih tinggi pada pembukaan perdagangan Selasa (28/3) setelah selama akhir pekan diliputi kekhawatiran dan tanda tanya mengenai bank mana lagi yang akan mengalami kesulitan keuangan. Pergerakan positif ini tak lepas dari kepastian adanya investor baru untuk Silicon Valley Bank (SVB). Akan tetapi, sejumlah analis dan pengambil kebijakan di sektor perbankan dan keuangan mengingatkan, sektor ini tetap rapuh apabila tidak ada perubahan regulasi yang lebih besar. Gairah pasar terlihat pada awal pembukaan perdagangan Selasa di sejumlah bursa saham dunia. Indeks CAC 40 di Perancis mengalami kenaikan 0,5 % menjadi 7.116,72 di awal perdagangan. Indeks DAX Jerman naik 0,4 % menjadi 15.191,93 serta FTSE 100 Inggris naik 0,4 % menjadi 7.5034,04. Dow Jones Industrial Average juga naik 0,1 %.

Pasar saham di Asia juga mengalami kenaikan sebagai imbas dari sentimen positif di sektor perbankan AS dan Eropa. Indeks Nikkei 225 Jepang mengalami kenaikan 1,0 % menjadi 7.034,10. Indeks Kospi Korsel naik 1,1 % menjadi 2.434,94 dan Hang Seng naik 0,9 % menjadi 19.751,94. Hanya indeks Shanghai Composite yang mengalami penurunan 0,2 % menjadi 3.245,38. ”Ekuitas Asia positif pada Selasa, terangkat oleh sebagian besar indeks utama yang lebih tinggi di sesi sebelumnya. Berkurangnya kekhawatiran seputar krisis perbankan dan melonjaknya  harga minyak menyebabkan aliran pengambilan risiko yang solid,” kata Anderson Alves dari ActivTrades dalam sebuah laporan. (Yoga)

Hingga pekan pertama bulan Ramadhan tahun ini, harga sejumlah komoditas pangan pokok masih berada di atas acuan, terutama di Kalimantan dan wilayah bagian timur Indonesia. Selain produksi, faktor distribusi dinilai turut memicu kenaikan harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit merah, telur ayam, dan jagung. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat, rata-rata nasional harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran per Selasa (28/3) Rp 61.090 per kg atau turun 5,8 % dibandingkan dengan posisi awal Maret 2023. Meskipun turun, harga itu masih berada di atas acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan, yaitu Rp 40.000-Rp 57.000 per kg. Ketentuan tentang harga acuan itu diatur dalam Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022. 

Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Kaltara, yakni Rp 93.220 per kg. Berdasarkan wilayahnya, provinsi dengan harga cabai rawit merah di atas acuan itu berada di Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, Sumsel, Kepulauan Babel, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, NTT, NTB, Sulut, dan Sulteng. Koordinator Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma menilai, tingginya harga cabai rawit merah di Indonesia bagian timur dipicu letak geografis yang jauh dari provinsi produsen terdekat, yakni Jatim. ”Terjadi anomali pada komoditas cabai. Di sentra produksi di Jatim, harganya Rp 20.000-Rp 30.000 per kg ditingkat petani, sedangkan di Indonesia bagian timur (harganya) sedang tinggi-tingginya, mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 per kg,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (28/3).

Cabai rawit merah, lanjutnya, merupakan komoditas pangan yang mudah busuk, rusak, dan susut. Oleh karena itu, pengiriman pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit menggunakan kargo pesawat. Dalam jangka pendek, pemerintah memberikan subsidi fasilitas distribusi transportasi hingga ongkos bongkarnya di wilayah tujuan. Targetnya, disparitas harga cabai rawit merah di wilayah defisit menyempit. Langkah ini juga diterapkan untuk komoditas lainnya, seperti telur ayam ras. Rata-rata nasional harga telur ayam ras per Selasa (28/3) di tingkat pedagang eceran juga tercatat di atas acuan, yakni Rp 29.310 per kg atau naik 0,03 % dibandingkan dengan awal bulan. Berdasarkan Peraturan Bapanas RI No 5/2022, harga acuan telur ayam di tingkat konsumen ditetapkan Rp 27.000 per kg. (Yoga)

Pemerintah berupaya konsisten memberantas pakaian bekas ilegal pada tingkat hulu. Meskipun tidak mudah, kerja sama antar kementerian dan pemeda dibutuhkan agar penyelundupan melalui jalur tikus atau jalur tak resmi dapat diberantas. Pemberantasan pakaian bekas ilegal tersebut untuk melindungi UMKM. Impor baju bekas dilarang dalam Permendag No 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mengincar penyelundup illegal dari berbagai daerah termasuk melalui jalur tikus. Jika importir pada tingkat hulu dihentikan, penjualan pakaian bekas impor ditingkat hilir juga akan terhenti. Jika tidak segera di hentikan, pelaku UMKM akan mati.

”Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden. Penyelundupan membahayakan ekonomi Indonesia. Ini sudah sangat mengganggu usaha bidang tekstil dan alas kaki. Ini sudah lampu merah,” katanya dalam konferensi pers seusai pemusnahan pakaian bekas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (28/3). Menurut Zulkifli, kondisi geografis Indonesia yang luas menjadi kendala dalam menindak penyelundup yang beraksi melalui jalur tikus yang banyak di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemeda sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Polri sejak awal Maret 2023 dan berhasil melakukan pencegahan 7.363 bal pakaian bekas impor senilai Rp 80 miliar. (Yoga)

Bank-bank milik negara menggulirkan sejumlah strategi mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi dan krisis perbankan global. Langkah manajemen risiko itu tetap dilakukan meskipun  ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan masih resilien dan bisa tumbuh 5 %. Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, Selasa (28/3) mengatakan, ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih berlanjut pada tahun ini, terutama disebabkan konflik geopolitik dan krisis perbankan global, terutama di AS dan Eropa. Meskipun begitu, ekonomi RI tahun ini diperkirakan masih bisa tumbuh 5 %. Konsumsi domestik, geliat pergerakan bisnis, serta ekspor dan investasi yang masih tumbuh cukup baik jadi penopang.

”Krisis perbankan global tidak akan memengaruhi perbankan nasional. Perbankan Indonesia justru dapat belajar dari kasus Silicon Valley Bank (SVB) di AS dalam menghadapi tantangan multirisiko,” ujar Sunarso dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida di Jakarta. Menurut Sunarso, ada lima manajemen risiko yang bisa dipetik dari kasus SVB, yakni risiko reputasi, likuiditas, pasar, fokus bisnis, dan kebijakan regulator. Penjualan saham oleh pejabat SVB secara bersamaan akan menimbulkan risiko besar terhadap penurunan reputasi atau kepercayaan SVB. SVB juga tidak memiliki likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek. Risiko pasarnya sangat besar lantaran nasabahnya terkonsentrasi pada pendanaan perusahaan rintisan dan teknologi. (Yoga)

Konsumsi diproyeksikan tumbuh kuat hingga akhir tahun 2023. Menjaga tingkat konsumsi diperlukan agar pertumbuhan tetap tinggi dan daya beli masyarakat terjaga. Ramadhan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk mulai memacu konsumsi masyarakat hingga akhir tahun 2023. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menjelaskan, konsumsi masyarakat Indonesia mulai membaik sejak awal tahun 2023, dan diproyeksikan tetap kuat hingga akhir  tahun. Hal tersebut didasarkan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI yang berada di batas optimis, di atas angka 100, sejak Desember 2022-Maret 2023. Hingga awal Maret 2023, IKK berada di angka 122,4. Menjaga tingkat konsumsi penting karena menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023.

”Angka IKK ini menunjukkan sentimen terhadap konsumsi terus meningkat, apalagi bila dibandingkan dengan tahun lalu. Angkanya mungkin tidak akan naik tajam, tetapi lebih stabil ke depannya,” ucapnya di Jakarta, Selasa (28/3). Sejumlah hal menjadi pendorong tingkat konsumsi, salah satunya tingkat belanja yang tinggi di periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023. Aktivitas jual beli diharapkan terus bergulir serta tidak adanya lagi pembatasan memungkinkan masyarakat untuk berwisata. Selain itu, pihaknya memproyeksikan konsumsi tetap kuat karena tingkat upah minimum akan terus naik setiap tahunnya. Di tahun 2023, upah minimum diprediksikan naik 7 %. (Yoga)

Pemerintah dan Komisi VII DPR membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan secara intensif, termasuk di dalamnya terkait tenaga nuklir. Kendati pembahasan masih panjang, RUU tersebut diharapkan dapat tuntas tahun ini. Rapat Panitia Kerja RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan digelar di DPR, Jakarta, Selasa (28/3). Rapat yang berlangsung tertutup itu lebih banyak membahas agenda pembahasan yang tertunda karena masa reses DPR. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rapat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Dari 574 DIM, pembahasan baru tuntas di urutan ke-169. Kendati pembahasan masih panjang, pemerintah tetap menargetkan RUU tersebut dapat dirampungkan tahun ini. Dadan mengemukakan, rapat juga banyak membahas energi baru, seperti nuklir, hidrogen, dan amonia.

Mengenai nuklir, pemerintah dan DPR sama-sama setuju untuk memasukkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. ”Kami melihat, apakah perlu persetujuan DPR atau  tidak (terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN). Hasilnya, harus dengan persetujuan DPR,” katanya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti, menyebutkan, DPR mendorong agar dalam pengoperasian PLTN, tetap dibutuhkan persetujuan DPR. ”Misalnya, terkait kapasitas reaktornya, apakah skala besar atau kecil? Itu yang nanti akan dijabarkan ulang pemerintah. Dalam situasi seperti itu butuh persetujuan DPR. Juga tetap perlu keterlibatan publik untuk beropini,” ujarnya. Energi nuklir diyakini sejumlah pihak bisa diandalkan dalam peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Di sisi lain, capaian  energy terbarukan saat ini masih jauh dari target. Pada 2022, berdasarkan data Kementerian ESDM,  energi terbarukan dalam bauran energi primer baru 12,3 % atau di bawah target 15,7 %. Adapun pada 2025 ditargetkan mencapai 23 %. (Yoga)

Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk melorot dari Rp 7,66 triliun di 2021 menjadi Rp 6,35 triliun di 2022. Ini disebabkan beban pokok penjualan yang naik dari Rp 66,87 triliun menjadi Rp 76,85 triliun. ”Tahun 2022 merupakan tahun menantang dengan meningkatnya harga komoditas yang menciptakan ketidakpastian pasar,” kata Direktur Utama Indofood Anthoni Salim, Selasa (28/3/2023). (Yoga)

Krisis beras di NTT membuat pemerintah pusat turun tangan. Sebanyak 1.600 ton beras dikirim ke NTT untuk membantu masyarakat yang terpukul kehidupannya akibat kenaikan harga beras yang menembus Rp 17.000 per kg.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting, yang dihubungi, Selasa (28/3) mengatakan, pengiriman 1.600 ton beras itu dilakukan sebanyak dua kali. Pengiriman pertama pada Minggu (26/3) dan berikutnya pada Rabu (29/3). Pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim.

”Pengiriman pertama sebanyak 600 ton, kemudian pada pengiriman kedua nanti sebanyak 1.000 ton. Pengiriman menggunakan kapal yang dioperasikan Kemenhub. Tujuannya ke sejumlah daerah di NTT,” kata Hendri. Waktu pengiriman diperkirakan paling lama lima hari. Pengiriman pertama menggunakan KM Kendhaga Nusantara 5 dan pengiriman kedua menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11. Dua kapal tersebut merupakan kapal pendukung utama program tol laut. Tol laut adalah program unggulan Presiden Jokowi dengan memberi subsidi angkutan barang ke wilayah Indonesia bagian timur. Pengiriman beras itu merupakan respons pemerintah pusat terhadap krisis beras di NTT. (Yoga)

Pada tahun 2017 pemerintah pernah memunculkan wacana penerapan instrumen kebijakan pajak tambahan atas tanah kosong dalam bentuk tarif progresif dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan lahan dan juga mencegah para spekulan tanah untuk berinvestasi di lahan kosong dalam waktu yang relatif panjang tanpa adanya pemanfaatan yang produktif. Namun hal ini masih sebatas wacana dan sampai saat ini belum ada realisasi. Pemajakan atas tanah yang diterapkan sekarang lebih berorientasi untuk menambah penerimaan negara (budgetair), sedangkan fungsi pajak untuk mengatur penggunaan tanah (regulerend) masih kurang diterapkan.

Akibat dari tidak adanya pajak yang ditujukan untuk mengatur penggunaan tanah, terjadi penguasaan lahan-lahan idle (bank tanah) oleh para pengembang properti diseluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPN sampai dengan Q1 tahun 2020, bank tanah (landbank) yang dimiliki oleh hanya 6 pengembang besar telah mencapai nilai  37.2 Triliun rupiah, sedangkan jumlah pengembang properti diseluruh Indonesia mencapai lebih dari 6.000 perusahaan. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya tanah yang dapat digunakan oleh masyarakat menengah kebawah dalam memiliki hunian yang terjangkau.

Berdasarkan azas efisiensi, pengenaan pajak tambahan untuk tujuan mengatur penguasaan tanah oleh kelompok tertentu paling memungkinkan dan tepat adalah dengan melalui pengenaan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan bertambahnya beban pajak tersebut maka pemilik tanah akan segera melakukan langkah-langkah pemanfaatan tanah atau menjualnya kepada pihak lain yang memerlukan.