Pemerintah tampaknya kembali kurang percaya diri dalam menata dan menggali sumber penerimaan negara dari perpajakan tahun depan. Pemerintah berkilah ini sejalan dengan sejumlah kondisi yang bisa menghambat penerimaan tahun depan. Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, pemerintah menargetkan rasio perpajakan 9,91% hingga 10,18%. Batas bawah target tersebut memang lebih tinggi dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 9,61%. Merujuk dokumen tersebut, pemerintah melihat penerimaan perpajakan tahun depan akan menghadapi sejumlah tantangan. Terutama penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas, PPh badan, dan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), maupun bea keluar. Dalihnya, pertama, transisi ekonomi yang berpotensi menekan penerimaan PPh badan dan PPN. Pertumbuhan sektor manufaktur yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan sektor barang dan jasa informal, serta tren pergeseran konsumsi berbasis digital akan terus berlanjut. Kedua, fluktuasi harga dan permintaan komoditas. Menurut pemerintah, harga komoditas tahun depan mengalami moderasi meskipun volatilitasnya masih tinggi. Ditambah, ada risiko jangka panjang penurunan permintaan global dari beberapa komoditas unggulan Indonesia. Ketiga, merangkul sektor informal agar masuk ke sistem perpajakan. Ini perlu dilakukan agar risiko kehilangan basis pajak akibat transisi ekonomi, bisa dihindari. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, menurunnya kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dari kegiatan ekonomi hingga pelaksanaan pemilu, bisa menekan tax ratio tahun depan. Namun, rasio perpajakan masih bisa dikerek lantaran target itu lebih rendah dari realisasi 2022.

Laju saham-saham yang terkait dengan bisnis kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai melambat. Saat ini, investor lebih menantikan kontribusi bisnis EV in terhadap kinerja emiten terkait. Kebijakan pemerintah mendukung ekosistem EV seperti pemberian subsidi untuk konversi dan pembelian EV hanya mampu mengangkat saham emiten sektor ini sesaat. Setelah itu, harga saham-saham ini kembali turun. CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo mengatakan, rata-rata, pergerakan saham emiten motor listrik sepekan dan sebulan terakhir terkoreksi lebih dari 5%. Menurut Praska, euforia terkait terobosan di bidang EV sudah direspons pelaku pasar pada semester kedua tahun lalu. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Leonardo Lijuwardi punya pandangan serupa. Dia melihat pelaku pasar sudah priced in terhadap katalis positif berupa subsidi konversi dan pembelian EV yang diberikan pemerintah. Sehingga, sentimen terhadap pergerakan harga saham lebih dominan berasal dari masing-masing bisnis inti. Seperti INDY dan TOBA yang secara sektoral dipengaruhi oleh melandainya harga batubara. Serta WIKA yang terseret oleh sentimen negatif pada BUMN karya. Meskipun permintaan EV di dalam negeri masih kecil, Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani optimistis, prospek industri kendaraan listrik akan positif, sejalan dengan perkembangan pasar dan teknologi.

Setumpuk proyek penugasan yang dibebankan kepada BUMN karya berujung cekaknya kondisi keuangan di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Sayangnya, tangung jawab besar yang diemban BUMN karya menggarap proyek-proyek negara, seringkali diwarnai praktik rasuah yang menambah beban korporasi makin berat. Meski patut diakui, penugasan kepada BUMN karya menjadikan proyek pembangunan dapat rampung sesuai tenggat waktu, perlu terobosan untuk menyelamatkan situasi berat yang dialami BUMN karya.

Bank Indonesia telah meluncurkan White Paper pengembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) Indonesia atau Digital Rupiah pada 30/11/2022 dan menamakannya Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Terdapat tagline yang mengesankan dalam White Paper ini, yaitu “Untuk NKRI yang berdaulat”. Digital Rupiah yang dirancang oleh BI berprinsip end to end dalam bentuk Wholesale-CBDC (w-Digital Rupiah) dan Retail-CBDC (r-Digital Rupiah). BI menyatakan bahwa Digital Rupiah dapat diakses melalui dua metode yaitu, melalui akun dan/atau token. w-Digital Rupiah diakses melalui verifikasi berbasis token, sementara r-Digital Rupiah melalui verifikasi berbasis akun dan/atau token. Adapun konfigurasi desain Digital Rupiah terdiri dari lima komponen utama, antara lain penerbitan, distribusi dan pencatatan transaksi, akses, ruang lingkup & keterhubungan, dan infrastruktur & teknologi. Khusus untuk pilihan platform teknologi Digital Rupiah, BI membuat opsi model hybrid, yaitu penggabungan platform terdistribusi dan tersentralisasi. Platform distribusi mengaplikasikan DLT (Distributed Ledger Technology) dengan keunggulan di sisi teknik kriptografi, data berbagi, teknik desentralisasi dan kemampuan program. Sedangkan teknik sentralisasi memiliki keunggulan kontrol atas skalabilitas, risiko, dan mitigasi keamanan (BI 2022, Buterin 2014). Apakah rancangan Digital Rupiah dapat dijalankan dalam Proyek Garuda? Tentunya berbagai prasyarat perlu dipertimbangkan, antara lain perlunya penetapan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan, RUU Pasar Modal, RUU BI, RUU Perbankan, dan RUU Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Identitas negara yang berdaulat dapat dilihat dari mata uangnya, bila kita perhatikan dari perspektif kesetaraan digit mata uang antarnegara, misalnya terhadap US$, maka kesetaraannya jomplang, yaitu 1 berbanding 10.000. Ketidaksetaraan ini dapat disetarakan dengan mengimplementasikan Redenominasi rupiah. Redenominasi rupiah adalah sebagai sarana penyederhanaan atau simplifikasi digit mata uang ke dalam digit yang lebih kecil, tanpa mengurangi nilai beli uang dimaksud. Simplifikasi digit mata uang akan membawa konsekuensi langsung, seperti berkurangnya digit/angka perhitungan akuntansi yang memudahkan perbankan dalam penghitungan satuan mata uang. Dari berbagai redenominasi yang pernah dilakukan oleh berbagai negara, maka umumnya nilai tengah penyederhanaan mata uang dibagi dengan seribu atau menghilangkan tiga digit angka nol dari mata uangnya. Kunci keberhasilan redenominasi yang terpenting adalah tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, jaminan harga stabilitas dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dalam implementasi redenominasi, umumnya terdapat motif yang melatar-belakanginya, yaitu motif karena terjadinya hiperinflasi atau motif dari keinginan pemerintah (Mosley 2005).

 Indonesia memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi G7 untuk mendapatkan kepastian pendanaan transisi energi, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Di Hiroshima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju, termasuk Jepang dan Kanada yang sebelumnya berkomitmen untuk ikut serta mempercepat transisi energi di Tanah Air dengan berbagai pendanaan, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Jepang mempercepat realisasi komitmen pendanaan transisi energi senilai US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia saat menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. “Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia, saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Presiden Jokowi, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut dari kesepakatan bisnis PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina dengan mitra Jepang untuk percepatan investasi program nol gas buang atau net zero emission di Tanah Air.

Pendanaan JETP untuk transisi energi di Tanah Air mendapat perhatian pemerintah karena sebagian pembiayaan untuk transisi energi bakal berasal dari pinjaman komersial. Hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang mencari skema pendanaan lebih murah dari pinjaman komersial. Rinciannya, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik, dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Persoalan JETP sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan geram, karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan pakta iklim AS dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar US$20 miliar pada saat KTT G20. Adapun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, hingga kini pemerintah dan JETP masih membahas lebih lanjut ihwal besaran bunga pinjaman komersial yang nantinya dikenakan kepada Indonesia.

Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif di salah satu perusahaan pelat merah. Dua orang direksi BUMN karya periode 2018—2020, jadi aktor utama kasus dugaan korupsi itu. Dua nama direksi yang diumumkan oleh Johanis Tanak sebagai tersangka yakni berinisial CP mengarah kepada sosok Catur Prabowo dan inisial TS mengacu ke nama Trisna Sutisna. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan di PT Amarta Karya (Persero). Amarta Karya merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang layanan pembangunan gedung, properti, dan engineering, procurement, construction (EPC). Kedua direksi itu menjadi ‘otak’ dari permainan proyek fiktif di perusahaan tersebut. Dari konstruksi kasus yang disampaikan oleh Johanis, tersangka Catur Prabowo memerintahkan tersangka Trisna Sutisna menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi. Perkara yang melibatkan korporasi pelat merah, bukan kali itu saja terjadi. Bahkan, dalam waktu berdekatan Kejaksaan Agung juga menetapkan salah satu bos BUMN karya sebagai tersangka kasus korupsi. Perkara yang melibatkan petinggi di BUMN karya banyak bermunculan saat korporasi pelat merah itu tengah banjir proyek lewat berbagai skema penugasan. Sementara itu, di satu sisi, BUMN karya kinerjanya ‘berdarah-darah’ karena menanggung kerugian. Dalam catatan Bisnis, setidaknya terdapat 11 proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh korporasi BUMN akan rampung pada 2023. Bahkan, beberapa di antaranya berupa proyek skala besar seperti pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Proyek yang melibatkan korporasi pelat merah, terutama BUMN karya dapat dikatakan ‘menguras’ anggaran. Bahkan, perusahaan BUMN karya yang saat ini melantai di bursa, arus kasnya negatif karena berbagai persoalan. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mehendra Vijaya mengatakan bahwa beban keuangan perusahaan terpengaruh oleh berbagai proyek jangka panjang. Emiten dengan kode saham WIKA itu mengerjakan 25 PSN, dengan 19 di antaranya proyek milik pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2023, WIKA mencatatkan liabilitas Rp55,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp34,07 triliun, dan liabilitas jangka panj ang Rp21,69 triliun. WIKA berupaya memperkuat kondisi keuangannya dengan sejumlah strategi. Dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refocusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemiliknya adalah pemerintah, karena pola pembayarannya secara bulananan dan dengan uang muka. Bisnis juga mencatat emiten BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menanggung total utang senilai Rp223,7 triliun per kuartal I/2023. Nilai utang itu naik 3,8% jika dibandingkan utang per akhir Desember 2022 sebesar Rp215,5 triliun. Sementara itu, dalam pandangan Anggota Komisi VI DPR Amin AK, pemerintah perlu mengistirahatkan sejenak BUMN karya dari penugasan proyek selama beberapa waktu ke depan guna menghentikan ‘pendarahan’ keuangan yang dialami. Langkah itu perlu dilakukan demi memberikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya ruang melakukan pemulihan.

Pemerintah percaya diri industri pariwisata nasional bisa pulih lebih cepat sejalan dengan sejumlah kegiatan berskala nasional hingga internasional yang digelar di Indonesia. Geliat kuat bisnis pariwisata di Tanah Air bisa tergambar dalam ajang pameran bertajuk DiIndonesiaAja Travel Fair (DIATF) 2023. Pameran pariwisata yang digelar di salah satu mal terbesar di bilangan Kasablanka Jakarta Selatan itu tampak meriah. Kondisi itu membuktikan industri pariwisata mulai bergerak lincah setelah terdampak pandemi Covid-19 nyaris 3 tahun lamanya. Apalagi, Indonesia sudah tidak lagi mengenakan kebijakan pembatasan mobilitas setelah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak akhir tahun lalu. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mengatakan geliat bisnis pariwisata sudah menemukan bentuknya pada awal tahun ini. Menurutnya, tren kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia juga sudah memperlihatkan perbaikan dibandingkan tahun lalu. Selama kuartal I/2023, dia mencatat total kunjungan wisman ke Indonesia sudah mencapai sekitar 2,24 juta. Khusus pada Maret 2023, kunjungan wisman bahkan lebih dari 800.000 kunjungan. 

Dengan bukti tersebut, Angela optimistis total kunjungan wisman sepanjang tahun ini bisa melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah sekitar 8,5 juta kunjungan. “Kalau kita pukul rata per bulannya sekitar 700.000 , target 8,5 juta pasti tercapai. Dengan dukungan bapak ibu sekalian kita bisa hampir 10 juta kunjungan sampai akhir tahun,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Opening Ceremony DIATF 2023, Jumat (19/5). Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyatakan kegiatan pameran DIATF 2023 merupakan langkah konkret asosiasi menggerakkan masyarakat untuk bepergian di dalam negeri. “Kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi para pengusaha lokal, terutama travel agent konvensional yang sempat terdampak selama pandemi,” kata Pauline.   Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen membangun, meningkatkan peran, serta menghubungkan berbagai destinasi pariwisata di dalam negeri. Dia berharap kebijakan itu menjadi sumber pendapatan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.

Suasana hati Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir boleh jadi sedang cerah. Saat menggelar agenda halalbihalal bersama awak media, Erick menjawab berbagai isu di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Erick terlihat santai menjawab isu mengenai penetapan tersangka direktur utama salah satu BUMN karya terkait kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dia menyebut bakal mendalami mengenai peran yang dilakukan oleh sang Dirut. Dia kemudian bercerita mengenai rencananya melakukan transformasi di BUMN karya, termasuk rencana konsolidasi di BUMN karya. “Konsolidasi karya dipastikan akan terjadi, di mana kerangka kerjanya seperti yang ada di PPA dan Danareksa, akan dimerger yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar, kepemilikan antara Hutama Karya dengan Waskita Karya, PP dengan Wijaya Karya, tetapi ini masih pembahasan,” katanya pada Senin (8/5). Mengutip laporan keuangan PT Hutama Karya (Persero) hingga Desember 2022, perseroan itu mengelola aset senilai Rp156,32 triliun. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memiliki aset sebesar Rp98,22 triliun. Adapun, PT PP (Persero) Tbk. sampai dengan Maret 2023 memiliki aset senilai Rp58,69 triliun. Sedangkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki aset Rp72,74 triliun hingga kuartal I/2023. Erick memproyeksikan bakal ada perubahan jumlah BUMN karya, dari sembilan entitas menjadi empat entitas. 

Namun, sekali lagi, Erick masih mendalami rencana tersebut. BUMN karya akan digabung sesuai dengan spesialisasi serta kondisi keuangannya saat ini. Menurut Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto, Kementerian BUMN perlu memproritaskan perbaikan struktur keuangan BUMN karya. “Tingkat debt equity ratio sudah cukup bahaya di BUMN karya terbuka, terutama di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jadi, perlu keseimbangan di mana struktur ekuitas juga harus lebih kuat sehingga tidak terlalu tergantung pada utang untuk pembiayaan belanja modal,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/5). Komisi VI DPR mendukung wacana pembentukan holding BUMN karya di tengah utang dan beban keuangan di ujung tanduk. Diharapkan pembentukan induk usaha dapat terlaksana dalam 1 tahun ke depan. Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menegaskan perkara keuangan BUMN karya yang mendesak perlu jalan keluar secepat mungkin, seperti melalui restrukturisasi utang, hingga penundaan pembayaran. Dengan begitu, merger BUMN karya dapat segera dilakukan.

AKARTA, ID – Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan infrastruktur digital di Indonesia berlangsung masif, termasuk proyek tol langit. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap dilanjutkan, bahkan bakal diakselerasi, meski terjadi dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Namun, infrastruktur TIK dan digital yang sudah terbangun belum merata dan kurang terintegrasi sehingga menimbulkan kesenjangan digital, terutama di perdesaan dan daerah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, tidak ada roadmap yang jelas tentang pembangunan infrastruktur TIK dan digital, sehingga kurang berkesinambungan (sustainable). Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan pelaku industri jasa telekomunikasi dan pengamat teknologi terhadap pembangunan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia, terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek BTS yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Achmad Latif. Menurut Kejaksaan Agung, mengacu audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, semua proyek sektor teknologi infomasi dan komunikasi (TIK), termasuk BTS tetap berlanjut meski terjadi kasus korupsi proyek BTS. Kemkominfo berkomitmen melanjutkan semua program yang menjadi tanggung jawabnya. (Yetede)

JAKARTA, ID - Nama bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo akan diumumkan pada saat perayaan bulan Bung Karno atau bulan Juni 2023. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat ini sudah mengantongi 10 nama bakal cawapres yang akan dipilih untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/05/2023). “Ibu Mega mengatakan ada 10 nama, sehingga dari situlah memerlukan waktu dan pada bulan Juni PDI Perjuangan akan mengadakan peringatan bulan Bung Karno yang puncaknya pada tanggal 24 Juni,” ujar Hasto. Meski begitu, sampai saat ini pihak nya masih terus melakukan pemetaan hingga analisis secara dinamis. Untuk itu, 10 nama yang sudah ada itu proses semaksimal mungkin demi mendapatkan pendamping terbaik bagi Ganjar Pranowo. “Mengingat keputusan dari tahapan pemilihan umum (pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu pada bulan Oktober, tentu saja diharapkan pada momentum yang tepat nanti sudah ditetapkan calon wakil presiden tersebut,” katanya. Di sisi lain, Hasto pun belum mengetahui 10 nama cawapres yang belum disampaikan ke publik itu. Ia juga tidak mau menyebutkan lebih detail mengenai kesepuluh cawapres itu, karena siapa pun cawapres terpilih adalah sosok yang terbaik. (Yetede)