Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa tidak ada politisasi dalam penetapan Menkominfo nonaktif Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung Bakti 1-5 Kemenkominfo. Penanganan kasus tersebut murni terkait uang negara sebesar lebih kurang Rp 8 triliun yang tidak dipertanggung jawabkan. ”Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata,” kata Mahfud seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Penetapan Johnny G Plate, yang juga Sekjen Partai Nasdem, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menimbulkan spekulasi ada politisasi di baliknya. Namun, pihak istana, termasuk Presiden Jokowi, meyakini bahwa Kejaksaan Agung telah bekerja profesional dan terbuka dalam menangani kasus tersebut.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mahfud menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G tersebut sudah dimulai sejak Juni 2022. Kejanggalan mulai terendus karena Kemenkominfo meminta perpanjangan pengerjaan proyek hingga Maret 2022 dengan alasan terhambat pandemi Covid-19. Padahal, dari alokasi anggaran proyek senilai Rp 28 triliun, sebanyak Rp 10 triliun di antaranya sudah dicairkan pada 2020-2021. Bukan hanya itu, menurut Mahfud, hingga Desember 2021 masih banyak menara BTS yang belum terbangun. Dari target 4.200 menara BTS, pada Maret 2022 dilaporkan hanya 1.100 menara yang sudah terbangun. Namun, saat diperiksa melalui satelit, jumlah menara yang terbangun hanya 958. Jika dihitung, nilai proyek dari 958 menara itu Rp 2,1 triliun. Artinya, ada dana Rp 8 triliun yang tak dipertanggungjawabkan. ”Jadi, enggak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres, atau apa pun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah disiarkan melalui media massa,” kata Mahfud. (Yoga)

Pemerintah China dan Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan dalam kerja sama investasi di Indonesia. Hubungan ketenagakerjaan yang baik berperan penting untuk memastikan investasi dapat berkelanjutan serta berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi fokus dalam program benchmarking yang diselenggarakan Pemerintah China dan Kemenaker RI di lima kota di China pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi Kemenaker, disnaker di daerah, dan serikat buruh. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi yang memimpin delegasi Indonesia dalam program ini menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. ”Kita mendorong adanya pemahaman bersama di antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” ujar Anwar, Senin (22/5) di Beijing, China.

Konselor Ekonomi dan Perdagangan Kedubes Republik Rakyat China di Indonesia Wu Zhiwei menjelaskan, Pemerintah China melibatkan sejumlah perusahaan milik negara dan swasta yang berinvestasi di Indonesia dan banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam program benchmarking ini. ”Kami menegaskan lagi bahwa mereka harus mematuhi aturan ketenagakerjaan di China dan di Indonesia. Perusahaan juga perlu membina komunikasi yang baik, bukan hanya dalam lingkungan internal perusahaan, melainkan juga dengan komunitas sekitar dan menjalankan tanggung jawab sosial,” ujar Wu. Sejumlah perusahaan, seperti Huawei, China State Construction Engineering  Corporation, dan Commercial Aircraft Corporation of China, ikut berpartisipasi dalam program ini. China merupakan mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia. Penguatan pemahaman soal hubungan kerja dipandang penting untuk mencegah konflik seperti yang terjadi pada Januari lalu di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), smelter nikel dengan investasi China di Morowali, Sulteng. (Yoga)

Sejak akhir April 2023, istilah El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di Indonesia tentu menjadi momok bagi produksi pangan dalam negeri. Popularitas kata ”El Nino” tak lepas dari laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dipublikasikan pada Rabu (3/5), yang menyatakan, setelah fenomena La Nina yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, terdapat peluang 60 % terjadinya pergeseran dari kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral ke El Nino pada Mei-Juli 2023. Berdasarkan pemutakhiran prediksi, peluang tersebut dapat meningkat menjadi 70 % pada Juni-Agustus 2023 dan 80 % pada Juli-September 2023. Adapun ENSO netral merupakan situasi yang menunjukkan El Nino dan La Nina sedang tidak terjadi. Kondisi iklim yang dipengaruhi fenomena ENSO turut memengaruhi negara-negara anggota ASEAN. Prediksi musiman dari ASEAN Specialised Meteorological Centre menyebutkan, curah hujan di bawah normal diperkirakan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN bagian selatan sepanjang Mei-Juli 2023. Pada periode yang sama, temperatur di atas normal akan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN. Situasi ENSO netral diperkirakan berlangsung Mei-Juni dan ada  kemungkinan kondisi El Nino meningkat pada awal semester II-2023.

Fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dunia digarisbawahi Bank Dunia. Food Security Update Bank Dunia pada 20 April 2023 menyebutkan, pola cuaca akibat El Nino dapat memperparah dampak cuaca ekstrem yang tengah terjadi. Fenomena El Nino berpengaruh pada pergerakan temperatur dan pola curah hujan, karena itu, para ahli kian mengimbau peningkatan investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim dalam rangka mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap pertanian dunia dan ketahanan pangan. El Nino seolah menguji kedalaman Indonesia mengenal karakter beragam komoditas pangan di tengah cuaca ekstrem, melalui pemetaan pangan secara rinci sehingga langkah mitigasi yang dijalankan dapat spesifik sesuai dengan karakter tiap komoditas. Langkah pertama bisa dimulai dari meninjau pola El Nino terhadap produksi komoditas pangan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Riset Tian Mulyaqin berjudul ”Pengaruh El Nino dan La Nina terhadap Fluktuasi Produksi Padi di Provinsi Banten”  yang dipublikasikan April 2020 mengolah data produksi beras di Banten sepanjang 2002-2015. Salah satu kesimpulan riset tersebut adalah El Nino dapat menurunkan produksi beras di Banten, sedangkan La Nina berpotensi berdampak pada kenaikan produksi. (Yoga)

Pemerintah menekankan, program pembangunan infrastruktur menara pemancar jaringan 4G untuk daerah tertinggal,terdepan, dan terluar atau 3T tetap diteruskan meskipun di saat bersamaan terjadi penegakan hukum dugaan korupsi proyek tersebut. Jika proyek tidak diteruskan, masyarakat di wilayah 3T dirugikan karena tidak mendapat akses internet yang optimal. ”Proyek pembangunan menara pemancar (base transceiver station/BTS) 4G untuk daerah 3T adalah bagian dari proyek strategis nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Proyek ini bersifat multiyear,” ujar Plt. Menkominfo Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (22/5).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, ”Baik program pembangunan menara BTS melalui dana USO maupun APBN harus dilihat sebagai upaya mempercepat akses internet secara inklusif. Kami dorong agar pelaksanaan program dituntaskan. Gangguan leadership system yang terjadi, seperti dugaan korupsi BTS 4G yang belakangan muncul, harus segera diselesaikan sesuai ranah hukum,” ucap Sarwoto. Mastel berharap pemerintah serius meneruskan program pembangunan menara BTS 4G untuk daerah 3T, tetapi dengan berbagai macam pembenahan. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan supaya mereka ikut mengawasi. Kemudian, tata kelola proyek pembangunan infrastruktur menara pemancar sudah saatnya dikerjakan secara transparan. Pemerintah wajib menata ulang mekanisme proyek supaya akuntabilitasnya jelas. (Yoga)

Pengembang berharap segera ada solusi kebijakan di tengah kesulitan membangun rumah bersubsidi. Pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terkendala kenaikan biaya produksi, sementara patokan harga jual rumah tidak mengalami penyesuaian selama 3,5 tahun terakhir. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengemukakan, tidak adanya kepastian kenaikan harga patokan rumah bersubsidi menjadi dilema pengembang dalam memasok rumah bersubsidi. Selama pandemi Covid-19, pengembang terus memasok rumah bersubsidi di tengah peningkatan harga material dan lahan meskipun harga jual rumah tidak naik.

”Setelah situasi Covid-19 berlalu dan mulai perbaikan (ekonomi), keprihatinan pengembang rumah bersubsidi sudah sulit ditahan karena kondisi harga material naik terus dan harga tanah yang tidak bisa dikendalikan,” ujar Junaidi, Senin (22/5/2023). Pemerintah tahun ini menargetkan penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 229.000 unit, senilai Rp 25,18 triliun. Target itu lebih tinggi dibanding tahun lalu sejumlah 220.000 unit. Menurut Junaidi, selama ini pengembang menjadi pemasok utama rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah. Namun, dalam setahun terakhir, orientasi pengembang bergeser akibat janji pemerintah untuk menerbitkan permenkeu (PMK) terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi tidak kunjung terealisasi. (Yoga)

Sepanjang tahun 2023, total acara pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan diselenggarakan di Indonesia mencapai 3.000 acara. Potensi nilai ekonomi yang diperoleh dari kegiatan itu diperkirakan bisa mencapai Rp 162 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (22/5/2023), mengatakan, kebijakan pengurusan izin acara satu pintu berbasis aplikasi digital akan digunakan untuk mengakomodasi hal tersebut. (Yoga)

Meskipun sejauh ini berkinerja cukup baik, pendapatan negara ke depan akan lebih menantang akibat penurunan harga berbagai komoditas. Oleh karena itu, kinerja sektor-sektor industri yang berpotensi berkontribusi pada pendapatan negara mesti dijaga. Realisasi APBN per April 2023 menunjukkan, pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun atau tumbuh 17,3 % secara tahunan. Capaian pendapatan tersebut setara 40,6 % dari target APBN 2023. Penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 % targetAPBN 2023. Sebanyak Rp 410,92 triliun bersumber dari PPh Nonmigas yang tumbuh 20,11 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani menggaris bawahi pertumbuhan tahunan penerimaan perpajakan hingga April 2023 yang sebesar 21,3 %. Angka itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2022 yang mencapai 51,4 % ataupun pada Maret 2023 di 33,8 %. Menurut dia, perlambatan itu disebabkan penurunan harga mayoritas komoditas ekspor utama. ”Kami akan terus waspada terhadap lingkungan  ekonomi  yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” katanya saat konferensi pers yang diadakan secara daring, Senin (22/5). (Yoga)

JAKARTA, ID- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) digelar di Jakarta, Senin (22/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada managemen untuk mengakselerasi  rencana ekspansi  bisnis perusahaan kedepananya, melalui transformasi digital dan culture. "Sejalan dengan dukungan pemegang saham dan momentum pertumbuhan ekonomi, kami meyakini kinerja BSI akan terus membaik. Kedepan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dab seluruh stakjeholder perseroan," kata Hery. RUSPT BSI menghasilkan keputusan  sejumlah agenda lainnya, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan keuangan perseroan tahun buku akhir Desember 2022, persetujuan penggunaaan laba bersih tahun 2022, penunjukkan kantor akuntan publik, remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD)I), persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan, serta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hingga akhir April lalu membukukan surplus Rp 234,7 triliun atau 1,12% dari produk domestik bruto (PDB). Surplus yang meningkat dibanding sebulan sebelumnya yang baru Rp 128,5 triliun atau 0,61% dari PDB itu dikarenakan oleh realisasi pendapatan negara yang melonjak hingga 17,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.000,5 triliun, sedangkan belanja negara hanya tumbuh 2% (yoy) menjadi Rp 765,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan ekonomi menggambarkan daya tahan ekonomi yang cukup baik dan momentum penguatan APBN terus terjaga. Menkeu juga mengakui bahwa kinerja pendapatan masih kuat dan perlu diimbangi dengan akselerasi kinerja belanja. “Surplus APBN di April 2023 baik dari sisi overall balance dan primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel,” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta yang berlangsung secara virtual pada Senin (22/5/2023). Dia mengatakan, seluruh sektor kuat dan stabil sehingga berkontribusi kepada tumbuhnya ekonomi Indonesia kuartal I-2023 sebesar 5,03% yang lebih tinggi di atas ekspektasi. Kinerja fiskal masih cukup baik, meski perlu mewaspadai potensi moderasi kedepan sebagai dampak menurunnya harga komoditas global. “Meskipun daya tahan ekonomi cukup tinggi, kita mewaspadai kondisi ekonomi global yang mulai terlihat rembesannya pada kinerja ekspor dan impor yang harus kita lihat pada paruh kedua tahun ini, di mana fondasi yang baik harus terus dijaga dan kita harus mampu memitigasi risiko global,” tutur Sri Mulyani. (Yetede)