Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menyampaikan sejumlah kisi-kisi mengenai perekonomian 2024 dan bagaimana respons pemerintah untuk mengantisipasinya. Pada 2024, pemerintah mengantisipasi empat risiko global, yaitu pertama, tensi geopolitik yang makin memanas, kedua yaitu perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan, dan ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Risiko keempat, yaitu pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat risiko tersebut, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer). Pemerintah pun kemudian memberikan tema kebijakan makroekonomi dan fiskal 2024 sebagai mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun, kebijakan fiskal 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Selanjutnya, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada 2024. Harian ini mengapresiasi optimisme pemerintah menyambut 2024. Optimisme dapat menjadi amunisi tambahan yang memberikan kepercayaan diri dalam mengarungi ketidakpastian pada tahun depan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap memilih opsi mengimpor rangkaian kereta rel listrik bukan baru dari Jepang untuk meremajakan armada milik PT Kereta Commuter Indonesia. Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa opsi mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tetap diajukan kendati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan impor. Kementerian BUMN, katanya, terus berupaya mencari solusi untuk para pengguna layanan KRL Jabodetabek. Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek dan KRL Solo—Yogyakarta membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan ‘dipensiunkan’ pada 2023. Oleh karena itu, dia menegaskan kebutuhan impor untuk jangka pendek menjadi pilihan yang paling memungkinkan.“Saat ini kondisinya [KRL buatan dalam negeri] tidak memungkinkan, makanya kami mengajukan opsi impor itu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (23/5). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan telah bertemu dengan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Senin (22/5). Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan. Andre mengatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan satu kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.Secara terpisah, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mendukung rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang asalkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang di masa depan. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat mpor rangkaian KRL bekas dari Jepang merupakan opsi paling memungkinkan guna menjaga kapasitas angkut KRL Jabodetabek.

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), mengatakan penurunan puncak produksi gas di Jawa Timur dilakukan untuk mengimbangi laju serapan gas domestik yang relatif stagnan. Manuver untuk menurunkan puncak produksi gas itu juga diharapkan dapat memperpanjang masa produksi gas atau plateau di kawasan tersebut yang belakangan makin susut. “Akan kita sesuaikan. Jadi tahun lalu kita peak itu bisa sampai 1.300 MMscfd, tapi sekarang kita tahan di sekitar 1.000 MMscfd saja,” katanya, Selasa (23/5). Lewat penurunan puncak produksi itu, maka masa produksi gas di sejumlah konsesi lapangan gas di Jawa Timur dapat diperpanjang. Harapannya, investor akan lebih tertarik untuk ikut mengelola sejumlah lapangan gas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memang meminta SKK Migas untuk menahan laju produksi gas lantaran kapasitas serapan gas domestik masih terbilang rendah dibandingkan dengan pertumbuhan produksi gas saat ini. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan SKK Migas, Emil mengatakan sejumlah wilayah kerja (WK) gas di Jawa Timur bakal mencapai titik puncak produksi pada rentang 2024—2026.

Komisi VIII DPR menyetujui usulan pemerintah menambah biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp288,31 miliar untuk tambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu telah disepakat Komisi VIII DPR. “Komisi VIII DPR dapat menyetujui penambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah dan penambahan kuota haji khusus sebanyak 640 jemaah dan penggunaan nilai manfaatnya sebesar Rp288.312.382.288,42,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/5). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, usulan anggaran sebesar Rp288,31 miliar itu menggunakan asumsi kurs mata uang asing yang sama dengan pada saat penetapan BPIH 2023, yaitu Rp15.150 per dolar AS dan Rp4.040 per riyal Arab Saudi (SAR). Selain menyetujui penggunaan nilai manfaat untuk kuota haji reguler, Komisi VIII DPR juga menyetujui usulan Kemenag tertanggal 28 Maret 2023 atas selisih jumlah jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 dengan jumlah Rp232,91 miliar, akibat dari perbaikan dan penyesuaian data jemaah lunas tunda 2020 sebanyak 8.306 jemaah yang tercatat sebagai jemaah lunas tunda 2022.

Kejaksaan Agung meningkatkan status pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pada proses impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Disinyalir ada kerugian negara dalam kasus itu dan penyidik telah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam proses impor tersebut. Untuk mengungkap para pelaku dalam kasus ini, pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan agar penyidik tak hanya memeriksa pihak importir atau swasta, tetapi juga petugas dari instansi terkait yang berpotensi menyalah gunakan wewenang. Sebab, pada kasus kepabeanan, modus yang digunakan umumnya selalu terkait bea masuk atau keluar.

”Terkait dengan impor emas, kemungkinan yang terjadi adalah upaya untuk membayar bea masuk tidak  sesuai atau lebih rendah dari ketentuan,” kata Fickar, Selasa (23/5). Kasus ini telah diselidiki Kejagung sejak 2021, khususnya terkait dengan transaksi keluar-masuknya emas.Kini, menurut Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, penyidik tengah mendalami keabsahan proses masuk dan keluarnya emas tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan beberapa alat bukti berupa dokumen dan barang. Dalam kasus tersebut, diduga impor emas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (Yoga)

Presiden Jokowi membahas penguatan kerja sama bilateral dan situasi geopolitk global saat bertemu Presiden Iran Ebrahim Raisi, Selasa (23/5) di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Ini merupakan kunjungan perdana Raisi ke Indonesia sejak dilantik sebagai presiden pada 2021. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara menandatangani 10 kesepakatan kerja sama, salah satunya Perjanjian Tarif Preferensial (PTA). ”Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran,” ujar Jokowi. Nilai perdagangan Indonesia-Iran mencapai 257,2 juta USD pada 2022, meningkat 23 % dibandingkan tahun 2021.

PTA RI-Iran, mencakup kesepakatan fasilitas tarif yang lebih rendah untuk sejumlah komoditas kedua negara dan kerja sama imbal dagang antar pebisnis RI-Iran. Peningkatan kerja sama perdagangan itu terjadi di tengah sejumlah negara mengembargo Iran. Iran masih terkena sejumlah sanksi dari beberapa negara, terutama AS dan anggota Uni Eropa. Hingga kini, AS masih menerapkan sanksi terhadap Iran di sector perminyakan, perbankan, dan transportasi. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W Kamdani berpendapat, lantaran embargo itu, Indonesia justru memiliki potensi dagang yang besar dengan Iran. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang bisa mempertahankan relasi politik dan ekonomi dengan Iran tanpa ada retaliasi apa pun dari negara lain. (Yoga)

Serikat pekerja menolak kebijakan pemotongan upah buruh yang tertuang dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Pemerintah beralasan, aturan tersebut merupakan bentuk antisipasi dampak ekonomi. Ratusan pekerja yang tergabung dalam 13 serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit berunjuk rasa di depan Kantor Kemenaker di Jakarta, Selasa (23/5). Sejak pukul 11.30, para pekerja sudah memadati area luar kantor Kemenaker.

Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengatakan, unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Menaker Ida Fauziyah agar mencabut Permenaker No 5/2023. Aturan tersebut mengizinkan pengusaha memotong upah buruh sampai 25 % sehingga menghilangkan hak-hak yang harus diterima pekerja. ”Praktik pemotongan gaji dengan alasan krisis ekonomi sebelumnya dinyatakan ilegal. Sementara Permenaker No 5/2023 malah melegalkan hal itu,” ujar Emelia. (Yoga)

Penerbitan obligasi untuk bisnis berkelanjutan atau green bond dan pembiayaan perbankan ke sektor ekonomi hijau kian marak. Selain sejalan dengan rencana pemerintah mengurangi emisi, perbankan dan korporasi juga melihat potensi yang besar dari sektor ekonomi berkelanjutan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Selasa (23/5) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp 5 triliun. Penerbitan green bond ini adalah bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total Rp 10 triliun. Dana yang terkumpul melalui penerbitan green bond ini akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). KUBL diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

”Penerbitan green bond merupakan salah satu inisiatif mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060,” ujar Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Ia menambahkan, dalam dokumen komitmen NZE itu disebutkan bahwa dibutuhkan dana 281 miliar USD sampai tahun 2030 untuk membiayai berbagai proyek dan inisiatif untuk pengurangan emisi. Sementara itu, green bond yang diterbitkan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 8,25 kali lipat. Pada akhir April 2023, penerbitan green bond PGE membukukan dana 400 juta USD. ”Sentimen positif yang kami dapatkan menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi investasi di sektor geotermal dan energi terbarukan diIndonesia,” kata Direktur Keuangan PGE Nelwin Aldriansyah dalam keterangan pers, Senin (22/5). (Yoga)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memantau arisan ibu-ibu bernilai fantastis yang viral di media sosial. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, Selasa (23/5/2023), mengatakan, pihaknya mendalami identitas peserta arisan serta kepatuhan mereka membayar pajak. Namun, pemerintah menegaskan
bahwa arisan bukan obyek Pajak Penghasilan. (Yoga)

Penurunan impor bahan baku/penolong dapat menjadi sinyal tergerusnya kemampuan industri nasional dalam memproduksi permintaan. Apabila tidak teratasi, situasi tersebut dapat merambat pada kontraksi produktivitas industri pengolahan yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Data BPS yang dipublikasikan Mei 2023 menunjukkan, total nilai impor pada April 2023 mencapai 15,35 miliar USD, anjlok 25,45 % dari bulan sebelumnya dan merosot 22,32 % dibandingkan April 2022. Adapun pada periode Januari-April 2023, total nilai impor mencapai 70,3 miliar USD atau merosot 8,19 % secara tahunan. Impor bahan baku/penolong jeblok 11,52 % menjadi 52,39 miliar USD.

Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri sekaligus Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar, penurunan impor berpengaruh pada kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi pesanan konsumen pasar internasional. ”Situasi ini tidak bagus karena pembeli dapat mengalihkan pesanannya ke produsen di negara lain, apalagi untuk barang-barang yang tergolong mudah untuk diproduksi,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/5). (Yoga)