JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 untuk meningkatkan kinerja belanja pemerintah. Lewat regulasi ini, pemerintah berupaya menghadirkan belanja berkualitas dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Isa Rachmatarwata “Salah satu unsur penting dalam mewujudkan belanja berkualitas adalah tidak membebaskan penggunaan anggaran dalam bentuk sebebas-bebasnya. Kita harus mulai melihat satu dengan yang lain ini harus jelas ada satu semacam benchmarking, harus ada upaya memberikan semacam acuan,” ucap Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Gedung Sutikno, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Regulasi ini dibuat sebagai pembaruan dari standar biaya yang sudah ada sebelumnya. Adapun dasar hukum dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL. “Kita lihat juga upaya untuk membuat acuan terus berkembang, sebetulnya acuan penggunaan anggaran sudah lama ada. Dulu kita biasa menggunakan standar biaya pada sisi pemasukan. Sekarang kita sudah berusaha kembali ke standar biaya keluaran atau output. Jadi sekarang kita sudah berusaha mendorong kementerian/lembaga (K/L) membangun bersama mereka standar biaya keluaran,” kata Isa. (Yetede)

JAKARTA, ID - Digitalisasi dan segmentasi khusus akan menjadi kunci bagi toko buku untuk tetap bertahan, seiring semakin berkurangnya kunjungan konsumen dan masifnya gempuran pemasaran buku lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Toko buku yang masih mengandalkan konsep lama dalam hal pemasaran diyakini akan tersingkir, karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan keinginan konsumen generasi milenial. “Toko buku kalau masih mengandalkan pola pikir lama dengan hanya menjual buku di rak-rak, lama-lama tidak akan ada pengunjungnya lagi. Mereka harus berani mengubah konsep dan mengikuti perkembangan tren di masyarakat,” kata pakar marketing Yuswohady kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (22/05/2023). Baru-baru ini, manajemen PT Gunung Agung Tiga Belas, perusahaan yang memiliki Toko Gunung Agung, mengumumkan rencana menutup semua toko atau outlet yang hanya tersisa lima toko pada tahun ini, dari 34 toko pada masa jayanya. Setelah beroperasi selama 70 tahun, toko buku legendaris ini harus menutup semua cabangnya, tidak mampu lagi menambal kerugian operasi yang semakin besar. Manajemen menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 pada 2020, Toko Gunung Agung telah melakukan efisiensi dengan menutup beberapa toko, seperti di Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. (Yetede)

JAKARTA – Dua badan usaha milik negara atau BUMN karya dikejar tenggat pembayaran utang jangka pendek yang jatuh tempo. Baik PT Waskita Karya (Persero) Tbk maupun PT Wijaya Karya (Persero) mengajukan penundaan pembayaran kewajiban finansial. "Saat ini WIKA sedang mengajukan standstill (penundaan) atas fasilitas pokok dan bunga kepada perbankan," kata Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, kemarin, 22 Mei 2023. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2023, liabilitas yang dipikul Wijaya Karya mencapai Rp 55,53 triliun atau turun dibanding pada akhir 2022 yang mencapai Rp 57,57 triliun. Namun liabilitas jangka pendek emiten berkode WIKA ini mencapai Rp 34,03 triliun, lebih besar dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 21,69 triliun. Laporan keuangan triwulan pertama 2023 pun menunjukkan rugi bersih WIKA sebesar Rp 521,25 miliar. Padahal perusahaan sempat mencetak laba Rp 1,32 miliar pada kuartal I 2022.

Salah satu utang jangka pendek Wijaya Karya yang jatuh tempo adalah ke Bank Mandiri sebesar Rp 611,1 miliar dengan bunga 8-9 persen. Utang tersebut jatuh tempo pada 10 Juni 2023. Selain itu, Wijaya Karya berutang ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 340 juta dengan tingkat suku bunga 8 persen, yang jatuh tempo pada 23 Mei 2023. Ada pula utang ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebesar Rp 2,75 miliar, yang jatuh tempo pada 30 Juni 2023. Mahendra menjamin penangguhan kewajiban ini hanya untuk entitas induk, tanpa menyangkut beban anak usaha WIKA. Penundaan juga bukan untuk obligasi. Perusahaan baru melunasi bunga obligasi dan sukuk mudharabah tahap II 2022 sebesar Rp 46,5 miliar pada 16 Mei lalu. (Yetede)

JAKARTA – Industri pinjam-meminjam berbasis teknologi atau fintech lending terus berupaya meningkatkan kemampuan penyaluran pendanaan, khususnya untuk sektor produktif. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah menaikkan batas atas atau maksimal plafon pinjaman untuk setiap penerima pinjaman atau borrower fintech lending, dari saat ini sebesar Rp 2 miliar. Chief Executive Officer Akseleran yang juga Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan pelaku industri sudah lama mengajukan usulan perubahan maksimal plafon, mengingat tingginya permintaan pendanaan dengan nominal di atas Rp 2 miliar dari kelompok usaha menengah.

“Untuk usaha menengah dengan ekuitas Rp 10 miliar, omzet per tahun di atas Rp 50 miliar, tentu butuh modal kerja lebih dari Rp 2 miliar,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Menurut Ivan, kebutuhan itu datang dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan barang dan jasa, energi, transportasi, serta konstruksi. Industri berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan kembali kebutuhan pendanaan yang lebih besar dan mengubah regulasi yang berlaku saat ini. “Setidaknya Rp 10 miliar, bahkan bisa lebih.”Ivan menjelaskan, Akseleran sendiri secara kumulatif telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 7,5 triliun sejak 2017 hingga pekan pertama April 2023. Tahun ini, Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp 6 triliun, atau naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Dengan demikian, total penyaluran pinjaman keseluruhan Akseleran dapat menembus Rp 12 triliun pada akhir 2023. Sebanyak 97 persen pinjaman diberikan kepada sektor produktif UKM, dengan hampir 5.000 usaha telah didanai.  (Yetede)

JAKARTA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido menempati lahan seluas 1.040 hektare di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek unggulan MNC Group milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu dan saat ini telah beroperasi. Dengan mengantongi status khusus, pengoperasian KEK Lido diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pariwisata. Pelaku usaha di kawasan itu akan mendapat berbagai fasilitas, termasuk pengurangan pajak selama 10-20 tahun. Adapun masa berlaku hak guna bangunan (HGB) mencapai 80 tahun.

Selain sebagai pengusaha, Hary Tanoesoedibjo menjabat Ketua Umum Partai Perindo. Partai ini mendukung pencalonan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Hary menilai Jokowi berhasil membangun berbagai infrastruktur selama masa kepemimpinannya pada periode pertama, 2014-2019. Keberhasilan ini membuat partainya terpincut. Hary mengklaim pembangunan KEK Lido City menjadi salah satu upayanya untuk memberikan sesuatu yang berdampak positif bagi Indonesia. Semangat ini dinilai cocok dengan semangat Jokowi. “KEK Lido diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara melalui kegiatan investasi asing dan kedatangan wisatawan mancanegara,” kata Hary Tanoe dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Kinerja emiten perkebunan sawit dihantui gejolak harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sepanjang pekan lalu, harga CPO di bursa komoditas Malaysia melemah di bawah RM 3.500 per ton. Pelemahan berlanjut hingga awal pekan ini. Kemarin, harga CPO untuk pengiriman bulan Agustus 2023 ditutup di bawah RM 3.500 per ton atau tepatnya di RM 3.428 per ton, melemah 1,52% dari posisi per penutupan Jumat (19/5). Sejalan dengan tren melandainya harga CPO, kinerja keuangan sejumlah emiten sawit masih negatif. Misalnya, PT Astra Agro Lestari (AALI) yang mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal I 2023. Sejalan dengan penurunan pendapatan, laba bersih AALI di kuartal I-2023 turut merosot 53,51% secara tahunan menjadi Rp 224,72 miliar, dari Rp 483,45 miliar pada kuartal I-2022. Senasib, laba PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) di kuartal I-2023 juga anjlok 66% secara tahunan jadi Rp 305,8 miliar. Koreksi laba bersih TAPG dipicu turunnya pendapatan 12,09% secara tahunan menjadi Rp 1,92 triliun. Sekretaris Perusahaan TAPG, Joni Tjeng, mengatakan, harga CPO di kuartal I-2023 terkoreksi seiring pergerakan harga komoditas global. Akibatnya, TAPG ikut terpapar dampak negatif dari fluktuasi harga tersebut. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, perlambatan kinerja emiten CPO disebabkan fluktuasi harga CPO di pasar dunia. Hal ini seiring gangguan cuaca. Selain itu, masih tingginya suku bunga acuan di berbagai negara semakin meningkatkan kekhawatiran akan resesi. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan perlambatan ekonomi global. Pada akhirnya, kekhawatiran itu menurunkan permintaan atas CPO.

Meski badai kripto melanda, namun belum menyurutkan minat masyarakat dalam negeri berinvestasi pada mata uang digital ini. Transaksi kripto tetap ramai, meski tahun 2023 ini diprediksi transaksinya tidak akan seramai tahun 2022. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat transaksi aset kripto Rp 49,26 triliun per April 2023. Angka tersebut merosot tajam hingga 70,52% secara tahunan atau year on year (YoY) jika dibandingkan posisi April 2022 yang sebesar Rp 167,12 triliun. “Kinerja transaksi kripto akhir-akhir ini masih dipengaruhi perkembangan ekonomi di AS dengan perubahan-perubahan kebijakan suku bunga dan sebagainya,” ujar Tirta Karma Sanjaya Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti kepada KONTAN, Senin (22/5). CEO Triv.co.id, Gabriel Rey De Leroy menyebutkan, pada tahun 2023 ini pertumbuhan transaksi kripto diprediksi tidak sekencang tahun 2021 silam. Pada tahun tersebut, pertumbuhan jumlah pengguna Triv, kata Gabriel, melonjak hingga 350%. Potensi penurunan juga diungkapkan VP Corporate Communication Tokocrypto, Rieka Handayani. Ia menyebutkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah investor kripto, walaupun transaksi menunjukan pelambatan. “Tokocrypto mencatatkan adanya pertumbuhan sekitar 15% dari sisi nilai transaksi sejak awal tahun dengan rata-rata transaksi harian volume capai US$ 15.000 per hari,” ungkapnya.

Pasar saham Indonesia bergerak kurang bergairah pada bulan ini. Namun, performa itu tak menyurutkan langkah pelaku pasar untuk terus berburu alternatif saham yang berpotensi mendatangkan cuan, termasuk dengan melirik saham lapis kedua alias small medium caps(SMC).Indeks harga saham gabungan (IHSG) parkir di level 6.729,65 pada akhir perdagangan Senin (22/5). Level itu mencerminkan kontraksi 2,69% secara month-to-date (MtD) atau -1,77% sepanjang tahun berjalan 2023.Pada saat yang sama, indeks yang menaungi saham-saham emiten berkapitalisasi pasar menengah dan kecil dengan transaksi saham yang likuid atau IDX SMC Liquid merosot lebih dalam. Indeks tersebut turun 7,22% secara year-to-date (YtD).Di tengah merosotnya IHSG, sejumlah konstituen IDX SMC Liquid dengan fundamental yang solid, prospek yang positif, dan valuasi yang atraktif, dinilai dapat menjadi opsi bagi investor.Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menuturkan penurunan indeks yang beranggotakan saham berkapitalisasi pasar mini dan menengah ini dikarenakan indeks tersebut berisi saham-saham dari sektor energi dan bahan baku, yang sejak awal tahun kinerjanya anjlok. Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima menambahkan salah satu penekan dari penurunan tajam pada saham-saham anggota SMC Liquid berasal dari sektor konstruksi yang terbebani sentimen risiko utang.Sebagai alternatif, dia menyarankan investor untuk mempertimbangkan konstituen IDX SMC Liquid dari sektor properti dan semen yang valuasinya sedang terdiskon. Beberapa saham yang dapat dilirik a.l. SMRA, PWON, SMGR, dan INTP. Senada, CEO RHB Sekuritas Indonesia Thomas Nugroho menilai investor dapat melirik saham-saham berkapitalisasi kecil dengan fundamental solid sebagai alternatif investasi selain big caps.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI menetapkan komitmen untuk memperkuat transformasi digital dan budaya perusahaan guna merealisasikan visi sebagai Top Ten Global Islamic Bank pada 2025.Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan kuat pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perusahaan ke depan melalui transformasi digital dan culture.BSI berharap perbankan syariah ke depan akan berkembang menjadi prioritas pilihan masyarakat dan menjadi institusi yang kompetitif, bukan hanya sebagai alternatif layanan perbankan yang dipilih masyarakat. “Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan seluruh stakeholder perseroan,” kata Hery di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Kasus ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) di minggu lalu menjadi kejadian serangan siber pertama yang tercatat berpengaruh cukup signifikan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Transaksi di salah satu bank terbesar di Indonesia tersebut mengalami gangguan selama 5 hari dan berpotensi mengikis kepercayaan nasabah terhadap keamanan industri perbankan. Kejadian tersebut pun mendapatkan atensi cukup luas dari pemerhati perbankan dan keamanan siber di berbagai forum. Meskipun layanan BSI pada akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kejadian ini menjadi pengingat adanya risiko besar serangan siber terutama di industri keuangan. Secara global, laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa kejahatan siber menggunakan ransomware pada 2022 telah menghasilkan kerugian senilai hampir Rp7 triliun rupiah pada berbagai industri termasuk perbankan. Jumlah ini belum memperhitungkan kejadian yang tidak dilapokan. Beberapa kejadian besar ransomware baru-baru ini antara lain serangan terhadap bank terbesar di Venezuela yaitu Banco de Venezuela sekitar seminggu sebelum serangan terhadap BSI dan serangan ke Medibank, salah satu asuransi terbesar di Australia, yang berdampak terbukanya akses ke data pribadi 9,7 juta nasabahnya. Di Indonesia, serangan serupa juga pernah dialami Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2022 lalu yang untungnya tidak menyebabkan permasalahan yang serius. Dengan melihat risiko tersebut, industri perbankan dituntut untuk terus menerus melakukan pengamanan sistem elektroniknya. OJK sebagai regulator turut mendorong peningkatan resiliensi siber industri perbankan antara lain dengan mengeluarkan pedoman pengamanan siber bagi bank umum melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. 

Secara umum bank juga telah diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko operasional dari serangan siber. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pencadangan data secara teratur, memasang firewall berlapis, menerapkan akses kontrol yang kuat dan disiplin, serta menutup celah keamanan dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan antimalware secara periodik. Selain itu, disamping bank harus memiliki sumber daya manusia dengan keahlian keamanan siber yang mumpuni dan terus-menerus dikembangkan, seluruh pegawai bank juga harus diberikan pemahaman atas mitigasi risiko keamanan siber contohnya dengan menghindari email yang mencurigakan, tidak membuka website yang tidak tersertifikasi, serta tidak melakukan koneksi yang berisiko ke jaringan internal bank.