JAKARTA, ID – Pemerintah menilai ada ada empat tantangan bagi perekonomian global ke depan. Hal ini turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pengantar dan keteranganpemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Menkeu menjelaskan, tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik. Sebab, dengan meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi lebih inward looking. Dengan demikian, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Perang antara Rusia dan Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (fragmented) sesuai kedekatan aliansinya (friendshoring). Hal ini berdampak aktivitas perda gangan dan aliran investasi global melambat. “Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian Amerika Serikat (AS) maupun stabilitas ekonomi global,” kata Menkeu. Kedua, yaitu pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi perekonomian global. Di satu sisi, jelas dia, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. (Yetede)

JAKARTA, ID - Tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 81,7%. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipresentasikan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah di Jakarta, Jumat (19/05/2023). Deni menunjukkan bahwa dalam survei yang digelar pada 30 April-7 Mei 2023 tersebut, sebanyak 81,7% publik yang sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas sebesar 17,3%. Ada 1% yang tidak menjawab. “Penilaian ini adalah yang tertinggi dalam survei selama Jokowi menjabat sebagai Presiden sejak periode pertama,” kata Deni. Kenaikan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi ini, lanjut Deni, sejalan dengan menguatnya sentimen positif atas kerja pemerintah dalam mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi dan berbagai masalah sosial-ekonomi lainnya. Saat ini, ada 74,5% warga yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani pemulihan ekonomi akibat  pandemi Covid-19. Yang kurang atau tidak puas 23%. Masih ada 2,5% yang tidak menjawab. Dalam dua tahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19 meningkat dari 61,3 % Maret 2021 menjadi 74,5 Mei 2023. Publik nasional menilai program kartu-kartu kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur sebagai program pemerintahan Joko Widodo yang paling berhasil. Hasil survei menunjukkan di antara sejumlah program pemerintah Jokowi, sebanyak 61% publik menilai program sosial berupa kartu kartu kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Pra-Kerja sebagai program paling berhasil pemerintahan Jokowi. Program kedua yang paling banyak dinilai berhasil adalah pembangunan infrastruktur, 19%. (Yetede)

GARUT, ID - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menargetkan penjualan listrik pada tahun ini sebesar 4.543 giga watth ours (GWh). Dari jumlah tersebut, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Kamojang, yakni sebesar 40%, sisanya disumbang dari PLTP Ulubelu sekitar 30%, PLTP Lahendong 18%, PLTP Lumut Balai 10% dan sisanya PLTP Karaha sebesar 2%. “Hingga kuartal I 2023, pendapatan PGE disumbang PLTP Kamojang sebesar 235 MW, dari total kapasitas pembangkit PGEO yang mencapai 672 MW,” kata Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy Nelwin Aldriansyah dalam diskusi dengan media massa di kantor PGE Kamojang, Garut, Rabu (17/05/2023). Menurut Nelwin, pendapatan perusahaan pada kuartal I-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama tahun lalu. “Kami memang tidak memberikan revenue guidance. Tetapi, bisa diketahui bahwa tahun lalu kami jual listrik dan uap sekitar US$ 8,7 sen per kWh,” jelasnya. Nelwin menjelaskan, pihaknya akan terus memacu kinerja dengan mencari pendanaan untuk investasi sumur baru. Pada April 2023 perusahaan menerbitkan green bond sebesar US$ 400 juta yang semuanya untuk kebutuhan refinancing fasilitas kredit bridge loan, dengan plafon US$ 800 juta pada Juni2021 silam. Ke depan, kata Nelwin, perusahaan masih membutuhkan dana investasi senilai US$ 1,6 miliar, untuk menambah kapasitas terpasang panas bumi sebesar 600 MW. “Sekitar US$ 500 juta kebutuhan dana itu dipenuhi dari hasil IPO (initial public offering). Kemudian sekitar US$ 400-US$ 500 dari internal kas. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Wall Street, para pelaku usaha kecil dan calon pembeli rumah kemungkinan dapat bernapas lega jika The Federal Reserve (The Fed) memilih untuk tidak menaikkan suku bunga dalam pertemuan kebijakan pada Juni 2023, seperti diperkirakan banyak pialang dan analis. Namun, tampaknya para pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) tidak sekadar masih ragu Jumat (19/05/2023) waktu setempat, ketika Gubernur The Fed Jerome Powell berbicara dipanel kebijakan moneter pada konferensi penelitian staf bank sentral AS di Washington. Panel ini sendiri dijadwalkan dimulai pukul 11.00 waktu setempat. Powell sendiri mungkin akan dibatasi mengenai seberapa jauh ia dapat bersandar pada saat ini. Apalagi The Fed tidak mungkin menaikkan suku bunga, jika kebuntuan politik mengenai plafon utang federal AS masih belum terselesaikan. Dan apabila gagal bayar utang AS benar-benar terjadi, bank sentral bahkan mungkin akan terdorong mengambil langkah-langkah darurat untuk meringankan beban ekonomi. Di sisi lain, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menangkap (perubahan) situasi yang terjadi di awal minggu ini, ketika ia mengatakan punya kecenderungan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan Juni. Tapi keputusan yang disampaikannya tidak membahas banyak hal tentang masa depan. “Saya akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah jeda, namun jeda bisa berarti lompatan atau bisa juga sebuah penundaa.  (Yetede)

Penilaian transparansi dan penerapan antikorupsi pada 22 badan usaha milik daerah (BUMD) di Jakarta menunjukkan, 9 BUMD tergolong buruk, 3 BUMD cukup buruk, dan 10 BUMD cukup baik. ”Definisi BUMD yang kami gunakan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah,” ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII), Mochammad Ezha Fachriza, saat rilis resmi Transparency in Corporate Reporting (TRAC) 2023, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran mata uang asing palsu senilai 392.200 dollar AS atau Rp 5,85 miliar. Polisi masih menyelidiki kasus asal pembuatan uang palsu itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis mengatakan, tim Subdirektorat II Fiskal Moneter dan Devisa menangkap 12 pelaku tindak pidana peredaran uang dollar AS palsu. ”Pengungkapan kasus pertama, kami menyita 30 lak atau 2.822 lembar uang pecahan 100 dollar AS, pada Jumat(28/4). Lalu, pada pengungkapan kedua ada 10 lak atau 1.000 lembar uang pecahan 100 dollar AS, Selasa (9/5). Total ada 392.200 dollar AS,” kata Auliansyah, Jumat (19/5).

Dalam aksinya, para tersangka mengincar atau menjual uang dollar AS palsu secara person to person atau perorangan. Tersangka menganggap cara ini lebih aman daripada menjual melalui media sosial atau secara daring. Bagi orang awam, sulit membedakan uang dollar AS itu asli atau palsu. Jika uang asing itu beredar, kata Auliansyah, akan merugikan secara individual bahkan perlahan bisa menimbulkan inflasi dan lambat laun mengacaukan ekonomi. Di TKP pertama, lanjut Auliansyah, pihaknya menangkap tiga pelaku berinisial MZ (46), ASA (48), dan RDP (29), di RM Padang Sederhana, Jalan Panjang, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakbar. Di lokasi itu, ketiga pelaku membawa 1.934 dollar AS. (Yoga)

JAKARTA - Industri perbankan berupaya meningkatkan sistem keamanan digital sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah kebocoran data dan serangan siber yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 8 Mei 2023. Bank swasta nasional PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen menerapkan pengamanan dengan standar berlapis, manajemen risiko, serta akuntabilitas. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menuturkan pengamanan ekstra memang dibutuhkan di tengah pesatnya inovasi layanan yang diberikan untuk memastikan transaksi nasabah berjalan aman dan andal. "Fokus kami adalah menjaga data dan transaksi digital nasabah tetap aman serta terhindar dari kebocoran data," ujarnya kepada Tempo, kemarin

Dia menjelaskan, sumber daya manusia kerap menjadi rantai yang paling lemah dalam keamanan digital. Karena itu, selain memastikan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, BCA melakukan edukasi berkelanjutan kepada nasabah sebagai prioritas. Edukasi dan sosialisasi ditempuh melalui berbagai platform dan media, salah satunya mengenai modus penipuan social engineering serta langkah antisipatif agar nasabah tidak terkena serangan siber.

Hera menjelaskan, BCA menerapkan pengamanan tersertifikasi ISO 27001 untuk menerapkan standardisasi sistem manajemen keamanan informasi, serta standar keamanan data industri kartu pembayaran untuk keamanan transaksi kartu kredit. "Kami juga menggunakan pengamanan berlapis dari perangkat keamanan terbaru dan andal, baik di sistem komputer, jaringan, aplikasi, maupun data," ucapnya. Adapun salah satu sistem yang diterapkan untuk mengamankan data nasabah adalah data loss prevention. (Yetede)

Tren kenaikan suku bunga di Indonesia sebentar lagi mungkin bakal berakhir. Banyak pengamat menilai ada peluang Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan, mengingat kondisi ekonomi yang terus membaik. Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Arman melihat, BI memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan di semester kedua tahun ini. “Kami melihat suku bunga acuan di semester II tahun ini turun ke arah 5% dari sekarang di posisi 5,75%,” ujar dia, Rabu (17/5). Ada beberapa faktor yang melandasi proyeksi ini. Salah satunya, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang sudah hampir mencapai puncak. Tambah lagi, inflasi di Indonesia sudah mereda dan defisit APBN sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sependapat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini terjaga baik. Salah satu indikatornya, neraca dagang surplus hingga April 2023. Kendati begitu, jangan berharap suku bunga kredit akan ikut turun bila BI benar menurunkan suku bunga di semester II. Sebab, era suku bunga acuan tinggi di AS tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, karena meski inflasi AS mulai turun, posisinya masih tinggi. "Oleh karenanya, suku bunga acuan BI masih sulit turun," kata Dian. Apalagi, tidak semua bank langsung merespons kenaikan suku bunga BI dengan ikut menaikkan bunga kredit. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, sejak tahun lalu BCA belum menaikkan suku bunga. Justru, bunga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ada yang turun. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan juga mengungkapkan, saat ini ia masih akan memonitor stabilitas terkait biaya dana di bank. “Diharapkan biaya dana akan menurun dalam kuartal ke depan, sehingga diusahakan suku bunga kredit tidak perlu dinaikkan lagi,” ujar Lani.

Di tengah belitan utang jumbo, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi terus berupaya membenahi kinerja. Salah satunya caranya, merestrukturisasi utang. Ambil contoh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Emiten BUMN karya mengajukan penundaan pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Mengutip laporan keuangan per 31 Maret 2023, WIKA memiliki utang kepada pihak ketiga Rp 12,64 triliun. Salah satu kreditur terbesar WIKA adalah Bank Mandiri, dengan pinjaman Rp 3,9 triliun. WIKA juga memiliki beberapa utang obligasi jatuh tempo di 2023 dan 2024. Totalnya sekitar Rp 1,39 triliun. Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA mengungkapkan, penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada bank untuk memperbaiki struktur keuangan. Mahendra membeberkan, WIKA saat ini sedang berupaya memperbaiki posisi arus kas. Caranya, melakukan refocusing bisnis. WIKA akan memperbanyak proyek pemerintah karena pola pembayarannya monthly progres payment dengan uang muka. Pun dengan Waskita Karya (WSKT). Emiten ini menargetkan pembayaran proyek melalui monthly payment. Dengan begitu, arus kas WSKT berjalan lancar. Per Maret 2023, arus kas operasi WSKT minus Rp 467,6 miliar. Yogie Perdana, analis Pefindo menilai, kondisi arus kas BUMN karya saat ini berada di bawah tekanan. Hal ini seiring mismatch antara uang yang masuk dari pembayaran termin dari bouwheer (pemilik proyek) dengan uang keluar terkait pembayaran ke vendor, investasi, dan pinjaman.

Upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat tantangan hebat. Pasalnya, kasus korupsi kembali melibatkan menteri yang notabene adalah pembantu presiden. Kejaksaan Agung, pada Rabu (17/5) lalu, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dalam pembangunan base transceiver station (BTS) 4G tahun 2020-2022. Atas kasus korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian Rp 8,03 triliun. Johnny merupakan menteri kelima di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjerat kasus korupsi atau yang ketiga pada masa pemerintahan periode kedua. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai banyaknya pembantu presiden yang tersandung korupsi membuktikan Presiden Jokowi perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang belum berjalan baik. Menurut dia, Presiden Jokowi tidak cukup hanya memberikan arahan agar para menteri bekerja dengan baik, memperhatikan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan juga memberikan pengawasan langsung atas kinerja para menterinya. "Dengan rentetan kasus korupsi dari menteri, artinya ada kegagalan Presiden dalam melakukan sistem pengawasan," ucap Boyamin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah bisa kehilagan kepercayaan dari investor. Apabila kasus korupsi terus dibiarkan marak, investor jadi malas berhubungan dengan pemerintah.