Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI menetapkan komitmen untuk memperkuat transformasi digital dan budaya perusahaan guna merealisasikan visi sebagai Top Ten Global Islamic Bank pada 2025.Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan kuat pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perusahaan ke depan melalui transformasi digital dan culture.BSI berharap perbankan syariah ke depan akan berkembang menjadi prioritas pilihan masyarakat dan menjadi institusi yang kompetitif, bukan hanya sebagai alternatif layanan perbankan yang dipilih masyarakat. “Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dan seluruh stakeholder perseroan,” kata Hery di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Kasus ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) di minggu lalu menjadi kejadian serangan siber pertama yang tercatat berpengaruh cukup signifikan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Transaksi di salah satu bank terbesar di Indonesia tersebut mengalami gangguan selama 5 hari dan berpotensi mengikis kepercayaan nasabah terhadap keamanan industri perbankan. Kejadian tersebut pun mendapatkan atensi cukup luas dari pemerhati perbankan dan keamanan siber di berbagai forum. Meskipun layanan BSI pada akhirnya pulih sepenuhnya, tetapi kejadian ini menjadi pengingat adanya risiko besar serangan siber terutama di industri keuangan. Secara global, laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa kejahatan siber menggunakan ransomware pada 2022 telah menghasilkan kerugian senilai hampir Rp7 triliun rupiah pada berbagai industri termasuk perbankan. Jumlah ini belum memperhitungkan kejadian yang tidak dilapokan. Beberapa kejadian besar ransomware baru-baru ini antara lain serangan terhadap bank terbesar di Venezuela yaitu Banco de Venezuela sekitar seminggu sebelum serangan terhadap BSI dan serangan ke Medibank, salah satu asuransi terbesar di Australia, yang berdampak terbukanya akses ke data pribadi 9,7 juta nasabahnya. Di Indonesia, serangan serupa juga pernah dialami Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2022 lalu yang untungnya tidak menyebabkan permasalahan yang serius. Dengan melihat risiko tersebut, industri perbankan dituntut untuk terus menerus melakukan pengamanan sistem elektroniknya. OJK sebagai regulator turut mendorong peningkatan resiliensi siber industri perbankan antara lain dengan mengeluarkan pedoman pengamanan siber bagi bank umum melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. 

Secara umum bank juga telah diwajibkan untuk melakukan mitigasi risiko operasional dari serangan siber. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pencadangan data secara teratur, memasang firewall berlapis, menerapkan akses kontrol yang kuat dan disiplin, serta menutup celah keamanan dengan melakukan pembaruan perangkat lunak dan antimalware secara periodik. Selain itu, disamping bank harus memiliki sumber daya manusia dengan keahlian keamanan siber yang mumpuni dan terus-menerus dikembangkan, seluruh pegawai bank juga harus diberikan pemahaman atas mitigasi risiko keamanan siber contohnya dengan menghindari email yang mencurigakan, tidak membuka website yang tidak tersertifikasi, serta tidak melakukan koneksi yang berisiko ke jaringan internal bank.

Permintaan kredit korporasi di tiga lapangan usaha masih cukup kuat dalam kurun 3 bulan ke depan. Namun, geliat penyaluran pembiayaan ke kelompok usaha besar itu diperkirakan bergerak terbatas. Prospek permintaan kredit yang masih cukup kuat di tiga lapangan usaha mencakup pertanian, konstruksi, dan industri pengolahan. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi terhadap total pembiayaan yang cukup besar sampai dengan kuartal I/2023. Secara keseluruhan, penyaluran kredit ke tiga lapangan usaha itu mencapai Rp1.892,7 triliun atau 30% dari total kredit yang disalurkan oleh industri perbankan senilai Rp6.424,4 triliun hingga kuartal pertama tahun ini. Berdasarkan Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Senin (22/5), prospek permintaan kredit korporasi di lapangan usaha pertanian paling kuat tecermin dari saldo bersih tertimbang sebesar 8,1% pada April 2023. Permintaan kredit skala jumbo juga diperkirakan kuat di lapangan usaha konstruksi. Besaran angka SBT untuk kredit korporasi sektor konstruksi pada 3 bulan ke depan sebesar 6,1%, lebih tinggi dari posisi awal tahun yang tercatat sebesar 4%. 

Adapun sektor lain yang diperkirakan kuat yakni industri pengolahan. Kendati secara tren SBT pada April turun, industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Sampai dengan kuartal III/2023, outstanding kredit di industri pengolahan, baik kredit investasi dan kredit modal kerja mencapai Rp994,1 triliun. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan bahwa melihat kondisi April 2023 yang prospeknya cenderung turun. Hal itu tak lepas dari banyaknya hari libur, terutama saat Ramadan dan Lebaran. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto menyatakan pinjaman segmen korporasi BRI tercatat tumbuh positif sampai dengan April 2023, kendati pertumbuhannya tidak setinggi pinjaman di segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn menyatakan permintaan kredit modal kerja cukup kuat, terutama jelang Lebaran tahun ini. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah berpandangan permintaan kredit korporasi masih dalam tren pertumbuhan ditopang pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi.

Pemerataan jalur distribusi layanan oleh Tokopedia masih menjadi fokus utama. Kerja sama dengan mitra distribusi di tingkat yang paling bawah atau hyperlocal diharapkan mempercepat jalur distribusi pengiriman. Head of Corporate Affairs Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan bahwa perusahaan terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi digital, termasuk kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, mitra logistik sangat berperan dalam mengantarkan barang dari pelaku UMKM kepada pembeli. “Seiring dengan perkembangan zaman kebiasaan konsumsi belanja masyarakat berubah. Mereka ingin barang yang dibeli lebih cepat sampai. Kami akhirnya berkolaborasi dengan Gojek pada 2016,” katanya saat berkunjung ke Bisnis Indonesia, Senin (22/5). Ekhel berharap dengan demokratisasi akses tersebut dapat menjembatani kebutuhan pelanggan yang ingin barangnya cepat sampai. Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President of Fintech & Payment Tokopedia Vira Widiyasari menyatakan kehadiran Tokopedia cukup membantu akses keuangan masyarakat, terutama dari sisi kemudahan pembayaran berbagai layanan. Menurut Vira, Tokopedia telah memiliki lebih dari 50 metode pembayaran muldai dari transfer antarbank, pembayaran kartu kredit, uang elektronik, hingga transaksi di minimarket.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya berharap China Communication Construction Company Ltd. atau CCCC bisa mempercepat transisi energi di dalam negeri, sehingga target net zero emission bisa benar-benar tercapai pada 2060. “Kerja sama yang telah terbangun antara PLN dan CCCC diharapkan bisa mempercepat pembangunan pembangkit listrik EBT. Dengan demikian, Indonesia akan makin mempercepat proses transisi energi,” katanya, Senin (22/3). Dalam kerja sama yang ditandatangani antara PLN dan CCCC beberapa hari lalu, diketahui kedua perusahaan bakal berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur EBT, gas alam cair atau liqufied natural gas (LNG), dan terminal untuk gasifikasi, sekaligus PLN menyerap ilmu dari perusahaan konstruksi itu. CCCC sendiri adalah perusahaan yang terlibat dalam banyak proyek besar di China dan sejumlah negara lain. Di sisi lain, PLN Energi Primer Indonesia (EPI) memproyeksikan kebutuhan batu bara perseroan untuk pembangkit listrik bakal mengalami koreksi signifikan setelah 2030.

Pemerintah Indonesia mengupayakan pemesanan lebih awal impor bahan pangan jika ketersediaan komoditas pangan seperti beras di dalam negeri berkurang akibat El Nino. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa upaya itu merupakan salah satu hasil pembahasan membahas st rategi pemerintah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ketersediaan kebutuhan pokok dalam menghadapi cuaca ekstrem akibat El Nino. Dengan pemesanan lebih awal untuk bahan pangan ke negara sahabat, dia menambahkan bisa memudahkan pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pangan saat ada El Nino. Menurutnya, El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Sejauh ini, dia menjelaskan El Nino telah memicu keterbatasan stok bahan pangan. “Seperti Malaysia saja rebutan air minum, di India suasana panas sampai ada korban, China juga. Kalau cuaca panas produksi akan turun kan, jadi kami harus siap hadapi berbagai kemungkinan,” tuturnya. Lebih lanjut, dia mengatakan persiapan pemerintah menghadapi dampak kekeringan El Nino untuk sektor pangan, maka terdapat opsi impor yang disiapkan oleh pemerintah. Dia mengatakan salah satu opsi yang dilakukan adalah mempersiapkan langkah impor beras ataupun bahan pokok pangan lainnya.

Maskapai penerbangan nasional mulai serius menggarap rute penerbangan internasional untuk mendulang keuntungan setelah merugi akibat pandemi Covid-19. Industri penerbangan nasional kini memasuki musim semi. Pemandangan bandara yang sepi oleh penumpang pesawat telah berganti menjadi ramai. Konter check-in milik maskapai di bandara juga mulai dipadati calon penumpang pesawat udara. Fenomena kesibukan di bandara terjadi tidak lama setelah Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mencabut status darurat kesehatan global untuk Covid-19. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan bahwa ada peningkatan permintaan penerbangan secara drastis atau pent up demand pada rute penerbangan internasional setelah pencabutan status pandemi Covid-19. Buktinya, pertumbuhan jumlah penerbangan internasional di Indonesia hingga Mei 2023 sudah naik mencapai sekitar 30%—35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor penopang pertumbuhan penerbangan internasional adalah terkendalinya pandemi virus Corona yang mendasari WHO mencabut status pandemi. Selain faktor liburan, dia menilai minat masyarakat untuk bepergian akan terus pulih sepanjang tahun seiring dengan dicabutnya status pandemi virus Corona.

Pertumbuhan pasar rute internasional akan dirasakan oleh maskapai yang aktif berekspansi membuka rute penerbangan internasional baru. Namun, Bayu juga menyarankan maskapai Indonesia memikirkan strategi yang matang dalam penambahan kapasitas. Menurutnya, maskapai Indonesia masih menghadapi masalah serupa sejak pandemi yang belum dapat dituntaskan secara maksimal salah satunya keterbatasan armada pesawat. “Kami melihat potensi pertumbuhan penerbangan internasional sampai akhir 2023 bisa sekitar 50%—60% dibandingkan dengan akhir 2022,” kata Bayu. Strategi melebarkan sayap bisnis rute internasional telah dilakukan maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Tak hanya mempertebal rute internasional, emiten dengan kode saham GIAA juga mengoperasikan beberapa rute internasional baru seperti Shanghai China-Jakarta pp yang akan dilayani dua kali seminggu mulai 17 Mei 2023. Sebelumnya, Garuda juga telah membuka rute Narita, Jepang-Manado pada Maret 2023. Selain itu, Garuda juga memperluas jaringan penerbangannya ke Kazakhstan dengan membuka rute Bali-Seoul-Astana pada 15 Mei 2023. Pembukaan rute baru tersebut bekerja sama dengan maskapai Air Astana. Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra menilai potensi kunjungan wisman ke Indonesia mulai pulih tecermin dari peningkatan arus penumpang penerbangan rute internasional pada kuartal I/2023 sebesar 425%.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) tengah menyiapkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief. S. Trinugroho mengungkapkan, selama ini banyak aplikasi instansi pemerintah yang fungsinya sama. Oleh karena itu, imbuhnya, dengan disusunnya arsitektur SPBE, diharapkan persoalan itu tak lagi terjadi, sehingga pelayanan publik dapat lebih efisien.“Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi duplikasi aplikasi. Dengan adanya arsitektur ini, maka kami bisa efisiensi anggaran, efisiensi pelayanan pada masyarakat, semuanya bisa di satu aplikasi,” jelasnya saat membuka asistensi dan bimbingan teknis penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda se-Sumut di Aula Binagraha, Kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Senin (22/5). Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut saat ini juga tengah mendata seluruh aplikasi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov maupun kabupaten/kota.

Dari tujuh indikator kinerja pemerintah yang dalam survei Kompas Januari lalu dinilai publik belum baik, pada survei Mei 2023 tersisa dua indikator, yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai 70,1 %, naik 0,8 % dari survei Januari 2023. Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 %), diikuti ekonomi (59,5), politik keamanan (74,4), dan kesejahteraan sosial (78). Dilihat dari 20 indikator dari empat bidang itu, ada beberapa indikator yang membaik, ditunjukkan dengan berkurangnya indikator dengan tingkat kepuasan di bawah 50 %, yakni dari tujuh di Januari 2023 jadi dua di Mei 2023.

Menko Polhukam Mahfud MD, yang ditemui di Jakarta, Jumat (19/5) menilai, peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari upaya intensif meningkatkan kinerja di semua sektor. Presiden Jokowi mengendalikan langsung langkah-langkah perbaikan melalui para menteri dalam rapat yang rutin dan intensitas tinggi. ”Artinya, setiap saat Presiden memanggil menteri, lalu dinilai kinerjanya masing-masing dan memberikan laporan, apa masalahnya, kemudian menjanjikan akan mengerjakan apa di bulan berikutnya. Itu selalu dikendalikan sehingga menjadi wajar jika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah memperbaiki kinerja di bidang hukum. Salah satunya mengawasi penyelesaian kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Antar lembaga penegak hokum dikoordinasikan agar tidak ada kasus hukum yang tidak dituntaskan. Di samping itu,tetap mengupayakan pembentukan UU yang mampu mengakselerasi penegakan hukum, salah satunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pemerintah juga memastikan  perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga. (Yoga)

Masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama dalam penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Di sisi lain, kendati harga dan stok pangan relatif terkendali, impor pangan, seperti beras dan gula konsumsi, serta kenaikan sejumlah harga pangan pokok, seperti gula, beras, dan minyak goreng, masih terjadi. Pemerataan pembangunan memang merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan antardaerah di Indonesia. Pemerintah berupaya mewujudkannya melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Tujuannya adalah memperlancar akses ekonomi antardaerah dan mendorong terciptanya investasi dan lapangan pekerjaan. Di sektor infrastruktur, misalnya, hingga 2024, pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 3.538 kilometer. Di sektor industri, pemerintah menargetkan membangun 36 kawasan industri di lahan sekitar 50.000 hektar dengan prioritas  pengembangan di luar Pulau Jawa pada 2023-2035.

Hilirisasi industri juga terus dibenahi, mulai dari industri besi baja, nikel, tembaga, batubara, bauksit, CPO, hingga kakao. Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri sekaligus Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar, pembangunan kawasan industri di luar Jawa didorong oleh upaya pemerintah melarang ekspor sejumlah mineral mentah. ”Pengolahan (bahan mineral) itu membutuhkan kawasan industri. Dampaknya, terjadi keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/5). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pemerataan pembangunan di era pemerintahan Jokowi memang berjalan baik. Fokusnya tidak lagi di Jawa, tetapi di luar Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. (Yoga)