Johanis Tanak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin penetapan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif di salah satu perusahaan pelat merah. Dua orang direksi BUMN karya periode 2018—2020, jadi aktor utama kasus dugaan korupsi itu. Dua nama direksi yang diumumkan oleh Johanis Tanak sebagai tersangka yakni berinisial CP mengarah kepada sosok Catur Prabowo dan inisial TS mengacu ke nama Trisna Sutisna. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan di PT Amarta Karya (Persero). Amarta Karya merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang layanan pembangunan gedung, properti, dan engineering, procurement, construction (EPC). Kedua direksi itu menjadi ‘otak’ dari permainan proyek fiktif di perusahaan tersebut. Dari konstruksi kasus yang disampaikan oleh Johanis, tersangka Catur Prabowo memerintahkan tersangka Trisna Sutisna menyiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi. Perkara yang melibatkan korporasi pelat merah, bukan kali itu saja terjadi. Bahkan, dalam waktu berdekatan Kejaksaan Agung juga menetapkan salah satu bos BUMN karya sebagai tersangka kasus korupsi. Perkara yang melibatkan petinggi di BUMN karya banyak bermunculan saat korporasi pelat merah itu tengah banjir proyek lewat berbagai skema penugasan. Sementara itu, di satu sisi, BUMN karya kinerjanya ‘berdarah-darah’ karena menanggung kerugian. Dalam catatan Bisnis, setidaknya terdapat 11 proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh korporasi BUMN akan rampung pada 2023. Bahkan, beberapa di antaranya berupa proyek skala besar seperti pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Proyek yang melibatkan korporasi pelat merah, terutama BUMN karya dapat dikatakan ‘menguras’ anggaran. Bahkan, perusahaan BUMN karya yang saat ini melantai di bursa, arus kasnya negatif karena berbagai persoalan. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mehendra Vijaya mengatakan bahwa beban keuangan perusahaan terpengaruh oleh berbagai proyek jangka panjang. Emiten dengan kode saham WIKA itu mengerjakan 25 PSN, dengan 19 di antaranya proyek milik pemerintah.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2023, WIKA mencatatkan liabilitas Rp55,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp34,07 triliun, dan liabilitas jangka panj ang Rp21,69 triliun. WIKA berupaya memperkuat kondisi keuangannya dengan sejumlah strategi. Dari sisi portofolio proyek, perseroan mengambil langkah refocusing bisnis dengan memperbanyak proyek-proyek yang mayoritas pemiliknya adalah pemerintah, karena pola pembayarannya secara bulananan dan dengan uang muka. Bisnis juga mencatat emiten BUMN karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menanggung total utang senilai Rp223,7 triliun per kuartal I/2023. Nilai utang itu naik 3,8% jika dibandingkan utang per akhir Desember 2022 sebesar Rp215,5 triliun. Sementara itu, dalam pandangan Anggota Komisi VI DPR Amin AK, pemerintah perlu mengistirahatkan sejenak BUMN karya dari penugasan proyek selama beberapa waktu ke depan guna menghentikan ‘pendarahan’ keuangan yang dialami. Langkah itu perlu dilakukan demi memberikan perusahaan-perusahaan BUMN Karya ruang melakukan pemulihan.