Kabar gembira buat pemegang saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Emiten ritel ini siap membagikan dividen dengan nilai total Rp 999 miliar. Dividen tersebut setara dengan 35% dari laba AMRT di sepanjang 2022. Keputusan pembagian dividen itu disepakati dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang digelar AMRT pada Rabu (17/5). "RUPST menyetujui pembagian dividen tunai Rp 999 miliar," kata Sekretaris Perusahaan AMRT, Tomin Widian. Selain sebagai dividen, perolehan laba tahun lalu akan disisihkan AMRT untuk dana cadangan dengan nilai Rp 1 miliar. Lalu, sekitar Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk investasi dan modal kerja. Alhasil, di sepanjang tahun lalu, emiten ritel pengelola Alfamart ini meraup laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2,86 triliun. Tomin menjabarkan, dividen akan dibayarkan pada 14 Juni 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Sumber Alfaria Trijaya (AMRT). Selain membagikan dividen, AMRT juga bakal menggenjot ekspansi bisnis. Hingga akhir 2023, emitem yang dikendalikan Djoko Susanto ini menargetkan pembukaan 800 hingga 1.000 gerai baru. Untuk ekspansi ini, AMRT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 4,4 triliun. Sampai kuartal I-2023, AMRT merealisasikan capex Rp 860 miliar.

Reksadana pendapatan menjadi reksadana dengan kinerja terbaik sepanjang tahun ini. Berdasarkan data Infovesta Kapital Advisori, performa reksadana pendapatan tetap menghasilkan return 1,95% year to date (ytd) hingga 28 April 2023. Sedangkan, rata-rata kinerja reksadana pendapatan tetap selama April 2023 tercermin dari Infovesta 90 Fixed Income Fund Index mencatat return 0,59% secara bulanan. Di sepanjang 2023, reksadana PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) yaitu Manulife Dana Tetap Utama termasuk reksadana dengan return di atas rata-rata acuan. Manulife Dana Tetap Utama mencatat return 3,93% ytd. Direktur dan Chief Investment Officer Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Ezra Nazula menjelaskan, reksadana pendapatan tetap Manulife menerapkan strategi aktif. Produk Manulife Dana Tetap Utama ini difokuskan pada Surat Utang Negara (SUN). Reksadana lain yang menghasilkan return besar adalah PT Star Asset Management (STAR AM). Manajer investasi ini memiliki STAR Obligasi Negara Prima mencetak return 2,04% secara bulanan. Ini menjadi reksadana pendapatan tetap berkinerja terbaik ketiga di April 2023. Head of Fixed Income STAR Asset Management, Henry Buntoro mengungkapkan, saat memilih aset investasi menggunakan strategi pengelolaan aktif terhadap durasi obligasi pemerintah dan likuiditas instrumen obligasi. Ke depan ia yakin, aset investasi berbasis obligasi masih menguntungkan.

Perbankan semakin aktif mendorong pembiayaan hijau. Salah satu caranya dengan mendukung penyaluran kredit kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), melalui anak usaha CIMB Niaga Finance (CNAF), telah mencatat kenaikan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan. Per kuartal I-2023, pembiayaan kendaraan listrik CNAF mencapai Rp 22,8 miliar, tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 7,6 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman optimistis pembiayaan kendaraan listrik di kuartal selanjutnya akan terus bertumbuh. CNAF menerapkan suku bunga kurang lebih 100 basis poin (bps) lebih murah dari pembiayaan konvensional. Sementara pembiayaan kendaraan listrik yang diberikan oleh Bank KB Bukopin melalui skema dealer financing hingga April 2023 mencapai Rp 584 miliar, dengan kendaraan sebanyak 753 unit. Head of Asset Management & Procurement KB Bukopin I Putu Adi Saputra menjelaskan, porsi pembiayaan kendaraan listrik dari total penyaluran Kredit Kendaraan (KKB) dan dealer financing sekitar 20%. “Saat ini masih belum terdapat insentif bunga yang diberikan khusus untuk pembiayaan kendaraan listrik, namun secara produk bunganya lebih rendah dibandingkan bunga kredit secara umum,” katanya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah menyalurkan pembiayaan konsumsi kendaraan motor listrik berbasis baterai mencapai Rp 327 miliar per Maret 2023, tumbuh 19 kali lipat secara tahunan. Hera F. Haryn, EVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA menyampaikan, ini merupakan bentuk komitmen BCA untuk turut mendorong perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) berencana membuka 500 gerai baru Lawson dan 200 gerai baru Alfamidi tahun ini. Demi memuluskan ekspansi bisnis tersebut, MIDI mengucurkan belanja modal atawa capital expenditure (capex) Rp 1,6 triliun. Corporate Secretary dan Direktur MIDI, Suantopo Po menjelaskan, ekspansi kedua gerai dilakukan dengan cara yang berbeda. Untuk gerai Alfamidi akan difokuskan di daerah Indonesia Timur. Sedangkan ekspansi gerai Lawson menyasar Pulau Jawa dengan mengandalkan jaringan Alfamidi. "Untuk ekspansi Alfamidi perbandingannya 60:40, 60% ke kawasan Indonesia Timur, sisanya 40% ke kawasan Indonesia Tengah dan Barat. Untuk Lawson, kami manfaatkan jaringan Alfamidi yang potensial di kawasan Jawa," jelasnya, Rabu (17/5). Manajemen Midi Utama menyebutkan, prospek pasar di wilayah Indonesia Timur masih besar. Menurut Suantopo, dibandingkan wilayah Indonesia Barat, potensi pasar Indonesia Timur lebih menjanjikan karena jumlah pemain ritel di wilayah itu masih kecil sehingga peluangnya cukup menjanjikan. "Prospek pasar sebenarnya lebih besar di Indonesia bagian Barat, tapi total pemain di Indonesia bagian Timur paling kecil, sehingga peluangnya cukup besar," jelasnya. Midi Utama menargetkan, pos pendapatan dan laba bersih tahun ini bisa bertumbuh masing-masing dua digit. Suantopo optimistis MIDI bisa mencapai target tersebut dengan mengacu kepada proyeksi Nielsen dan juga inflasi tahun ini.

Ketimpangan kualitas belanja antara pemerintah pusat dan daerah berisiko menjadi aral yang mengganjal laju ekonomi tahun ini. Musababnya, saat pemerintah pusat memacu belanja produktif dan menahan belanja nonproduktif, pemerintah daerah (Pemda) justru makin jorjoran memacu belanja pada komponen yang tak memiliki efek besar pada perekonomian. Faktanya, meski pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) konsisten di level 5% pada kuartal I/2023, perekonomian nasional cukup rentan lantaran risiko yang membayangi masih tinggi, terutama inflasi. Kementerian Keuangan mencatat, pertumbuhan belanja pemerintah pusat pada kuartal I/2023 didominasi oleh belanja barang dan belanja modal yang memiliki impak besar pada ekonomi riil. Belanja sosial pun, meski turun 6,36% (year-on-year/YoY), masih menjadi yang tertinggi yakni mencapai Rp25,01 triliun. Sayangnya, belanja daerah justru didominasi oleh sektor nonstrategis, yakni belanja pegawai yang mencapai Rp57,41 triliun. Adapun, belanja modal justru mencatatkan penurunan hingga 13,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan kepada seluruh pemda termasuk pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga kualitas belanja pada tahun ini.

Sri Mulyani menambahkan, belanja K/L dan daerah wajib dieksekusi dengan efisien dan berfokus pada output yang dihasilkan terhadap perekonomian. Terlebih bagi daerah yang masih belum dapat menyediakan pelayanan dan infrastruktur memadai untuk menarik minat swasta, sehingga optimalisasi Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) amatlah mendesak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, menambahkan ada tiga kunci yang bisa dimanfaatkan oleh K/L dan pemda dalam mengeksekusi belanja. Pertama, pedoman pelaksana perencanaan belanja, baik APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang harus dilengkapi petunjuk serta sasaran objektif. Kedua, struktur pelaksana perencanaan dan proses bisnis. Ketiga, mengoptimalkan belanja dengan fokus kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih perbaikan jalan di sebagian daerah untuk menjaga jalur produksi tetap baik serta mencegah lonjakan biaya logistik nasional. Biaya logistik di Indonesia adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Data International Symposium on Sustainable Transportation Forum Conference pada 2019 mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 22%—27% terhadap PDB. Kondisi itu masih tertinggal dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 11% dari PDB dan Amerika Serikat yang hanya 9% terhadap PDB. Bila disandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand juga masih kalah karena negara itu memiliki biaya logistik 14% terhadap PDB dan Vietnam 18% terhadap PDB. Terbaru, Bank Dunia juga menurunkan peringkat Logistics Performance Index Indonesia pada posisi ke-61 pada 2023 dari sebelumnya pada 2018 pada peringkat ke-46. Salah satu pemicu tingginya biaya logistik di Tanah Air adalah infrastruktur jalan yang belum memadai. Padahal, distribusi barang di Indonesia masih didominasi menggunakan jalur transportasi darat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak perlu terus digenjot agar jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Menurut Kepala negara, gangguan jalan raya berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi. Kondisi jalan di Lampung yang rusak parah merupakan salah satu contohnya. Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara perlu segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga, tetapi juga jalan di Asahan. Presiden merencannakan perbaikan jalan bisa dimulai pada Juli setelah proses identifikasi dilakukan secara lengkap. Setidaknya, dia menyebut 260 kilometer jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara berada dalam kondisi rusak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.

Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih bergerak lamban, kendati program subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sudah bergulir hampir 2 bulan. Ibarat siput, program subsidi pembelian sepeda motor listrik bergerak lambat. Program pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sebesar Rp7 juta per unit baru terealisasi 106 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Padahal, program pemerintah tersebut sudah bergulir sejak 20 Maret 2023. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa realisasi subsidi sepeda motor listrik itu sangat rendah. Dia menilai respons masyarakat atas program itu belum baik. Padahal menurutnya, pemerintah berharap program bantuan itu bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi mengenai lambatnya penjualan sepeda motor listrik, meskipun ada program subsidi pembelian. Rapat itu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan instansi lain guna mencari solusi lambatnya penyaluran subsidi. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa sepeda motor listrik Selis telah mengemas order sebanyak 400 unit dari calon pembeli yang memanfaatkan subsidi. Jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan semua pesanan masih dikantongi oleh sepeda motor listrik Selis dengan model E-Max. “Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 ,” kata Wilson kepada Bisnis. Selain Selis, entitas Grup MCAS, PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang merupakan produsen sepeda motor listrik dengan merek Volta juga telah mengemas ribun unit pesanan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Vice President & Group Head of Investor Relations Grup MCAS Zefanya Angeline Halim mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan sertifikasi subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah. “Sudah ada 6.000 applicants, so far yang sudah mendaftar program subsidi ini,” kata Zefanya kepada Bisnis.