Sektor Padat Karya Membutuhkan Solusi
Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)
Pembajakan Merugikan
Pembajakan buku di Indonesia telah menjadi industri yang produknya marak dijual di lokapasar. Praktik ilegal ini berpotensi membunuh kreativitas dan merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, penerbit, hingga toko buku. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Lebih dari setengah anggota Ikapi (dari jumlah anggota sekitar 2.000 penerbit) telah memproduksi buku digital.
Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar peluang penjualan buku bajakan. Berdasarkan survei Ikapi yang melibatkan 130 lebih penerbit pada 2021, sekitar 75 % penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual di lokapasar. Kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. ”Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis untuk menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys, Selasa (16/5), di Jakarta. (Yoga)
Mewaspadai Gejala Deindustrialisasi
Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).
Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.
Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)
INDUSTRI PADAT KARYA, Mewaspadai Gejala Berekspansi dengan Menyiasati Tantangan
Industri padat karya tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi beragam tantangan, mulai dari menurunnya permintaan ekspor, serbuan impor, hingga biaya tenaga kerja. Tidak sedikit yang kesulitan bertahan. Namun, selalu ada pula yang tetap bisa berinovasi dan berekspansi. Upaya ekspansi, misalnya, dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, ekspansi tahun ini difokuskan, untuk mengembangkan otomasi. ”Pada saat pandemi Covid-19, kami menerapkan dua sif pekerja. Kalaupun ada ekspansi, kami ingin ada lebih dari dua sif dan apalagi memanfaatkan otomasi (bisa sif tiga dan ada kemungkinan tambah pekerja). Ketika market naik (rata-rata penjualan naik), kami bisa memberikan nilai tambah itu,” ujarnya.
Anne menjelaskan, Pan Brothers bertahan karena memiliki keunikan dengan fokus produksi pada outwear musiman. Jenis produksi ini punya kompleksitas skala menengah dan tinggi. Di Indonesia, tak banyak produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggarap spesifikasi produk ini. ”Kami juga bawa (mengerjakan) banyak brand secara grup. Lebih dari 10 brand,” ujarnya. Pan Brothers berekspansi ke Jateng sejak 2007. Jawa Tengah dinilai sebagai lokasi investasi padat karya yang strategis. Ekspansi itu dilakukan sebagai strategi mencapai visi menjadi perusahaan pemasok pakaian yang terpadu, berkelanjutan, dan mendunia. Pelaku usaha dari skala mikro kecil hingga besar terlibat dalam rantai produksi industri TPT dan alas kaki. Perlu perhatian dan komitmen bersama agar daya saing sector padat karya ini dapat didongkrak. (Yoga)
Kontribusi Asuransi dan Dana Pensiun Rendah
Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko, Selasa (16/5/2023), mengatakan, kontribusi asuransi dan dana pensiun terhadap produk domestik bruto nasional masih relatif rendah. Selama enam tahun terakhir, kedua industri ini hanya berkontribusi sekitar 1 persen. ”Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi masih rendah,” ujarnya. (Yoga)
BSI: Data dan Dana Nasabah dalam Kondisi Aman
Manajemen PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI kembali memastikan data dan dana nasabah dalam kondisi aman sehingga nasabah dapat bertransaksi secara normal dan aman. ”Kami berharap nasabah tetap tenang karena kami memastikan data dan dana nasabah aman serta aman dalam bertransaksi. Kami juga akan bekerja sama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data,” kata Sekretaris Perusahaan BSI Gunawan A Hartoyo, Selasa (16/5) terkait isu adanya kebocoran data yang diakibatkan serangan siber.
Gunawan mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan semakin sadar akan potensi serangan siber yang dapat menimpa siapa saja. BSI pun terus meningkatkan upaya pengamanan untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan sistem perbankan dengan prioritas utama menjaga data dan dana nasabah. Ia menambahkan, serangan siber merupakan ancaman di era digital seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada proses bisnis. Serangan siber dapat terjadi di mana-mana dan bisa menyasar ke berbagai pihak. ”Ini merupakan keniscayaan dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi pada bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat umum untuk mencegah kejahatan siber semakin berkembang,” ujarnya. (Yoga)
”Dedolarisasi” Tuai Tantangan
Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi (local currency transaction/LCT) perdagangan bilateral untuk menggantikan dollar AS terus meningkat. Namun, upaya ”dedolarisasi” tersebut masih menuai sejumlah tantangan dan hambatan. Sejak 2018 hingga Mei 2023, BI menjalin kerja sama LCT dengan bank sentral lima negara. Kelima negara tersebut adalah China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korsel. Di ASEAN, Indonesia memotori konektivitas pembayaran regional (RPC) dan LCT. Dari 10 negara anggota ASEAN, lima negara sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sepanjang 2018 hingga Maret 2023, total transaksi dan pelaku usaha yang memanfaatkan LCT terus bertambah. Pengguna LCT juga bertambah dari 141 pelaku usaha pada 2018 menjadi 1.249 pengusaha pada 2022. Hingga triwulan I-2023, sebanyak 2.405 pelaku usaha sudah menggunakan LCT. Nilai transaksi LCT bertambah dari 348 juta USD pada 2018 menjadi 4,1 miliar USD pada 2022. Pada Januari-Maret 2023, total transaksinya 1,6 miliar USD. Nilai transaksi tersebut masih jauh dari nilai ekspor Indonesia.
Total nilai ekspor Indonesia pada 2022 sebesar 291,98 miliar USD, sedangkan pada Januari-Maret 2023 nilainya 67,2 miliar USD. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Selasa (16/5) mengatakan, sudah banyak eksportir dan importir yang memanfaatkan LCT. Pasalnya, salah satu keuntungan LCT adalah pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya atau fee bagi broker di pasar keuangan New York, AS. Namun, masih ada beberapa tantangan dan hambatan pemanfaatan LCT. Pertama, selama ini, eksportir dan importir masih terbiasa bertransaksi perdagangan menggunakan dollar AS. Kebiasaan ini membuat transisi dollar AS ke mata uang lokal berjalan lambat. Kedua, belum tentu mitra dagang dari negara yang telah memiliki kerja sama LCT dengan Indonesia bersedia bertransaksi menggunakan mekanisme tersebut. Lantaran LCT sifatnya sukarela, mau tidak mau pelaku usaha di Indonesia mengikuti permintaan mitra dagang. Ketiga, banyak pelaku usaha di dalam dan luar negeri yang masih menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dollar AS dari negara yang belum menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia. (Yoga)
Pegiat Kopi Sumsel Incar Uni Emirat Arab dan AS
Pegiat kopi di Sumsel mulai mengincar kerja sama dengan beberapa negara sebagai tujuan ekspor. Upaya ini menuntut kualitas dan kuantitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional agar kopi Sumsel bisa dikenal di pasar global. Hal ini mengemuka dalam pelatihan proses klasifikasi (grading) biji kopi yang digelar oleh Komunitas UMKM Naik Kelas di Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Selasa (16/5). Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Salama Sri Susanti, menuturkan, sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 270.000 hektar, Sumsel belum memiliki citra kuat dibanding daerah lain,seperti kopi Toraja (Sulawesi Selatan), Kintamani (Bali), atau Gayo (Aceh). ”Padahal potensi itu ada,” ujar Salama.
Permasalahannya terletak pada belum standarnya pengolahan biji kopi di Sumsel, mulai dari penanaman hingga pengolahan pascapanen. Terkait pemetikan, misalnya, masih banyak petani memetik buah kopi yang belum merah karena tuntutan ekonomi dan pabrik tetap menyerapnya. Saat ini, peluang memperbaiki nama kopi Sumsel kembali terbuka setelah ada order dari Uni Emirat Arab (UEA) dan AS. Untuk UEA, sudah ada pemesanan sekitar 500 ton biji kopi dalam beberapa kali pengiriman. Saat ini, ujar Salama, pihaknya sedang melatih petani dan pemroses kopi agar bisa menghasilkan biji kopi kelas satu ukuran 5,5 milimeter dengan tingkat kecacatan 5 % sampai 8 %, dan kadar air berkisar 12-14 %. Di Sumsel, rata-rata kadar air biji kopi masih berkisar 16 % - 18 %. Untuk menembus pasar ekspor, pegiat kopi harus bisa mempertahankan lima faktor penting, yakni kualitas, kuantitas, keberlanjutan, kredibilitas, dan konsistensi. (Yoga)
Investasi Bisa Tersendat di Tahun Pemilu
Laju ekonomi Indonesia pada tahun pemilu 2024 diramal tidak akan signifikan. Meski konsumsi bisa menanjak, momentum pemilu justru berpotensi menahan investasi. Ditambah lagi, kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian bakal mempengaruhi ekonomi domestik.
Sejumlah ekonom sepakat, ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan tumbuh positif. Bahkan, masih bisa menyentuh level 5%. Namun laju pertumbuhan pada tahun depan terancam melambat dibandingkan kenaikan di 2022 yang sebesar 5,31%.
Padahal, pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berkisar 5,3% hingga 5,7%.
"Untuk pemilihan umum mendatang, kami mengharapkan PDB (produk domestik bruto) tumbuh sekitar 5%. Jadi angka pertumbuhannya masih bagus. Sehingga kita berharap pemilu 2024 masih menjadi tahun positif," ujar
Head of Research
DBS Group Maynard Arif, Selasa (16/5).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat pemilu 2014, ekonomi tumbuh 5,01% dengan konsumsi rumah tangga saat itu tumbuh 5,14%. Sementara pada pemilu 2019, ekonomi tumbuh 5,02% dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,04%.
Senior Economist
DBS Bank, Radhika Rao menambahkan, tahun pemilu akan menahan investasi. Menurut dia, investor akan cenderung wait and see sampai ada kejelasan tentang kepemimpinan berikut.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menghitung, pemilu menambah 0,1% hingga 0,2% terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Beberapa sektor akan tumbuh moncer, seperti sektor ritel, terutama makanan dan minuman. Lalu. transportasi hingga media.
Surplus Neraca Dagang Terancam Ekonomi China
Indonesia harus mulai mewaspadai kondisi perekonomian China. Setelah keluar dari kebijakan nol Covid-19 dan membuka kembali perekonomian, Tiongkok tampaknya belum bisa menunjukkan taringnya.
Perekonomian China justru menunjukkan perlambatan. Tanda-tandanya, inflasi yang lemah dan kinerja industri manufaktur mereka yang berada di zona kontraksi atau nilai indeks di bawah 50.
Biro Statistik Nasional China mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) China pada April 2023 sebesar 0,1% secara tahunan atau terendah sejak Februari 2021. Tingkat inflasi ini pun melandai dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang sebesar 0,7% yoy.
Sementara PMI Manufaktur China pada April 2023 jatuh ke level 49,2 pada April 2023, atau menurun dari 51,6 pada Maret 2023.
Misalnya saja di periode Januari sampai Maret 2023 kemarin, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca dagang dengan Tiongkok sebesar US$ 1,24 miliar. Itu setelah ekspor Indonesia ke China menembus US$ 16,58 miiar. Sedangkan impor Indonesia dari negeri Tiongkok sebesar US$ 15,34 miliar.
Meski ada hasil positif di awal tahun hingga April kemarin, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan, perlambatan ekonomi China akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sependapat bahwa perlambatan ekonomi China juga akan memberikan dampak buruk bagi laju perekonomian Indonesia.
Berdasarkan perhitungan Bhima, apabila perekonomian China turun 1% maka membuka peluang perekonomian Indonesia tergerus sekitar 0,3% hingga 0,4%.









