Menyelisik Keterlibatan Perusahaan Vendor
JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah orang yang terlibat dalam proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Mereka berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan yang menjadi rekanan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali bukti dan fakta seputar dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan orang-orang yang diperiksa itu, antara lain, adalah Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informasi berinisial PG, General Manager Logistik PT Surya Energi Indonesia berinisial YP, karyawan PT Huawei Tech Investment berinisial AK, dan Direktur PT Bintang Komunikasi Utama berinisial R. Selain itu, penyidik sudah memeriksa HJ selaku Direktur PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan IS, karyawan PT Huawei Tech Investment. “Mereka akan diperiksa kembali sesuai dengan kebutuhan penyidik,” ujar Ketut, kemarin.
Dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G tersebut, Kejaksaan awalnya menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; serta Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Adapun dua tersangka berikutnya adalah Direktur Pengembangan PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, serta Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. (Yetede)
Kolega Johnny Plate Menunggu Giliran
JAKARTA — Kejaksaan Agung akan terus mengembangkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G setelah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa lembaganya masih mendalami satu per satu keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi BTS tersebut.
Penyidik, kata dia, terus memeriksa saksi-saksi kasus rasuah ini. “Ada enam dari tujuh saksi yang diperiksa hari ini (kemarin),” kata Ketut di kantornya, Rabu, 17 Mei 2023. Ketut enggan merinci identitas keenam saksi tersebut. Ia juga tak membenarkan saat dimintai konfirmasi mengenai informasi bahwa salah satu saksi yang diperiksa adalah Gregorius Alex Plate, adik Johnny Plate. Ketut juga tak menjelaskan peluang menetapkan Gregorius sebagai tersangka. “Nanti kami sampaikan semua dalam bentuk rilis,” kata dia.
Kemarin, Kejaksaan Agung mengumumkan status tersangka Johnny Plate dalam perkara dugaan korupsi BTS. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini dinilai berperan penting dalam proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun tersebut. Salah satu di antaranya, Plate diduga pernah meminta uang Rp 500 juta per bulan sebagai biaya operasional. (Yetede)
Jurus baru Memuluskan Investasi IKN
JAKARTA – Pemerintah mengklaim jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Nusantara terus bertambah. Terakhir, Otorita IKN mencatat jumlah letter of intent (LOI) atau surat pernyataan ketertarikan untuk berinvestasi pada pembangunan kota baru itu mencapai 209 dokumen. Masalahnya, tumpukan dokumen komitmen itu masih belum kunjung dikonversi menjadi realisasi investasi. Sumber Tempo yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan belum semua surat komitmen yang masuk tersebut ditangani dengan tepat. "Banyak (LOI) yang tidak jelas tindak lanjutnya. Investor yang hendak masuk menjadi gamang," kata dia, Senin, 15 Mei lalu. Kegamangan calon pemodal tersebut juga bertambah karena hingga kini aturan mengenai skema pertanahan di Nusantara masih belum dirilis.
Perkara tanah itu sempat disinggung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono pada akhir April 2023. Ia mengatakan banyaknya LOI yang belum bergerak ke tahap selanjutnya, salah satunya, karena Otorita IKN belum menyiapkan skema pembelian tanah. Padahal saat ini Rancangan Detail Tata Ruang IKN sudah ada. Sebagai informasi, Basoeki sempat menyampaikan nantinya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri di lahan seluas 6.600 hektare. Sebesar 63 persen dari lahan tersebut akan berupa area hutan. (Yetede)
Rendah Realisasi Subsidi Sepeda Motor Listrik
JAKARTA — Realisasi penjualan sepeda motor listrik masih landai meski pemerintah telah mengumumkan subsidi kendaraan listrik berupa potongan harga senilai Rp 7 juta per unit pada Maret lalu. PT Surveyor Indonesia, yang bertugas memverifikasi calon penerima bantuan tersebut, mencatat baru 114 unit yang laku terjual. Dua unit di antaranya sudah sampai ke tangan pembeli, lengkap dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sedangkan sisanya masih dalam proses. Direktur Komersial Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya, mengatakan kendaraan yang terjual didominasi dua merek, yaitu Tempur dan Selis. Masing-masing buatan PT Smoot Motor Indonesia dan PT Juara Bike. "Ini karena dua pabrikan tersebut yang lebih cepat set up, mendapat penetapan (dari pemerintah untuk ikut program bantuan), dan juga memilih dealer-nya," kata dia di Jakarta, kemarin.
Untuk bisa ikut program bantuan ini, produsen kendaraan listrik harus mendaftarkan diri. Mereka perlu memenuhi sejumlah ketentuan, salah satunya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Setelah itu produsen perlu memilih dealer untuk menyalurkan kendaraan kepada masyarakat. Saifuddin mengatakan proses tersebut memakan waktu, mengingat perlu ada verifikasi lebih dulu. Saat ini baru 10 produsen sepeda motor listrik yang memenuhi ketentuan dalam program subsidi kendaraan listrik dari pemerintah. Sementara itu, total dealer yang bisa melayani transaksi baru ada di 216 lokasi yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. (Yetede)
Menangguk Untung Dari Konser Coldplay
TIGA gawai yang biasa dipakai Selly untuk bekerja menampilkan laman resmi penjualan tiket presale konser Coldplay secara serentak, kemarin pagi, 17 Mei 2023. Karyawan swasta berusia 28 tahun itu mengerahkan laptop, ponsel, dan sebuah tablet untuk berburu tiket konser grup musik pujaannya yang akan tampil di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November mendatang. Bahkan, demi berfokus berebut tiket konser Coldplay, ia bersama beberapa rekannya membentuk grup percakapan khusus. Ia juga memesan cuti sejak beberapa hari lalu. "Yang diincar empat tiket, tapi sudah bersyukur bisa dapat dua," katanya kepada Tempo, kemarin.
Hanya berselang enam menit sejak loket daring dibuka pada jam 10 pagi, tiket termahal seharga Rp 11 juta sudah ludes terjual. Tiket berlabel ultimate experience itu hanya satu dari 11 kategori tiket yang ditawarkan promotor konser Coldplay di Indonesia, PK Entertainment dan TEM Presents. Para promotor membagi penjualan 50 ribu tiket dalam dua hari, kemarin dan besok. Selly termasuk pembeli yang beruntung karena hampir seluruh tiket habis terjual, kemarin sore.
Persis ketika sesi penjualan dibuka, laman penjualan tiket yang diakses Selly sempat memunculkan informasi bahwa antrean telah mencapai 10 ribu calon pembeli. Muncul juga estimasi waktu tunggu 34 menit hingga halaman pemesanan bisa dibuka. "Ternyata tak sampai 15 menit, saya bisa masuk ke pilihan kategori dan sudah membayar pada pukul 10.23 WIB," tuturnya sembari menunjukkan slip transaksi dua tiket kategori festival. Masing-masing tiket menonton berdiri itu sebenarnya dibanderol Rp 3,5 juta. Setelah ditambah dengan pajak dan biaya administrasi, Selly membayar total Rp 8,4 juta untuk kedua tiket. (Yetede)
7 Fakta Pembangunan IKN, dari Kendala Biaya hingga Ancaman Banjir
PADA pertengahan 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Jokowi pun menetapkan sebagian wilayah Kalimantan Timur sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kawasan yang menjadi IKN sebagian besar berada di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Perpindahan sekaligus pembangunan IKN tersebut diklaim sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah di Indonesia. Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sementara itu, indikasi pendanaan pembangunan IKN yang tercantum dalam RPJMN sebesar Rp 466 triliun. Lantas, seperti apa progres pembangunan IKN saat ini?
Dengan rencana pemindahan IKN tahun depan, pemerintah tengah mengejar target untuk membangun rumah susun bagi para pegawai pelat merah yang akan dipindahkan ke IKN. Pegawai pelat merah yang dimaksudkan adalah aparatur sipil negara (ASN) serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hujurat, menyatakan lelang pembangunan rumah susun untuk ASN ditargetkan rampung pada Juli 2024. (Yetede)
Sektor Padat Karya Membutuhkan Solusi
Fenomena PHK masih menghantui sektor padat karya berorientasi ekspor, khususnya industri sepatu serta tekstil dan produk tekstil. Situasi ini butuh solusi dan langkah strategis secara konsisten dalam jangka panjang untuk memperkuat pertumbuhan sektor yang diandalkan untuk menyerap tenaga kerja ini. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di industri alas kaki dengan memberlakukan fleksibilitas jam kerja dapat mengurangi terjadinya PHK. Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Nurdin Setiawan, awal pekan ini. Asosiasi pelaku usaha di sektor padat karya, termasuk API, meminta pemerintah melegalkan fleksibilitas jam kerja bagi industri padat karya yang berorientasi ekspor sejak akhir tahun lalu. Ketika itu, gelombang PHK sudah terjadi. Pada 8 Maret 2023, pemerintah mulai memberlakukan Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Pelaku industri padat karya yang dimaksud dalam regulasi itu disyaratkan memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor ini meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah jam kerja dan besaran upah pekerja/buruh hingga paling sedikit 75 % dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, yang harus disepakati pengusaha dan serikat pekerja (Kompas, 17/3). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, berkata ”Kami mengamati, pemerintah membuat biaya impor mahal untuk pelaku (industri) di hulu, sedangkan di hilir dibuat biaya impor yang murah,” ujarnya. Ahmad berharap pemerintah segera mengambil kebijakan industrial yang berdampak signifikan. Misalnya, mulai menghitung biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan padat karya di dalam negeri dan perusahaan sejenis di negara lain, lalu dirumuskan insentif fiscal dan nonfiskal. (Yoga)
Pembajakan Merugikan
Pembajakan buku di Indonesia telah menjadi industri yang produknya marak dijual di lokapasar. Praktik ilegal ini berpotensi membunuh kreativitas dan merugikan banyak pihak, mulai dari penulis, editor, desainer, ilustrator, penerjemah, penyadur, percetakan, penerbit, hingga toko buku. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Lebih dari setengah anggota Ikapi (dari jumlah anggota sekitar 2.000 penerbit) telah memproduksi buku digital.
Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memperbesar peluang penjualan buku bajakan. Berdasarkan survei Ikapi yang melibatkan 130 lebih penerbit pada 2021, sekitar 75 % penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual di lokapasar. Kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. ”Pembajakan buku akan membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan. Kita harus ikut mendukung buku-buku orisinal yang bisa membuat para penulis untuk menghasilkan karya lebih baik lagi,” ujar Arys, Selasa (16/5), di Jakarta. (Yoga)
Mewaspadai Gejala Deindustrialisasi
Dalam kerangka Making Indonesia 4.0, pemerintah memilih industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai industri prioritas. Besarnya kontribusi pada ekonomi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan. Tahun 2010 sumbangan dari industri TPT mencapai 1,4 % terhadap total PDB. Hampir dua kali lipat dari kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial secara nasional. Industri padat karya itu juga mampu menyerap 22 % total pekerja manufaktur. Produk tekstil Indonesia pun cukup terpandang di mata dunia. Merujuk laporan World Trade Statistical Review 2022 oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia menduduki peringkat kedelapan pengekspor pakaian jadi dunia setelah Bangladesh (3), Vietnam (4), dan Malaysia (7).
Bukan hanya TPT, industry alas kaki pun turut diperhitungkan. Andilnya pada ekonomi nasional cukup besar. Serapan tenaga kerjanya pun tergolong tinggi. Gabungan keduanya mampu memberi sumber penghidupan bagi 1,25 juta orang, lebih dari seperempat total pekerja manufaktur nasional. Sayangnya, kedua industri unggulan itu tengah mengalami kemunduran. Secara nominal, nilai PDB industri TPT dan alas kaki memang meningkat. Namun, kontribusinya pada ekonomi nasional kian menyusut. Tahun 2000, industri TPT dan alas kaki menyumbang 3,27 % PDB nasional. Namun, merosot hingga hanya tersisa 1,45 % pada 2022. Dihitung terhadap total PDB manufaktur, kontribusinya turun dari 11,78 % menjadi 7,10 % pada periode yang sama.
Fenomena ini mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi. Rowthorn dan Coutts (2004) menyebutkan, salah satu gejala deindustrialisasi adalah turunnya kontribusi suatu industri terhadap ekonomi nasional. Ketidakpastian global membuat permintaan terhadap produk TPT dan alas kaki Indonesia berkurang karena pelemahan ekonomi mitra dagang Indonesia, yaitu AS dengan inflasi 9,1 %, padahal, 53 % ekspor pakaian jadi dan sepertiga ekspor sepatu olahraga Indonesia dikirim ke AS. Keterpurukan industri ini akan mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia. Bukan tidak mungkin, kelesuan industri ini berbuntut pengangguran dan kemiskinan. (Yoga)
INDUSTRI PADAT KARYA, Mewaspadai Gejala Berekspansi dengan Menyiasati Tantangan
Industri padat karya tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi beragam tantangan, mulai dari menurunnya permintaan ekspor, serbuan impor, hingga biaya tenaga kerja. Tidak sedikit yang kesulitan bertahan. Namun, selalu ada pula yang tetap bisa berinovasi dan berekspansi. Upaya ekspansi, misalnya, dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, ekspansi tahun ini difokuskan, untuk mengembangkan otomasi. ”Pada saat pandemi Covid-19, kami menerapkan dua sif pekerja. Kalaupun ada ekspansi, kami ingin ada lebih dari dua sif dan apalagi memanfaatkan otomasi (bisa sif tiga dan ada kemungkinan tambah pekerja). Ketika market naik (rata-rata penjualan naik), kami bisa memberikan nilai tambah itu,” ujarnya.
Anne menjelaskan, Pan Brothers bertahan karena memiliki keunikan dengan fokus produksi pada outwear musiman. Jenis produksi ini punya kompleksitas skala menengah dan tinggi. Di Indonesia, tak banyak produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggarap spesifikasi produk ini. ”Kami juga bawa (mengerjakan) banyak brand secara grup. Lebih dari 10 brand,” ujarnya. Pan Brothers berekspansi ke Jateng sejak 2007. Jawa Tengah dinilai sebagai lokasi investasi padat karya yang strategis. Ekspansi itu dilakukan sebagai strategi mencapai visi menjadi perusahaan pemasok pakaian yang terpadu, berkelanjutan, dan mendunia. Pelaku usaha dari skala mikro kecil hingga besar terlibat dalam rantai produksi industri TPT dan alas kaki. Perlu perhatian dan komitmen bersama agar daya saing sector padat karya ini dapat didongkrak. (Yoga)









