RI Galang Inisiatif Jaga Harga Karet
Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang digelar secara hibrida, Rabu(17/5).
Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)
Penyaluran Subsidi Sepeda Motor Listrik Belum Optimal
PT Surveyor Indonesia, pihak yang memverifikasi subsidi sepeda motor listrik menyebut, hingga Rabu (17/5) baru terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik baru dan 200 orang yang akan mengonversi sepeda motor berbahan bakar fosil miliknya. Jumlah ini masih jauh dari target penjualan sepeda motor listrik bersubsidi yang mencapai 200.000 unit dan kuota 50.000 unit sepeda motor konversi pada 2023. Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya pada saat temu media yang membahas implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5) mengatakan, program subsidi sepeda motor listrik baru efektif berjalan pada 10 Mei 2023. Padahal, program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Adapun capaiannya saat ini baru 114 pembeli dari 200.000 orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi sepeda motor listrik sebesarRp 7 juta per unit.
”Ada beberapa kendala yang menyebabkan program subsidi baru efektif 10 Mei (2023), di antaranya proses verifikasi pabrik produsen motor listrik dan adaptasi oleh dealer (penjual),” ujar Saifuddin. Ada empat kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik, yakni masyarakat penerima kredit usaha rakyat (KUR); penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM; penerima bantuan subsidi upah (BSU); serta penerima subsidi listrik atau konsumen listrik di bawah 900 volt ampere (VA). Saat ingin membeli, lanjut Saifuddin, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP. Setelah itu petugas akan memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan data penerima subsidi sepeda motor listrik. Apabila layak menerima, pembeli tinggal melanjutkan pengisian data lain, seperti alamat tempat tinggal dan nomor telepon. (Yoga)
83 Negara Jadi Tujuan Penempatan Pekerja
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ada 83 negara yang ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Sudah ada 20 keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai negara tujuan penempatan yang dibuka dan kemungkinan bertambah,” ujar Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker M Ridho Amrullah, Rabu (17/5/2023). (Yoga)
Sistem Pembayaran Dipastikan Aman
Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran nasional, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memulihkan koneksi dengan BI sehingga layanan BI Real Time Gross Settlement (RTGS),Sistem Kliring Nasional BI, dan BI Fast kembali beroperasi normal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Rabu (17/5/2023). (Yoga)
BisKita Trans Pakuan Resmi Berbayar
BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, memberlakukan tarif Rp 4.000 untuk satu kali perjalanan mulai Sabtu (20/5/2023). ”Besaran tarif ini juga akan terus dievaluasi sehingga layanan BisKita Trans Pakuan tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga terjangkau untuk semua kalangan,” ujar Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (Yoga)
RI All-out Hadapi Kemarau Ekstrem
JAKARTA, ID - Pemerintah akan habis-habisan (all-out) mengantisipasi kekeringan ekstrem akibat El Nino yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan ekstrem dapat menyebabkan sedikitnya 685 ribu ha lahan tanaman padi gagal panen. Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Riau merupakan provinsi yang berisiko mengalami kekeringan terluas. Meski peluang El Nino hanya sekitar 60%, musim kemarau tahun ini diprediksi menjadi musim kemarau paling kering dalam tiga tahun terakhir. Menurut Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian (Kementan) akan all-out meredam dampak negatif kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Dengan begitu, kekeringan ekstrem tidak mengganggu produksi pangan, khususnya beras, secara signifikan. “Kondisi kemarau harus diwaspadai, terutama pada Agustus yang diprediksi menjadi puncak musim kemarau tahun ini. Kita harus melakukan upaya antisipasi. Kementan sudah menyusun sejumlah strategi dan men jalankannya,” ujar Syahrul di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Mentan menambahkan, setidaknya sampai akhir Juni 2023, Indonesia diproyeksikan masih surplus 2,78 juta ton beras. Surplus tersebut diharapkan mampu menyangga stok beras nasional selama kemarau ekstrem berlangsung. (Yetede)
BSI : Alhamdulillah Pelunasan Biaya Haji Sudah Mencapai 100%
JAKARTA, 18 Mei 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah selesai melakukan pelunasan 161.455 calon jemaah ibadah haji 1444 H atau 100 persen dari kuota haji yang diberikan pada BSI. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan para calon jemaah haji kepada BSI. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelunasan biaya haji. Anton menegaskan BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji baik dari sisi pelunasan biaya haji, keberangkatan, saat melakukan ibadah haji, hingga Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah selesai melakukan pelunasan 161.455 calon jemaahibadah haji 1444 H atau 100 persen dari kuota haji yang diberikan pada BSI. Ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan para calon jemaah haji kepada BSI. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelunasan biaya haji. Anton menegaskan BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji baik dari sisi pelunasan biaya haji, keberangkatan, saat melakukan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air. “Alhamdulillah, seluruh proses pelunasan biaya haji sudah selesai 100 persen. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu proses ini hingga selesai. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Agama guna mendukung peningkatan layanan ibadah haji,” kata Anton. Sementara itu, Kementerian Agama merilis Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh RI No. 195 tahun 2023 yang memperpanjang masa pelunasan biaya haji reguler hingga 19 Mei 2023, sekaligus menambah kuota calon jemaah haji yang berhak lunas tahun 2023. “Terdapat penambahan jemaah haji cadangan BSI sebanyak 21.625 jemaah baru,” jelas Anton. (Yetede)
BI: El Nino Jadi Kendala Jaga Inflasi
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa upaya untuk menjaga stabilitas harga barang akan terkendala oleh faktor cuaca pada semester II-2023, yakni El Nino. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menjaga inflasi tidak bisa hanya mengandalkan BI, namun harus dilakukan secara sinergis mulai dari kementerian/lembaga hingga ke level pemerintah daerah. “Masih ada tantangan, kami perkirakan akan ada El Nino di paruh kedua 2023. Jadi, jangan lengah walaupun di Indonesia sekarang inflasi pangan di level 3,7% dari yang tertinggi di level 11%. Tetapi kita tetap harus waspada karena masih ada tantangan dari cuaca,” ucap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dipantau secara daring, Rabu (17/05/2023). Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulan ke bulan pada April 2023 mencapai 0,33%. Sementara itu inflasi year on year (yoy) sebesar 4,33% dan tingkat inflasi year to date (ytd) April 2023 sebesar 1,01%. Destry mengatakan, sumber inflasi baik di nasional maupun global berasal dari sisi sisi penawaran. Sebab, saat permintaan tinggi, namun ketersediaan barang tidak memadai. Oleh karena itu, hal itu tidak bisa ditangani hanya dari sisi moneter dengan menaikan suku bunga acuan. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan GNPIP yang melibatkan seluruh pihak terkait. “Dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi, BI optimistis tekanan inflasi akan menurun dan kembali kedalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023,” tutur Destry. (Yetede)
Indikator: Elektabilitas Ganjar Melambung Usai Dideklarasikan
IST Ganjar Pranowo Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,8 persen. “Suara Ganjar (elektabilitas sebagai capres) rebound (melambung) usai deklarasi PDIP dan PPP. Rebound-nya cukup tajam,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi ketika menyampaikan hasil survei Indikator bertajuk Peta Elektoral Pascadeklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP dan PPP secara daring di Jakarta, Kamis (18/05/2023). Sebelumnya, elektabilitas Ganjar berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 8—13 April 2023 berada di angka 19,8 persen. Pada saat itu, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei Indikator Politik pada bulan Maret 2023 yang menunjukkan elektabilitasnya berada di angka 27,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas Ganjar, salah satunya disebabkan oleh sikapnya Meski begitu, lanjut dia, publik kembali melabuhkan dukungan kepada Ganjar usai kejadian tersebut mulai dilupakan dan Ganjar diusung oleh PDIP dan PPP sebagai capres. Hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 30 April—5 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres), dalam simulasi tujuh nama, stabil berada di tiga besayang menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang berdampak pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. (Yetede)
SKK Migas Dorong Peningkatan Investasi Eksplorasi hingga Rp 45 T
JAKARTA, ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong peningkatan investasi di sektor hulu migas. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang ketahanan energi. Oleh karena itu SKK Migas menargetkan peningkatan investasi eksplorasi hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun untuk dapat mengoptimalkan potensi hulu migas yang masih menjanjikan dan peranannya semakin dibutuhkan karena tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga modal pembangunan. Di tengah proses transisi yang tengah berlangsung kebutuhan energi minyak dan gas terus meningkat. Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan minyak dan gas hingga 2050 akan terus meningkat, kebutuhan minyak meningkat 139% dan kebutuhan gas meningkat 298%. “Meskipun secara prosentase bauran energi minyak dan gas menurun, namun dari volume mengalami peningkatan. Untuk itu, peningkatan produksi migas menjadi sebuah kebutuhan dan harus didukung penemuan cadangan migas yang baru agar produksi bisa berkelanjutan. Berdasarkan tren transisi energi maka pertumbuhan penggunaan gas akan lebih tinggi dibandingkan minyak, karena gas relatif bersih dan diterima dalam era energi transisi,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/5). (Yetede)









