JAKARTA, ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta keamanan sistem teknologi perbankan nasional diperkuat, menyusul adanya kasus peretasan terhadap sistem teknologi perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menyebabkan layanannya sempat mengalami gangguan. “Saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi, dan sekarang juga cepat untuk mengembalikan, sehingga tidak mengganggu (layanan) dan merusak kepercayaan (nasabah),” kata Wapres usai meresmikan Kampung Bahari Nusantara TNI AL Tahun 2022 secara serentak di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/05/2023). Meskipun kondisi layanan BSI telah pulih, Wapres mengingatkan bahwa pengamanan sistem teknologi harus diperkuat, termasuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Bukan hanya BSI saya kira, bank-bank syariah yang lain juga harus anti sipatif,” tegas dia. Bank-bank konvensional pun, kata Ma’ruf Amin, harus menguatkan sistem keamanannya, terutama untuk mengantisipasi berbagai serangan siber yang kerap terjadi. “Karena itu, kepada seluruh bank, baik yang syariah maupun konvensional, supaya lebih siap dengan situasi terjadinya pembajakan-pembajakan,” ujar dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Penyaluran kredit perbankan diprediksi lebih kondusif seiring angin segar perkembangan ekonomi dan berlanjutnya reformasi struktural. Hal tersebut diyakini mendorong bank sentral menurunkan suku bunga acuannya mulai September 2023, yang pada gilirannya memberi ruang lebih bagi perbankan untuk semakin percaya diri menyalurkan kredit. CEO Citi Indonesia Batara Sianturi memperkirakan, Bank Indonesia akan secara teratur dan terukur menurunkan suku bunga acuan mencapai 75 basis points (bps) di semester II-2023. Kebijakan ini tentu akan memberi dampak signifikan bagi sektor keuangan, khususnya perbankan. “Impact-nya bagus lah, kita melihat nanti dengan kebijakan ini bisa lebih kondusif lagi untuk penyaluran kredit. Likuiditas yang sudah ample ini juga membuat cost of fund (biaya dana) tidak terlalu mahal,” beber Batara kapada Investor Daily, di Jakarta, Senin (15/5/2023). Menurut dia, kondisi perekonomian yang semakin baik ke depan juga akan memberi kepercayaan diri bagi Citi Indonesia dalam menjalankan fungsi intermediasinya. “Kita memang komitmen tumbuh menuju double digit untuk full year. Tinggal lihat nanti BI kapan akan turunkan rate-nya dari 5,75%,” imbuh Batara. (Yetede)

JAKARTA, ID - Ekspor mobil pada April 2023 anjlok 34,16% menjadi US$ 620 juta (setara Rp 9,18 triliun) dibanding Maret 2023 sebesar US$ 941,6 juta, atau turun 27,18% dibanding periode sama tahun lalu US$ 851,5 juta. Penurunan tersebut disebabkan panjangnya libur Lebaran, yang membuat aktivitas ekspor menjadi terganggu. “Penurunan karena efek Lebaran. Liburnya panjang, membuat hari kerja menjadi pendek. Kami harapkan bulan berikutnya kembali normal,” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (15/5/2023). Sejalan dengan penurunan nilai ekspor, jumlah mobil yang dikirimkan ke luar negeri pada bulan April berkurang 24,65% menjadi 37.348 unit dari bulan sebelumnya 49.568 unit. Sebanyak 32.238 mobil diekspor dalam bentuk utuh (completely build up/CBU), dan sisanya 5.110 unit dalam bentuk terurai (completely knock down/CKD). Berdasarkan data Gaikindo, ekspor mobil dalam bentuk CBU dilakukan oleh 11 pabrikan otomotif, yakni PT Toyota Motor Manufacturings Indonesia (Toyota), PT Astra Daihatsu Motor (Daihatsu), PT Suzuki Indomobil Motor (Suzuki), PT Hino Motor  Manufacturing Indonesia (Hino), PT Honda Prospect Motor (Honda), PT Isuzu  Astra Motor Indonesia (Isuzu), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Mitsubishi), PT Handal Indonesia Motor (Hyundai), PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (Hyundai), PT Sokonindo Automobile (DFSK), dan PT SGMW Motor Indonesia (Wuling). Ekspor mobil dalam bentuk utuh pada April 2023 turun 26,97% dibanding bulan sebelumnya 44.148 unit. (Yetede)

JAKARTA, ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan sensus pertanian ke depan dilakukan setiap lima tahun demi terciptanya data yang akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan pertanian secara tepat dan tidak menimbulkan keluhan di kemudian hari dari pelaku kegiatan di sektor tersebut. Selama ini, sensus pertanian dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun dan pertama kali digelar pada 1963. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/05/2023). ST2023 dilakukan BPS mulai 1 Juni-31 Juli 2023. Kepala Negara mengatakan, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Apalagi, di sektor pertanian yang melibatkan hajat hidup orang banyak, sensus menjadi penting demi kebijakan yang akurat dan itu butuh akurasi data. “Seringkali kita kedodoran, lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan (tidak) akurat. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling ter update, terkini. Mestinya, ini (sensus pertanian) setiap lima tahun, biayanya juga enggak banyak, mungkin Rp 3 triliun,” ujar Presiden seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, pada hari yang sama. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sepanjang 2022, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan produksi migas sebesar 7% berbanding tahun lalu serta laba bersih sebesar US$ 4,67 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 yang digelar Senin (15/05/2023). Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, yang hadir langsung sebagai pemegang saham mayoritas PHE mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut karena tahun 2022 memiliki berbagai tantangan yang telah dikelola dengan baik. “Kami sangat bersyukur meski pun banyak tantangan yang tidak mudah dilalui, PHE berhasil mencapai produksi hampir 1 Juta BOEPD atau sebesar 967 MBOEPD dari 65 blok Migas ditahun 2022. Kontribusi nasional PHE juga semakin signifikan atas lifting minyak sebesar 68% dan lifting gas sebesar 33%. Per hari ini, produksi migas Pertamina telah melampaui 1 Juta BOEPD. Hal ini tidak lepas juga dari strategi Pertamina dalam membentuk konsep holding subholding sehingga PHE memiliki fleksibilitas yang cukup dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan yang cepat sesuai situasi ekosistem bisnis yang dinamis,” ujar Nicke Widyawati. Nicke menambahkan, kinerja positif PHE ini tentu diharapkan bisa berdampak pula pada peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar Wilayah Kerja Perusahaan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Hasil survei dari Charta Politika Indonesia menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dalam perolehan elektabilitas sebagai calon presiden (capres) dibandingkan tiga nama tokoh lainnya dengan capaian sebesar 38,2 persen. Selanjutnya, posisi kedua ditempati oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih elektabilitas sebesar 31,1 persen dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas sebesar 23,6 persen menduduki posisi ketiga. Sementara itu, yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 7,1 persen responden. Hal ini ditegaskan Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei Charta Politika Indonesia bertajuk “Dinamika Elektoral Pascaisu Piala Dunia U-20 dan Deklarasi Batu Tulis” di Jakarta, Senin (15/5/2023). “Dalam elektabilitas tiga nama, Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 38,2 persen,” ujar Yunarto. Lebih lanjut, Yunarto mengungkapkan dalam simulasi tiga nama itu elektabilitas Ganjar sempat mengalami penurunan dari 37,8 persen pada Februari 2023 menjadi 31,4 persen di bulan April 2023. Hal tersebut, kata dia, terkait dengan penolakan Ganjar terhadap keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang pada awalnya direncanakan digelar di Indonesia. Namun, elektabilitas Ganjar kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 38,2 persen usai deklarasi Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, yakni ketika dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan (PDIP) sebagai capres di Pilpres 2024. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Kesehatan bersama International Finance Corporation (IFC) bersinergi untuk meningkatkan upaya ketahanan dan pertumbuhan sektor kesehatan, sekaligus menarik investasi dan transfer teknologi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia usai pandemi COVID-19. Saya berharap bahwa pelajaran dari COVID-19 akan memacu kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Semoga agenda penting ini dapat memicu industri farmasi dan alat kesehatan nasional untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mendukung produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin. Menkes mengatakan tujuan dari kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU) itu, ditujukan agar program penjajakan peluang bisa memperkuat pengembangan proyek sektor kesehatan di Indonesia. Proyek tersebut dikhususkan pada bidang kefarmasian, vaksin, dan teknologi kesehatan yang sejalan dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia. (Yetede)

JAKARTA — Ancaman kebocoran data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) di situs gelap alias dark web kian nyata setelah bank itu diduga kuat terkena serangan ransomware pada Senin hingga Jumat pekan lalu. Hal itu merujuk pada data yang dirilis grup peretas asal Rusia, LockBit, yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware terhadap bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

Dalam situs webnya, LockBit menyebutkan telah menguasai data yang berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement, serta kata kunci untuk mengakses Internet dan layanan perbankan yang digunakan. Adapun data nasabah yang bocor itu, antara lain, adalah nama, nomor telepon seluler, alamat, profesi, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, tanggal pembukaan rekening, serta informasi pekerjaan.

Dalam rilisnya, LockBit turut mengunggah 27 gambar tangkapan layar atau screen capture yang menampilkan jendela atau tab berisikan sejumlah sampel data yang diklaim sebagai data nasabah BSI. Tangkapan layar tersebut lengkap beserta direktori nama komputer hingga file lokasi data itu berada. (Yetede)

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berusaha menjaga kecukupan dana untuk menggarap kontrak proyek yang sudah dikejar selama kuartal pertama tahun ini. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan manajemennya kian selektif terhadap peluang pekerjaan yang muncul ke depannya. Terlebih, perseroan sedang menghadapi tekanan finansial dalam masa restrukturisasi. “Waskita telah berkomitmen mengurangi jenis proyek turnkey,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Alih-alih menggarap skema pekerjaan yang bayarannya baru diterima kontraktor setelah rampung dikerjakan, Ermy menyebutkan perseroan berfokus pada proyek dengan pendanaan di muka. Skema transaksi bulanan ataupun transaksi berbasis kemajuan konstruksi (progress) lebih aman diambil untuk menjaga kas operasional.

Emiten bidang konstruksi berkode saham WSKT ini sebelumnya mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp 4,7 triliun selama kuartal I 2023. Porsi terbesar dari nilai tersebut datang dari proyek pemerintah, yang mencapai 63,5 persen. Perusahaan pun menargetkan pengejaran kontrak baru senilai Rp 25 triliun hingga pengujung tahun ini. Target itu lebih tinggi dibanding capaian pada 2022 yang berkisar Rp 20,23 triliun. (Yetede)

Penjualan mobil listrik bakal tancap gas di tahun depan. Tak cuma memberi subsidi ke masyarakat, pemerintah menganggarkan dana hingga triliunan rupiah untuk pengadaan mobil listrik bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Bagi masyarakat, pemerintah lewat Kementerian Perindustrian mengalokasikan Rp 4,9 triliun di 2024 untuk insentif mobil listrik. Anggaran itu naik dari alokasi di 2023 sebesar Rp 1,6 triliun. Pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik di kementerian/lembaga (K/L). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai untuk pejabat eselon I ditetapkan Rp 966,80 juta per unit dan untuk pejabat eselon II senilai Rp 746,11 juta per unit. Mengacu ke data Bank Dunia tahun 2018, jumlah pejabat eselon I dan II di Indonesia masing-masing sebanyak 286 dan 9.398. Jika berpatokan pada PMK Nomor 49/2023, maka tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran setidaknya Rp 276,51 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis baterai bagi pejabat eselon I dan Rp 7,01 triliun bagi pejabat eselon II. Jadi total dananya mencapai Rp 7,28 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang subsidi kendaraan listrik bagi mayarakat Rp 4,9 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) enggan membeberkan alokasi anggaran secara detail. Menurut Amnu Fuady, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Standar Biaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemkeu, anggaran pengadaan kendaraan operasional ASN ditanggung masing-masing K/L. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, standar biaya biaya kendaraan dinas berbasis listrik masih terlalu tinggi. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian antara mendorong penjualan kendaraan listrik dan menjaga agar defisit APBN tidak melebar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal juga menilai, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat ASN belum mendesak. Sebab, ruang fiskal pemerintah tahun depan masih terbatas lantaran defisit anggaran harus kembali ke bawah 3% PDB sesuai aturan.