Optimisme pemerintah perihal prospek pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Keyakinan itu tak mengendur meski ekonomi masih dibayangi inflasi yang berkorelasi pada tingginya suku bunga acuan. Hal tersebut setidaknya terbaca dalam rumusan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,7%. Sikap itu dinilai wajar lantaran tahun depan menjadi periode penting pembuktian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Apalagi, tahun depan juga merupakan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Adapun soal produk domestik bruto (PDB), angka yang tertera dalam RKP 2024 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN yang ditetapkan di kisaran 6,2%—6,5%. Akan tetapi, apabila becermin pada data historis, target itu terbilang ambisius. Musababnya, pertumbuhan ekonomi acap kali terjun ketika digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, batas bawah target ekonomi pada 2024 sama dengan angka sasaran yang tertuang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yakni sebesar 5,3%. Tak hanya data historis, sejumlah proyeksi yang dipublikasikan lembaga internasional pun menunjukkan angka yang pesimistis pada tahun depan, yakni di rentang 4%—5%. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menjamin keamanan selama Pemilu 2024 sehingga menciptakan kondusivitas. Wapres juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKP 2024. Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemda untuk segera menuntaskan RKPD 2024. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, mengatakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah amat penting dalam pencapaian target 2024. Adapun, kalangan ekonom pesimistis dengan target pemerintah mengingat masih banyaknya aral pengadang. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan aktivitas investasi bakal terhambat oleh aksi wait and see investor hingga terbentuknya pemerintahan baru, sementara ekspor terimbas ketidakpastian global.

Jika diukur dari realisasi neraca dagang, maka sejauh ini Indonesia terus bergerak ke arah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan catatan surplus neraca dagang terus-menerus selama 36 bulan, terhitung sejak Maret 2020. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada April 2023 terjadi surplus US$3,94 miliar, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$2,91 miliar. Malah, realisasi pada April tersebut menjadi titik balik, lantaran pada beberapa bulan sebelumnya ada kecenderungan nilai surplus neraca dagang terus menyusut. Kendati demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surplus neraca dagang pada April tersebut juga menyisakan rasa waswas. Musababnya, baik ekspor maupun impor pada periode itu menunjukkan kontraksi. Realisasi ekspor pada April 2023 hanya US$19,29 miliar, atau turun 17,62% dari bulan sebelumnya dan lebih rendah 29,4% dari periode yang sama 2022. Catatan penurunan itu merupakan yang terburuk sejak Februari 2009. Bahkan ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit pada April 2023 tak luput dari kontraksi akibat seretnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Situasi tak jauh berbeda juga tampak pada realisasi impor. Pada April 2023 impor melorot 25,45% secara bulanan menjadi US$15,35 miliar. Jika situasi tersebut berkepanjangan, maka kinerja industri khususnya sektor manufaktur amat mungkin terganggu karena produktivitas yang menurun. Dus, pemerintah dan semua pihak terkait pun harus aktif mencari solusi untuk menjaga kinerja dagang tetap dapat berkembang atau minimal tak melorot lebih dalam. Hambatan regulasi harus segera dibereskan. Demikian pula hambatan teknis yang mestinya dapat lebih cepat ditangani. Terlebih belakangan sejumlah pelaku usaha justru menilai impor tersendat lantaran adanya kebijakan baru dari pemerintah. Baiknya segera dicari pangkal persoalan untuk dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

PT Pertamina Patra Niaga mempercepat implementasi transaksi bahan bakar minyak bersubsidi tepat dengan skema full registran atau terdaftar pada pekan ini.Setelah pelaksanaan uji coba full cycle subsidi tepat, Pertamina Patra Niaga tengah mendorong transaksi lewat skema full registran di beberapa daerah, seperti Banten dan Jawa Barat kecuali Bogor dan Depok. Adapun, pelaksanaan transaksi jual beli BBM subsidi lewat skema full registran bakal dilakukan di DKI Jakarta pada 25 Mei 2023. Akan tetapi, khusus di Kepulauan Seribu diterapkan pada 8 Juni 2023. “Ini upaya Pertamina untuk menyalurkan BBM Solar subsidi dengan tepat sasaran dan tepat volumenya. Para pengguna BBM subsidi harus terdaftar untuk bertransaksi BBM subsidi,” kata Pjs. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad , Selasa (16/5). Full registran sendiri merupakan skema di mana kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar meskipun tidak membawa QR code, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, izin pembatasan pembelian Pertalite yang dilakukan sejumlah badan usaha penyalur diberikan untuk menjaga ketersediaan pasokan Pertalite di daerah hingga akhir tahun ini.

Pelonggaran aturan kepemilikan hunian bagi warga negara asing dan diaspora di Tanah Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja berhasil meningkatkan nilai tambah pasar properti dalam negeri untuk bersaing dengan negara tetangga, seperti Singapura. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN mencatat, kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA) pada periode 2017—2023 mencapai 131 unit. Dari data tersebut, terlihat kepemilikan sebelum UU Cipta Kerja, yakni 2017—2019 hanya sebanyak 52 unit. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, yakni pada periode 2020—2023, kepemilikan properti oleh WNA bertambah cukup signifikan sebanyak 79 unit. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memudahkan WNA memiliki properti di Tanah Air, karena tidak lagi mensyaratkan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Saat ini, WNA cukup melampirkan visa, paspor, dan izin tinggal untuk bisa membeli properti di dalam negeri. Pelonggaran tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara second home visa bagi WNA dan keluarganya yang ingin tinggal di Tanah Air.

Adapun, ketentuan terkait dengan batasan harga rumah tapak mulanya Rp10 miliar untuk DKI Jakarta, saat ini turun menjadi Rp5 miliar. Sementara itu, batasan harga rumah tapak di Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali tidak mengalami perubahan, yakni dengan batasan Rp5 miliar. Perubahan lainnya adalah adanya kebijakan khusus yang memudahkan WNA memiliki properti bagi diaspora. Kemudahan yang ditawarkan pemerintah berupa batasan harga propertinya sebesar 75% dari batasan harga minimal rumah tunggal/rusun untuk WNA,” ujarnya. Sejumlah pengembang sendiri optimistis kemudahan yang ditawarkan pemerintah untuk memiliki properti bakal meningkatkan minat WNA dan diaspora untuk memiliki hunian di dalam negeri, meski masih ada persoalan dalam persyaratan kartu izin tinggal sementara/kartu izin tinggal tetap. Direktur PT Jababeka Tbk. (KIJA) Suteja Sidarta Darmono mengatakan hunian untuk WNA dan diaspora menjadi peluang yang bisa ditangkap oleh pelaku properti nasional, khususnya melalui produk untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia.

JAKARTA, ID — Indonesia dan negara anggota Asean lainnya perlu mempertimbangkan serius dampak subsidi besar-besaran yang diberikan pemerintah Jepang, AS, dan Uni Eropa, khususnya Jerman terhadap industri chip di dalam negerinya. Subsidi yang diberikan negara maju terhadap industri chip akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif. Kondisi ini akan menghambat kemajuan industri chip yang akan dikembangkan di lingkup Asean, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Ketua Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Mohammad Arsjad  Rasjid Prabu Mangkuningrat menjawab pertanyaan Investor Daily, Senin (15/05/2023), tentang niat Asean untuk  mengembangkan chip. Asean menginginkan agar industri  dalam negeri diutamakan  meski pada sisi lain impor  produk chip dari AS, Jepang dan Eropa sebagai mitra dagang tetap diperlukan. "Indonesia harus memastikan bahwa subsidi dari mitra utama  Asean tersebut tidak  merugikan industri dalam negeri. Ini perlu dilakukan, karena indonesia dan Asean  juga sedang melakukan  hilirisasi dan industrialisasi," kata Arsjad. (Yetede)

JAKARTA, ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 akan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 atau untuk menjadi negara maju. Sedangkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang menjadi kunci kesinambungan pembangunan, sekaligus menjadi bekal bagi pemerintahan selanjutnya. “Saya menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional, terutama Ibu Kota Nusantara, agar pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sampai ke pelosok-pelosok negeri,”ucap Wapres Ma’ruf dalam Musren bangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Untuk itu, kata Wapres, langkah pemerintah dalam merumuskan target, tujuan, dan strategi pembangunan harus dijalankan secara berkesinambungan. Apalagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 akan segera berakhir. Wapres berharap, RKP Tahun 2024 dapat menjadi alat pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada tiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID - Nilai impor produk besi baja mengalami penurunan 31,32% pada Januari-April 2023 menjadi US$ 3,73 miliar atau setara Rp 55,23 triliun dibanding periode sama tahun lalu US$ 4,86 miliar. Penurunan impor produk dengan nomor Harmonize System (HS) 72 tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari sektor konstruksi di dalam negeri dan turunnya harga di pasar global. “Penurunan ini lebih karena faktor permintaan. Kalau dilihat, di sektor konstruksi pertumbuhannya rendah, yang menyebabkan permintaan besi baja menurun. Padahal, harga sekarang sedang turun, tapi karena permintaan turun, impornya juga ikut turun,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Investor Daily, Selasa Malam (16/05/2023). Tauhid menambahkan, penurunan permintaan di sektor konstruksi tersebut dilihat dari pengeluaran PDB untuk bangunan yang hanya sekitar 3%, jauh dari kondisi normal yang 5%. “Biasanya kalau investasi untuk bangunan di atas 5%, itu permintaan besi baja akan tinggi,” ujar dia. Tauhid melihat, penurunan impor besi baja hingga April lebih karena berkurangnya permintaan komoditas tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi di Jakarta, Depok, dan Bogor hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di platform MyPertamina mulai 25 Mei mendatang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat (kecuali Depok dan Bogor) dan Banten, ketentuan itu sudah berlaku sejak 11 Mei silam. Hingga kini, sekitar 6,5 juta kendaraan sudah terdaftar di platform MyPertamina. Pembelian BBM subsidi dengan MyPertamina merupakan upaya penyaluran subsidi tepat sasaran. Adapun realisasi konsumsi Solar subsidi hingga April 2023 mencapai 32% dari kuota yang ditetapkan sebesar 17 juta kilo liter (KL). Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, platform MyPertamina menjadi instrumen dalam. menjaga kuota Solar subsidi cukup hingga akhir tahun. “Realisasi Solar subsidi sampai April sudah 32%. (Over kuota) kemungkinannya ada. Kita terus monitor termasuk penggunaan subsidi tepat MyPertamina agar diupayakan cukup,” kata Saleh kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menyatakan, pembelian BBM Solar subsidi mulai 11 Mei 2023 hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di MyPertamina. Adapun wilayah penerapannya meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta Kota Depok lantaran waktu penerapannya bersamaan dengan Provinsi DKI Jakarta. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa terjadi pergeseran pasar perumahan ke segmen menengah di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar sepanjang triwulan I-2023. “Saya melihat saat ini pasar bergeser kesegmen menengah Rp 500 juta hingga Rp 2miliar. Tapi, banyak pengembang yang masih membuat produk segmen atas. Pasarnya bukan tidak ada, hanya saja terbatas karena pembeli di segmen ini relatif hampir sama,” ujar Ali Tranghanda, direktur eksekutif IPW kepada Investor Daily, Selasa (16/5/2023). Temuan IPW di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) serta Tangerang dan Serang (Banten) pada triwulan I-2023 memperlihatkan bahwa 38,84% rumah yang terjual ada di rentang harga Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Lalu, terbesar kedua adalah di bawah Rp 300 juta (26,10%), rentang harga Rp 300-500 juta (20,36%), dan Rp 1-2 miliar (13,93%). Kondisi pasar saat ini menggambarkan pasar terus bergeser ke segmen lebih rendah sejak tiga triwulan terakhir. Riset IPW menyebutkan, pada triwulan I-2023, secara umum ke cenderungan pasar di Jabodebek Banten terus bergeser ke segmen Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar. “Di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi segmen > Rp 1 miliar cenderung mengalami penurunan, kecuali yang terjadi di wilayah Banten yang mengalami kenaikan, meskipun secara rata-rata masih memperlihatkan penurunan tipis,” beber riset tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Telkomsel, perusahaan seluler dan digital anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, akan fokus pada upaya pemerataan keterjangkauan menara pemancar sinyal (base transceiver station/BTS) 4G untuk meningkatkan layanan data/internet yang lebih baik ke seluruh wilayah Indonesia pada 2023. Hal tersebut dilakukan karena perseroan melihat tren ke depan pelanggan semakin mengadopsi layanan berbasis data dan digital untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung aktivitas keseharian. Sementara itu, hingga akhir kuartal I-2023, perseroan telah memiliki 168.000 BTS 4G dari total 258.932 unit BTS yang melayani sekitar 151,1 juta pelanggan. Pada periode yang sama, perusahaan pun telah berhasil menambah 11.002 unit BTS 4G dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 247.930 unit BTS 4G. Selain terus menambah BTS 4G yang baru, Telkomsel pun menargetkan penuntasan 100% peningkatan kapasitas (upgrade) semua jaringan BTS 3G menjadi 4G/LTE di 31 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Mei 2023. Ketika memulai program tersebut, Telkomsel masih punya lebih 49 ribu BTS 3G untuk di-upgrade. “Melanjutkan komitmen dalam mendorong pemerataan akses telekomunikasi broadband terdepan di seluruh negeri, di 2023 ini, Telkomsel akan menuntaskan proses peningkatan/pengalihan (upgrade) layanan jaringan 3G ke 4G/LTE di 504 kota/ kabupaten yang sudah dimulai sejak tahun 2022,” ujar VP Corporate Communications Telkomsel Saki H Bramono kepada Investor Daily, dikutip Selasa (16/5/2023). (Yetede)