Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk mengklaim layanan perbankan yang sempat lumpuh selama sepekan ini telah kembali normal. Direktur Utama BSI Hery Gunadi memastikan, layanan bank yang sahamnya diperdagangkan dengan kode BRIS ini telah kembali normal, termasuk layanan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Ini menyusul beredarnya surat yang menyebutkan pemberhentian sementara interkoneksi sistem antara BSI dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai platform pembayaran APBN. "Meskipun surat tersebut sempat dibuat, namun pemberhentian sementara tidak jadi dilakukan, menyusul sistem yang sudah kembali normal.Jadi tidak ada realisasi pemindahan operasional," beber Hery kepada KONTAN, Minggu (14/5). Salah satu nasabah BSI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkana menyebut, pada faktanya layanan belum normal. Pada beberapa lokasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan nasabah warga Persyarikan di berbagai tempat, masih melaporkan gangguan pada layanan BSI. Oleh karena itu, kata Mukhaer, dirinya telah mengusulkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) agar segera mengamankan dana AUM dan warga Persyarikan, terutama dana staf, karyawan, guru, dosen, dokter, paramedis dan perawat, untuk segera dipindahkan ke bank-bank syariah lain yang lebih aman. "Dana AUM yang ada di BSI jumlahnya cukup besar, kisaran Rp 2,7 triliun," katanya. Salah satu petani di Aceh, yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Kopi Maju Makmur Mandiri di Kabupaten Bener Meriah, Sujud, mengatakan, layanan perbankan BSI di Aceh sudah normal. "Tapi karena masalah kemarin lumayan banyak nasabah BSI Aceh yang kecewa akhirnya yang berpindah ke Bank Aceh," ujar Sujud.

Layanan pendanaan bersama atau peer-to-peer (P2P) lending merupakan bagian dari inovasi layanan keuangan di era digital. Dengan melibatkan investor selaku pemberi dana (lender), P2P lending menjembatani masyarakat yang butuh pinjaman dengan persyaratan mudah. Namun, kendala pengembalian dana kepada lender, belakangan menjadi sorotan. Investor yang menanamkan modal melalui platform P2P lending, mulai mengeluh adanya keterlambatan pembayaran cicilan. Regulator juga menyorot beberapa platform P2P lending yang performa bisnisnya ‘loyo’ dan perlu terus diawasi tata kelolanya agar tak menganggu ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean yang berlangsung pada 10—11 Mei 2023 di Labuan Bajo telah berakhir. Pertemuan strategis negara-negara di Asia Tenggara itu merumuskan beragam kesepakatan ekonomi, yang mesti ditindaklanjuti secara konkret dan berorientasi jangka panjang. Pada dasarnya, sejumlah hal yang telah disepakati ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota Asean. Ada tiga gagasan ekonomi strategis yang utamanya berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali pascapandemi Covid 19, digitalisasi, serta pertumbuhan berkelanjutan. Implementasi dan pendalaman integrasi ekonomi Asean perlu dilakukan untuk merespons gejolak yang ditimbulkan dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Harus disadari, tantangan ke depan bakal semakin kompleks mengingat potensi krisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini. Untuk mendukung integrasi ekonomi di Asean, ada sejumlah hal yang mutlak dikonsolidasikan bersama-sama. Pertama, gejolak ekonomi global yang berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian kawasan harus ditanggapi sebagai kondisi darurat. Kedua, negara-negara anggota Asean juga mesti mengantisipasi gejala deglobalisasi, decoupling, dan derisking. Dari data Sekretariat Jenderal Asean, salah satu industri yang menerima investasi asing dalam jumlah besar adalah kendaraan listrik. Untuk menyikapi potensi ke depan, Asean perlu menginisiasi ekosistem dengan aturan main yang harmonis, mengingat teknologi kendaraan listrik tergolong baru dan sangat mungkin berkembang secara dinamis. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan menjadi salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam KTT Asean pekan lalu. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik di kawasan. Bahkan, Indonesia satu-satunya negara di kawasan yang bakal memainkan proses produksi dari hulu hingga ke hilir.

Pelaku usaha pertambangan batu bara dalam negeri terancam untuk ‘gigit jari’ karena tidak bisa memanfaatkan peluang dari aksi pengurangan produksi emas hitam China sebanyak 50 juta ton hingga pertengahan tahun ini. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mencatat bahwa pengurangan produksi emas hitam di China menyasar kepada batu bara metalurgi yang umumnya digunakan dalam pembuatan baja. Sementara itu, batu bara yang banyak diproduksi di Indonesia adalah termal untuk pembangkit listrik. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, mengatakan bahwa rencana pengurangan produksi yang dilakukan oleh China tidak akan banyak memengaruhi industri batu bara nasional, terutama ekspor komoditas yang hingga kini masih menjadi andalan Indonesia tersebut. Sementara itu, Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF), menyebut bahwa sebagian pelaku usaha masih mengkaji potensi tambahan ekspor ke China dalam beberapa waktu mendatang. Hanya saja, hingga kini memang masih belum jelas spesifikasi batu bara yang berpotensi hilang dari rencana penyetopan produksi China tersebut. Dia pun mengakui Indonesia memiliki peluang yang tipis untuk ikut menikmati rencana pemangkasan produksi batu bara China apabila produksi yang hilang berasal dari emas hitam dengan kualitas tinggi. Situasi itu, kata dia, justru bakal menguntungkan Australia dan Rusia. Berdasarkan Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang diakses kemarin, ekspor batu bara diketahui telah mencapai 60 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 13,04% dari target yang dipatok 460 juta ton sepanjang tahun ini.

Sejak awal tahun, industri batu bara memang menghadapi banyak tantangan, mulai dari rencana China yang melonggarkan kebijakan larangan untuk mengimpor batu bara dari Australia, rencana India menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, hingga fluktuasi harga yang terus berlangsung hingga kini. India dan China memang menjadi konsumen terbesar batu bara asal Indonesia hingga kini. Tahun lalu, ekspor batu bara ke India mencapai 110,15 juta ton, sedangkan pengiriman ke China sebanyak 69,69 juta ton. Kementerian ESDM dalam kesempatan terpisah memastikan target ekspor batu bara tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan 2022. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan tingginya permintaan di pasar global. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa peningkatan target ekspor sejalan dengan naiknya target produksi batu bara pada tahun ini.

JAKARTA, ID — Bergulir sejak 2002, Asean Free Trade Area (AFTA) atau Perdagangan Bebas Intra-Asean, belum memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Pangsa ekspor Indonesia ke sesama negara Asean baru sebesar 22,01% tahun 2012, naik dari 17,38% tahun 2002, namun kembali menurun ke 20,94% tahun 2022. Pangsa ekspor Indonesia ke negara Asean bisa kembali meningkat jika ekspor didominasi oleh produk industri manufaktur. Sejak pemberlakuan AFTA dua dekade lalu, Singapura menikmati pangsa pasar terbesar mencapai 26,67% (US$ 456,81 miliar) dari total ekspor 10 negara Asean US$ 1,71 triliun tahun 2021. Berdasarkan data Sekretariat Asean, Negeri Kota Singa tersebut semakin jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki pangsa pasar 13,52% (US$ 231,61 miliar). Singapura mencatatkan surplus perdagangan menembus US$ 50,76 miliar. Negara lain yang banyak menikmati surplus adalah Malaysia US$ 61,17 miliar. Sedangkan Indonesia senilai US$ 35,42 miliar. Hal itu merupakan benang merah keterangan Direktur Eksekuti Indef Tauhid Ahmad, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, ekonom Indef Ahmad Hari Firdaus, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula. Mereka diwawancarai Investor Daily pada Jumat (12/05/2023) dan Sabtu (13/05/2023). (Yetede)
 

JAKARTA, ID – Melalui kerja sama komersial dengan Air Astana, maskapai nasional Garuda Indonesia melayani penerbangan interline rute Bali-Seoul-Almaty (Kazakhstan) mulai hari ini (Senin, 15/05/2023). Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengungkapkan, peluncuran layanan penerbangan tersebut menjadi salah satu dukungan perseroan dalam mengoptimalkan hubungan bilateral kedua negara yang dikenal sebagai negara dengan postur ekonomi terbesar di Asia Tengah sejalan dengan tren pertumbuhan volume perdagangan bilateral yang menunjukan peningkatan signifikan hingga lebih dari 83% selama tahun 2022. “Dihadirkannya layanan penerbangan interline dari dan menuju Kazakhstan ini kami harapkan dapat memperkuat outlook pariwisata Indonesia dengan menghadirkan pilihan layanan penerbangan yang semakin seamless menuju Indonesia bagi wisatawan mancanegara asal Asia Tengah, khususnya menuju Bali yang menjadi salah satu episentrum pariwisata nasional. Hal ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi kontribusi kunjungan wisman dari Kazakhstan yang saat ini dapat melakukan penerbangan ke Indonesia dengan prosedur visa on arrival,” jelas Irfan di Jakarta, akhir pekan lalu. Layanan penerbangan interline melalui rute Bali-Seoul-Amalty ini menjadi layanan penerbangan dengan pilihan connecting flight paling kompetitif dimana waktu transit antara penerbangan dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2 jam. Prosedur transit juga semakin seamless dikarenakan pengguna jasa tidak perlu menyediakan visa transit di Bandara Incheon, Korea Selatan dan langsung dapat melanjutkan connecting flight melalui prosedur transit dari Terminal 2 menuju Terminal dan menuju Kazakhstan melalui rute interline ini juga diharapkan dapat membawa nilai tambah layanan bagi penumpang Garuda Indonesia baik dari segi kenyamanan dan kemudahan untuk menuju Kazakhstan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong negara negara Islam untuk menjalankan investasi terkait hilirisasi di Indonesia. Pemerintah mencatat, rata-rata investasi dari negara-negara Islam selama lima tahun terakhir hanya 5,5% dari total foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia justru dibanjiri investasi bukan dari negara Islam. Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Ke depan pemerintah akan membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia. Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Annual Meetings Islamic Development Bank Group (IsDB), pada sesi The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) Outlook on Food Security, Green Economy, Tourism and FDIs in Member Countries di Jeddah, Jumat (12/5/2023) waktu setempat. “Sebanyak 25% cadangan nikel dunia ada di Indonesia, dan Indonesia terus mendorong hilirisasi untuk menuju kepada negara maju. Maka dari itu, saya menawarkan kepada bapak ibu semua agar bisa ikut mengambil bagian dan sampai dengan tahun 2040 menuju Indonesia Emas, master plan desain pengelolaan investasi yang mengarah kepada hilirisasi pada 8 sektor komoditas unggulan yang potensi nilainya mencapai US$ 545,3 miliar,” jelas Menteri Bahlil dalam pernyataan resminya. (Yetede)

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui XL Axiata Business Solutions terus mengembangkan solusi Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan korporat untuk membangun network IT infrastruktur yang kuat, andal, dan hemat biaya. Solusi SD-WAN ini pertama kali XL Axiata perkenalkan pada akhir tahun 2020 yang lalu, dengan Dexa Medica sebagai pelanggan perusahaan pertama. Chief Enterprise Business Officer PT XL Axiata Tbk Feby Sallyanto mengatakan, solusi SD-WAN merupakan solusi yang sangat baik untuk diterapkan di perusahaan. “Kemudahan deployment, pengelolaan terpusat, penyederhanaan perangkat, dan efisiensi biaya, menjadikan SD WAN adalah opsi yang menarik dan cocok terutama untuk saat ini masa mendatang bagi banyak bisnis di pasar global,” kata Feby dalam keterangan persnya, akhir pekan lalu. Feby menjelaskan, sejak diperkenalkan, pihaknya terus mengembangkan solusi ini sehingga bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Saat ini solusi SD-WAN ini juga telah dilengkapi dengan beberapa fitur terbaru seperti anti malware dan anti virus. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia dan Uni Eropa (UE) berhasil menyelesaikan perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) putaran ke-14 yang digelar di Brussels, Belgia, 18 - 12 Mei 2023 lalu. Dengan pencapaian ini, pembahasan perjanjian I-EU CEPA secara keseluruhan diharapkan dapat rampung sesuai target yaitu tahun ini. Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta W Kamdani menerangkan, pihaknya sangat mengharapkan negosiasi I-EU CEPA bisa selesai sesuai target waktu yang ditentukan. Ini karena banyak isu kunci yang belum terselesaikan dan membutuhkan upaya besar guna direkonsiliasi oleh kedua pihak. “Apalagi Uni Eropa (UE) sekarang juga sudah mengadopsi green deal dan kami lihat turunan ketentuannya memiliki dampak yang relatif lebih restriktif untuk produk-produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk UU bebas produk deforestasi,” ucap Shinta kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (13/5/2023). Ia menerangkan, pada dasarnya Indonesia bisa mengekspor banyak produk ke UE karena pasar kedua pihak memiliki komplementaritas yang tinggi. Artinya yang diproduksi di Indonesia tidak diproduksi di UE, begitu juga sebaliknya. “Hampir semua komoditas bisa diekspor kalau memenuhi syarat pasar/entry requirement UE,” ucap dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Industri perbankan sudah seharusnya belajar banyak dari kasus serangan siber di masa lalu dan terus meningkatkan ketahanan sistem elektroniknya. Lebih dari itu, setiap bank mesti lebih antisipatif memperkuat organisasi tanggap darurat, meramu metode analisis bersama, hingga mengentaskan persoalan minimnya sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi (TI). Kejahatan siber (cyber crime) semakin variatif dan frekuensinya semakin tinggi. Technopreneur Bidang Keamanan Informasi Budi Rahardjo menyampaikan, data pada 2020 menerangkan bahwa 175,4 juta orang atau mencakup 64% dari total populasi Indonesia telah mengadopsi internet. Jumlah ini punya skala potensi yang besar, sekaligus risiko yang besar pula. Pandemi pun mengakselerasi adopsi masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan perkembangan TI. Mulai dari kebutuhan belanja di e-commerce, membeli tiket secara online, berkomunikasi melalui sosial media, tak terkecuali pemanfaatan layanan jasa keuangan. “Kita sudah sangat bergantung kepada TI. Artinya, ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau terjadi masalah keamanan, maka ini dampaknya besar,” ungkap Budi dalam suatu seminar, dikutip Minggu (14/5/202). (Yetede)