Gangguan sistem perbankan di Bank Syariah Indonesia Tbk (BBSI) membuat heboh. Tak hanya bagi nasabah BSI, tapi juga nasabah perbankan di Tanah Air. Keandalan sistem keamanan digital perbankan Tanah Air jadi dipertanyakan seiring dengan dugaan serangan siber yang kian marak. Namun, hingga Minggu (14/5), masalah utama yang membuat sistem di BSI lumpuh belum diketahui penyebabnya secara resmi. Sejauh ini, efeknya ke harga saham bank ini relatif minim. Bila dihitung dalam sepekan hingga Jumat (12/5), harga saham bank syariah pelat merah ini justru naik 3,13% menjadi Rp 1.810 per saham. Bila dihitung sejak awal tahun, saham BRIS naik 40,31%. Saham BRIS sepekan terakhir juga lebih apik dibanding saham bank big four yang terkoreksi tipis. Saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 0,28% Jumat lalu jadi Rp 8.800 per saham. Dalam sepekan, BBCA melemah 2,22%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji mengungkapkan, dampak ke saham BRIS minim lantaran secara teknikal BRIS sedang dalam kondisi uptrend. Ini didorong realisasi kinerja keuangan BRIS yang positif. BRIS berhasil mencatat laba bersih Rp 1,45 triliun pada kuartal I-2023 atau tumbuh 47,6% secara tahunan. Penetrasi ke pasar payroll yang jadi kunci pertumbuhan BSI meningkat 8,91% di kuartal I. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat saham BSI juga masih terapresiasi karena investor melihat ada aksi mitigasi BSI untuk menyelesaikan masalah pada layanannya. SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menambahkan, efek kasus BSI ini baru akan signifikan jika ditemukan ada kerugian langsung pada fundamental bank atau nasabah. Misalnya nasabahnya kehilangan dana secara masif atau ada kebocoran data finansial.

Kinerja emiten kertas diproyeksi terpapar efek positif kebijakan green procurement guide (GPG) atau pengadaan barang ramah lingkungan. Hal itu terjadi seiring aksi Pemerintah Kota Tokyo, Jepang, merevisi beleid GPG April lalu. Pada 2020, GPG mencantumkan klausul tambahan terkait kewajiban eksportir kertas memiliki sertifikas kehutanan. Bagi perusahaan yang pernah menerima pemutusan hubungan dari sertifikasi kehutanan apapun, produknya tidak dapat diterima masuk ke Jepang. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo menilai, revisi peraturan GPG berpeluang meningkatkan ekspor kertas ke Jepang dan Asia. "Saat ini total orientasi ekspor ke pasar Asia lebih dari 60% terhadap penjualan ekspor emiten," kata Praska ke Kontan, Jumat (12/5). Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani sepakat. Dia menilai, revisi peraturan GPG akan mendorong volume ekspor produk kertas dari Indonesia ke Jepang. Secara historis, sejak tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan ekspor kertas Indonesia belum memuaskan. Chisty memproyeksi, efek revisi peraturan GPG akan terefleksi pada kinerja emiten kertas di akhir kuartal II-2023. "Prospek jangka panjang kinerja emiten kertas masih positif. Permintaan kertas masih tinggi di domestik dan ekspor," katanya. Chisty menambahkan, sentimen positif yang bisa mendorong kinerja keuangan emiten kertas antara lain pertumbuhan volume ekspor. Sedang sentimen negatif, melandainya harga bubur kertas global di sepanjang tahun berjalan ini. Selain itu, ada potensi penurunan permintaan akibat melambatnya ekonomi global.

Pertumbuhan emiten sektor konstruksi masih akan tertahan sejumlah sentimen negatif. Meskipun ada kenaikan anggaran infrastruktur, emiten sektor konstruksi dibayangi oleh tahun pemilu dan masih tingginya beban biaya konstruksi. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro mengatakan, biasanya proyek infrastruktur bakal dikebut menjelang pelaksanaan pemiluhan umum. Hal ini memang berpotensi mendorong kontrak baru emiten konstruksi. Hanya saja, tahun pemilu juga bisa menimbulkan ketidakpastian baru. "Misalnya, paket proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum terkontrak bisa menjadi tidak pasti, terutama jika pemerintahan yang terpilih nanti memiliki prioritas berbeda dengan pemerintah saat ini," ujarnya, Minggu (14/5). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Muhammad Naufal Yunas mengatakan, pertumbuhan kontrak baru emiten konstruksi bakal lebih moderat pada tahun ini. Khususnya, kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agenda tahun politik 2023-2024 justru akan menimbulkan ketidakpastian kontrak konstruksi yang dikeluarkan oleh pemilik proyek. Di sisi lain, Naufal menilai margin kotor emiten konstruksi, terutama BUMN juga diprediksi lebih rendah. Hal ini karena adanya biaya konstruksi yang lebih tinggi. Salah satunya akibat harga patokan material yang naik, terutama besi, baja, dan semen. Selain itu, harga bahan bakar terbilang masih naik sejak kuartal IV 2022. Begitu pula dengan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi karena adanya penyesuaian upah minimum. Beberapa emiten konstruksi BUMN juga dibayangi dana kas terbatas dan masalah utang. Di sisi lain, sejumlah emiten konstruksi swasta masih memiliki kinerja positif. Kepala riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima menilai, salah satu emiten yang masih berpeluang mencetak kenaikan laba bersih adalah PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL). Kinerja TOTL akan terdorong dari ekspansi yang dilakukan oleh sejumlah pengembang properti. Di sisi lain, emiten konstruksi swasta juga masih akan menghadapi persaingan tarif harga yang ketat. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo mengingatkan, agar mewaspadai emiten konstruksi yang memiliki debt to equity ratio di atas 5 kali. Contohnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT).

Investor Korea Selatan semakin gencar berekspansi di sektor perbankan Tanah Air. Memang, bank-bank yang kini dikuasai investor asal negeri ginseng ini memiliki aset yang terbilang kecil dibanding dengan bank lokal. Bahkan, ada yang masih perlu memperbaiki kualitas kredit. Sebut saja, Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) yang saat ini masih harus memperbaiki kualitas kreditnya. Per Maret 2023, non performing loan (NPL) gross Bank KB Bukopin masih di level 6,98%, walaupun membaik dari tahun sebelumnya di 11,76%. Wakil Komisaris Utama KB Bukopin Nam Hoon Cho mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus menyelesaikan masalah NPL dengan bantuan dana hasil rights issue. BBKP menargetkan dana sekitar Rp 12 triliun dari aksi korporasi tersebut. Nam menargetkan perbaikan NPL ini bisa selesai setidaknya tahun depan. Kookmin Bank, sebagai pemegang saham mayoritas, akan membantu menyelesaikan masalah NPL ini melalui suntikan modal pada rights issue nanti. Sebagai informasi, total penyaluran kredit Bank KB Bukopin saat ini Rp 45,81 triliun, turun 13,2% year on year (yoy). Namun, rugi bersih tahun berjalan secara konsolidasi mampu turun cukup signifikan dari Rp 917 miliar pada Maret 2022 menjadi Rp 226 miliar pada Maret 2023. Bank milik Korea lainnya, Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA), juga berupaya mendorong peningkatan kredit yang berorientasi produktif di tahun ini. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Bank Woori mencatat kredit yang diberikan mencapai Rp 40,87 triliun. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai Rp 35,5 triliun. "Pada 2023, target pertumbuhan kredit Bank Woori berkisar antara 7%-9%," ujar Corporate Secretary Bank Woori, Wuryanto. Sementara Wakil Direktur Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) Hendra Lie mengungkapkan, pihaknya bakal lebih fokus ke komersial, korporasi, dan ritel di tahun ini.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk mengklaim layanan perbankan yang sempat lumpuh selama sepekan ini telah kembali normal. Direktur Utama BSI Hery Gunadi memastikan, layanan bank yang sahamnya diperdagangkan dengan kode BRIS ini telah kembali normal, termasuk layanan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Ini menyusul beredarnya surat yang menyebutkan pemberhentian sementara interkoneksi sistem antara BSI dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai platform pembayaran APBN. "Meskipun surat tersebut sempat dibuat, namun pemberhentian sementara tidak jadi dilakukan, menyusul sistem yang sudah kembali normal.Jadi tidak ada realisasi pemindahan operasional," beber Hery kepada KONTAN, Minggu (14/5). Salah satu nasabah BSI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakkana menyebut, pada faktanya layanan belum normal. Pada beberapa lokasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan nasabah warga Persyarikan di berbagai tempat, masih melaporkan gangguan pada layanan BSI. Oleh karena itu, kata Mukhaer, dirinya telah mengusulkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) agar segera mengamankan dana AUM dan warga Persyarikan, terutama dana staf, karyawan, guru, dosen, dokter, paramedis dan perawat, untuk segera dipindahkan ke bank-bank syariah lain yang lebih aman. "Dana AUM yang ada di BSI jumlahnya cukup besar, kisaran Rp 2,7 triliun," katanya. Salah satu petani di Aceh, yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Kopi Maju Makmur Mandiri di Kabupaten Bener Meriah, Sujud, mengatakan, layanan perbankan BSI di Aceh sudah normal. "Tapi karena masalah kemarin lumayan banyak nasabah BSI Aceh yang kecewa akhirnya yang berpindah ke Bank Aceh," ujar Sujud.

Layanan pendanaan bersama atau peer-to-peer (P2P) lending merupakan bagian dari inovasi layanan keuangan di era digital. Dengan melibatkan investor selaku pemberi dana (lender), P2P lending menjembatani masyarakat yang butuh pinjaman dengan persyaratan mudah. Namun, kendala pengembalian dana kepada lender, belakangan menjadi sorotan. Investor yang menanamkan modal melalui platform P2P lending, mulai mengeluh adanya keterlambatan pembayaran cicilan. Regulator juga menyorot beberapa platform P2P lending yang performa bisnisnya ‘loyo’ dan perlu terus diawasi tata kelolanya agar tak menganggu ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean yang berlangsung pada 10—11 Mei 2023 di Labuan Bajo telah berakhir. Pertemuan strategis negara-negara di Asia Tenggara itu merumuskan beragam kesepakatan ekonomi, yang mesti ditindaklanjuti secara konkret dan berorientasi jangka panjang. Pada dasarnya, sejumlah hal yang telah disepakati ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota Asean. Ada tiga gagasan ekonomi strategis yang utamanya berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali pascapandemi Covid 19, digitalisasi, serta pertumbuhan berkelanjutan. Implementasi dan pendalaman integrasi ekonomi Asean perlu dilakukan untuk merespons gejolak yang ditimbulkan dari kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Harus disadari, tantangan ke depan bakal semakin kompleks mengingat potensi krisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini. Untuk mendukung integrasi ekonomi di Asean, ada sejumlah hal yang mutlak dikonsolidasikan bersama-sama. Pertama, gejolak ekonomi global yang berdampak langsung terhadap stabilitas perekonomian kawasan harus ditanggapi sebagai kondisi darurat. Kedua, negara-negara anggota Asean juga mesti mengantisipasi gejala deglobalisasi, decoupling, dan derisking. Dari data Sekretariat Jenderal Asean, salah satu industri yang menerima investasi asing dalam jumlah besar adalah kendaraan listrik. Untuk menyikapi potensi ke depan, Asean perlu menginisiasi ekosistem dengan aturan main yang harmonis, mengingat teknologi kendaraan listrik tergolong baru dan sangat mungkin berkembang secara dinamis. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan menjadi salah satu kesepakatan yang dirumuskan dalam KTT Asean pekan lalu. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam rantai pasok industri kendaraan listrik di kawasan. Bahkan, Indonesia satu-satunya negara di kawasan yang bakal memainkan proses produksi dari hulu hingga ke hilir.

Pelaku usaha pertambangan batu bara dalam negeri terancam untuk ‘gigit jari’ karena tidak bisa memanfaatkan peluang dari aksi pengurangan produksi emas hitam China sebanyak 50 juta ton hingga pertengahan tahun ini. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mencatat bahwa pengurangan produksi emas hitam di China menyasar kepada batu bara metalurgi yang umumnya digunakan dalam pembuatan baja. Sementara itu, batu bara yang banyak diproduksi di Indonesia adalah termal untuk pembangkit listrik. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, mengatakan bahwa rencana pengurangan produksi yang dilakukan oleh China tidak akan banyak memengaruhi industri batu bara nasional, terutama ekspor komoditas yang hingga kini masih menjadi andalan Indonesia tersebut. Sementara itu, Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF), menyebut bahwa sebagian pelaku usaha masih mengkaji potensi tambahan ekspor ke China dalam beberapa waktu mendatang. Hanya saja, hingga kini memang masih belum jelas spesifikasi batu bara yang berpotensi hilang dari rencana penyetopan produksi China tersebut. Dia pun mengakui Indonesia memiliki peluang yang tipis untuk ikut menikmati rencana pemangkasan produksi batu bara China apabila produksi yang hilang berasal dari emas hitam dengan kualitas tinggi. Situasi itu, kata dia, justru bakal menguntungkan Australia dan Rusia. Berdasarkan Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM yang diakses kemarin, ekspor batu bara diketahui telah mencapai 60 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 13,04% dari target yang dipatok 460 juta ton sepanjang tahun ini.

Sejak awal tahun, industri batu bara memang menghadapi banyak tantangan, mulai dari rencana China yang melonggarkan kebijakan larangan untuk mengimpor batu bara dari Australia, rencana India menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, hingga fluktuasi harga yang terus berlangsung hingga kini. India dan China memang menjadi konsumen terbesar batu bara asal Indonesia hingga kini. Tahun lalu, ekspor batu bara ke India mencapai 110,15 juta ton, sedangkan pengiriman ke China sebanyak 69,69 juta ton. Kementerian ESDM dalam kesempatan terpisah memastikan target ekspor batu bara tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan 2022. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan tingginya permintaan di pasar global. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa peningkatan target ekspor sejalan dengan naiknya target produksi batu bara pada tahun ini.

JAKARTA, ID — Bergulir sejak 2002, Asean Free Trade Area (AFTA) atau Perdagangan Bebas Intra-Asean, belum memberikan dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Pangsa ekspor Indonesia ke sesama negara Asean baru sebesar 22,01% tahun 2012, naik dari 17,38% tahun 2002, namun kembali menurun ke 20,94% tahun 2022. Pangsa ekspor Indonesia ke negara Asean bisa kembali meningkat jika ekspor didominasi oleh produk industri manufaktur. Sejak pemberlakuan AFTA dua dekade lalu, Singapura menikmati pangsa pasar terbesar mencapai 26,67% (US$ 456,81 miliar) dari total ekspor 10 negara Asean US$ 1,71 triliun tahun 2021. Berdasarkan data Sekretariat Asean, Negeri Kota Singa tersebut semakin jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki pangsa pasar 13,52% (US$ 231,61 miliar). Singapura mencatatkan surplus perdagangan menembus US$ 50,76 miliar. Negara lain yang banyak menikmati surplus adalah Malaysia US$ 61,17 miliar. Sedangkan Indonesia senilai US$ 35,42 miliar. Hal itu merupakan benang merah keterangan Direktur Eksekuti Indef Tauhid Ahmad, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pengamat teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi, ekonom Indef Ahmad Hari Firdaus, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula. Mereka diwawancarai Investor Daily pada Jumat (12/05/2023) dan Sabtu (13/05/2023). (Yetede)
 

JAKARTA, ID – Melalui kerja sama komersial dengan Air Astana, maskapai nasional Garuda Indonesia melayani penerbangan interline rute Bali-Seoul-Almaty (Kazakhstan) mulai hari ini (Senin, 15/05/2023). Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengungkapkan, peluncuran layanan penerbangan tersebut menjadi salah satu dukungan perseroan dalam mengoptimalkan hubungan bilateral kedua negara yang dikenal sebagai negara dengan postur ekonomi terbesar di Asia Tengah sejalan dengan tren pertumbuhan volume perdagangan bilateral yang menunjukan peningkatan signifikan hingga lebih dari 83% selama tahun 2022. “Dihadirkannya layanan penerbangan interline dari dan menuju Kazakhstan ini kami harapkan dapat memperkuat outlook pariwisata Indonesia dengan menghadirkan pilihan layanan penerbangan yang semakin seamless menuju Indonesia bagi wisatawan mancanegara asal Asia Tengah, khususnya menuju Bali yang menjadi salah satu episentrum pariwisata nasional. Hal ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi kontribusi kunjungan wisman dari Kazakhstan yang saat ini dapat melakukan penerbangan ke Indonesia dengan prosedur visa on arrival,” jelas Irfan di Jakarta, akhir pekan lalu. Layanan penerbangan interline melalui rute Bali-Seoul-Amalty ini menjadi layanan penerbangan dengan pilihan connecting flight paling kompetitif dimana waktu transit antara penerbangan dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2 jam. Prosedur transit juga semakin seamless dikarenakan pengguna jasa tidak perlu menyediakan visa transit di Bandara Incheon, Korea Selatan dan langsung dapat melanjutkan connecting flight melalui prosedur transit dari Terminal 2 menuju Terminal dan menuju Kazakhstan melalui rute interline ini juga diharapkan dapat membawa nilai tambah layanan bagi penumpang Garuda Indonesia baik dari segi kenyamanan dan kemudahan untuk menuju Kazakhstan. (Yetede)