Di tengah pemulihan ekonomi nasional, industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global, tercermin dari masih terjadinya gelombang PHK pada sekor manufaktur padat karya ini. Permintaan pasar ekspor pada kedua sektor itu melemah akibat tekanan perekonomian global. Kondisi itu dibarengi kesulitan mendongkrak penjualan di pasar dalam negeri karena serbuan barang impor. Akibatnya, penurunan produksi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja sulit dihindari. Salah satu produsen sepatu, PT Dean Shoes di Kabupaten Karawang, Jabar, misalnya, menghentikan operasi dan menutup pabrik per 14 April 2023. Sebanyak 3.329 pekerjanya mengalami PHK.

Fajar Ahmad Faizal, yang saat ditemui menjelang penutupan pabrik masih menangani urusan humas PT Dean Shoes, menjelaskan, ketidakpastian perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina membuat  pemegang merek mengurangi pesanan kepada PT Dean Shoes sejak 2022. Mulanya, perusahaan menyiasatinya dengan memberlakukan pengurangan hari kerja menjadi empat hari sepekan. ”Bersamaan dengan kondisi itu, upah minimum kabupaten naik tinggi. Investor kami mencari lokasi produksi yang lebih murah agar bisa beroperasi lebih berkelanjutan. PHK dilakukan pada 6 April dan 14 April sehingga sebelum Lebaran sudah clear,” ujar Fajar yang juga tak luput mengalami PHK.

PT Dean Shoes selama ini memproduksi sepatu dari merek Nike dan Under Armour untuk kategori kelas menengah. Menjelang penutupan operasi, perusahaan hanya mengerjakan pesanan dari Nike yang masih tersisa. Belum jelas kelanjutan nasib fasilitas PT Dean Shoes. Fenomena pengurangan tenaga kerja juga mendera industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Kwee Liang Cing, pemilik dan direktur perusahaan tekstil yang memproduksi kain untuk seprai dan mode, PT Bentara Sinarprima, di Kabupaten Bandung, Jabar, mengatakan, pihaknya sudah mengurangi tenaga kerja dari sebelumnya 500 orang menjadi 260 orang. Pekerja yang sebelumnya masuk 5-6 hari kerja dalam sepekan kini hanya masuk 1-2 hari kerja. Lilik, begitu ia biasa dipanggil, menuturkan, kapasitas produksi pabriknya terus turun sejak 2022 karena anjloknya permintaan, dari 2 juta-2,5 juta meter per bulan kini hanya terpakai 30-35 %. Produksi kain tinggal berkisar 700.000-800.000 meter per bulan. (Yoga)

Badan usaha milik desa atau BUMDes diharapkan jadi instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi  perdesaan. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, BUMDes juga dapat membuka  kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk lokal. Laman Kemendesa PDTT mencatat jumlah BUMDes terus bertambah, yakni dari 50.199 pada 2019 menjadi 51.134 pada 2020 dan 57.288 pada 2021. Sampai 2022, ada 60.417 BUMDes dan 6.583 BUMDes bersama. Dari jumlah itu, 12.285 BUMDes sudah berbadan hukum. Kemendesa PDTT menargetkan pada 2028 BUMDes ada di setiap desa. Presiden Jokowi paling tidak dua kali menyorot kualitas BUMDes. Tahun 2019, Presiden menyatakan ada 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi pada pendapatan desa. Dua tahun kemudian, pada peluncuran sertifikat badan hukum BUMDes, Presiden kembali mengingatkan, manfaat nyata BUMDes harus dapat dirasakan oleh rakyat.

Tantangan yang dihadapi BUMDes yaitu, Pertama, kebijakan pemerintah dinilai masih membatasi pengelolaan BUMDes sebagai entitas bisnis. Kedua, kapasitas manajerial pengelola BUMDes belum mumpuni. Pengurus BUMDes harus memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus mampu mengelola BUMDes secara profesional. Potensi desa dan kebutuhan warga jadi pertimbangan menentukan usahaBUMDes. Profesionalitas mengelola BUMDes ditandai kegiatan dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Usaha BUMDes juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Salah satu aset unik sebagian besar perdesaan yang tak ditemukan di perkotaan adalah kualitas alam dan lingkungan yang lebih baik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa adalah meningkatnya kemampuan ekonomi tanpa mengorbankan alam dan lingkungan. (Yoga)

DPR diminta memprioritaskan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada sisa masa sidang tahun ini. Tidak ada alasan menunda pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset karena setiap tahun Indonesia telah kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi dan pengembalian kerugian negara belum maksimal. Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden (surpres) berisi usulan pembahasan RUU Perampasan Aset berikut naskah RUU kepada pimpinan DPR pada 4 Mei 2023. Namun, surpres tersebut belum ditindaklanjuti lantaran DPR masih reses. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, DPR baru kembali memulai masa sidang pada Selasa (16/5).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, dihubungi di Jakarta, Senin (15/5), mengatakan, jika serius dan memiliki semangat memberantas korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lain, pimpinan DPR harus segera membacakan surpres pembahasan RUU Perampasan Aset di rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (16/5). Badan Musyawarah DPR juga diharapkan segera menunjuk alat kelengkapan yang akan membahas RUU itu bersama pemerintah. RUU Perampasan Aset, menurut Alvin, mendesak dibahas karena korupsi masih merajalela. Setiap tahun, negara kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi. Namun, kerugian yang dikembalikan diperkirakan belum sampai 10 %. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga dinilai penting memberi dampak hukum lain karena ketentuan yang berlaku di Indonesia belum dapat memberi efek jera maksimal kepada pelaku korupsi ataupun kejahatan ekonomi lain. (Yoga)

Potensi guncangan, yang bisa membuat masyarakat jatuh miskin, kian banyak. Perlu disiapkan peredam yang relevan dengan kondisi terkini. Pada tahun pertama pandemi Covid-19, banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga harus merancang strategi agar uang pesangonnya bisa digunakan dengan tepat, sampai mendapat pekerjaan baru. Apalagi, bagi yang masih ada tanggungan cicilan rumah dan kendaraan. Kehilangan pendapatan itu tak serta-merta membuat masyarakat kelas menengah masuk kelompok penerima bantuan. Sementara, bagi masyarakat tertentu, guncangan kecil bisa membuat mereka jatuh miskin. Menurut data BPS, 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19 pada Agustus 2020. Ada yang menjadi penganggur, ada yang sementara tidak bekerja, dan jam kerja berkurang. Tingkat pengangguran terbuka naik, dari 5,23 % pada Agustus 2019 menjadi 7,07 % pada Agustus 2020.

Akibatnya, jumlah penduduk miskin bertambah. Pada September 2020, ada 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada September 2022, garis kemiskinan Rp 535.547 per kapita per bulan. Dengan demikian, penduduk dengan pengeluaran di bawah Rp 535.547 per kapita per bulan atau Rp 17.851 per kapita per hari termasuk penduduk miskin. Dengan memperluas definisi kemiskinan, lebih banyak masyarakat terlindungi dari guncangan yang berpotensi membuat mereka jatuh miskin. Pandemi Covid-19 merupakan contoh guncangan yang berdampak pada upaya pengentasan rakyat miskin. Hal lain yang bisa menjadi guncangan di Indonesia, adalah bencana terkait iklim. Perubahan garis kemiskinan tersebut akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Subsidi dan bantuan mesti benar-benar diterima penduduk miskin agar mereka tetap aman dan terjaga. (Yoga)

Penempatan pekerja migran ilegal telah berkembang pesat menyerupai bisnis dan beradaptasi dengan pasar kerja. Tindakan pencegahannya membutuhkan strategi komprehensif mulai dari sebelum pemberangkatan atau penempatan. ”Perkembangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seperti penempatan pekerja migran ilegal, tidak terjadi di ruang hampa. Penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang mendorong orang susah mengakses pekerjaan. Orang lantas tergiur pekerjaan yang semata menawarkan gaji menggiurkan di luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM Dafri Agussalim, Senin (15/5) di Jakarta.

Dafri menyebut kasus TPPO warga negara Indonesia (WNI) untuk kebutuhan judi dan penipuan daring (online scammer). Kasus ini dinilai menarik karena korban berlatar belakang lulusan pendidikan menengah atas dan tinggi. ”Apakah lapangan pekerjaan untuk profil lulusan pendidikan seperti itu tidak banyak tersedia di dalam negeri? Apakah mereka tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai latar belakang edukasi mereka?” kata Dafri. Menurut dia, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan semakin tidak memandang status ekonomi seseorang. TPPO terjadi di  seluruh dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Perkembangannya menyerupai bisnis, pelaku industrinya tidak stagnan, dan beradaptasi dengan pasar, misalnya teknologi digital. (Yoga)

Citibank Indonesia mencatat laba bersih triwulan I-2023 sebesar Rp 569 miliar, bertumbuh 52 persen secara tahunan. Penyaluran kredit menurun 5,36 persen secara tahunan menjadi Rp 39,87 triliun. Namun, pendapatan bunga bersih meningkat 60,93 persen secara tahunan menjadi Rp 1,22 triliun sehingga laba tetap tumbuh. Demikian disampaikan Chief Executive Officer Citi Indonesia Batara Sianturi, Senin (15/5/2023), di Jakarta. (Yoga)

Presiden Joko Widodo saat pencanangan Sensus Pertanian 2023 di Jakarta, Senin (15/5/2023), mengusulkan agar sensus pertanian digelar lima tahun sekali. Sensus yang digelar 10 tahun sekali itu, kata Presiden, terlalu lama. Kebijakan pertanian membutuhkan data terkini, akurat, dan tepercaya. ”Perubahan berjalan setiap tahun, tetapi keputusan masih memakan data 10 tahun yang lalu. Mestinya, (sensus) ini diadakan lima tahun sekali,” ujar Presiden. (Yoga)

Pada musim panen raya kali ini, petani di sejumlah sentra padi di Kabupaten Cirebon, Jabar, menikmati harga gabah kering panen (GKP) yang cukup tinggi. Sayangnya, produksi padi turun akibat banjir, masalah pengairan, hingga serangan hama. Saat panen raya di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Senin (15/5) GKP pada tingkat petani berkisar Rp 5.000-Rp 5.400 per kg. Angka ini di atas harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 5.000 per kg. ”Sekarang, harga (gabah) bagus, di atas Rp 5.000 per kg, tergantung kualitasnya,” ucap H Tarba, Ketua Gabungan Kelompok Tani Cita Mandiri, di Jagapura Kulon. Harga itu berbeda saat panen raya beberapa musim sebelumnya. Biasanya, harga gabah anjlok hingga Rp 4.000 per kg.

Meningkatnya harga gabah petani dipengaruhi kenaikan HPP beras yang sebelumnya Rp 8.300 per kg menjadi Rp 9.950 per kg di gudang Bulog. Tarba menilai, regulasi pemerintah terkait HPP dapat menjaga  harga gabah petani tidak jatuh saat musim panen raya. Meski demikian, hasil panen petani di Gegesik cenderung menurun. Selain banjir, masalah pengairan hingga serangan hama tikus turut menurunkan produksi padi. ”Paling, hasilnya cuma 60 %. Bahkan, banyak petani harus tanam ulang karena banjir dan kena (serangan hama) tikus,” ucapnya. Petani yang biasanya menghasilkan sekitar 4 ton GKP dari lahan sebahu (0,7 hektar), kini hanya memanen 2 ton-2,5 ton per bahu. Mereka juga harus mengeluarkan iaya lebih untuk modal tanam ulang. (Yoga)

Provinsi Sumsel yang memasuki usia 77 tahun pada Senin (15/5) terus berbenah. Modal kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya membuat ”Bumi Sriwijaya” ini dikenal sebagai lumbung pangan dan energi. Berdasarkan data BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel disokong oleh tiga sektor yang menyumbang 57,49 % dari total PDRB daerah. Ketiganya ialah pertambangan dan penggalian (25,83 %), industri pengolahan (18,01 %), serta pertanian dan kehutanan (13,65 %). Sumsel juga penghasil karet terbesar di Indonesia dengan produksi bahan olahan karet 1 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, dengan perkebunan kelapa sawit seluas 1,4 juta hektar, Sumsel menghasilkan  3,8 juta ton CPO. Sumsel juga layak dijuluki lumbung pangan. Pada 2022, luas lahan panen Sumsel  513.378 ha dengan produksi 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,5 juta ton beras. Dengan capaian itu, Sumsel merupakan penghasil beras tebesar kelima nasional, di bawah Jatim (5,5 juta ton), Jabar (5,4 juta ton),  Jateng (5,3 juta ton), dan Sulsel (3 juta ton).

Ironisnya, dengan berbagai kekayaan itu, Sumsel masih didera kemiskinan. Pada September 2022, BPS mencatat angka kemiskinan di Sumsel 11,99 % dengan jumlah penduduk miskin 1.054.990 jiwa, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 9,57 %, walau turun cukup signifikan dalam 10 tahun. Pada 2013, tingkat kemiskinan di Sumsel 14,06 %. Hanya saja, dengan kekayaan alam yang demikian besar, angka dua digit itu masih menjadi masalah. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Ichsan Hadjri berpendapat, masih tingginya kemiskinan di Sumsel tidak lepas dari belum meratanya pembangunan.  Aliran uang hanya berputar dan dinikmati oleh kalangan tertentu bahkan mungkin uangnya keluar dari Sumsel,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Kinerja ekspor April 2023 memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 36 bulan atau tiga tahun berturut-turut. Surplus neraca perdagangan April sebesar US$ 3,94 miliar, naik 39,22% dibanding bulan sebelumnya, US$ 2,83 miliar. Sedang ekspor April US$ 19,29 miliar, merosot 17,62%, month to month, dan kontraksi 29,4%, year on year (yoy). Penurunan pertumbuhan ekspor secara yoy dalam tiga bulan terakhir merupakan peringatan serius. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi mengatakan, perlambatan ekspor tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara-negara lain di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perlambatan perekonomian global. Namun demikian, kinerja neraca perdagangan Indonesia masih berjalan baik, sebab neraca perdagangan masih surplus. “Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus apalagi neraca perdagangan surplus. selama 36 bulan. Namun, (kontraksi ekspor) ini menjadi sebuah warning, kondisi neraca perdagangan dengan negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat memang harus diwaspadai untuk dijaga supaya tetap baik,” ucap Imam kepada Investor Daily, usai menyampaikan  paparan dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/05/2023). (Yetede)