EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK : SENGAT BARU INVESTASI BATERAI EV
Pengembangan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Tanah Air mendapat secercah harapan setelah Presiden Joko Widodo menemui delegasi Korea Selatan kemarin. Investasi LG Energy Solution yang sempat tersendat pun dipastikan bakal rampung pada tahun ini. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kegiatan investasi pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi bakal berjalan tahun ini. Hal tersebut nantinya diharapkan bakal menjadi pemicu dari kerja sama lainnya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik. Dia menjelaskan, konsorsium LG Energy Solution (LGES) dan Indonesia Battery Corporation atau IBC juga bakal segera menyelesaikan negosiasi terkait dengan kerja sama di sisi hulu tambang untuk kebutuhan baterai listrik secara paralel. Harapannya, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini bisa mempercepat realisasi investasi baterai kendaraan listrik LGES di Tanah Air, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asean yang mampu memproduksi mobil listrik beserta baterainya pada tahun depan. Sementara itu, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mengaku belum ada perjanjian lebih lanjut perihal rencana penghiliran bijih nikel sebagai salah satu komponen penting baterai kendaraan listrik. Heri Yusuf, SVP Corporate Secretary MIND ID, mengatakan bahwa LGES sebelumnya memutuskan bakal melakukan perubahan konsorsium yang bakal bekerja sama dengan IBC. Hanya saja hingga kini belum ada keputusan pasti mengenai perubahan komposisi konsorsium tersebut. Pemerintah Korea Selatan sendiri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi atas paket insentif mineral kritis dan energi baru terbarukan (EBT) yang diatur dalam IRA dan telah mengubah peta investasi global saat ini. Bahlil menuturkan bahwa kekhawatiran Korea Selatan itu relatif beralasan menyusul kebijakan Amerika Serikat (AS) yang belakangan cukup agresif untuk mengimbangi persaingan dagang, investasi penghiliran mineral kritis, serta pengembangan EBT dari beberapa negara kompetitor, seperti China dan Uni Eropa.
Nestapa Hidup Berkelindan Banjir dan Rob di Semarang
Bertahun-tahun, sebagian warga di Kota Semarang, Jateng, hidup berkelindan dengan bencana banjir dan rob. Para korban berharap ada solusi komprehensif agar bencana tak lagi membayangi kehidupannya. Adennyar Wycaksono (33), warga Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, belum lupa dengan banjir bandang yang dialami pada 2010. Kala itu, 10 orang dilaporkan meninggal terseret arus. Seorang di antaranya ditemukan oleh Aden di sekitar rumahnya. Setidaknya sejak dua dekade terakhir, Aden dan ribuan orang yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin, Kota Semarang, hidup dalam kondisi waswas. Sebab, wilayah itu rutin dilanda banjir bandang. Banjir terjadi akibat aliran sungai yang tidak lancar lantaran tingginya sedimentasi. Kondisi itu kian parah karena posisi Mangkang Wetan berada di tikungan sungai. ”Banjir bandang terakhir terjadi pada akhir tahun 2022, tetapi dampaknya tidak terlalu parah. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan pada bangunan rumah warga seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Aden, Kamis (4/5). Kondisi banjir di wilayah itu sedikit membaik lantaran adanya normalisasi Sungai Beringin. Belokan Sungai Beringin di Mangkang Wetan juga direkonstruksi agar tidak terlalu curam. Hasilnya, luapan air sungai bisa dikurangi.
Safira (26) Warga Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, menyebut, banjir paling parah di wilayahnya terjadi pada awal 2023. Banjir setinggi 30 cm merendam rumahnya selama dua hari. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, banjir hanya merendam jalan-jalan menuju ke rumahnya. ”Saluran air di sekitar rumah terlalu sempit. Sudah begitu, juga sering tersumbat sampah. Padahal, hujan awal tahun ini deras banget. Airnya tak bisa tertampung semua (di saluran air) dan malah masuk ke rumah-rumah warga,” ucapnya. Semarang juga digerus rob yang dipicu peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah. Penelitian dalam jurnal Geophysical Research Letters yang dipublikasikan tahun 2022 menyebut, laju penurunan muka tanah di Semarang berkisar 0,9-6 cm per tahun. Hasil studi peneliti ITS Surabaya pada 2009-2011 tentang kenaikan muka air laut menunjukkan, laju kenaikan muka air laut di Semarang mencapai 12,83 milimeter per tahun. Salah satu wilayah terdampak rob adalah Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Amron (55), warga daerah itu, mengatakan, rob rutin melanda sejak 27 tahun lalu. Kondisinya kian parah 10 tahun terakhir. Puncaknya Januari 2023 saat 17 rumah rusak diterjang rob dan angin kencang.
Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi mengatasi banjir. Untuk wilayah atas, Pemkot Semarang akan menertibkan tata ruang melalui kerja sama dengan Pemkab Semarang, karena mayoritas sungai di Kota Semarang berhulu di Kabupaten Semarang. ”Kami usul, inginnya dibangun waduk di bagian atas sehingga air dari atas tidak langsung ke bawah, tetapi transit dulu di waduk atau embung,” ujarnya. Untuk Semarang bagian timur, pompa dan pintu air akan ditambah, kolam retensi seluas 250 hektar dibangun, serta pembangunan tanggul laut. Di wilayah Semarang bagian barat, pengendalian banjir dilakukan dengan menormalisasi Sungai Plumbon. Normalisasi akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Adapun Pemkot Semarang bertugas membebaskan lahan seluas 11,6 hektar untuk normalisasi. (Yoga)
Jawa dalam Sengkarut Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan
Jawa adalah pulau dengan banyak bencana. Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dari data BNPB, jumlah bencana yang terjadi di Pulau Jawa pada 2022 sebanyak 1.838 kejadian. Jumlah itu 51,86 % dari 3.544 kejadian bencana di Indonesia pada 2022. Litbang Kompas juga menguatkan fakta Jawa adalah ”lumbung bencana” di Indonesia. Dalam kurun waktu 2012-2022, tercatat ada 17.720 bencana di Jawa dengan jumlah korban meninggal, hilang, luka-luka, dan mengungsi sebanyak 21,9 juta orang. Selain tingginya frekuensi bencana, sejumlah daerah di Jawa tercatat pernah mengalami bencana besar yang merenggut banyak korban jiwa.
Bencana di Jawa disebabkan sejumlah faktor. Di satusisi, kondisi alam seperti keberadaan sesar penyebab gempa, gunung api aktif, dan cuaca ekstrem menjadi factor yang bisa memicu bencana. Namun, faktor non-alam seperti masalah tata ruang dan alih fungsi lahan juga memicu atau memperparah bencana di Jawa. Relasi antara bencana di Jawa dengan tata ruang dan alih fungsi lahan itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam konferensi pers di Semarang, Jateng pada Januari 2023. Pengampanye Transisi Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Abdul Ghofar, mengatakan, bencana yang melanda Pulau Jawa empat tahun terakhir didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, hujan ekstrem, dan tanah longsor. Selain karena perubahan iklim, bencana terjadi karena kesalahan dalam pengurusan tata ruang dan kerusakan lingkungan.
Terlihat jelas dalam banjir bandang di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, awal Januari 2023. Saat itu terjadi banjir bandang setinggi lebih dari 2 meter di sekitar Sungai Pengkol. Dampak banjir paling parah dirasakan warga Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, karena tanggul sungai di kawasan itu jebol. Sebanyak 40 rumah yang ditinggali 147 jiwa terendam air selama tiga jam. Seorang warga yang terjebak di dalam rumah meninggal. Dari tata ruang, lokasi Perumahan Dinar Indah dinilai tidak tepat karena berada di cekungan dan sangat dekat dengan sungai. Bahkan, Pemkot Semarang menyebut perumahan itu tak berizin. Setelah banjir Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mewacanakan relokasi bagi warga Perumahan Dinar Indah. Pemkot Semarang juga berjanji mengevaluasi perizinan perumahan agar kasus serupa tidak terulang.
Kepala Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya Adi Susilo mengatakan, alih fungsi lahan bisa memicu banjir bandang. Sebab, lahan pertanian terbuka tidak bisa menyerap hujan hingga air mengalir menjadi limpasan permukaan. ”Hal itu mesti diwaspadai dan penanganannya jangan dibebankan ke Pemerintah saja, tetapi juga provinsi dan pusat. Berilah insentif untuk warga di hulu agar tidak bergantung sepenuhnya pada pertanian yang merusak hutan. Karena rentetan dampaknya bisa banjir, longsor, dan mengganggu mata air,” kata Adi. (Yoga)
Garis Kemiskinan Tidak Lagi Relevan
Bank Dunia mengusulkan agar Indonesia mengubah garis kemiskinan dengan menggunakan standar paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) terbaru untuk negara berpendapatan menengah, yakni 3,2 USD per orang per hari atau Rp 47.502, naik dari standar PPP untuk kemiskinan ekstrem yang saat ini menjadi acuan, yakni 1,9 USD per orang per hari atau Rp 28.969. Konsekuensinya, dengan standar baru itu, angka kemiskinan di Indonesia akan melonjak. Persentase penduduk miskin di Indonesia berpotensi meningkat dari 9,57 % atau 26,36 juta orang (berdasarkan data BPS) menjadi 16 % atau 44 juta orang (berdasarkan usulan terbaru Bank Dunia).
Peneliti utama di The SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, Minggu (14/5) menilai, saat ini adalah momen yang tepat untuk merevisi garis kemiskinan. Standar kemiskinan yang sekarang berlaku kurang relevan karena sudah diterapkan sejak tahun 1998. Dalam 25 tahun terakhir, telah terjadi banyak perkembangan di masyarakat, termasuk pola konsumsi. Ia mengatakan, penghitungan garis kemiskinan yang baru harus bisa menggambarkan pola konsumsi masyarakat saat ini untuk bisa mendefinisikan kemiskinan dengan lebih akurat. Menurut dia, Indonesia tidak perlu serta-merta mengikuti acuan standar garis kemiskinan berdasarkan PPP sebesar 3,2 USD per hari per orang yang diusulkan Bank Dunia. Evaluasi penghitungan garis kemiskinan bisa disesuaikan dengan konteks Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah. (Yoga)
Sumber Daya Manusia Indonesia Dinilai Belum Siap
Sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia dinilai belum siap memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Faktor kemampuan, kapasitas, dan tingkat pendidikan menjadi penyebab. Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, perkembangan teknologi AI yang kianpesat tidak dapat dihindari. Secanggih-canggihnya AI jika tidak bisa dimanfaatkan oleh pekerja, tetap tidak berguna. ”Kapasitas SDM Indonesia yang jadi tantangan utama. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi AI yang pesat, industri butuh SDM yang kuat,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/5).Mengutip data BPS per Februari 2023, terdapat 146,62 juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 138,63 juta di antaranya bekerja, sedangkan 7,99 juta lainnya pengangguran.
Dari sisi pendidikan, 39,76 % pekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, 19,18 % pekerja berpendidikan SMA, dan 18,24 % pekerja berpendidikan SMP. Adapun pekerja berpendidikan SMK 11,31 %, pekerja berpendidikan diploma IV/S-1/S-2/S-3 sebesar 9,31 %, dan pekerja berpendidikan diploma I/II/III sebesar 2,2 %. Menurut Anton, pekerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP sehingga cukup sulit memanfaatkan AI dalam pekerjaannya. Sementara itu, lulusan SMK dan pendidikan vokasi masih rendah kontribusinya dalam dunia kerja. ”Ini artinya, Indonesia perlu merumuskan kembali strategi dunia pendidikannya. Jangan sampai perkembangan teknologi tak mampu diimbangi dengan kapasitas SDM yang ada,” kata Anton. (Yoga)
KEBIJAKAN ENERGI, Riak Musiman Vs Pembenahan
Pada 2022, pemerintah cukup kewalahan menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia seiring kian pulihnya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19. Sebagai negara pengimpor bersih (net importer) minyak, situasi global, termasuk harga komoditas dan kurs rupiah terhadap dollar AS, amat berpengaruh bagi Indonesia. Berdasarkan catatan Trading Economics, pada Januari 2021 harga minyak mentah jenis Brent rata-rata 53 USD per barel dan menjadi 79 USD per barel pada Desember 2021. Memasuki 2022, harga minyak mentah meroket hingga 123 USD per barel pada 8 Maret 2022. Dampak pada sektor hilir makin nyata pada 1 April 2022 saat PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis pertamax dari Rp 9.200 per liter menjadi Rp 12.500 per liter. Hal yang dikhawatirkan, terjadi migrasi pengguna BBM dari pertamax ke pertalite yang harganya saat itu Rp 7.650 per liter.
Masalahnya, pertalite menjadi BBM dengan porsi konsumsi tertinggi di Indonesia, yaitu 78 %, sedang pertamax 14 %. Pertalite saat itu juga baru ditetapkan sebagai jenis BBM khusus penugasan, menggantikan premium (sudah dihapus dari pasar), yang artinya disubsidi oleh negara. Ada potensi kuota pertalite jebol dan anggaran subsidi membengkak. Begitu pula realisasi subsidi energi pada 2022 yang sebesar Rp 502,4 triliun atau membengkak tiga kali lipat alokasi semula. Selain menaikkan harga pertalite yang jadi pilihan pahit, muncul rencana merevisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Tujuannya merincikan siapa saja yang berhak menggunakan pertalite. Pasalnya, dengan regulasi yang berlaku saat ini, pertalite bisa dinikmati oleh kalangan mana pun. Tiada halangan bagi mobil-mobil mewah untuk mengantre pertalite.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, misalnya, beberapa waktu lalu di Komisi VII DPR menyatakan kuota pertalite dan solar bersubsidi 2023 berpotensi jebol lagi jika revisi perpres tidak terbit. BPH Migas juga beberapa kali menyampaikan skenario dalam revisi perpres. Misalnya, semua sepeda motor tetap boleh mengonsumsi pertalite kecuali di atas 150 cc. Juga sejumlah opsi pemberlakuan pada mobil. Misalnya, mobil pelat hitam dengan kapasitas mesin tak lebih dari 1.400 cc dibolehkan menggunakan pertalite. Bagaimanapun, subsidi atau kompensasi BBM tetaplah perlu. Akses masyarakat tidak mampu terhadap energi yang terjangkau harus tetap dijamin oleh negara. Namun, saat pemerintah menyadari bahwa sebagian besar penyalurannya tidak tepat sasaran, keseriusan dan komitmen dalam pembenahan dinantikan. (Yoga)
Mewaspadai ”Sugarflation”
Harga gula mentah dunia tengah membubung tinggi. Imbasnya dirasakan sejumlah negara pengimpor gula, seperti Korsel. Saat ini, harga gula di ”negeri pencetak drakor” tersebut melonjak ke level tertinggi sejak 11 tahun terakhir. Sampai muncul istilah sugarflation. CGTN, saluran televisi berita berbahasa Inggris China, menyajikan tayangan menarik berjudul ”Sugarflation Raises Concerns in Country’s Food Industry” pada 10 Mei 2023. Tayangan tersebut menyajikan kisah sugarflation di sebuah toko roti di Korsel. Gula merupakan bahan dasar aneka makanan, termasuk roti dan kue di ”Negeri Ginseng”. Song Chihun, pemilik Ridgeydidge Bakery, menyatakan, gula merupakan bahan baku utama roti dan kue dengan proporsi 50 %. Di tengah kenaikan harga gula, bahkan tepung, ia belum menaikkan harga jual kue dan roti. Namun, jika kenaikan harga gula dunia berkepanjangan, ia akan mempertimbangkan menaikkan harga produk. Tayangan tersebut juga menekankan kenaikan harga eceran gula akan menekan prospek inflasi umum. Lahirlah istilah ”sugarflation” (sugar inflation) atau inflasi gula.
Di AS, kenaikan harga gula memengaruhi banyak produk berbasis gula, seperti permen, permen karet, dan manisan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat, indeks harga konsumen untuk permen dan permen karet naik menjadi 186,64 pada Maret 2023 atau melonjak 9,6 % secara tahunan. Kala sebagian besar harga komoditas pangan global turun, harga gula justru melejit. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, indeks harga gula dunia pada April 2023 naik 17,6 % secara bulanan menjadi 149,4. Indeks harga gula tersebut telah naik tiga bulan berturut-turut, bahkan lebih tinggi dari indeks pada April 2022 yang sebesar 121,5. Indeks harga gula itu menuju level tertinggi rata-rata indeks sejak 2011 yang sebesar 160,9. Kenaikan harga gula itu disebabkan kekhawatiran pasar terhadap penurunan persediaan gula dunia. Organisasi Gula Internasional (ISO) menurunkan perkiraan surplus gula dunia periode pemasaran 2022/2023 dari 6,19 juta ton menjadi 4,15 juta ton, karena penurunan produksi gula di India, China, Thailand, dan sejumlah negara di Uni Eropa.
Tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengingatkan, harga gula mentah dunia masih akan terus bergejolak sepanjang tahun ini. Anomali cuaca, seperti gelombang panas dan El Nino, yang melanda sejumlah negara produsen gula berpotensi memengaruhi penurunan produksi gula. Berdasarkan consensus Bloomberg, harga rata-rata gula mentah pada 2023 diperkirakan masih tinggi, yakni 20 sen USD per pon. Harga tersebut diperkirakan turun menjadi 19 sen USD per pon pada 2024. Sementara dengan kenaikan harga acuan pembelian dan penjualan gula konsumsi nanti, harga gula domestik dipastikan bakal terkatrol. Kenaikan harga gula baik bagi kesejahteraan petani tebu sekaligus memacu produksi tebu nasional. Namun, bagi pelaku usaha dan industri serta konsumen, hal itu bisa semakin menekan isi dompet. (Yoga)
Japfa Ekspor Ayam Hidup ke Singapura
Grup Japfa mengekspor perdana ayam hidup ke Singapura sebanyak 23.000 ekor melalui laut. Ekspor ini menjadi tonggak penting opsi pengiriman baru memasok ayam segar ke Singapura dengan mengirimkan ayam hidup melalui laut dan dipotong di negara tujuan. ”Sebanyak 1.500 ton atau sekitar 900.000 ayam hidup ditargetkan diekspor ke Singapura pada tahun ini,” ujar Direktur Japfa Antonius Harwanto, dalam siaran pers, Minggu (14/5). (Yoga)
Allianz Life Catat Laba Rp 635,5 Miliar
Perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Life Indonesia mencatat laba bersih pada 2022 sebesar Rp 635,5 miliar, meningkat 27,6 persen dibanding kinerja 2021. Strategi bisnis kini lebih fokus pada produk dengan pembayaran premi berkala ketimbang premi tunggal. Sepanjang 2022, Allianz Life Indonesia mencatat penjualan premi baru Rp 3,8 triliun. Demikian disampaikan Business Director Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo, akhir pekan lalu. (Yoga)
Puluhan Tahun Krisis Air Bersih di Balik Megahnya Jakarta
Puluhan drum berwarna biru dan selang air melintang di setiap gang di Kampung Gedung Pompa, RT 020 RW 017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakut. Lumut dan bercak kotoran menjadi penanda bahwa puluhan tahun ratusan warga belum pernah merasakan air bersih dari pipa Perusahaan Air Minum Jakarta Raya. Padahal, tak jauh dari mereka banyak perumahan dan gedung bertingkat yang bisa menikmati air dengan lancar. Setiap pagi, Nurrachman (59) bergegas menuju jalan raya untuk membeli air bersih dari truk tangki. Harga satu pikul air dalam jeriken 40 liter Rp 4.000. Guna mencukupi kebutuhan akan air bersih bersama istri dan dua anaknya, ia membutuhkan lima pikul setiap hari. Tiap bulan, Ketua RT 020 Kampung Gedung Pompa ini merogoh Rp 600.000 untuk air bersih. Terdapat 800 keluarga di wilayah itu, 292 keluarga adalah pengontrak. Warga bergantung pada air dari swasta untuk mandi, cuci, dan memasak. Untuk minum, warga harus membeli air galon.
”Saya selalu tanya, kapan mau dipasang, tolong segera dipasang PAM di sini. Kami sudah sering mengadu, tetapi orang PAM hanya survei-survei. Sampai kini belum ada realisasi. Kalau ada PAM, paling satu bulan hanya Rp 150.000,” kata Nurrachman di rumahnya, Jumat (12/5). Jika menggunakan air tanah dengan mengebor sendiri, air yang keluar berwarna kuning, bau, dan asin. Sebab, kampung ini hanya berjarak 100 meter dari tanggul laut Muara Baru. Pipa air bersih sempat masuk ke lingkungan ini yang dikelola oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun, sejak dialihkan ke PAM Jaya, pipa tdak digunakan dan warga kembali ke selang air. Warga lainnya, Sadiwan (53), menyiasati mahalnya air bersih dengan mandi sekali sehari. Dengan begitu, dia hanya mengeluarkan Rp 400.000 sebulan untuk air bersih. Padahal, di kawasan Pluit, Penjaringan, tak jauh dari kampung mereka berdiri, sejumlah perumahan elite, mal, dan hotel airnya tidak pernah berhenti mengalir.
”Seharusnya PAM segera masuk hingga ke rumah-rumah menyediakan meteran agar terukur dan dikelola negara. Kalau dikelola swasta atau warga, akan sangat rawan terjadi selisih paham,” kata Enny Rohayati dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Kondisi serupa sempat dirasakan oleh warga di Kampung Nelayan, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan. Setelah puluhan tahun menadah air hujan dan membeli air bersih, mereka akhirnya dapat menikmati bersih PAM Jaya pada 2022. ”Sekarang sudah ada meteran air masing-masing setelah 20 tahun lebih. Dengan meteran otomatis, pembayarannya lebih murah. Namun, saya mengimbau warga hemat air karena sebentar lagi kemarau. Kalau tidak tagihan air akan lebih mahal,” kata Ketua RW 004 Kampug Nelayan, Amirudin Latif (54). Sejauh ini, cakupan layanan PAM Jaya mencapai 65 % atau 908.324 pelanggan dengan kapasitas produksi 20.725 liter per detik dari kerja sama PAM Jaya bersama dua mitra perusahaan swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT Palyja. Namun, sejak Januari 2023, PAM Jaya sepenuhnya mengelola air bersih perpipaan di DKI Jakarta. Kini, 35 % sisanya menjadi tanggung jawab BUMD DKI Jakarta. PAM Jaya menargetkan 100 persen cakupan pada tahun 2030. (Yoga)









