Ketimpangan kualitas belanja antara pemerintah pusat dan daerah berisiko menjadi aral yang mengganjal laju ekonomi tahun ini. Musababnya, saat pemerintah pusat memacu belanja produktif dan menahan belanja nonproduktif, pemerintah daerah (Pemda) justru makin jorjoran memacu belanja pada komponen yang tak memiliki efek besar pada perekonomian. Faktanya, meski pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) konsisten di level 5% pada kuartal I/2023, perekonomian nasional cukup rentan lantaran risiko yang membayangi masih tinggi, terutama inflasi. Kementerian Keuangan mencatat, pertumbuhan belanja pemerintah pusat pada kuartal I/2023 didominasi oleh belanja barang dan belanja modal yang memiliki impak besar pada ekonomi riil. Belanja sosial pun, meski turun 6,36% (year-on-year/YoY), masih menjadi yang tertinggi yakni mencapai Rp25,01 triliun. Sayangnya, belanja daerah justru didominasi oleh sektor nonstrategis, yakni belanja pegawai yang mencapai Rp57,41 triliun. Adapun, belanja modal justru mencatatkan penurunan hingga 13,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan kepada seluruh pemda termasuk pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga kualitas belanja pada tahun ini.

Sri Mulyani menambahkan, belanja K/L dan daerah wajib dieksekusi dengan efisien dan berfokus pada output yang dihasilkan terhadap perekonomian. Terlebih bagi daerah yang masih belum dapat menyediakan pelayanan dan infrastruktur memadai untuk menarik minat swasta, sehingga optimalisasi Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) amatlah mendesak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, menambahkan ada tiga kunci yang bisa dimanfaatkan oleh K/L dan pemda dalam mengeksekusi belanja. Pertama, pedoman pelaksana perencanaan belanja, baik APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang harus dilengkapi petunjuk serta sasaran objektif. Kedua, struktur pelaksana perencanaan dan proses bisnis. Ketiga, mengoptimalkan belanja dengan fokus kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mengingat, inklusi keuangan akan meningkatkan pemerataan terhadap akses sumber daya keuangan kepada masyarakat secara lebih luas. Namun, dalam realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, terutama layanan pembiayaan (financing). Pada umumnya, mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang unbankable atau underbanked yang berasal dari kelompok pekerja informal. Salah satu penyebabnya adalah perbankan masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan kepada kelompok MBR ini. Ini mengingat, tidak terpolanya penghasilan dari para MBR informal. Di sisi lain, metode penilaian kapasitas meminjam (borrowing capacity) terhadap kelompok MBR informal yang tersedia belum mampu menangkap potensi kemampuan membayar kelompok MBR informal. Situasi ini pada akhirnya menurunkan risk appetite perbankan sehingga meningkatkan ekspektasi risiko terjadinya kredit macet di kemudian hari pada kelompok MBR informal ini. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut tentunya dibutuhkan tools yang dapat menjangkau karakteristik nasabah yang berada dalam kelompok MBR informal tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan credit scoring yang lebih inovatif dan efektif. Credit scoring adalah metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai risiko kredit dan kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman. Penerapan credit scoring yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko kredit macet dalam sektor keuangan.

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil alih perbaikan jalan di sebagian daerah untuk menjaga jalur produksi tetap baik serta mencegah lonjakan biaya logistik nasional. Biaya logistik di Indonesia adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Data International Symposium on Sustainable Transportation Forum Conference pada 2019 mencatat biaya logistik Indonesia mencapai 22%—27% terhadap PDB. Kondisi itu masih tertinggal dibandingkan dengan Jepang yang mencapai 11% dari PDB dan Amerika Serikat yang hanya 9% terhadap PDB. Bila disandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand juga masih kalah karena negara itu memiliki biaya logistik 14% terhadap PDB dan Vietnam 18% terhadap PDB. Terbaru, Bank Dunia juga menurunkan peringkat Logistics Performance Index Indonesia pada posisi ke-61 pada 2023 dari sebelumnya pada 2018 pada peringkat ke-46. Salah satu pemicu tingginya biaya logistik di Tanah Air adalah infrastruktur jalan yang belum memadai. Padahal, distribusi barang di Indonesia masih didominasi menggunakan jalur transportasi darat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak perlu terus digenjot agar jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Menurut Kepala negara, gangguan jalan raya berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi. Kondisi jalan di Lampung yang rusak parah merupakan salah satu contohnya. Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara perlu segera dikerjakan pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga, tetapi juga jalan di Asahan. Presiden merencannakan perbaikan jalan bisa dimulai pada Juli setelah proses identifikasi dilakukan secara lengkap. Setidaknya, dia menyebut 260 kilometer jalan nasional di Provinsi Sumatra Utara berada dalam kondisi rusak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.

Pengendalian inflasi dan peningkatan perekonomian daerah tak hanya dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di daerah pun memainkan peran penting. Kolaborasi kedua instrumen ini diyakini mampu mengoptimasi potensi perekonomian Sumatra Selatan untuk melompat lebih tinggi. Laju produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diproyeksi bakal bertengger di kisaran 4,6% hingga 5,6% sepanjang tahun ini. Proyeksi tersebut terbilang moderat menyusul capaian sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 5,23%.Sementara, pada kuartal I/2023, PDRB wilayah ini mampu mencatatkan torehan positif di posisi 5,11%. Meskipun jika ditengok secara kuartalan, capaian ini terus menurun sejak kuartal III/2022.Kendati demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (KPw BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja menilai capaian PDRB pada kuartal I/2023 sudah cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional.“Pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,03% YoY. Jadi catatan sebesar 5,11% untuk Sumsel sudah cukup bagus,” kata Erwin, Rabu (18/5).Dia mengungkapkan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian guna menjaga deru mesin ekonomi wilayah tetap terjaga di level tinggi agar mencapai target sasaran.

“Digitalisasi itu menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pada perekonomian,” katanya. Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia K. Christianty memandang selain melalui kebijakan moneter, iklim perekonomian yang baik juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara dari sisi belanja, imbuhnya, wilayah ini mampu menyerap hingga Rp42,59 triliun yang berimpak pada sektor riil.Dari jumlah itu, alokasi untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp31,1 triliun, konsumsi privat sebesar Rp577 miliar, dan investasi pemerintah sebanyak Rp10,8 triliun.Sebagai wilayah strategis yang didukung dengan berbagai komoditas unggulan yang berperan dalam perekonomian regional, Provinsi Sumsel menerima kucuran APBN pada tahun 2023 sebesar Rp43,18 triliun. Imbasnya, manfaat dari belanja yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan momentum perekonomian dan berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak optimal. Selain itu, Lydia menilai bahwa kualitas belanja juga menjadi tidak ideal.

Penjualan sepeda motor listrik di Indonesia masih bergerak lamban, kendati program subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sudah bergulir hampir 2 bulan. Ibarat siput, program subsidi pembelian sepeda motor listrik bergerak lambat. Program pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian kendaraan listrik roda dua sebesar Rp7 juta per unit baru terealisasi 106 unit dari target 200.000 unit pada tahun ini. Padahal, program pemerintah tersebut sudah bergulir sejak 20 Maret 2023. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa realisasi subsidi sepeda motor listrik itu sangat rendah. Dia menilai respons masyarakat atas program itu belum baik. Padahal menurutnya, pemerintah berharap program bantuan itu bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi mengenai lambatnya penjualan sepeda motor listrik, meskipun ada program subsidi pembelian. Rapat itu juga melibatkan Kementerian Keuangan dan instansi lain guna mencari solusi lambatnya penyaluran subsidi. Direktur Keuangan SLIS Wilson Ng mengatakan bahwa sepeda motor listrik Selis telah mengemas order sebanyak 400 unit dari calon pembeli yang memanfaatkan subsidi. Jumlah tersebut seluruhnya sudah lolos verifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan semua pesanan masih dikantongi oleh sepeda motor listrik Selis dengan model E-Max. “Total pengajuan berdasarkan NIK yang sudah lolos verifikasi adalah hampir 400 ,” kata Wilson kepada Bisnis. Selain Selis, entitas Grup MCAS, PT NFC Indonesia Tbk. (NFCX) yang merupakan produsen sepeda motor listrik dengan merek Volta juga telah mengemas ribun unit pesanan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Vice President & Group Head of Investor Relations Grup MCAS Zefanya Angeline Halim mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan sertifikasi subsidi sepeda motor listrik dari pemerintah. “Sudah ada 6.000 applicants, so far yang sudah mendaftar program subsidi ini,” kata Zefanya kepada Bisnis.

Montana menjadi negara bagian pertama di AS yang melarang sepenuhnya penggunaan media sosial Tiktok. Gubernur Montana Greg Gianforte, Rabu (17/5) menandatangani aturan yang menghapus penggunaan Tiktok, aplikasi milik perusahaan teknologi China, Bytedance. ”Hari ini, Montana mengambil tindakan paling menentukan untuk melindungi data pribadi dan informasi personal sensitif milik warga agar tidak dipanen Partai Komunis China,” kata Gi anforte dalam pernyataannya. Aturan baru di Montana ini melarang pengunduhan Tiktok di seluruh negara bagian. Pihak mana pun yang menawarkan akses atau pengunduhan Tiktok akan didenda 10.000 USD (Rp 148 juta) per hari. Meski demikian, hukuman ini tidak diterapkan pada individu. Dengan demikian, Apple dan Google harus menghapus Tiktok dari toko aplikasi mereka. Jika tidak, perusahaan bisa dikenai denda harian. Langkah ini diperkirakan akan ditantang secara hokum dan menjadi ujian bagi AS yang ingin bebas Tiktok.

Juru bicara Tiktok, Brooke Oberwetter, menyebutkan aturan oleh Montana melanggar hak rakyat sesuai amendemen pertama. ”Kami ingin meyakinkan warga Montana bahwa mereka bisa terus menggunakan Tiktok untuk mengekspresikan diri, mencari penghasilan, dan menemukan komunitas karena kami terus bekerja untuk mempertahankan hak pengguna kami di dalam dan di luar Montana,” katanya. Tiktok menyatakan bakal melawan larangan di Montana, bersama pemilik usaha kecil yang menggunakan aplikasi itu untuk iklan dan membantu pertumbuhan bisnis dengan menjangkau lebih banyak pelanggan. Video-video lucu disertai kemudahan penggunaannya membuat Tiktok populer. NetChoice, asosiasi perdagangan yang meliputi Google dan Tiktok, menyebut larangan itu tidak konstitusional. ”Ini jelas pelanggaran konstitusi yang melarang pemerintah membatasi rakyat Amerika mengakses kebebasan berbicara secara daring lewat laman atau aplikasi,” ujar Carl Szabo, Wakil Presiden NetChoice, dalam pernyataan. (Yoga)

BUMN nuklir milik Pemerintah Federasi Rusia, Rosatom, menyatakan mampu membangun instalasi nuklir di wilayah terpencil ataupun daerah yang mengalami defisit suplai tenaga listrik di Indonesia. Rosatom mampu menyiapkan infrastruktur instalasi nuklir tipe terapung ataupun jenis reaktor modular skala kecil untuk wilayah tersebut. Saat ini Rosatom tengah mengembangkan teknologi Floating Nuclear Power Plant (FNPP) atau pembangkit nuklir terapung yang kian mutakhir dengan kapasitas produksi energi listrik yang semakin besar. Di samping itu, Rosatom juga terus mengembangkan teknologi small modular reactor (SMR) yang dapat ditempatkan di lokasi terpencil yang tidak cocok untuk instalasi pembangkit listrik skala besar.

”Saat ini Rosatom sedang mengembangkan empat FNPP mutakhir dengan kemampuan produksi energi listrik masing-masing hingga 300 megawatt (MW) yang dapat menyuplai elektrifikasi di daerah pertambangan emas,” ujar Direktur Pelaksana FNPP ”Akademik Lomonosov” Andrey Zaslavskiy saat sesi wawancara dengan sejumlah media massa dari beberapa negara, termasuk Kompas, di  Pevek, Rusia, Selasa (16/5). Penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia sempat mengemuka untuk mengatasi  defisit tenaga listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya adalah rencana kerja sama Pemerintah Indonesia mengembangkan reaktor PLTN dengan perusahaan asal AS, NuScale Power OVS LLC, dan perusahaan Jepang, JGC Corporation. Menurut Djarot Sulistio Wisnubroto, peneliti senior tenaga atom BRIN, Indonesia masih sangat terbuka untuk  pengembangan reaktor daya nuklir, misalnya di Kalbar, untuk pembangkit tenaga listrik. ”Sejak Batan terintegrasi ke dalam BRIN, kegiatan studi kelayakan yang pernah dilakukan di provinsi itu terhenti,” kata Djarot pada Rabu (17/5). (Yoga)

Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional atau ITRC berkomitmen menjaga harga karet alam internasional. Indonesia juga tengah menginisiasi pembentukan bursa karet regional. Guna memperkuat posisi  negara-negara produsen karet di ASEAN, ketiga negara tersebut akan terus membujuk Vietnam bergabung dalam ITRC dan Konsorsium Karet Internasional (IRCo). Di sisi lain, IRCo mengusulkan tambahan modal 8,54 juta USD untuk menggulirkan berbagai program dan kegiatan periode 2024-2027. Sejumlah poin itu mengemuka dalam Diseminasi Hasil Analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Tahun 2023 ”Penguatan Implementasi Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja Perdagangan” yang  digelar secara hibrida, Rabu(17/5). 

Dalam kegiatan itu dipaparkan pula hasil analisis bertajuk ”Dukungan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam IRCo”.Kepala BKPerdag Kemendag Kasan Muhri, Rabu (17/5), mengatakan, hingga kini ITRC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Thailand terus menjaga harga karet dunia tidak turun. Hal itu dilakukan melalui Skema Kesepakatan Tonase Ekspor (Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) atau mekanisme mengurangi ekspor karet berbasis alokasi ekspor. ”Skema initidak semata berorientasi pada bisnis ekspor karet, tetapi juga pada kesejahteraan petani karet di setiap negara produsen karet anggota ITRC. Bagi petani karet Indonesia, pohon karet ibarat mesin ATM. Setiap kali membutuhkan uang, petani karet akan mendatangi pohon karet untuk menyadap getah karet,” katanya. (Yoga)

PT Surveyor Indonesia, pihak yang memverifikasi subsidi sepeda motor listrik menyebut, hingga Rabu (17/5) baru terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik baru dan 200 orang yang akan mengonversi sepeda motor berbahan bakar fosil miliknya. Jumlah ini masih jauh dari target penjualan sepeda motor listrik bersubsidi yang mencapai 200.000 unit dan kuota 50.000 unit sepeda motor konversi pada 2023. Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya pada saat temu media yang membahas implementasi bantuan pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, di Jakarta, Rabu (17/5) mengatakan, program subsidi sepeda motor listrik baru efektif berjalan pada 10 Mei 2023. Padahal, program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Adapun capaiannya saat ini baru 114 pembeli dari 200.000 orang yang terdaftar sebagai penerima subsidi sepeda motor listrik sebesarRp 7 juta per unit.

”Ada beberapa kendala yang menyebabkan program subsidi baru efektif 10 Mei (2023), di antaranya proses verifikasi pabrik produsen motor listrik dan adaptasi oleh dealer (penjual),” ujar Saifuddin. Ada empat kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik, yakni masyarakat penerima kredit usaha rakyat (KUR); penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM; penerima bantuan subsidi upah (BSU); serta penerima subsidi listrik atau konsumen listrik di bawah 900 volt ampere (VA). Saat ingin membeli, lanjut Saifuddin, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP. Setelah itu petugas akan memverifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan data penerima subsidi sepeda motor listrik. Apabila layak menerima, pembeli tinggal melanjutkan pengisian data lain, seperti alamat tempat tinggal dan nomor telepon. (Yoga)