ARAL SINKRONISASI BELANJA NEGARA

;

ARAL SINKRONISASI BELANJA NEGARA

Politik dan Birokrasi Hairul Rizal 19 May 2023 Bisnis Indonesia (H)

Ketimpangan kualitas belanja antara pemerintah pusat dan daerah berisiko menjadi aral yang mengganjal laju ekonomi tahun ini. Musababnya, saat pemerintah pusat memacu belanja produktif dan menahan belanja nonproduktif, pemerintah daerah (Pemda) justru makin jorjoran memacu belanja pada komponen yang tak memiliki efek besar pada perekonomian. Faktanya, meski pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) konsisten di level 5% pada kuartal I/2023, perekonomian nasional cukup rentan lantaran risiko yang membayangi masih tinggi, terutama inflasi. Kementerian Keuangan mencatat, pertumbuhan belanja pemerintah pusat pada kuartal I/2023 didominasi oleh belanja barang dan belanja modal yang memiliki impak besar pada ekonomi riil. Belanja sosial pun, meski turun 6,36% (year-on-year/YoY), masih menjadi yang tertinggi yakni mencapai Rp25,01 triliun. Sayangnya, belanja daerah justru didominasi oleh sektor nonstrategis, yakni belanja pegawai yang mencapai Rp57,41 triliun. Adapun, belanja modal justru mencatatkan penurunan hingga 13,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan kepada seluruh pemda termasuk pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga kualitas belanja pada tahun ini.

Sri Mulyani menambahkan, belanja K/L dan daerah wajib dieksekusi dengan efisien dan berfokus pada output yang dihasilkan terhadap perekonomian. Terlebih bagi daerah yang masih belum dapat menyediakan pelayanan dan infrastruktur memadai untuk menarik minat swasta, sehingga optimalisasi Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) amatlah mendesak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, menambahkan ada tiga kunci yang bisa dimanfaatkan oleh K/L dan pemda dalam mengeksekusi belanja. Pertama, pedoman pelaksana perencanaan belanja, baik APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang harus dilengkapi petunjuk serta sasaran objektif. Kedua, struktur pelaksana perencanaan dan proses bisnis. Ketiga, mengoptimalkan belanja dengan fokus kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.