Dari tujuh indikator kinerja pemerintah yang dalam survei Kompas Januari lalu dinilai publik belum baik, pada survei Mei 2023 tersisa dua indikator, yakni memberantas suap dan jual beli kasus hukum serta penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Hasil survei Mei 2023 ini menunjukkan upaya pemerintah mengatasi sejumlah pekerjaan rumah diapresiasi publik sehingga konsistensinya harus diperkuat hingga akhir periode pemerintahan. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai 70,1 %, naik 0,8 % dari survei Januari 2023. Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 %), diikuti ekonomi (59,5), politik keamanan (74,4), dan kesejahteraan sosial (78). Dilihat dari 20 indikator dari empat bidang itu, ada beberapa indikator yang membaik, ditunjukkan dengan berkurangnya indikator dengan tingkat kepuasan di bawah 50 %, yakni dari tujuh di Januari 2023 jadi dua di Mei 2023.

Menko Polhukam Mahfud MD, yang ditemui di Jakarta, Jumat (19/5) menilai, peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari upaya intensif meningkatkan kinerja di semua sektor. Presiden Jokowi mengendalikan langsung langkah-langkah perbaikan melalui para menteri dalam rapat yang rutin dan intensitas tinggi. ”Artinya, setiap saat Presiden memanggil menteri, lalu dinilai kinerjanya masing-masing dan memberikan laporan, apa masalahnya, kemudian menjanjikan akan mengerjakan apa di bulan berikutnya. Itu selalu dikendalikan sehingga menjadi wajar jika kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus meningkat,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah memperbaiki kinerja di bidang hukum. Salah satunya mengawasi penyelesaian kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian masyarakat. Antar lembaga penegak hokum dikoordinasikan agar tidak ada kasus hukum yang tidak dituntaskan. Di samping itu,tetap mengupayakan pembentukan UU yang mampu mengakselerasi penegakan hukum, salah satunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pemerintah juga memastikan  perlakuan yang sama di depan hukum bagi warga. (Yoga)

Masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama dalam penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Di sisi lain, kendati harga dan stok pangan relatif terkendali, impor pangan, seperti beras dan gula konsumsi, serta kenaikan sejumlah harga pangan pokok, seperti gula, beras, dan minyak goreng, masih terjadi. Pemerataan pembangunan memang merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan antardaerah di Indonesia. Pemerintah berupaya mewujudkannya melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Tujuannya adalah memperlancar akses ekonomi antardaerah dan mendorong terciptanya investasi dan lapangan pekerjaan. Di sektor infrastruktur, misalnya, hingga 2024, pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 3.538 kilometer. Di sektor industri, pemerintah menargetkan membangun 36 kawasan industri di lahan sekitar 50.000 hektar dengan prioritas  pengembangan di luar Pulau Jawa pada 2023-2035.

Hilirisasi industri juga terus dibenahi, mulai dari industri besi baja, nikel, tembaga, batubara, bauksit, CPO, hingga kakao. Menurut Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri sekaligus Ketua Properti dan Kawasan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar, pembangunan kawasan industri di luar Jawa didorong oleh upaya pemerintah melarang ekspor sejumlah mineral mentah. ”Pengolahan (bahan mineral) itu membutuhkan kawasan industri. Dampaknya, terjadi keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/5). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pemerataan pembangunan di era pemerintahan Jokowi memang berjalan baik. Fokusnya tidak lagi di Jawa, tetapi di luar Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. (Yoga)

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi diapresiasi publik lebih baik dibandingkan dalam survei sebelumnya. Survei periodik Kompas pada Mei 2023 merekam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang meningkat cukup signifikan. Kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 59,5 %, naik enam % dibandingkan periode Januari 2023. Kepuasan publik di bidang ekonomi tidak lagi berada di urutan terakhir di antara empat bidang kinerja yang dinilai. Secara umum, kepuasan terhadap kinerja pemerintah naik dari 69,3 % (Januari 2023) menjadi 70,1 % (Mei 2023). Kepuasan publik yang tertinggi pada periode ini bergeser ke bidang kesejahteraan sosial (78,0 %). Kepuasan terhadap bidang politik dan keamanan (74,4 %), bidang penegakan hukum (59,0 %). Peningkatan kepuasan publik di bidang ekonomi merata di setiap kelas sosial-ekonomi masyarakat. Namun, kenaikan tertinggi terlihat pada kelas bawah, yaitu naik 10,8 % dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu menandakan persoalan harga merupakan hal utama yang dirasakan sehari-hari.Pada kelas lainnya, dari kelas menengah-bawah, menengah-atas, dan kelas atas, kenaikan tingkat kepuasan hanya 3 %.

Berdasarkan generasi, kepuasan terhadap kinerja bidang ekonomi meningkat di semua generasi. Namun, peningkatan terbesar ditunjukkan oleh generasi X (8,6 %) dan baby boomers (7,4 %). Kinerja bidang ekonomi yang mendapat penilaian kepuasan yang lebih tinggi masih pada upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan antarwilayah (64,4 %). Akan tetapi, persentasenya sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, yaitu turun sebanyak 1 %. Hal ini agaknya dipengaruhi pemberitaan, terutama di media sosial, yang belum lama ini menyorot buruknya infrastruktur jalan di sejumlah daerah. Kenaikan kepuasan terbesar tampak pada upaya pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa, yaitu naik 12,7 % dibandingkan periode sebelumnya menjadi 50,9 %. Apresiasi itu tak lepas dari keberhasilan pemerintah mengendalikan inflasi. Pada awaltahun, inflasi masih di atas 5 %. Inflasi mulai turun pada Maret menjadi di bawah 5 % dan pada April menjadi 4,33 %. (Yoga)

Survei periodik Kompas periode Mei 2023 memperlihatkan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial. Apresiasi tersebut bahkan tertinggi dibandingkan dengan kinerja bidang politik keamanan yang pada beberapa survei sebelumnya selalu teratas, juga bidang penegakan hukum dan ekonomi. Sebagian besar responden (78 %) menyatakan puas atas kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Kepuasan publik dirasakan merata di seluruh wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Kepuasan publik terhadap kerja pemerintah terus meningkat, dari 73,4 % (Juni 2022) menjadi 77,3 % (Januari 2023), dan 78 % pada survei Mei 2023. Namun, kepuasan yang tinggi itu masih meninggalkan catatan,mengingat ada tiga indicator yang  mengalami penurunan derajat kepuasan, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan budaya gotong royong.

Meningkatnya apresiasi publik pada kinerja bidang kesejahteraan sosial terutama didorong kenaikan kepuasan terhadap kerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Sebagai salah satu dari lima indicator pengukur kesejahteraan sosial, enam dari sepuluh responden menyatakan kepuasan mereka. Kepuasan yang sama tinggi (rata-rata 78,4 %) diungkap responden dari semua status sosial ekonomi, dari bawah hingga atas. Derajat kepuasan publik tersebut bahkan meningkat 9,5 % dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023. Apabila dilihat naik turunnya kepuasan mengatasi kemiskinan selama periode kedua pemerintahan Jokowi, kepuasan pada survei kali ini tercatat tertinggi (59,1 %). Meski di atas kertas data  BPS menunjukkan persentase penduduk miskin meningkat dari 9,54 % pada Maret 2022 menjadi 9,57 % pada September 2022, angkanya lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada puncak pandemic Covid-19. Artinya, kepuasan publik yang terus meningkat terhadap upaya pemerintah mengatasi kemiskinan menjadi harapan bahwa angka itu secara nasional akan kembali turun. (Yoga)

Harga sejumlah bahan pangan pokok tengah menuju keseimbangan baru. Pembentukan harga baru akan lebih tinggi dari harga sebelumnya. Situasi itu membuat pemerintah dihadapkan pada dilema menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Jika harga pangan naik, beban konsumen bakal semakin berat karena masih ada kelompok masyarakat yang daya belinya belum benar-benar pulih. Sebaliknya, jika harga pangan tidak naik, produsenlah yang terbebani karena biaya produksi sudah naik. Minyak goreng mengawali entakan kenaikan harga pada Februari 2022. Buntutnya, Kemendag mengubah HET minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Hingga kini, HET itu masih berlaku. Pada Oktober 2022, harga beras naik. Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, beras medium yang pada Mei 2022 bisa diperoleh dengan harga Rp 10.770 per kg, pada 20 Mei 2023 naik menjadi Rp 11.880 per kg.

NFA menaikkan HET beras medium menjadi Rp 10.900-Rp 11.900 per kg bergantung zonasi pada Maret 2023. Selain beras, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Sebelumnya, HET beras medium Rp 9.450 per kg dan harga GKP di tingkat petani Rp 4.200 per kg. Dalam waktu dekat ini, NFA juga akan membuat harga acuan pembelian dan penjualan gula di tingkat petani dan konsumen. Upaya itu di-lakukan lantaran harga gula konsumsi terus merangkak naik dari rata-rata Rp 13.880 per kg pada Januari 2023 menjadi Rp 14.420 per kg per 20 Mei 2023. HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 11.500 per kg. Usulan HPP itu lebih tinggi lantaran biaya pokok produksi meningkat seiring lonjakan harga pupuk serta kenaikan harga BBM dan biaya tebang-angkut tebu. ”Saat ini kami masih menanti keputusan pemerintah tentang HPP baru agar harga gula petani tidak anjlok pada musim giling tebu yang tengah berlangsung,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Sabtu (20/5). (Yoga)

Baru mulai beroperasi dan tercatat di Tanah Air pada 2018, industri teknologi finansial atau tekfin pinjaman antar pihak (peer to peer lending/P2P Lending) sering kali dikategorikan sebagai infant industry atau industri yang baru lahir. Pelaku industry ini merupakan perusahaan rintisan yang baru berdiri dan merintis industri dari nol. Namun, lima tahun berselang, industri ini telah berkembang pesat dengan segala kompleksitasnya. Kini, sudah saatnya menyejajarkan industri ini dengan industri jasa keuangan lain yang telah lebih dahulu ada. Infant industry biasanya diberi kelonggaran lebih agar bisa menemukan sendiri bentuk, mematangkan model bisnis, dan memperbesar pasarnya. Hasilnya, industri tekfin P2P Lending mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Statistik Fintech yang dirilis OJK menyebutkan, akumulasi pembiayaan industri tekfin P2P Lending sejak 2018 hingga Maret 2023 mencapai Rp 582,75 triliun. Adapun pembiayaan berjalan (outstanding) sampai Maret 2023 mencapai Rp 51,02 triliun, tumbuh 36,45 % dibandingkan dengan Maret 2022.

Dalam waktu lima tahun saja, nilai pembiayaan industri ini sudah setara 11,05 5 dari total pembiayaan berjalan industri perusahaan pembiayaan (multifinance) yang pada Maret 2023 tercatat Rp 461,81 triliun. Industri ini juga sudah melibatkan jutaan orang. Jumlah akumulasi rekening penerima pinjaman (borrower) sampai Maret 2023 telah mencapai 108,89 juta dengan rekening aktif 17,6 juta. Dari itu, 4,6 juta di antaranya adalah rekening UMKM perseorangan. Artinya, industri ini ikut mendorong perekonomian nasional melalui pembiayaan ke sektor UMKM. OJK memberikan sinyal bahwa industri ini akan segera disejajarkan dengan perusahaan lain di industri jasa keuangan, tecermin dari terbitnya Peraturan OJK (POJK) No 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur syarat, seperti modal awal disetor minimal Rp  25 miliar dan memiliki ekuitas minimal Rp 12,5 miliar. Kini saatnya tekfin tumbuh dewasa secara sadar, terus meningkatkan kapasitas modal, dan berinovasi dengan tetap memperhatikan dan melindungi konsumen. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menggandeng perusahaan konstruksi China, China Communications Construction Dredging Co Ltd, untuk bersama-sama mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Minggu (21/5/2023), menjelaskan, dengan kerja sama ini, percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan di Indonesia diharapkan terwujud. ”Kesepakatan kerja sama ini dapat meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya. (Yoga)

Sejumlah 80,77 % masyarakat tidak setuju dengan subsidi pembelian mobil listrik karena subsidi hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu yang notabene tak membutuhkan subsidi. Di sisi lain, program insentif kendaraan listrik justru dapat menjadi beban utang pada masa mendatang. Data tersebut berasal dari hasil survei oleh Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui analisis data perbincangan di media social Twitter periode 8-12 Mei 2023. Dalam analisisnya, Continuum Indef telah menyaring data dari akun portal media dan pendengung (buzzer). Peneliti Continuum Indef, Wahyu Tri Utomo, memaparkan, sebanyak 80,77 % masyarakat tidak setuju atas subsidi mobil listrik karena hanya kalangan menengah ke atas (orang kaya) yang dapat membeli kendaraan tersebut.

Apalagi, daya beli terhadap mobil listrik pun cenderung tinggi sehingga tidak diperlukan subsidi untuk menstimulasi pembelian. ”Sejumlah 58,6 % masyarakat menilai, subsidi hanya menguntungkan segelintir pihak. Seharusnya, subsidi menyasar hidup orang banyak. Dalam kasus ini, pembeli dinilai tak butuh subsidi dan masyarakat justru curiga jika subsidi hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat,” katanya dalam diskusi daring bertajuk ”Subsidi Mobil Listrik: Insentif untuk yang Berdaya Beli?”, di  Jakarta, Minggu (21/5/2023). Wahyu menambahkan, 67,17 % masyarakat justru sepakat jika ide subsidi tersebut lebih baik dialihkan untuk kendaraan umum berbasis listrik, karena jumlah pengguna transportasi publik lebih banyak dan emisi dari transportasi umum berbahan fosil lebih rendah dibandingkan mobil listrik. (Yoga)

Musim pembagian dividen belum berakhir. Di pekan ini, masih ada sekitar 20 emiten yang akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dari beberapa emiten yang akan menebar dividen pekan ini, ada yang menawarkan imbal hasil atau yield cukup besar. Salah satunya adalah PT Petrosea Tbk (PTRO). Emiten yang bergerak di bisnis jasa pertambangan serta minyak dan gas (migas) itu akan membagikan dividen total US$ 76 juta dari laba bersih di tahun 2022. Jadi, payout ratio -nya mencapai 50%. Setiap pemegang satu saham PTRO akan mendapatkan dividen US$ 0,07664 per saham. Jika dirupiahkan dengan Jisdor BI per 19 Mei 2023 Rp 14.936 per dollar AS, dividen per saham PTRO setara Rp 1.144,7 per saham. Namun, yield bukan menjadi satu-satunya patokan dalam berburu dividen. Pengamat Pasar Modal, Teguh Hidayat menekankan, investor juga harus mencermati prospek kinerja emiten yang membagikan dividen. Ini akan menentukan pergerakan saham setelah periode cum dividen. Pembagian dividen emiten perbankan big caps sempat membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memantul ke level 6.900-an pada periode April 2023 lalu. Nah, di pekan ini, mayoritas emiten pembagi dividen berasal dari sektor industri dasar, ritel, dan pertambangan. CEO Edvisor Provina Visindo, Praska Putrantyo mengingatkan, investor perlu cermat jika ingin masuk ke saham-saham pembagi dividen di akhir Mei ini. Alasannya, pelaku pasar sudah merespons sentimen pembagian dividen sejak musim rilis laporan keuangan. Saham yang harganya sudah terpapar sentimen pembagian dividen dan kinerja kuartal I-2023 seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Indosat Tbk (ISAT). Atas saham-saham ini, Praska menyarankan wait and see.

Utang perusahaan konstruksi pelat merah di bank Badan Usaha Milik Usaha Negara (BUMN) tengah mendapat sorotan. Menyusul PT Waskita Karya Tbk mengajukan standstill alias penghentian sementara kewajiban finansial, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyusul. Wika juga tengah mengajukan standstill atas pokok dan bunga ke perbankan untuk memperbaiki struktur keuangan jangka panjang akibat ada pinjaman yang belum memberikan imbal hasil. Utang BUMN konstruksi pelat merah seperti WSKT dan WIKA tersebar di berbagai bank, baik bank pelat merah maupun bank swasta. Bahkan, utang perusahaan konstruksi pemerintah ini juga terlacak ada di banyak bank pembangunan daerah hingga bank perkreditan rakyat (BPR). Nilai utang berbagai BUMN konstruksi cukup besar. Ambil contoh di Bank Mandiri, utang BUMN konstruksi mencapai Rp 19,60 triliun, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Menilik laporan keuangan WIKA kuartal I-2023, perusahaan memiliki utang hampir jatuh tempo di beberapa bank Himbara yang perlu dibayarkan Mei-Juni ini. Antara lain di Bank Tabungan Negara (BTN) yang jatuh tempo 23 Mei ini. Lalu di Bank Mandiri dengan jatuh tempo 10 Juni, dan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) yang jatuh tempo pada 24 Juni. Besarnya utang perusahaan konstruksi pelat merah ini menimbulkan kekhawatiran kualitas kredit bank bisa merosot. Direktur Risk Management and Transformation BTN Setiyo Wibowo menyebut, saat ini ada beberapa kredit BUMN Karya di bank yang memiliki risiko tinggi. Bahkan, sudah ada permintaan restrukturisasi di beberapa portofolio. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyebut, Bank Mandiri ini telah menerapkan mitigasi dan diversifikasi risiko untuk menjaga kualitas aset. Bank Mandiri juga telah menetapkan batasan eksposur sektoral melalui industry limit, yang dimonitor secara berkala sebagai mitigasi risiko sektoral.