Setelah berhasil mengarungi ‘badai’ akibat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) mulai mengubah haluan. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada penanganan inflasi, kini bank sentral mulai menggeser prioritas ke pertumbuhan ekonomi. Sinyal itu pun disampakan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, se­usai dilantik menjadi orang nomor satu di lingkup otoritas moneter periode 2023—2028, pada Rabu (24/5). Salah satu parameter dari dukungan penuh BI terhadap mesin ekonomi adalah ekspektasi tertahannya suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Perry pun dalam berbagai kesempatan menegaskan pengetatan moneter yang dilakukan BI dengan mengatrol suku bunga total mencapai 225 basis poin, mampu menjangkar inflasi mengarah ke target yakni di kisaran 3%. Seusai pelantikan kemarin, Perry kembali menegaskan fokus bank sentral saat ini adalah memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memajukan pertumbuhan ekonomi. "Semua untuk menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya. Belum tuntas burden sharing, tahun lalu BI juga menjalankan fungsi penting untuk menjangkar gerak inflasi dan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejalan dengan terus melandainya inflasi, otoritas moneter pun makin leluasa untuk mengamankan suku bunga acuan di level 5,75% meski Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed mengirim sinyal untuk melanjutkan pengetatan pada pertemuan bulan depan.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, memperkirakan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan demi memberikan kesempatan ekonomi tumbuh lebih tinggi, dengan memanfaatkan momentum pascapandemi Covid-19. “Peluang itu terbuka karena ada kemungkinan The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga acuannya,” ujar Piter kepada Bisnis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, berpendapat suku bunga acuan di level 5,75% masih efektif menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali dalam target sasaran BI. Di samping pertimbangan ekspektasi inflasi, kebijakan suku bunga acuan juga masih konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar keuangan global yang berkembang saat ini. Sementara itu, Ekonom Bank DBS Radhika Rao, menilai BI berpotensi menjadi bank sentral di Asia Tenggara yang paling awal kembali ke siklus pelonggaran suku bunga acuan menyusul terkendalinya inflasi dan rupiah.

Pertumbuhan jumlah investor pasar modal di Indonesia tumbuh secara progresif dalam 5 tahun terakhir. Pada 2018, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, pasar modal di dalam negeri hanya diramaikan oleh 1,62 juta investor. Jumlah itu kemudian melesat 572% menjadi 10,88 juta pemodal per April 2023. Peningkatan jumlah investor itu menandai agresivitas semua pihak untuk mendorong percepatan perluasan akses atau inklusi di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan bahkan mencatat, tingkat inklusi pasar modal di Indonesia menanjak dari 1,55% pada 2019 menjadi 5,19% sampai dengan akhir tahun lalu. Hanya saja, ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di pasar modal yang kian meningkat belum diimbangi dengan literasi yang mumpuni. Bukan saja peningkatan pengetahuan atas produk dan instrumen pasar modal, tetapi juga pemahaman atas sentimen dan risiko yang melingkupinya. Literasi pasar modal menjadi sangat penting untuk menjamin keterampilan dan kepercayaan diri yang memengaruhi sikap dan perilaku para investor dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan aset keuangan. Nilai investasi pemodal muda itu memang tidak sebesar kelompok usia di atasnya. Akan tetapi, dengan aktivitas media sosial yang kian semarak, pengaruh mereka terhadap diseminasi dan pendalaman pasar modal tidak bisa diremehkan. Perluasan akses melalui media sosial sangat berpotensi menciptakan peluang pertumbuhan yang jauh lebih eksponensial. 

Di sisi lain, media sosial semestinya juga bisa menjadi saluran efektif untuk meningkatkan literasi para investor muda ini. Pelaku pasar perlu memacu inisiatif yang lebih agresif untuk melakukan edukasi yang dikemas dengan konsep yang relevan dengan pemodal-pemodal pemula. Di samping itu, krisis perbankan akibat kenaikan tingkat suku bunga acuan seperti yang mendera Silicon Valley Bank dan PacWest Bancorp dikhawatirkan menular ke banyak bank lainnya di Amerika Serikat. Beberapa pengamat bahkan menyiratkan gelagat resesi di tengah pengetatan tingkat suku bunga acuan oleh The Fed. Krisis perbankan di Amerika Serikat bahkan menular hingga ke Eropa.  Katalis dari kondisi ekonomi di dalam negeri faktanya tak cukup banyak membantu menggerakkan pasar ekuitas. Pasalnya, sejumlah tantangan ekonomi juga mesti diantisipasi seperti mengendalikan tingkat inflasi serta memastikan kinerja di sektor manufaktur terus membaik dan mencapai level seperti sebelum pandemi Covid-19. Saat pasar saham masih tertekan, kondisi berbeda justru terjadi di instrumen pendapatan tetap. Berdasarkan data Indonesia Composite Bond Index, kinerja pasar surat utang justru tumbuh sebesar 4,71%. Kinerja tersebut ditunjang oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang cenderung stabil.

Relaksasi ekspor konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda bakal disertai dengan sanksi denda administratif, karena pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terlambat menyelesaikan smelter sesuai ketentuan peraturan perundangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa penambahan waktu ekspor akan tetap dijalankan sesuai aturan dan mengenakan denda terhadap badan usaha. Denda tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan pada periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama. “Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/5). Pemerintah memang bakal memberikan relaksasi terhadap konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda setelah larangan ekspor mineral mentah berlaku pada 10 Juni 2023. Alasannya, larangan ekspor mineral mentah terhadap badan usaha yang serius menyelesaikan smelternya bisa berdampak kepada arus kas perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator independen, terdapat lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan fasilitas pemurnian konsentrat di atas 51%. Lima badan usaha tersebut adalah PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuku Iron Lateritic Ores (besi), dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng). Bila diperinci, kemajuan fisik konstruksi proyek smelter Freeport senilai US$3 miliar pada Januari 2023 telah mencapai 54,52% dengan realisasi investasi mencapai US$1,68 miliar dan smelter Amman Mineral senilai US$983 juta telah mencapai 51,63% dengan realisasi investasi US$507,53 juta.

Di tahun politik, pemerintah disebut-sebut mulai selektif mengimplementasikan sejumlah kebijakan. Pemerintah bakal menahan beberapa aturan yang dianggap sensitif serta tidak populer di mata publik. Saat bersamaan, kebijakan populis mulai dimunculkan. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima KONTAN, kebijakan non-populis tidak akan diberlakukan pada tahun ini. Misalnya, pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan yang seharusnya ditargetkan diimplementasikan sebelum Lebaran tahun ini ternyata tak kunjung bergulir. "Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 (untuk membatasi Pertalite) tidak jadi," ungkap sumber KONTAN, baru-baru ini. Pejabat Kemenko Marves, Kementerian ESDM, hingga pejabat BPH Migas belum merespons konfirmasi KONTAN, hingga kemarin. Masih ada pula rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Sejatinya, kebijakan ini berlaku paling lambat 1 Januari 2025, namun pemerintah bisa saja menggulirkannya mulai tahun ini atau tahun depan untuk menggenjot penerimaan negara, yang selama ini tak maksimal. Belakangan, pemerintah mengirim sinyal untuk tidak mempercepat penerapan tarif PPN 12%. Kementerian Keuangan memilih menunggu batas akhir penetapan kebijakan itu. Langkah pemerintah mendapat sorotan sejumlah pihak. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kebijakan non-populis menjelang Pemilu memang jarang terjadi di setiap pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah lebih condong melahirkan kebijakan lebih politis. "Seperti baru-baru ini muncul wacana ada kenaikan gaji ASN, menteri, remunasi pegawai juga ingin dinaikkan," kata dia, kemarin. Menurut Bhima, hal ini karena pertimbangan pemerintah tidak ingin ada kegaduhan menjelang Pemilu. Meski begitu, pilihan pemerintah bisa menghambat reformasi fiskal di Indonesia.

Penyerapan anggaran belanja negara belum maksimal. Lihat saja, realisasi belanja di awal tahun ini yang masih lamban. Padahal, belanja negara diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara selama periode Januari hingga April tahun ini mencapai Rp 765,8 triliun, setara 25% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pertumbuhannya juga tipis, hanya 2% year-on-year (yoy). Beberapa pos belanja mencatatkan pertumbuhan positif. Antara lain realisasi belanja pendidikan tumbuh 17,6% yoy, belanja kesehatan naik 13,1% yoy, ketahanan pangan meningkat 16,3% yoy, serta subsidi tumbuh 9.6% yoy. Namun dua pos belanja mencatatkan kontraksi. Pertama, realisasi anggaran perlindungan sosial yang turun 5,1% yoy. Padahal alokasi anggaran itu mencapai Rp 476 triliun dalam APBN 2023, atau naik 3,1% yoy. Kontraksi anggaran perlindungan sosial lantaran tingginya basis pada April tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT desa. Kedua, realisasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 59,7 triliun hingga April 2023, turun 2,4% yoy. "Realisasi belanja infrastruktur hingga 30 April 2022 yang lebih tinggi karena ada pencairan pembiayaan LMAN Rp 10 triliun," kata Menkeu, Senin (22/5). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat pemerintah lebih menahan belanja pascapandemi Covid-19. "Ada kekhawatiran masih tingginya tekanan eksternal," tutur dia, kemarin.

Kinerja emiten minuman beralkohol kembali bergairah di awal tahun ini. Dari empat emiten alkohol yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas mencetak pertumbuhan kinerja di kuartal I-2023. Ambil contoh kinerja PT Hatten Bali Tbk (WINE). Di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, WINE berhasil membalikkan posisi rugi bersih di kuartal I-2022 sebesar Rp 118 juta menjadi laba bersih Rp 11,48 miliar. Pertumbuhan laba bersih emiten yang baru melantai di BEI pada Januari 2023 ini, ditopang lonjakan penjualan 136,36% secara tahunan menjadi Rp 58,50 miliar pada kuartal I-2023. Kenaikan laba bersih MLBI juga didorong melonjaknya penjualan di kuartal I-2023 sebesar 9,8% secara tahunan jadi Rp 740,01 miliar. Nasib kurang beruntung dialami PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pada kuartal pertama tahun ini, DLTA membukukan laba bersih sebesar Rp 58,85 miliar pada kuartal I 2023. Jumlah ini menyusut 4,6% ketimbang laba di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 61,69 miliar. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro melihat, ada beberapa faktor yang jadi kunci sukses pertumbuhan kinerja emiten alkohol di kuartal I-2023. Nico melihat, ke depan, emiten minol masih akan diselimuti sentimen positif. Seperti daya beli konsumen pulih, maraknya event pariwisata dan musim liburan di akhir tahun mendatang. Senada, Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima memproyeksi, banyaknya momentum hari libur di kuartal II-2023 akan menjadi sentimen positif pertumbuhan kinerja emiten alkohol. Raphon melihat saham emiten alkohol masih menarik. Dia merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 11.000. Nico merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 9.400.

Pasar saham menjadi penggerak utama reksadana global berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Situasi ekonomi global yang membaik berpengaruh positif bagi pendapatan emiten. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro menjelaskan, dari 59 produk reksadana dollar yang terdapat di Infovesta, sebanyak 51 reksadana dollar mencatat kinerja positif di sepanjang tahun ini. Reksadana dollar terdiri dari empat jenis yaitu reksadana dollar saham, reksadana dollar pendapatan tetap, reksadana dollar pasar uang dan reksadana dollar campuran. Produk Batavia Technology Sharia Equity USD merupakan reksadana dollar yang mencatatkan penguatan tertinggi dari seluruh jenis reksadana dollar yakni 21,84% secara year to date (ytd). Kemudian menyusul Bahana USD Global Sharia Equities dengan penguatan 18% ytd dan STAR Global Sharia Equity USD. Ketiga produk teratas tersebut merupakan reksadana dollar berbasis saham. Nico menyebut, reksadana PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) yaitu Batavia Technology Sharia Equity USD mencetak kinerja tertinggi karena menempatkan dana di saham sebesar 90,17% dan 9,83% diisi pasar uang. Ke depan, reksadana offshore memang dinilai masih menarik. Apalagi jika kondisi ekonomi global terkonfirmasi bergerak dan tidak terjadi resesi. Tapi, Nico menyarankan tetap berhati-hati karena jika masih ada sikap hawkish The Fed, risiko gagal bayar AS dan ekonomi China yang stagnan.

Bisnis hijau semakin beken di dalam negeri. Perbankan pun mulai rajin mencari pendanaan dengan menerbitkan surat utang hijau alias green bond. Kemarin, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengumumkan akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond Tahap I Tahun 2023. Target pengumpulan dana sebesar Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total nilai Rp 10 triliun. Bank Mandiri menawarkan tiga seri obligasi hijau dengan kisaran kupon mulai dari 5,50% hingga 6,95%. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi hijau ini sebagai penerapan keuangan berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Di kuartal I-2023 bank Mandiri telah menyalurkan kredit hijau Rp 109 triliun, atau sekitar 11,8% dari total kredit, secara bank only. Nilai tersebut tumbuh 3,80% dari Rp 105 triliun setahun sebelumnya. Rinciannya, sebesar Rp 90,6 triliun disalurkan ke sektor agrikultur berkelanjutan, lalu ke sektor energi terbarukan Rp 8,5 triliun, transportasi bersih Rp 3,1 triliun dan produk ramah lingkungan Rp 3,9 triliun. Ini belum termasuk portofolio sosial dengan nilai Rp 123 triliun. Tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB obligasi lingkungan berkelanjutan dengan target dana Rp 15 triliun, yang dilakukan bertahap selama tiga tahun. Sebesar 80% dana hasil penerbitan green bond ini telah digunakan untuk pembiayaan green project. "Potensi pendanaan melalui green bond masih besar, tercermin dari penerbitan tahun lalu yang mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,4 kali," kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI.

Setelah mengumbar insentif fiskal selama 3 tahun terakhir, pemerintah mulai memperketat stimulus dunia usaha dengan asumsi ekonomi yang makin baik. Kebijakan hemat insentif itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang menjadi dasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dalam rumusannya, otoritas fiskal betul-betul selektif dalam memberikan insentif perpajakan. Secara umum, hanya ada lima sektor yang mendapatkan dukungan fiskal. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua, penghiliran industri nikel. Ketiga, pengembangan kendaraan listrik. Keempat, penanganan perubahan iklim. Kelima, industri panas bumi. Ditahannya keran insentif bukannya tanpa alasan. Pemerintah memandang, fasilitas perpajakan hanya akan diberikan untuk sektor prioritas yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Faktor lain adalah dua agenda penting yakni pembangunan IKN Nusantara dan Pemilu 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan megaproyek IKN Nusantara memang mendapatkan fasilitas khusus, dalam rangka menarik minat investasi. "Kita mendesain insentif di IKN, kalau kita bandingkan tidak ada lagi fasilitas yang lebih besar dibandingkan di IKN," katanya, Selasa (23/5). Yon menambahkan, secara sektoral dunia usaha masih bisa mendapatkan insentif. Hanya saja untuk saat ini klasterisasi penerima insentif masih dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Adapun, khusus untuk IKN terdapat 18 sektor penerima insentif. Dalam perkembangannya, sektor penerima masih berpeluang ditambah tergantung pada analisis Badan Otorita. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, tidak bersedia memberikan keterangan secara detail perihal sektor usaha yang berpeluang mendapatkan insentif.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melaksanakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp5 triliun.Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendukung tercapainya sustainable development goals (SDGs) dan target enhanced nationally determined contribution (ENDC) menuju net zero emission (NZE) yang digagas Pemerintah Indonesia. Penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan ini adalah bagian dari PUB Green Bond I Bank Mandiri dengan nilai total Rp10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking. Bank Mandiri juga terus mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis keberlanjutan seperti sustainable linked loan dan green loan yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri secara aktif mendorong nasabahnya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan.