Meskipun sejauh ini berkinerja cukup baik, pendapatan negara ke depan akan lebih menantang akibat penurunan harga berbagai komoditas. Oleh karena itu, kinerja sektor-sektor industri yang berpotensi berkontribusi pada pendapatan negara mesti dijaga. Realisasi APBN per April 2023 menunjukkan, pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun atau tumbuh 17,3 % secara tahunan. Capaian pendapatan tersebut setara 40,6 % dari target APBN 2023. Penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 % targetAPBN 2023. Sebanyak Rp 410,92 triliun bersumber dari PPh Nonmigas yang tumbuh 20,11 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani menggaris bawahi pertumbuhan tahunan penerimaan perpajakan hingga April 2023 yang sebesar 21,3 %. Angka itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2022 yang mencapai 51,4 % ataupun pada Maret 2023 di 33,8 %. Menurut dia, perlambatan itu disebabkan penurunan harga mayoritas komoditas ekspor utama. ”Kami akan terus waspada terhadap lingkungan  ekonomi  yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” katanya saat konferensi pers yang diadakan secara daring, Senin (22/5). (Yoga)

JAKARTA, ID- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) digelar di Jakarta, Senin (22/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengapresiasi hasil keputusan RUPST karena mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada managemen untuk mengakselerasi  rencana ekspansi  bisnis perusahaan kedepananya, melalui transformasi digital dan culture. "Sejalan dengan dukungan pemegang saham dan momentum pertumbuhan ekonomi, kami meyakini kinerja BSI akan terus membaik. Kedepan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan agar dapat memenuhi ekspektasi nasabah dab seluruh stakjeholder perseroan," kata Hery. RUSPT BSI menghasilkan keputusan  sejumlah agenda lainnya, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan keuangan perseroan tahun buku akhir Desember 2022, persetujuan penggunaaan laba bersih tahun 2022, penunjukkan kantor akuntan publik, remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD)I), persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) perseroan, serta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Indonesia siap menggugat Uni Eropa (UE) soal sawit ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu (deadlock). Langkah itu ditempuh setelah 27 negara anggota UE melarang masuknya setiap komoditas yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit terancam larangan itu mengingat UE selama ini gencar menuduh minyak sawit Indonesia diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Selain sawit, komoditas andalan Indonesia lainnya yang terancam larangan UE adalah kayu, kopi, kakao, dan karet. Menurut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, Indonesia telah melakukan aksi protes sebelum Dewan UE menyetujui Undang-Undang (UU) Anti-Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). UU ini melarang masuknya produk-produk yang memicu deforestasi dan kerusakan hutan. Sawit, komoditas strategis Indonesia, merupakan produk yang paling rawan terdampak oleh UU tersebut. “Pemerintah Indonesia melihat UU ini tidak sejalan dengan berbagai ketentuan di WTO. Untuk langkah selanjutnya, kami akan terus memonitor, mengantisipasi, dan membuka semua opsi yang ada sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyikapi UU itu. Kalau bicara kemungkinan (menggugat UE ke WTO), ya mungkin saja,” kata Djatmiko di Jakarta, Senin (22/5/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hingga akhir April lalu membukukan surplus Rp 234,7 triliun atau 1,12% dari produk domestik bruto (PDB). Surplus yang meningkat dibanding sebulan sebelumnya yang baru Rp 128,5 triliun atau 0,61% dari PDB itu dikarenakan oleh realisasi pendapatan negara yang melonjak hingga 17,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.000,5 triliun, sedangkan belanja negara hanya tumbuh 2% (yoy) menjadi Rp 765,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan ekonomi menggambarkan daya tahan ekonomi yang cukup baik dan momentum penguatan APBN terus terjaga. Menkeu juga mengakui bahwa kinerja pendapatan masih kuat dan perlu diimbangi dengan akselerasi kinerja belanja. “Surplus APBN di April 2023 baik dari sisi overall balance dan primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel,” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta yang berlangsung secara virtual pada Senin (22/5/2023). Dia mengatakan, seluruh sektor kuat dan stabil sehingga berkontribusi kepada tumbuhnya ekonomi Indonesia kuartal I-2023 sebesar 5,03% yang lebih tinggi di atas ekspektasi. Kinerja fiskal masih cukup baik, meski perlu mewaspadai potensi moderasi kedepan sebagai dampak menurunnya harga komoditas global. “Meskipun daya tahan ekonomi cukup tinggi, kita mewaspadai kondisi ekonomi global yang mulai terlihat rembesannya pada kinerja ekspor dan impor yang harus kita lihat pada paruh kedua tahun ini, di mana fondasi yang baik harus terus dijaga dan kita harus mampu memitigasi risiko global,” tutur Sri Mulyani. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 untuk meningkatkan kinerja belanja pemerintah. Lewat regulasi ini, pemerintah berupaya menghadirkan belanja berkualitas dan mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Isa Rachmatarwata “Salah satu unsur penting dalam mewujudkan belanja berkualitas adalah tidak membebaskan penggunaan anggaran dalam bentuk sebebas-bebasnya. Kita harus mulai melihat satu dengan yang lain ini harus jelas ada satu semacam benchmarking, harus ada upaya memberikan semacam acuan,” ucap Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Gedung Sutikno, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Regulasi ini dibuat sebagai pembaruan dari standar biaya yang sudah ada sebelumnya. Adapun dasar hukum dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL. “Kita lihat juga upaya untuk membuat acuan terus berkembang, sebetulnya acuan penggunaan anggaran sudah lama ada. Dulu kita biasa menggunakan standar biaya pada sisi pemasukan. Sekarang kita sudah berusaha kembali ke standar biaya keluaran atau output. Jadi sekarang kita sudah berusaha mendorong kementerian/lembaga (K/L) membangun bersama mereka standar biaya keluaran,” kata Isa. (Yetede)

JAKARTA, ID - Digitalisasi dan segmentasi khusus akan menjadi kunci bagi toko buku untuk tetap bertahan, seiring semakin berkurangnya kunjungan konsumen dan masifnya gempuran pemasaran buku lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Toko buku yang masih mengandalkan konsep lama dalam hal pemasaran diyakini akan tersingkir, karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan keinginan konsumen generasi milenial. “Toko buku kalau masih mengandalkan pola pikir lama dengan hanya menjual buku di rak-rak, lama-lama tidak akan ada pengunjungnya lagi. Mereka harus berani mengubah konsep dan mengikuti perkembangan tren di masyarakat,” kata pakar marketing Yuswohady kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (22/05/2023). Baru-baru ini, manajemen PT Gunung Agung Tiga Belas, perusahaan yang memiliki Toko Gunung Agung, mengumumkan rencana menutup semua toko atau outlet yang hanya tersisa lima toko pada tahun ini, dari 34 toko pada masa jayanya. Setelah beroperasi selama 70 tahun, toko buku legendaris ini harus menutup semua cabangnya, tidak mampu lagi menambal kerugian operasi yang semakin besar. Manajemen menjelaskan, sejak pandemi Covid-19 pada 2020, Toko Gunung Agung telah melakukan efisiensi dengan menutup beberapa toko, seperti di Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. (Yetede)

JAKARTA – Dua badan usaha milik negara atau BUMN karya dikejar tenggat pembayaran utang jangka pendek yang jatuh tempo. Baik PT Waskita Karya (Persero) Tbk maupun PT Wijaya Karya (Persero) mengajukan penundaan pembayaran kewajiban finansial. "Saat ini WIKA sedang mengajukan standstill (penundaan) atas fasilitas pokok dan bunga kepada perbankan," kata Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, kemarin, 22 Mei 2023. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2023, liabilitas yang dipikul Wijaya Karya mencapai Rp 55,53 triliun atau turun dibanding pada akhir 2022 yang mencapai Rp 57,57 triliun. Namun liabilitas jangka pendek emiten berkode WIKA ini mencapai Rp 34,03 triliun, lebih besar dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp 21,69 triliun. Laporan keuangan triwulan pertama 2023 pun menunjukkan rugi bersih WIKA sebesar Rp 521,25 miliar. Padahal perusahaan sempat mencetak laba Rp 1,32 miliar pada kuartal I 2022.

Salah satu utang jangka pendek Wijaya Karya yang jatuh tempo adalah ke Bank Mandiri sebesar Rp 611,1 miliar dengan bunga 8-9 persen. Utang tersebut jatuh tempo pada 10 Juni 2023. Selain itu, Wijaya Karya berutang ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 340 juta dengan tingkat suku bunga 8 persen, yang jatuh tempo pada 23 Mei 2023. Ada pula utang ke PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebesar Rp 2,75 miliar, yang jatuh tempo pada 30 Juni 2023. Mahendra menjamin penangguhan kewajiban ini hanya untuk entitas induk, tanpa menyangkut beban anak usaha WIKA. Penundaan juga bukan untuk obligasi. Perusahaan baru melunasi bunga obligasi dan sukuk mudharabah tahap II 2022 sebesar Rp 46,5 miliar pada 16 Mei lalu. (Yetede)

JAKARTA – Industri pinjam-meminjam berbasis teknologi atau fintech lending terus berupaya meningkatkan kemampuan penyaluran pendanaan, khususnya untuk sektor produktif. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah menaikkan batas atas atau maksimal plafon pinjaman untuk setiap penerima pinjaman atau borrower fintech lending, dari saat ini sebesar Rp 2 miliar. Chief Executive Officer Akseleran yang juga Ketua Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan pelaku industri sudah lama mengajukan usulan perubahan maksimal plafon, mengingat tingginya permintaan pendanaan dengan nominal di atas Rp 2 miliar dari kelompok usaha menengah.

“Untuk usaha menengah dengan ekuitas Rp 10 miliar, omzet per tahun di atas Rp 50 miliar, tentu butuh modal kerja lebih dari Rp 2 miliar,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Menurut Ivan, kebutuhan itu datang dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan barang dan jasa, energi, transportasi, serta konstruksi. Industri berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan kembali kebutuhan pendanaan yang lebih besar dan mengubah regulasi yang berlaku saat ini. “Setidaknya Rp 10 miliar, bahkan bisa lebih.”Ivan menjelaskan, Akseleran sendiri secara kumulatif telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 7,5 triliun sejak 2017 hingga pekan pertama April 2023. Tahun ini, Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp 6 triliun, atau naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Dengan demikian, total penyaluran pinjaman keseluruhan Akseleran dapat menembus Rp 12 triliun pada akhir 2023. Sebanyak 97 persen pinjaman diberikan kepada sektor produktif UKM, dengan hampir 5.000 usaha telah didanai.  (Yetede)

JAKARTA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido menempati lahan seluas 1.040 hektare di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek unggulan MNC Group milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu dan saat ini telah beroperasi. Dengan mengantongi status khusus, pengoperasian KEK Lido diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang pariwisata. Pelaku usaha di kawasan itu akan mendapat berbagai fasilitas, termasuk pengurangan pajak selama 10-20 tahun. Adapun masa berlaku hak guna bangunan (HGB) mencapai 80 tahun.

Selain sebagai pengusaha, Hary Tanoesoedibjo menjabat Ketua Umum Partai Perindo. Partai ini mendukung pencalonan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Hary menilai Jokowi berhasil membangun berbagai infrastruktur selama masa kepemimpinannya pada periode pertama, 2014-2019. Keberhasilan ini membuat partainya terpincut. Hary mengklaim pembangunan KEK Lido City menjadi salah satu upayanya untuk memberikan sesuatu yang berdampak positif bagi Indonesia. Semangat ini dinilai cocok dengan semangat Jokowi. “KEK Lido diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara melalui kegiatan investasi asing dan kedatangan wisatawan mancanegara,” kata Hary Tanoe dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Kinerja emiten perkebunan sawit dihantui gejolak harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sepanjang pekan lalu, harga CPO di bursa komoditas Malaysia melemah di bawah RM 3.500 per ton. Pelemahan berlanjut hingga awal pekan ini. Kemarin, harga CPO untuk pengiriman bulan Agustus 2023 ditutup di bawah RM 3.500 per ton atau tepatnya di RM 3.428 per ton, melemah 1,52% dari posisi per penutupan Jumat (19/5). Sejalan dengan tren melandainya harga CPO, kinerja keuangan sejumlah emiten sawit masih negatif. Misalnya, PT Astra Agro Lestari (AALI) yang mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal I 2023. Sejalan dengan penurunan pendapatan, laba bersih AALI di kuartal I-2023 turut merosot 53,51% secara tahunan menjadi Rp 224,72 miliar, dari Rp 483,45 miliar pada kuartal I-2022. Senasib, laba PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) di kuartal I-2023 juga anjlok 66% secara tahunan jadi Rp 305,8 miliar. Koreksi laba bersih TAPG dipicu turunnya pendapatan 12,09% secara tahunan menjadi Rp 1,92 triliun. Sekretaris Perusahaan TAPG, Joni Tjeng, mengatakan, harga CPO di kuartal I-2023 terkoreksi seiring pergerakan harga komoditas global. Akibatnya, TAPG ikut terpapar dampak negatif dari fluktuasi harga tersebut. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, perlambatan kinerja emiten CPO disebabkan fluktuasi harga CPO di pasar dunia. Hal ini seiring gangguan cuaca. Selain itu, masih tingginya suku bunga acuan di berbagai negara semakin meningkatkan kekhawatiran akan resesi. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan perlambatan ekonomi global. Pada akhirnya, kekhawatiran itu menurunkan permintaan atas CPO.