Rezeki pelaku UMKM di Pulau Bali baru mulai bangkit akhir 2022 saat virus menjinak, namun warga lokal Bali terancam terempas lagi akibat orang asing ikut berbisnis dan merebut pasar. I Made Wira Atmaja (35) mengakses aplikasi percakapan Telegram, lalu membuka satu grup yang unsur namanya menggunakan aksara Rusia. Di antara pesan yang mayoritas juga berbahasa Rusia, perhatiannya tertuju pada satu pesan dari admin grup. ”Ngancurin harga itu,” ucap pemilik bisnis penyewaan sepeda motor itu menunjuk tulisan ”Price 2,1 mln month” saat dijumpai di rumahnya di Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, awal April silam. Rental motor tersebut menawarkan Honda PCX 160 keluaran 2022 dengan tarif sewa Rp 2,1 juta per bulan, jauh lebih rendah daripada standar rental milik lokal. Wira menyewakan PCX tahun 2022 seharga Rp 3 juta per bulan dan PCX 2020 atau 2021 seharga Rp 2,8 juta per bulan. Berdasarkan standar tariff Perhimpunan Rental Motor Bali (PRM Bali), PCX 160 tanpa menyebut tahun keluaran dipatok Rp 3 juta per bulan. Wira, salah satu pendiri PRM Bali, curiga bisnis penyewaan ”perusak harga” itu dioperasikan WN Rusia. Dengan demikian, si pemilik rental tersebut punya keunggulan, yaitu lebih mudah berkomunikasi dan menggaet pengunjung senegara.

Turis Ukraina pun bisa terpikat karena paham bahasa Rusia. Orang Rusia dan Ukraina memang target pasar para pebisnis sewa motor karena banyak yang tinggal dalam jangka panjang di Bali, bahkan sejak wabah Covid-19. ”Terus terang, waktu pandemi, kalau enggak ada (turis) Rusia dan Ukraina, Bali itu sudah kelaparan,” ujar Wira. Pada 2020, saat awal pandemi Covid-19 melanda, hingga pertengahan 2022, bisnis UMKM terpuruk. Wira mesti menjual 70 motor dan merumahkan sejumlah karyawan. Pemerintah melonggarkan izin masuk Bali bagi WNA mulai 2022 dan dampak positif bagi para pelaku usaha mulai dinikmati pada pertengahan tahun. Pada akhir 2022, ia menerima 300 pesanan sehingga bekerja sama dengan pengusaha rental motor lain guna memenuhi permintaan. Bersamaan dengan itu, bisnis rental motor oleh WNA terpantau masif. Dampaknya, pada April 2023, hanya 130 motor Wira yang disewa, sedangkan selebihnya dikandangkan. Pemasukannya kini rata-rata Rp 2 juta per hari, sedangkan akhir 2022 bisa Rp 5 juta per hari. April memang masuk periode low season kunjungan turis asing. Namun, Wira yakin seharusnya motor yang keluar garasi jauh lebih banyak lagi. Indikatornya, jalan-jalan di daerah Canggu kerap macet dan banyak motor yang dikendarai orang asing.

Tim Kompas menelusuri bisnis rental motor yang 100 % modalnya milik dua WN Rusia. Admin grup Telegram untuk layanan penyewaan tersebut hanya mau berkomunikasi dengan sesama orang yang fasih berbahasa Rusia. Setelah harga disepakati dan konsumen mengirimkan data paspor, motor diantarkan ke lokasi konsumen oleh seorang warga Rusia. Wira dan kawan-kawan sesama pengusaha rental motor lokal mengaku tidak membenci warga negara tertentu karena kehadiran warga asing adalah penggerak perekonomian. Para pengusaha UMKM hanya meminta pemerintah tegas menegakkan aturan bagi WNA pelanggar izin. Keberadaan WNA yang diduga menjalankan aktivitas ekonomi ilegal di Bali turut merugikan para fotografer selancar yang tergabung dalam komunitas Indo Water Shots. Sejak dibentuk tahun 2020, anggota komunitas ini kerap bersinggungan dengan fotografer asing. Harry Adrianto (34), perwakilan Indo Water Shots, berkali-kali menegur para fotografer asing tersebut agar tidak ikut memotret para peselancar untuk kepentingan komersial. Aktivitas juru foto asing itu amat merugikan lantaran mengambil pangsa pasar Harry dan kawan-kawan. ”Mereka datang hanya sebagai turis, tetapi cari duit di sini. Kecuali dia legal, berarti dia bayar pajak. Sementara dia dapat duit dari surfing lumayan besar,” katanya. (Yoga)

Peraturan terkait kenaikan harga patokan rumah bersubsidi diperkirakan terbit Juni 2023. Pemerintah memastikan kenaikan harga rumah bersubsidi tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, peraturan menkeu (PMK) terkait penyesuaian harga rumah bersubsidi dalam tahap final dan diharapkan bisa ditetapkan pada Juni 2023. Sejalan dengan itu, Kementrian PUPR tengah menyiapkan Kepmen untuk batasan harga jual rumah bersubsidi yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

”Dari diskusi dengan Kementerian Keuangan, (PMK) diharapkan bisa diundangkan pada Juni 2023,” kata Haryo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Kamis (25/5). Haryo mengakui, PMK terkait kenaikan harga rumah bersubsidi telah lama dinantikan pengembang rumah bersubsidi. Pengembang mengeluhkan tidak ada kenaikan harga patokan rumah bersubsidi selama lebih dari tiga tahun, sedangkan harga material bangunan terus meningkat. ”Tidak mungkin menaikkan harga (patokan rumah bersubsidi) tanpa melihat kemampuan masyarakat. Kami akan menyiapkan skema agar tetap terjangkau,” ujar Haryo. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 5,75 %. BI menilai tingkat suku bunga acuan saat ini masih memadai untuk menjaga inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (25/5) di Jakarta, menjelaskan, tingkat suku bunga acuan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). Inflasi barang impor berpotensi meningkat seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa. Selain itu, juga untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian itu tetap tinggi dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju dan juga ketidakpastian penyelesaian permasalahan plafon utang Pemerintah AS.

BI berpandangan, suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sudah mencapai puncaknya. Kecil kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terhadap dollarAS pada perdagangan Kamis (25/5) ditutup pada level Rp 14.952. Sejak awal tahun hingga 24 Mei 2023, nilai tukar rupiah menguat 4,48 %. Penguatan ini lebih baik dibandingkan apresiasi Thailand sebesar 0,20 %. Menurut Perry, kebijakan moneter ini juga untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 2-4 % di sisa tahun 2023. Adapun inflasi berbasis Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 2-4 % pada triwulan III-2023. (Yoga)

Rapat Umum Pemegang Saham PT Surya Pertiwi Tbk, Kamis (25/5/2023), memutuskan pembagian dividen sebesar Rp 135 miliar atau 60 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2022. Adapun sisanya dibukukan sebagai laba ditahan. Presiden Direktur Surya Pertiwi Willianto Alim mengatakan, pendapatan neto perseroan tahun 2022 mencapai Rp 2,5 triliun, tumbuh 11,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. (Yoga)

Tren perlambatan penerimaan pajak awal tahun ini berlanjut seiring dengan berakhirnya momentum ”durian runtuh” kenaikan harga komoditas. Di tengah pendapatan negara yang moderat itu, pemerintah meyakini kebijakan pembiayaan utang tetap terkendali dan rasio utang dapat diturunkan sesuai target. Tanda-tanda melambatnya penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun ini. Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh 48,6 %; kemudian turun menjadi 40,35 % pada Februari 2023; lalu 33,78 % pada Maret 2023; dan menyentuh 21,29 % pada April 2023. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2023, Senin (22/5) lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mulai mewaspadai normalisasi basis penerimaan akibat kondisi ekonomi global yang volatile.

Ditengah penerimaan negara yang semakin moderat itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan menurunkan rasio utang dan defisit fiskal yang sebelumnya sempat membengkak akibat pandemi Covid-19. Sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Kendati rasio dan nominal utang itu menurun secara bulanan dibandingkan Maret 2023, posisi utang telah meningkat selama lima tahun terakhir akibat pandemi. Sejak 2020 sampai 2023, nominal utang pemerintah bertambah Rp 3.070,5 triliun dengan rasio utang di atas 30 % mendekati 40 %. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Sumito, Kamis (25/5)  mengatakan, penerimaan pajak memang melambat, tetapi kinerja APBN dalam dua tahun terakhir yang baik akibat penerimaan negara yang meningkat signifikan di tengah momentum windfall komoditas membuat posisi utang masih terkendali. (Yoga)

Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC mengingatkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, permintaan ekspor melemah, dan fiskal negara makin ketat. Direktur Unit Kebijakan (PUC) APEC Carlos Kuriyama mengatakan, saat ini, biaya hidup lebih tinggi dari  sebelum pandemi Covid-19. Bersamaan dengan itu, tingkat pendapatan masyarakat di banyak negara anggota APEC belum pulih ke level prapandemi. Kondisi itu membuat ketimpangan pendapatan kian meluas. Populasi yang paling rentan menjadi yang paling terpukul. Biaya hidup yang tinggi itu akan memperlambat pemulihan ekonomi pada tahun ini.

”Salah satu tujuan APEC didirikan pada 1989 adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Namun, saat ini, dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa standar hidup masyarakat telah turun karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan,” ujarnya dalam pertemuan APEC di Detroit, AS, yang berlangsung pada 24-25 Mei 2023, melalui siaran pers. APEC juga melihat, banyak negara anggota APEC yang ruang fiskalnya menyempit dan utangnya melonjak, lantaran negara-negara tersebut banyak mengeluarkan biaya untuk memberikan stimulus besar-besaran untuk mempertahankan ekonomi, serta kehidupan dan mata pencarian masyarakat selama Covid-19. Di sisi lain, APEC menilai momentum pemulihan kinerja perdagangan telah hilang akibat gangguan penawaran dan permintaan karena efek gabungan konflik geopolitik. Akumulasi tindakan pembatasan perdagangan, terutama terkait pembatasan dan larangan ekspor, juga meningkat. (Yoga)

Nurhayati (52) menawarkan dagangan kepada setiap orang yang melintas di depan lapaknya. Mulai pukul 06.00 Wita, Minggu (21/5) Nurhayati membuka lapak di kawasan Jalan Udayana, Kota Mataram. Setiap Minggu, di salah satu jalur utama ibu kota provinsi NTB itu berlangsung kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD). Sejak setahun terakhir, Nurhayati datang ke acara CFD membawa berbagai keripik, seperti keripik bebela atau pegagan, keripik pare, dan keripik bayam. ”Semua keripik ini saya produksi sendiri. Selain berjualan di rumah, saya juga datang ke Udayana setiap minggu,” kata Nurhayati yang berdomisili di lingkungan Jempong, kawasan eks Bandara Selaparang. Acara CFD di Jalan Udayana yang merupakan ruang terbuka hijau di Kota Mataram selalu ramai. Sejak dibuka dari pukul 06.00 hingga 09.00 Wita, pengunjungnya bisa ratusan hingga ribuan orang. Tidak hanya untuk berolahraga seperti jalan kaki, lari, dan bersepeda, warga yang dating juga untuk berburu kuliner, kerajinan, dan produk lainnya.

CFD menjadi tempat yang strategis bagi pelaku UMKM memasarkan produk mereka, seperti Nurhayati. Apalagi untuk usaha, seperti bagi yang tidak memiliki gerai atau toko sendiri untuk usaha kuliner lainnya. Juga bagi mereka yang produknya belum masuk ke toko oleh-oleh. Karena itu, Nurhayati tidak mau melewatkan acara CFD di Udayana. Ibu lima anak itu sejak Kamis hingga Jumat memproduksi keripik yang bahan bakunya ditanam sendiri di pekarangan rumahnya. Lalu pada hari Sabtu, ia dibantu anaknya mengemas keripik itu. ”Hitungan harinya sudah pas, biar keripiknya tetap renyah. Tetapi, sebenarnya, sampai satu bulan pun (keripik itu) bisa tetap renyah,” kata Nurhayati yang sudah lebih dari tujuh tahun berjualan keripik. Setiap hari Minggu, ia membawa 50 bungkus keripik ke Udayana. Satu bungkus keripik dijual Rp 10.000. Kadang, keripiknya ludes terjual. Kadang masih tersisa, lalu ia jual kembali saat berada di rumah. Dengan begitu, setiap minggu, ia bisa mendapat omzet sekitar Rp 500.000.

Deny Hartawan (38), warga Kebon Talo Jaya, Ampenan Utara, Kota Mataram, sering ke acara CFD bersama keluarga untuk berburu berbagai produk jualan UMKM. ”Paling sering kuliner, seperti jajanan tradisional. Anakanak saya suka. Kadang beli produk lain, seperti hari ini (saya) beli sepatu juga,” ujar Deny. Menjelang sore hingga malam, kawasan Udayana kembali ramai. Lapak-lapak sate bulayak mulai dibuka. Sate bulayak adalah sate daging hingga jeroan sapi yang disantap bersama lontong berbungkus daun enau muda. Selain di Udayana, pelaku usaha juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain di Taman Sangkareang, Taman Loang Baloq, serta di ruang terbuka hijau Pagutan dan Selagas untuk berjualan. Pelaku usaha di Kota Mataram juga memanfaatkan pesisir pantai yang tak pernah sepi pengunjung untuk mendulang cuan. Salah satunya adalah kawasan Pantai Ampenan, 5 km arah barat kawasan Udayana. Di Pantai itu ada pasangan suami istri Muhyidin (64) dan Sahram (54) yang setiap hari berjualan kudapan tradisional, seperti lupis dan serabi. Di Pantai Ampenan, kedua kudapan tersebut dinikmati sambal melihat debur ombak pagi. Setiap hari, mereka mengolah 2 kg tepung beras untuk serabi. Sementara untuk lupis, dari 1,5 kg beras ketan. Jualan mereka selalu ludes oleh pengunjung kawasan Pantai Ampenan. Omzetnya setiap hari sekitar Rp 300.000. (Yoga)

Masyarakat mesti legawa dengan maraknya kehadiran perusahaan asing yang mengembangkan potensi nikel di dalam negeri. Keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi tantangan yang baru bisa dijawab oleh investor asing. Minimnya peran perbankan di dalam negeri terkait dengan pembiayaan proyek penghiliran, termasuk untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, membuat pelaku usaha nasional tidak bisa berbuat banyak. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengakui kondisi banyaknya investor asing yang mengelola potensi nikel nasional tidak bisa dihindarkan. “Kita enggak bisa menyalahkan investor , siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter secara masif. Masalahnya di situ,” katanya, Rabu (24/5). Investor asing sendiri, katanya, lebih banyak bermain di industri pengolahan nikel yang sedang naik daun seiring dengan tenarnya pamor kendaraan listrik. Keengganan perbankan untuk membiayai proyek penghiliran mineral, termasuk nikel sebenarnya dapat dipahami, karena industri tersebut tergolong baru dan penuh risiko. Terlebih, perbankan umumnya terikat dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan yang mengesampingkan proyek berbasis energi fosil maupun pertambangan. Persoalan pendanaan memang kerap ‘menyandera’ pelaku industri yang ingin melakukan penghiliran. Tingginya investasi yang dibarengi dengan besarnya risiko pembangunan smelter membuat banyak lembaga pembiayaan menghindari proyek tersebut. Pelaku usaha yang ingin melaksanakan penghiliran sumber daya mineral di Tanah Air harus siap-siap ‘memutar otak’ agar bisa mendapatkan pendanaan, sehingga proyek yang direncanakan berjalan lancar. 

Tekanan lebih berat dialami oleh perusahaan yang ingin mengembangkan smelter nikel yang menerapkan teknologi high pressure acid leach (HPAL).   Roy Arman Arfandy, President Director PT Trimegah Bangun Persada Tbk., dalam kesempatan terpisah sempat menyampaikan bahwa kebutuhan investasi untuk membangun smelter HPAL mencapai US$1,2 miliar. “Waktu awal membangun, terpaksa kami menggunakan dana sendiri. Setelah pabriknya setengah jadi, baru perbankan berani untuk masuk. Memang pasti akan susah , tetapi ketika sudah berjalan akan ada yang masuk,” katanya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengatakan peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk smelter selalu terbuka. Dia mencontohkan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang juga dihindari oleh mayoritas lembaga pendanaan, tetapi tetap bisa dibangun.

Perusahaan asal Jepang, PT Nippon Shokubai Indonesia memastikan menambah investasinya di Indonesia menjadi US$693 juta untuk pembangunan tahap ketiga proyek acrylic acid di Cilegon, Banten. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan investasi tersebut bakal menambah kapasitas produksi acrylic acid milik perusahaan sebanyak 100.000 ton per tahun. “Sehingga total kapasitas acrylic acid NSI menjadi 240.000 ton per tahun. Ini menjaga pasokan dalam negeri mengantisipasi meningkatnya permintaan acrylic acid domestik, sekaligus menambah potensi pasar ekspor,” katanya, Rabu (24/5). NSI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memproduksi acrylic acid dan acrylic esters, sekaligus sebagai produsen superabsorbent polymer (SAP) pertama dan satu-satunya di Indonesia. Industri kimia sendiri berperan cukup penting bagi perekonomian negara jika mengacu kepada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, industri kimia menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap sektor industri pengolahan nonmigas.

JAKARTA, ID - Subsidi mobil listrik harus dilanjutkan agar skala keekonomiannya tercapai. Harga mobil listrik akan turun signifikan dan terjangkau masyarakat luas setelah ekosistemnya terbentuk dan digunakan secara masif di dalam negeri. Namun, insentif atau subsidi saja tak akan cukup untuk menggairahkan pasar mobil listrik domestik. Perlu berbagai terobosan untuk mendongkrak pasar dan ekosistem mobil listrik di Tanah Air. Terobosan yang bisa ditempuh pemerintah dan para pelaku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di antaranya menciptakan pasar mobil listrik bekas beserta suku cadangnya, menjamin ketersediaan layanan purna jual dan infrastruktur mobil listrik, serta mendorong kredit dan pembiayaan (multifinance) mobil listrik dengan suku bunga terjangkau. Di sisi lain, para produsen mobil listrik harus terus meningkatkan kualitas produk dan teknologinya agar mobil listrik bukan saja ekonomis, tapi juga praktis, aman, dan nyaman. Kecuali itu, para produsen mobil listrik perlu memperkuat  sosialisasi dan edukasi untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa mobil listrik adalah kendaraan masa depan yang ekonomis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. (Yetede)