Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan sistem pengadilan pajak yang semula di bawah Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut. “Dengan putusan ini Pasal 5 ayat 2 UU No. 14/2002 selengkapnya berbunyi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026,” katanya, Jumat (26/5).Dalam putusan tersebut, MK juga tidak menerima permohonan pemohon kedua, dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon pertama dan ketiga. Buruknya kualitas pemeriksaan pajak menyebabkan rendahnya tingkat kemenangan otoritas pajak dalam sengketa atau banding di Pengadilan Pajak sepanjang tahun lalu. Perbaikan skema pemeriksaan dan optimalisasi pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pun mendesak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institue Prianto Budi Saptono, mengatakan sudah selayaknya Ditjen Pajak melakukan harmonisasi regulasi. Musababnya, perbedaan tafsir menjadi dasar dari munculnya sengketa pajak di Tanah Air.

Pemerintah menyiapkan aturan turunan menyoal perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Kepastian lebih cepat terkait dengan keberlanjutan kontrak setelah 2041 menjadi krusial bagi PTFI untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral yang masih melimpah di tambang Bumi Cenderawasih itu. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk membangun smelter baru di Papua selain pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam undang-undang diatur sepanjang sumbernya masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi untuk menjaga kesinambungan. Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2%, sedangkan sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia melalui MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Pihak Freeport McMoran menyatakan, kesediaannya untuk memberi saham tambahan di PTFI. Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Selasa (17/5), Freeport McMoran menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kontrak baru setelah 2041.

Sebanyak 30 perusahaan yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-Asean atau US-ASEAN Business Council (US-ABC) menjajaki peluang investasi dan perdagangan di Tanah Air.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa sektor bisnis yang dilirik oleh 30 korporasi itu, di antaranya industri mobil listrik dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.“Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang penghiliran dan memperkuat ekosistem mobil listrik dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan mendukung pembangunan IKN,” katanya, Jumat (26/5). Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam rangka memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan masuk ke dalam global dan regional value chain.Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetty, mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia mendiskusikan berbagi pandangan untuk menyepakati ketentuan jasa keuangan yang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi. Dalam kesempatan terpisah Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, menegaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) sebagai generasi produksi untuk mendukung geliat industri.

JAKARTA, ID – Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) merancang revitalisasi kawasan Hotel Sultan, setelah ditetapkan menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Revitalisasi kawasan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kami sedang membuat revitalisasi kawasan, guna menyambut berbagai event besar yang diseleng garakan tahun ini. Akan ada berbagai kegiatan internasional, dari FIBA World Cup sampai KTT Asean di bulan September,” kata Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo saat konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/05/2023). Pengamat olahraga Kesit Budi Handoyo mengatakan, kawasan Gelora Bung Karno sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan olahraga. Itulah sebabnya, revitalisasi kawasan Hotel Sultan diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kawasan Gelora Bung Karno itu diharapkan dapat tetap berfungsi untuk dunia olahraga, karena sejak awal dibangun, untuk olahraga. Selama ini, sebagian area digunakan untuk komersial, ada mal, hotel, sehingga yang tersisa tidak begitu banyak. Revitalisasi boleh dilakukan, tapi jangan memperkecil ruang untuk olahraga,” ujar Kesit saat dihubungi Investor Daily, Kamis (25/05/2023). Dengan adanya revitalisasi Hotel Sultan, lanjut Kesit, seluruh stakeholder diharapkan bisa bersinergi membangun dunia olahraga agar prestasinya semakin bagus. (Yetede)

JAKARTA, ID - Per tanggal 25 Mei 2023, untuk pembelian bahan bakar Solar subsidi, Pertamina memberlakukan penggunaan Full QR dari aplikasi My Pertamina. Hal in berlaku di SPBU Pertamina yang tersebar di 234 kota atau kabupaten. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Program Subsidi Tepat untuk Solar subsidi ini bukan hal yang baru, dan saat ini Pertamina Patra Niaga terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut. “Mengingat penyaluran Solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya, maka bertahap kami berlakukan Full QR untuk Solar subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR Code-nya,” kata Irto di Jakarta, Kamis (25/05/2023). Menurut Irto, Full QR ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar subsidi itu sendiri, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.  “Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban, karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR Code. Untuk keamanan ekstra, QR Code dapat direset berkala tanpa ada batas, jadi jika hilang atau curiga digunakan bisa diganti dengan QR Code baru melalui website Subsidi Tepat,” ujarnya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus menguat. Nilai tukar rupiah pada kuartal II-2023 berada dalam tren menguat, di mana sampai 24 Mei 2023 menguat 0,63% secara point to point dibandingkan dengan level akhir kuartal I-2023. Hal ini didorong oleh kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. “Ke depan, BI memperkirakan apresiasi rupiah berlanjut ditopang oleh surplus transaksi berjalan dan aliran masuk modal asing seiring prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan Mei 2023 di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Sementara itu, pada akhir perdagangan Kamis (25/5/2023), nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah 53 poin atau 0,36% menjadi Rp 14.953 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp14.900 per dolar AS. Perry menuturkan, secara year to date, nilai tukar rupiah juga menguat 4,48% dari level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Thailand sebesar 0,20% dan India. Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan kondisi negosiasi plafon utang (debt ceiling) di Amerika Serikat (AS) diyakini akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. “Nilai tukar dolar yang menguat terhadap seluruh mata uang dunia, dan US Treasury juga mengalami peningkatan,“ kata Perry. (Yetede)

JAKARTA, ID - Mafia kartel dinilai menjadi biang keladi rusaknya tata niaga impor bawang putih di Indonesia. Impor bawang putih tinggi, mencapai lebih dari 500 ribu ton per tahun, dan dikuasai oleh 35 perusahaan. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan mengatakan, impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga tidak sehat. “Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia ber-beking kuat. Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang menikmati kuota impor bawang putih,” kata Hadi, Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Hadi mensinyalir, kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat menjelang pemilu, termasuk menjelang pemilu 2024. Hipmi berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. “Tata niaga impor bawang putih sangat tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasai para kartel mafia di berbagai lini. Ini harus ditindak, apalagi bawang putih menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi. Hadi menjelaskan, tata niaga impor bawang putih tidak sehat, sehingga tidak kompetitif. Harga bawang putih sering mahal dan komoditas ini kadang langka. “Bawang putih bahkan menjadi penyebab inflasi lantaran permainan kartel mafia impor. Begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya,” ujar dia. Hipmi berharap, pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengarkan berbagai masukan mengenai tata niaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura lainnya, agar lebih transparan dan sehat. Jika dibiarkan akan merugikan konsumen. (Yetede)

BERLIN, ID – Ekonomi Jerman jatuh ke dalam jurang resesi di awal 2023. Penyebabnya, pengeluaran rumah tangga di Jerman akhirnya menyerah terhadap tekanan inflasi yang tetap tinggi. Berdasarkan estimasi kantor statistik federal Jerman, Destatis, produk domestik bruto (PDB) turun 0,3% pada kuartal I-2023 jika disesuaikan dengan efek harga dan kalender. Catatan ini mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal IV-2022. Sebagai informasi, resesi biasanya didefinisikan sebagai kontraksi yang terjadi dalam dua kuartal berturut-turut. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Christian Lindner pada Kamis (25/05/2023), data PDB Jerman menunjukkan sinyal yang sangat negatif. Ia juga menambahkan, apa bila membandingkan Jerman dengan negara-negara maju lainnya maka ekonomi Jerman telah kehilangan potensi pertumbuhan. “Saya tidak ingin Jerman bermain dalam liga di mana kita harus terdegradasi ke posisi terakhir,” ujarnya. IMF memperkirakan resesi pada 2023 hanya terjadi di Jerman dan Inggris di antara negara-negara Eropa. Sementara itu analis di Deka Bank Andreas Scheuerle mengatakan bahwa konsmen Jerman telah bertekuk lutut di bawah beban inflasi yang sangat besar, dan mengerek turun seluruh perekonomiannya. Tingkat konsumsi rumah tangga dilaporkan turun 1,2% dari kuartal ke kuartal setelah penyesuaian harga, musiman dan kalender. Anggaran belanja pemerintah juga turun secara signifikan sebesar 4,9% di kuartal ini. “Cuaca musim dingin yang hangat, rebound dalam aktivitas industri yang terbantu oleh pembukaan kembali pasar Tiongkok, dan pelonggaran gesekan rantai pasokan, tampaknya tidak cukup untuk mengeluarkan ekonomi Jerman dari zona bahaya resesi,” kata Carsten Brzeski, kepala makro global ING. (Yetede)