Pasar saham menjadi penggerak utama reksadana global berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Situasi ekonomi global yang membaik berpengaruh positif bagi pendapatan emiten. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro menjelaskan, dari 59 produk reksadana dollar yang terdapat di Infovesta, sebanyak 51 reksadana dollar mencatat kinerja positif di sepanjang tahun ini. Reksadana dollar terdiri dari empat jenis yaitu reksadana dollar saham, reksadana dollar pendapatan tetap, reksadana dollar pasar uang dan reksadana dollar campuran. Produk Batavia Technology Sharia Equity USD merupakan reksadana dollar yang mencatatkan penguatan tertinggi dari seluruh jenis reksadana dollar yakni 21,84% secara year to date (ytd). Kemudian menyusul Bahana USD Global Sharia Equities dengan penguatan 18% ytd dan STAR Global Sharia Equity USD. Ketiga produk teratas tersebut merupakan reksadana dollar berbasis saham. Nico menyebut, reksadana PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) yaitu Batavia Technology Sharia Equity USD mencetak kinerja tertinggi karena menempatkan dana di saham sebesar 90,17% dan 9,83% diisi pasar uang. Ke depan, reksadana offshore memang dinilai masih menarik. Apalagi jika kondisi ekonomi global terkonfirmasi bergerak dan tidak terjadi resesi. Tapi, Nico menyarankan tetap berhati-hati karena jika masih ada sikap hawkish The Fed, risiko gagal bayar AS dan ekonomi China yang stagnan.

Bisnis hijau semakin beken di dalam negeri. Perbankan pun mulai rajin mencari pendanaan dengan menerbitkan surat utang hijau alias green bond. Kemarin, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengumumkan akan menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan atau Green Bond Tahap I Tahun 2023. Target pengumpulan dana sebesar Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB Green Bond Bank Mandiri dengan total nilai Rp 10 triliun. Bank Mandiri menawarkan tiga seri obligasi hijau dengan kisaran kupon mulai dari 5,50% hingga 6,95%. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi hijau ini sebagai penerapan keuangan berkelanjutan serta peningkatan portofolio green financing. Di kuartal I-2023 bank Mandiri telah menyalurkan kredit hijau Rp 109 triliun, atau sekitar 11,8% dari total kredit, secara bank only. Nilai tersebut tumbuh 3,80% dari Rp 105 triliun setahun sebelumnya. Rinciannya, sebesar Rp 90,6 triliun disalurkan ke sektor agrikultur berkelanjutan, lalu ke sektor energi terbarukan Rp 8,5 triliun, transportasi bersih Rp 3,1 triliun dan produk ramah lingkungan Rp 3,9 triliun. Ini belum termasuk portofolio sosial dengan nilai Rp 123 triliun. Tahun lalu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga menerbitkan green bond senilai Rp 5 triliun. Ini bagian dari PUB obligasi lingkungan berkelanjutan dengan target dana Rp 15 triliun, yang dilakukan bertahap selama tiga tahun. Sebesar 80% dana hasil penerbitan green bond ini telah digunakan untuk pembiayaan green project. "Potensi pendanaan melalui green bond masih besar, tercermin dari penerbitan tahun lalu yang mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) 4,4 kali," kata Aestika Oryza Gunarto, Corporate Secretary BRI.

Setelah mengumbar insentif fiskal selama 3 tahun terakhir, pemerintah mulai memperketat stimulus dunia usaha dengan asumsi ekonomi yang makin baik. Kebijakan hemat insentif itu tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang menjadi dasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dalam rumusannya, otoritas fiskal betul-betul selektif dalam memberikan insentif perpajakan. Secara umum, hanya ada lima sektor yang mendapatkan dukungan fiskal. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua, penghiliran industri nikel. Ketiga, pengembangan kendaraan listrik. Keempat, penanganan perubahan iklim. Kelima, industri panas bumi. Ditahannya keran insentif bukannya tanpa alasan. Pemerintah memandang, fasilitas perpajakan hanya akan diberikan untuk sektor prioritas yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Faktor lain adalah dua agenda penting yakni pembangunan IKN Nusantara dan Pemilu 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan megaproyek IKN Nusantara memang mendapatkan fasilitas khusus, dalam rangka menarik minat investasi. "Kita mendesain insentif di IKN, kalau kita bandingkan tidak ada lagi fasilitas yang lebih besar dibandingkan di IKN," katanya, Selasa (23/5). Yon menambahkan, secara sektoral dunia usaha masih bisa mendapatkan insentif. Hanya saja untuk saat ini klasterisasi penerima insentif masih dirumuskan oleh pemangku kebijakan. Adapun, khusus untuk IKN terdapat 18 sektor penerima insentif. Dalam perkembangannya, sektor penerima masih berpeluang ditambah tergantung pada analisis Badan Otorita. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, tidak bersedia memberikan keterangan secara detail perihal sektor usaha yang berpeluang mendapatkan insentif.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melaksanakan penawaran umum berkelanjutan (PUB) surat utang atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan (green bond) I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 dengan target indikatif Rp5 triliun.Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendukung tercapainya sustainable development goals (SDGs) dan target enhanced nationally determined contribution (ENDC) menuju net zero emission (NZE) yang digagas Pemerintah Indonesia. Penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan ini adalah bagian dari PUB Green Bond I Bank Mandiri dengan nilai total Rp10 triliun yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar Sustainable Banking. Bank Mandiri juga terus mengembangkan produk-produk pembiayaan berbasis keberlanjutan seperti sustainable linked loan dan green loan yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri secara aktif mendorong nasabahnya untuk menerapkan prinsip berkelanjutan.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah menyampaikan sejumlah kisi-kisi mengenai perekonomian 2024 dan bagaimana respons pemerintah untuk mengantisipasinya. Pada 2024, pemerintah mengantisipasi empat risiko global, yaitu pertama, tensi geopolitik yang makin memanas, kedua yaitu perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan, dan ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Risiko keempat, yaitu pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat risiko tersebut, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer). Pemerintah pun kemudian memberikan tema kebijakan makroekonomi dan fiskal 2024 sebagai mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun, kebijakan fiskal 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Selanjutnya, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada 2024. Harian ini mengapresiasi optimisme pemerintah menyambut 2024. Optimisme dapat menjadi amunisi tambahan yang memberikan kepercayaan diri dalam mengarungi ketidakpastian pada tahun depan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap memilih opsi mengimpor rangkaian kereta rel listrik bukan baru dari Jepang untuk meremajakan armada milik PT Kereta Commuter Indonesia. Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan bahwa opsi mendatangkan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tetap diajukan kendati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tidak merekomendasikan impor. Kementerian BUMN, katanya, terus berupaya mencari solusi untuk para pengguna layanan KRL Jabodetabek. Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter selaku operator KRL Jabodetabek dan KRL Solo—Yogyakarta membutuhkan pengganti rangkaian kereta yang akan ‘dipensiunkan’ pada 2023. Oleh karena itu, dia menegaskan kebutuhan impor untuk jangka pendek menjadi pilihan yang paling memungkinkan.“Saat ini kondisinya [KRL buatan dalam negeri] tidak memungkinkan, makanya kami mengajukan opsi impor itu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (23/5). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan telah bertemu dengan Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo pada Senin (22/5). Dalam pertemuan itu, Andre menyatakan impor KRL bekas dari Jepang untuk periode 2023 sudah bisa dilakukan. Andre mengatakan bahwa pemerintah masih akan melakukan satu kali rapat untuk memastikan rencana impor tersebut.Secara terpisah, Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mendukung rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang asalkan dapat mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang di masa depan. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana berpendapat mpor rangkaian KRL bekas dari Jepang merupakan opsi paling memungkinkan guna menjaga kapasitas angkut KRL Jabodetabek.

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), mengatakan penurunan puncak produksi gas di Jawa Timur dilakukan untuk mengimbangi laju serapan gas domestik yang relatif stagnan. Manuver untuk menurunkan puncak produksi gas itu juga diharapkan dapat memperpanjang masa produksi gas atau plateau di kawasan tersebut yang belakangan makin susut. “Akan kita sesuaikan. Jadi tahun lalu kita peak itu bisa sampai 1.300 MMscfd, tapi sekarang kita tahan di sekitar 1.000 MMscfd saja,” katanya, Selasa (23/5). Lewat penurunan puncak produksi itu, maka masa produksi gas di sejumlah konsesi lapangan gas di Jawa Timur dapat diperpanjang. Harapannya, investor akan lebih tertarik untuk ikut mengelola sejumlah lapangan gas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memang meminta SKK Migas untuk menahan laju produksi gas lantaran kapasitas serapan gas domestik masih terbilang rendah dibandingkan dengan pertumbuhan produksi gas saat ini. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan SKK Migas, Emil mengatakan sejumlah wilayah kerja (WK) gas di Jawa Timur bakal mencapai titik puncak produksi pada rentang 2024—2026.

Komisi VIII DPR menyetujui usulan pemerintah menambah biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp288,31 miliar untuk tambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menjelaskan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu telah disepakat Komisi VIII DPR. “Komisi VIII DPR dapat menyetujui penambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah dan penambahan kuota haji khusus sebanyak 640 jemaah dan penggunaan nilai manfaatnya sebesar Rp288.312.382.288,42,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (23/5). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, usulan anggaran sebesar Rp288,31 miliar itu menggunakan asumsi kurs mata uang asing yang sama dengan pada saat penetapan BPIH 2023, yaitu Rp15.150 per dolar AS dan Rp4.040 per riyal Arab Saudi (SAR). Selain menyetujui penggunaan nilai manfaat untuk kuota haji reguler, Komisi VIII DPR juga menyetujui usulan Kemenag tertanggal 28 Maret 2023 atas selisih jumlah jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 dengan jumlah Rp232,91 miliar, akibat dari perbaikan dan penyesuaian data jemaah lunas tunda 2020 sebanyak 8.306 jemaah yang tercatat sebagai jemaah lunas tunda 2022.

Kejaksaan Agung meningkatkan status pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pada proses impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Disinyalir ada kerugian negara dalam kasus itu dan penyidik telah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam proses impor tersebut. Untuk mengungkap para pelaku dalam kasus ini, pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan agar penyidik tak hanya memeriksa pihak importir atau swasta, tetapi juga petugas dari instansi terkait yang berpotensi menyalah gunakan wewenang. Sebab, pada kasus kepabeanan, modus yang digunakan umumnya selalu terkait bea masuk atau keluar.

”Terkait dengan impor emas, kemungkinan yang terjadi adalah upaya untuk membayar bea masuk tidak  sesuai atau lebih rendah dari ketentuan,” kata Fickar, Selasa (23/5). Kasus ini telah diselidiki Kejagung sejak 2021, khususnya terkait dengan transaksi keluar-masuknya emas.Kini, menurut Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, penyidik tengah mendalami keabsahan proses masuk dan keluarnya emas tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan beberapa alat bukti berupa dokumen dan barang. Dalam kasus tersebut, diduga impor emas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (Yoga)

Presiden Jokowi membahas penguatan kerja sama bilateral dan situasi geopolitk global saat bertemu Presiden Iran Ebrahim Raisi, Selasa (23/5) di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Ini merupakan kunjungan perdana Raisi ke Indonesia sejak dilantik sebagai presiden pada 2021. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara menandatangani 10 kesepakatan kerja sama, salah satunya Perjanjian Tarif Preferensial (PTA). ”Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran,” ujar Jokowi. Nilai perdagangan Indonesia-Iran mencapai 257,2 juta USD pada 2022, meningkat 23 % dibandingkan tahun 2021.

PTA RI-Iran, mencakup kesepakatan fasilitas tarif yang lebih rendah untuk sejumlah komoditas kedua negara dan kerja sama imbal dagang antar pebisnis RI-Iran. Peningkatan kerja sama perdagangan itu terjadi di tengah sejumlah negara mengembargo Iran. Iran masih terkena sejumlah sanksi dari beberapa negara, terutama AS dan anggota Uni Eropa. Hingga kini, AS masih menerapkan sanksi terhadap Iran di sector perminyakan, perbankan, dan transportasi. Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W Kamdani berpendapat, lantaran embargo itu, Indonesia justru memiliki potensi dagang yang besar dengan Iran. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang bisa mempertahankan relasi politik dan ekonomi dengan Iran tanpa ada retaliasi apa pun dari negara lain. (Yoga)