Nurhayati (52) menawarkan dagangan kepada setiap orang yang melintas di depan lapaknya. Mulai pukul 06.00 Wita, Minggu (21/5) Nurhayati membuka lapak di kawasan Jalan Udayana, Kota Mataram. Setiap Minggu, di salah satu jalur utama ibu kota provinsi NTB itu berlangsung kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD). Sejak setahun terakhir, Nurhayati datang ke acara CFD membawa berbagai keripik, seperti keripik bebela atau pegagan, keripik pare, dan keripik bayam. ”Semua keripik ini saya produksi sendiri. Selain berjualan di rumah, saya juga datang ke Udayana setiap minggu,” kata Nurhayati yang berdomisili di lingkungan Jempong, kawasan eks Bandara Selaparang. Acara CFD di Jalan Udayana yang merupakan ruang terbuka hijau di Kota Mataram selalu ramai. Sejak dibuka dari pukul 06.00 hingga 09.00 Wita, pengunjungnya bisa ratusan hingga ribuan orang. Tidak hanya untuk berolahraga seperti jalan kaki, lari, dan bersepeda, warga yang dating juga untuk berburu kuliner, kerajinan, dan produk lainnya.

CFD menjadi tempat yang strategis bagi pelaku UMKM memasarkan produk mereka, seperti Nurhayati. Apalagi untuk usaha, seperti bagi yang tidak memiliki gerai atau toko sendiri untuk usaha kuliner lainnya. Juga bagi mereka yang produknya belum masuk ke toko oleh-oleh. Karena itu, Nurhayati tidak mau melewatkan acara CFD di Udayana. Ibu lima anak itu sejak Kamis hingga Jumat memproduksi keripik yang bahan bakunya ditanam sendiri di pekarangan rumahnya. Lalu pada hari Sabtu, ia dibantu anaknya mengemas keripik itu. ”Hitungan harinya sudah pas, biar keripiknya tetap renyah. Tetapi, sebenarnya, sampai satu bulan pun (keripik itu) bisa tetap renyah,” kata Nurhayati yang sudah lebih dari tujuh tahun berjualan keripik. Setiap hari Minggu, ia membawa 50 bungkus keripik ke Udayana. Satu bungkus keripik dijual Rp 10.000. Kadang, keripiknya ludes terjual. Kadang masih tersisa, lalu ia jual kembali saat berada di rumah. Dengan begitu, setiap minggu, ia bisa mendapat omzet sekitar Rp 500.000.

Deny Hartawan (38), warga Kebon Talo Jaya, Ampenan Utara, Kota Mataram, sering ke acara CFD bersama keluarga untuk berburu berbagai produk jualan UMKM. ”Paling sering kuliner, seperti jajanan tradisional. Anakanak saya suka. Kadang beli produk lain, seperti hari ini (saya) beli sepatu juga,” ujar Deny. Menjelang sore hingga malam, kawasan Udayana kembali ramai. Lapak-lapak sate bulayak mulai dibuka. Sate bulayak adalah sate daging hingga jeroan sapi yang disantap bersama lontong berbungkus daun enau muda. Selain di Udayana, pelaku usaha juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain di Taman Sangkareang, Taman Loang Baloq, serta di ruang terbuka hijau Pagutan dan Selagas untuk berjualan. Pelaku usaha di Kota Mataram juga memanfaatkan pesisir pantai yang tak pernah sepi pengunjung untuk mendulang cuan. Salah satunya adalah kawasan Pantai Ampenan, 5 km arah barat kawasan Udayana. Di Pantai itu ada pasangan suami istri Muhyidin (64) dan Sahram (54) yang setiap hari berjualan kudapan tradisional, seperti lupis dan serabi. Di Pantai Ampenan, kedua kudapan tersebut dinikmati sambal melihat debur ombak pagi. Setiap hari, mereka mengolah 2 kg tepung beras untuk serabi. Sementara untuk lupis, dari 1,5 kg beras ketan. Jualan mereka selalu ludes oleh pengunjung kawasan Pantai Ampenan. Omzetnya setiap hari sekitar Rp 300.000. (Yoga)

Masyarakat mesti legawa dengan maraknya kehadiran perusahaan asing yang mengembangkan potensi nikel di dalam negeri. Keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi tantangan yang baru bisa dijawab oleh investor asing. Minimnya peran perbankan di dalam negeri terkait dengan pembiayaan proyek penghiliran, termasuk untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, membuat pelaku usaha nasional tidak bisa berbuat banyak. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengakui kondisi banyaknya investor asing yang mengelola potensi nikel nasional tidak bisa dihindarkan. “Kita enggak bisa menyalahkan investor , siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter secara masif. Masalahnya di situ,” katanya, Rabu (24/5). Investor asing sendiri, katanya, lebih banyak bermain di industri pengolahan nikel yang sedang naik daun seiring dengan tenarnya pamor kendaraan listrik. Keengganan perbankan untuk membiayai proyek penghiliran mineral, termasuk nikel sebenarnya dapat dipahami, karena industri tersebut tergolong baru dan penuh risiko. Terlebih, perbankan umumnya terikat dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan yang mengesampingkan proyek berbasis energi fosil maupun pertambangan. Persoalan pendanaan memang kerap ‘menyandera’ pelaku industri yang ingin melakukan penghiliran. Tingginya investasi yang dibarengi dengan besarnya risiko pembangunan smelter membuat banyak lembaga pembiayaan menghindari proyek tersebut. Pelaku usaha yang ingin melaksanakan penghiliran sumber daya mineral di Tanah Air harus siap-siap ‘memutar otak’ agar bisa mendapatkan pendanaan, sehingga proyek yang direncanakan berjalan lancar. 

Tekanan lebih berat dialami oleh perusahaan yang ingin mengembangkan smelter nikel yang menerapkan teknologi high pressure acid leach (HPAL).   Roy Arman Arfandy, President Director PT Trimegah Bangun Persada Tbk., dalam kesempatan terpisah sempat menyampaikan bahwa kebutuhan investasi untuk membangun smelter HPAL mencapai US$1,2 miliar. “Waktu awal membangun, terpaksa kami menggunakan dana sendiri. Setelah pabriknya setengah jadi, baru perbankan berani untuk masuk. Memang pasti akan susah , tetapi ketika sudah berjalan akan ada yang masuk,” katanya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengatakan peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk smelter selalu terbuka. Dia mencontohkan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang juga dihindari oleh mayoritas lembaga pendanaan, tetapi tetap bisa dibangun.

Perusahaan asal Jepang, PT Nippon Shokubai Indonesia memastikan menambah investasinya di Indonesia menjadi US$693 juta untuk pembangunan tahap ketiga proyek acrylic acid di Cilegon, Banten. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan investasi tersebut bakal menambah kapasitas produksi acrylic acid milik perusahaan sebanyak 100.000 ton per tahun. “Sehingga total kapasitas acrylic acid NSI menjadi 240.000 ton per tahun. Ini menjaga pasokan dalam negeri mengantisipasi meningkatnya permintaan acrylic acid domestik, sekaligus menambah potensi pasar ekspor,” katanya, Rabu (24/5). NSI menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia dan Asia Tenggara yang memproduksi acrylic acid dan acrylic esters, sekaligus sebagai produsen superabsorbent polymer (SAP) pertama dan satu-satunya di Indonesia. Industri kimia sendiri berperan cukup penting bagi perekonomian negara jika mengacu kepada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, industri kimia menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap sektor industri pengolahan nonmigas.

JAKARTA, ID - Subsidi mobil listrik harus dilanjutkan agar skala keekonomiannya tercapai. Harga mobil listrik akan turun signifikan dan terjangkau masyarakat luas setelah ekosistemnya terbentuk dan digunakan secara masif di dalam negeri. Namun, insentif atau subsidi saja tak akan cukup untuk menggairahkan pasar mobil listrik domestik. Perlu berbagai terobosan untuk mendongkrak pasar dan ekosistem mobil listrik di Tanah Air. Terobosan yang bisa ditempuh pemerintah dan para pelaku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di antaranya menciptakan pasar mobil listrik bekas beserta suku cadangnya, menjamin ketersediaan layanan purna jual dan infrastruktur mobil listrik, serta mendorong kredit dan pembiayaan (multifinance) mobil listrik dengan suku bunga terjangkau. Di sisi lain, para produsen mobil listrik harus terus meningkatkan kualitas produk dan teknologinya agar mobil listrik bukan saja ekonomis, tapi juga praktis, aman, dan nyaman. Kecuali itu, para produsen mobil listrik perlu memperkuat  sosialisasi dan edukasi untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa mobil listrik adalah kendaraan masa depan yang ekonomis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa dalam lima tahun kedepan pihaknya akan menjalankan tujuh kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Perry usai dilantik Mahkamah Agung sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode kedua 2023-2028 pada Rabu (24/05/2023). Perry resmi menjalankan jabatan Gubernur BI selama dua periode setelah sebelumnya menjabat pada periode 2018-2023. Perry Warjiyo menguraikan, kebijakan pertama yang akan dijalankan adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kebijakan kedua adalah penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Sedangkan kebijakan ketiga menyangkut akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan penerbitan digital rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan keempat adalah pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance). “Area fokus akan dilaksanakan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada. (Yetede)

JAKARTA, ID – Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sudah saatnya memilih peran menjadi king maker dengan mengatur strategi untuk melahirkan sosok capres lainnya di Pilpres 2024. Jika hal tersebut dilakukan maka Prabowo akan dikenang sebagai negarawan sejati. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (22/05/2023). “Kalau sekarang beliau masih politisi, bukan negarawan. Jika jadi kingmaker, beliau akan naik kelas menjadi negarawan sejati,” kata Pangi. Keuntungan lainnya, kata Pangi, dengan menjadi king maker Prabowo Subianto tentu akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang melahirkan pemimpin hebat. Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh. “Seperti Surya Paloh dan Bu Mega, itu kan king maker yang sudah teruji. Mereka tidak lagi mengajukan dirinya. Itu king maker sejati karena sudah bicara tentang bagaimana melahirkan kader, melahirkan orang hebat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Sebagai arsiteknya yang mengatur,” imbuhnya Pangi mengungkapkan, melihat kiprah Prabowo Subianto di kancah politik tanah air, dengan ikut serta sebanyak tiga kali dalam Pilpres, rasanya sudah saatnya Prabowo istirahat menjadi player. (Yetede)

JAKARTA, ID–Indonesia berupaya melakukan negosiasi penambahan kuota penangkapan ikan tuna sirip biru dengan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Hal itu diperlukan untuk menekan potensi penangkapan ilegal komoditas tuna. Indonesia mendapatkan kuota penangkapan 1.023 ton ikan tuna sirip biru per tahun pada periode 2018-2020 dan menjadi 1.123 ton per tahun pada 2021-2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, negosiasi diperlukan agar terjadi keadilan dengan negara lain, contohnya Australia yang mendapatkan kuota per tahun 6.000 ton. Perbedaan yang mencolok terkait kuota penangkapan ikan tuna sirip biru itu berpotensi menimbulkan perdagangan gelap ikan tuna sirip biru hingga penangkapan ilegal dan tidak dilaporkan. “Harus seimbang, kalau tidak seimbang nanti kemungkinan bisa terjadi distorsi. Karena itu, kami (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) akan berjuang karena yang memutuskan itu internasional. Kami negosiasi dan melobi berbagai pihak,” kata Menteri Trenggono di sela The 1st Indonesia Tuna Conference & The 7th International Coastal Tuna Business Forum di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/05/2023). (Yetede)

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi terhadap dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pencalonan anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Agung. Mereka menganggap sejumlah pasal dalam kedua PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. “Kami akan mengajukan uji materi karena KPU tidak juga merevisi sejumlah pasal dalam kedua peraturan KPU tersebut,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, Rabu, 24 Mei 2023

Kurnia mengatakan, saat ini koalisi masyarakat sipil, yang terdiri atas ICW, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, serta Komite Pemantau Legislatif Indonesia, tengah menyiapkan materi gugatan. Mereka mempunyai waktu selama 30 hari sejak kedua peraturan KPU diundangkan untuk mengajukan uji materi. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD diundangkan pada 18 April lalu. (Yetede)

Meski berstatus negara maritim, Indonesia masih kekurangan ilmuwan terampil yang berfokus pada penelitian laut dalam. Kawasan ini masih amat jarang diteliti. Data Pusat Riset Laut Dalam (PRLD) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), per 2023, hanya ada sekitar 20 peneliti aktif di pusat riset ini. Dari jumlah tersebut, ada tiga yang sudah mendekati atau masuk masa pensiun.

Selain jumlah peneliti, publikasi riset laut dalam dari Indonesia tak banyak yang sudah terbit sejak 5-10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan publikasi terkait dengan riset di wilayah pesisir. Kondisi ini amat disayangkan. Seharusnya Indonesia memiliki lebih banyak peneliti yang melakukan pengkajian ilmiah mengenai laut dalam. Masalah yang sama juga dihadapi negara-negara berkembang lainnya yang memiliki wilayah laut dalam.

Kawasan laut dalam memiliki karakter kedalaman 200 meter atau lebih, bertekanan air (hidrostatis) tinggi, tak tertembus cahaya, dan bersuhu amat dingin -4 derajat Celsius (kecuali di Laut Mediterania yang bersuhu 13 derajat Celsius sepanjang tahun dan ada yang bersuhu tinggi 60-464 derajat Celsius di lokasi tertentu). (Yetede)

JAKARTA — Serangan siber yang melumpuhkan layanan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei lalu membuat publik mendesak dikembalikannya operasional bank konvensional ke Aceh. Sebagaimana diketahui, sejak penerbitan Qanun atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seluruh perbankan konvensional kala itu berhenti beroperasi, menyisakan hanya perbankan dan unit usaha syariah yang dapat melayani transaksi keuangan masyarakat hingga saat ini.

Lumpuhnya sistem dan layanan BSI yang selama ini menjadi andalan masyarakat Aceh dinilai cukup membuat kewalahan dan mengganggu aktivitas perekonomian. Terlebih, gangguan itu terjadi selama lima hari dan pemulihannya dilakukan bertahap. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, menuturkan BSI sebagai bank syariah pelat merah juga banyak dipercaya oleh masyarakat umum ataupun pelaku usaha di Aceh. Maka, ketika terjadi gangguan, dampaknya cukup besar. Di sisi lain, pilihan masyarakat terbatas.

Akses dan layanan keuangan yang luas tak bisa dinikmati di Aceh sehingga pengaruhnya cukup besar pada perekonomian,” ujar Nahrawi, kemarin. Setidaknya saat ini ada dua bank syariah besar  yang beroperasi dan banyak digunakan masyarakat ataupun pelaku usaha di Aceh. Selain BSI, ada Bank Aceh Syariah. Adapun pilihan lainnya adalah BCA Syariah serta unit usaha syariah milik Bank BTN, yaitu BTN Syariah, tapi dengan lokasi kantor cabang yang terbatas. (Yetede)