JAKARTA, ID - Kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur berdampak negatif semakin menekan industri keramik. Apalagi, industri sudah dirugikan akibat kurangnya pasokan gas sehingga utilisasi pabrik tidak optimal. Pemerintah harus turun tangan untuk membantu keberlangsungan industri di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, berdasarkan Kepmen ESDM No 91.K/2023, HGBT naik dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. “Kenaikan HGBT ini di tengah melemahnya daya beli masyarakat, yang tentunya akan berdampak pada penjualan industri keramik dalam negeri. Oleh karena itu, kami mengharapkan atensi khusus dari pemerintah, bahwa kenaikan harga gas yang mulai berlaku pada 19 Mei 2023 harus disertai dengan perbaikan kelancaran pasokan gas,” kata Edy kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat(26/05/2023). Dia mengungkapkan, selama kuartal I-2023, para pelaku industri keramik di wilayah Jawa Timur hanya mendapat Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 65%. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka harus membayar pemakaian gas di rentang US$ 6,3 6,5/mmbtu. “Untuk Jawa Timur, kenaikan HGBT menjadi US$ 6,32/mmbtu. Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dan memengaruhi dayasaing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65%, yang mana nanti mengakibatkan industri keramik harus membayar di rentang US$ 6,8-7/mmbtu. Sementara untuk Jawa Barat, harganya naik dari US$ 6/mmbtu ke US$ 6,5/mmbtu dan dikenai AGIT rata-rata di angka 90% pada kuartalI-2023,” ucap Edy. (Yetede)

SINGAPURA, ID – TikTok Shop disebut-sebut sebagai platform yang mengancam para pemain e-commerce besar di kawasan Asia Tenggara, seperti Shopee dan Lazada. Klaim itu muncul ketika perusahaan induknya, ByteDance, mendorong aplikasi berbagi video pendek itu untuk menyasar pasar di luar Amerika Serikat (AS) dan India guna menciptakan arus pendapatan alternatif. pina, Vietnam, dan Thailand. TikTok Shop sendiri tercatat pada 2022 telah berekspansi  ke enam negara Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. “TikTok terus berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara. Kami memperkirakan nilai barang dagangan kotor TikTok pada 2023 mencapai 20% dari Shopee, yang menurut kami mendorong Shopee untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran secara defensif sejak April,” ujar Analis dari Blue Lotus Research Institute, Shawn Yang dalam laporan tentang Sea Group sebagai pemilik Shopee, yang dikutip  CNBC pada Jumat (26/05/2023). Sementara TikTok enggan
berkomentar atau mengungkap angka apa pun. Menurut data internal dari media teknologi The Information, nilai barang dagangan kotor (gross merchandise value/GMV) TikTok Shop, atau total nilai barang yang terjual, dilaporkan meroket lebih dari empat kali lipat menjadi US$ 4,4 miliar di Asia Tenggara pada 2022, TikTok Shop juga dikabarkan menargetkan pencapaian GMV sebesar US$ 12 miliar pada 2023. Dalam penjelasan lebih lanjut, GMV TikTok Shop saat ini hanya sebagian kecil dari Shopee dan Lazada. (Yetede)

JAKARTA – Kejaksaan Agung terus menyelisik kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G. Kasus pembangunan BTS 4G yang diduga merugikan negara Rp 8,03 triliun ini sudah menyeret tujuh tersangka, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan kemarin memeriksa tiga saksi sehubungan dengan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. “Pemeriksaan tiga saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam korupsi infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keterangan pers pada Jumat, 26 Mei 2023.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah Direktur PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinsial W, bagian keuangan PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial SM, dan Direktur Utama PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial FR. Pemeriksaan mereka berhubungan dengan penyidikan kasus yang melibatkan enam tersangka dalam kasus rasuah ini. Selain Menteri Johnny G. Plate, tersangka sebelumnya adalah Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga menetapkan Windi Purnama, kalangan swasta yang merupakan orang kepercayaan Irwan, sebagai tersangka. (Yetede)

JAKARTA - Sengkarut di industri minyak goreng menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membenahi struktur pasar. Musababnya, selama ini persoalan struktur tata niaga minyak goreng kerap menyebabkan masalah yang merugikan konsumen. "Tentu perlu ada perbaikan tata niaga minyak goreng dan bahan-bahan pokok lain yang selama ini menjadi masalah karena penimbunan, kelangkaan, dan lainnya," kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal Edy Halim, kepada Tempo, kemarin, 26 Mei 2023. Saat ini struktur industri komoditas pangan cenderung oligopoli alias pasar dikuasai hanya oleh beberapa perusahaan tertentu. Pada jenis pasar ini, biasanya jumlah produsen dan konsumen tidak seimbang. Dalam sidang pembacaan putusan perkara minyak goreng, kemarin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi dan produk yang bersifat homogen. Musababnya, ada sedikitnya empat perusahaan yang menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar. Perusahaan-perusahaan ini terintegrasi secara vertikal dan unggul secara kekuatan pasar dibanding perusahaan yang tidak terintegrasi secara vertikal. (Yetede)

JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia yang tak mengubah suku bunga acuannya.

“Kami akan mengamati dengan teliti bagaimana perkembangan tingkat bunga di pasar dan tentunya akan sesuai dengan arah kebijakan bank sentral,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, kemarin, 26 Mei 2023. Dengan pertimbangan tersebut, LPS akan turut menaikkan tingkat bunga penjaminan bila BI menaikkan tingkat suku bunga.

Kamis lalu, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate Mei 2023 sebesar 5,75 persen. Keputusan menahan suku bunga acuan ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali di kisaran 3,01 plus minus 1 persen pada sisa 2023. (Yetede)

Era baru pengadilan pajak sudah di depan mata. Ini seiring putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Isinya, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak yang kini berada di Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan berpindah ke tangan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangannya, MK menyebut Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu pertimbangannya, MK menilai jika Pengadilan Pajak tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidak-tidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan. Artinya, Pengadilan Pajak dinilai tak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Adapun permohonan ini diajukan oleh Nurhidayat, advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan, Allan Fatchan Gani Wardhana sebagai dosen, dan Yuniar Riza Hakiki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. Kemkeu lanjutnya, akan melakukan percepatan implementasi secara penuh e-tax court system dan sistem lain yang mendukung transparansi penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Putusan MK ini rupanya disambut hangat para praktisi perpajakan. Darussalam, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyebut, putusan tersebut sejalan dengan teori dan praktik independensi Pengadilan Pajak. Untuk menjamin pemungutan pajak yang memiliki kepastian, berkeadilan, dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang maka perlu pihak ketiga yang independen, yaitu Pengadilan Pajak.

Kripto selama ini dianggap hanya spekulasi. Padahal ada jenis kripto yang tergolong kedalam aset non-volatil, yakni stablecoin. Pergerakan harganya stabil. Tak cuma itu, stablecoin memiliki undelying, Yakni berupa uang fiat (dollar AS), logam mulia dan uang kripto. Stablecoin terbesar adalah Tether (USDT). Berdasarkan data coinmarketcap.com Jumat (26/5) pukul 21:43 WIB, volume transaksi Tether US$ 19,7 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 83,14 miliar. Transaksi ini naik 40% dari 20 Mei yang di US$ 11,8 miliar. Stablecoin lain seperti USD Coin (USDC) mencatatkan volume transaksi US$ 2,54 miliar. Binance USD (BUSD) lebih kecil karena volume transaksinya hanya sebesarUS$ 1,93 miliar. Trader External Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan, Tether menjadi stablecoin paling banyak ditransaksikan karena tersedia di semua bursa kripto dan memiliki likuiditas tinggi. Gabriel Rey De Leroy, Direktur Utama Crypto Exhange Triv mengatakan, permintaan Tether ke depan akan tetap tinggi. Di Asia, mayoritas aset kripto dapat diperjualbelikan menggunakan trading pair USDT. Lantaran stabil, Tether sebenarnya bukan untuk investasi jangka panjang. Fyqieh menyebut harga Tether akan sama seperti dollar AS. Namun, saat mengkonversikan USDT ke rupiah, pergerakannya tergantung ekonomi AS dan Indonesia. Jika AS default utang, kemungkinan rupiah akan menguat. Namun, efek default AS menciptakan efek domino ketidakstabilan pasar keuangan global. Efeknya ekspor impor terganggu dan mempengaruhi rupiah.

Kendati tak lagi dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19 dan efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), alokasi belanja sosial pada tahun depan tercatat amat besar. Mengacu pada data dokumen Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang diperoleh Bisnis, rumusan belanja perlindungan sosial tercatat mencapai Rp503,7 triliun—Rp546,9 triliun. Alokasi tersebut naik sebesar 5,81%—14,89% dibandingkan dengan APBN 2023 yang senilai Rp476 triliun. Tak hanya itu, rencana anggaran tahun depan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan meski dampak pandemi Covid-19 relatif terkendali, gejolak perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan meski dampak pandemi Covid-19 relatif terkendali, gejolak perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan sosial adaptif yang bakal dimanfaatkan untuk merespons dampak ketidakpastian global. Pasalnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama yang mendorong laju ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) yakni dengan kontribusi di atas 50%. Dengan kata lain, tebalnya bantalan sosial ini untuk mengamankan target pertumbuhan ekonomi pada tahun transisi 2024 yang ditetapkan 5,3%—5,7%.

Strategi fiskal untuk mengamankan konsumsi ini mendapat respons dari World Bank. Dalam laporan berjudul Indonesia Poverty Assesment yang dirilis belum lama ini, lembaga itu memandang bantuan sosial tidak hanya mengurangi kemiskinan juga progresif menurunkan ketimpangan. Akan tetapi, World Bank memberikan catatan terhadap manuver fiskal negara yang cukup royal memberikan subsidi energi pada tahun lalu. World Bank pun menyarankan agar Indonesia mengalihkan belanja subsidi ke belanja sosial sepenuhnya untuk lebih memper­kuat konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri turut melakukan manuver untuk menjaga daya beli masyarakat melalui instruksi optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada seluruh pemerintah daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, mengatakan BTT adalah kebijakan pemerintah untuk memperluas jaring pengaman sosial yang akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpandangan belanja sosial dan subsidi memang masih dibutuhkan pada tahun depan.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.