JAKARTA – Para penyedia layanan medis berbasis aplikasi atau telemedisin ikut diuntungkan oleh peningkatan kebutuhan kesehatan masyarakat sejak awal masa pandemi hingga saat ini. Head of Marketing Klinik Pintar, Idham Akhyar Kharim, mengatakan ekosistem kesehatan terintegrasi yang dibangun manajemennya terus melebar sejak berdiri pada Maret 2020. “Sudah lebih dari 600 klinik yang menjadi user aplikasi Klinik Pintar,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Dalam dua tahun pertama, Klinik Pintar yang dibangun oleh Harya Bimo—sebelumnya founder Qasir.id—itu sudah melayani 152 klinik di 60 kota di Indonesia. Ibarat "mak comblang", saat itu Klinik Pintar sudah menghubungkan lebih 500 ribu pasien ke berbagai klinik. Tak sebatas mengefisienkan bisnis kesehatan lewat teknologi, Klinik Pintar juga menjadi perantara suplai alat dan obat-obatan ke lembaga kesehatan kecil atau non-rumah sakit.

Menurut Idham, adopsi digitalisasi masih menjadi tantangan terbesar bagi rintisan atau startup layanan kesehatan. Ketika menyurvei 80 pemilik klinik dan pengelola praktik dokter mandiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kata dia, terdapat 64,6 persen klinik yang risau akan keamanan data medis dan transaksi setelah bertransisi ke sistem digital. (Yetede)

DI INDONESIA, terdapat dua sistem operasional perbankan yang dikenal masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya menjadi lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Namun terdapat perbedaan signifikan di antara dua jenis bank tersebut dari beberapa aspek. Lantas, apa itu bank syariah dan bank konvensional?

Secara definisi, bank konvensional merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional atau konvensional. Bank konvensional umumnya diatur oleh otoritas keuangan nasional dan berlandaskan hukum formal negara.

Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam. Dasar hukum bank syariah adalah ajaran agama Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis, serta aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (Yetede)

Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan pembangunan yang matang. Kementerian PPN / Bappenas berupaya mewujudkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Terdapat lima sasaran yang harus dicapai, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing SDM meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Namun, juga terdapat tantangan di berbagai bidang untuk mewujudkannya. RPJPN 2025-2045 diharapkan menampung mimpi-mimpi besar anak bangsa menyambut usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (24/5) mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang dibikin setiap 20 tahun. Untuk 20 tahun pertama (2005-2025), sudah kita lakukan. Sekarang, kami diminta menyiapkan RPJPN 2025-2045. Karena 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia, jadi kami juga mempersiapkan itu. Kami sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden (Jokowi) untuk menyusun RPJPN. Menurut arahan Presiden, RPJPN hendaknya menjadi pedoman bagi calon presiden, calon wakil presiden, dan calon-calon kepala daerah di masa mendatang. Karena menjadi pedoman, semua perencanaan pembangunan secara nasional itu konvergen. Dengan begitu, pembangunan oleh pemerintah pusat yang dilakukan di daerah disambut dan berjalan beriringan dengan pembangunan pemerintah daerah (pemda). Kalau keadaan sekarang, ada inisiasi pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi pemda punya interest lain. Kami berharap ke depan bisa lebih sinkron. Alhasil, akan terbentuk efisiensi anggaran dan pembiayaan serta cara mencapainya pun bisa secara keroyokan atau berbarengan. (Yoga)

Turis asing yang tidak memiliki uang terpaksa harus bekerja apa saja atau berbisnis supaya bisa bertahan hidup di Bali. Mereka kemudian seakan menjadi parasit karena mengambil lahan pekerjaan masyarakat lokal. Fenomena ini disebabkan pemerintah lebih mementingkan kuantitas turis dibandingkan dengan kualitasnya. Natalie (48), turis asal AS, mengaku sudah sembilan tahun tinggal di Bali. Ia pernah bekerja sebagai pengasuh hewan peliharaan hingga agen perjalanan wisata. ”Saya pernah menjadi pengasuh hewan peliharaan supaya bisa mendapat tempat tinggal gratis dan upah. Selain itu, saya juga pernah bekerja sebagai agen perjalanan wisata bersama pacar saya,warga lokal di sini,” ucapnya ketika ditemui di Kecamatan Ubud, Bali, Sabtu (8/4). Natalie kerap berpindah-pindah ke negara lain, seperti Singapura dan Thailand, jika masa berlaku visa Indonesia-nya sudah hampir habis. Ia memiliki visa turis dan visa social budaya untuk berkunjung ke Bali. ”Saya menetap di Thailand dua tahun ketika pandemi Covid-19. Saya baru kembali lagi ke Bali dan sudah sekitar tiga minggu tinggal di sini untuk memulai usaha (agen perjalanan wisata) yang pernah saya rintis,” katanya. Saat ini, Natalie tinggal di sebuah penginapan (homestay) bertarif murah di Bali. Bahkan, ia mengaku tak malu harus menawar tarif sewa penginapannya yang tadinya Rp 200.000 per malam menjadi Rp 150.000 per malam.

Anya (35), warga asal Rusia yang berminat untuk mencari penghasilan di Bali, berencana membuka usaha pakaian di Bali. Menurut dia, wilayah Bali sangat potensial untuk menjalankan bisnis. ”Nanti bahan baku untuk pakaiannya akan saya beli dari Bandung (Jabar). Untuk bisa menjalankan bisnis ini, saya sedang mengurus kitas, semoga bisa segera selesai,” katanya saat ditemui di daerah Canggu. Anya juga  mulai belajar bahasa Indonesia supaya ia bisa semakin mudah bergaul dengan warga lokal. Ia pun berencana untuk menggandeng beberapa warga lokal guna menjalankan bisnisnya. ”Cukup sulit untuk belajar bahasa Indonesia, tidak semudah belajar bahasa Inggris” ucapnya. Pada September 2022, ada kejadian viral, yaitu seorang turis asing asal Lebanon bernama Mohamad Ali El Hage membentak penjaga kios di daerah Kerobokan, Bali. Ia tidak sanggup membayar uang kos ketika ditagih penjaga kos. Mendapat pengaduan mengenai situasi tersebut, pelaku usaha dan pegiat sosial Bali, Ni Luh Djelantik, datang untuk memediasi kedua belah pihak. Setelah mediasi tersebut, Ali minta maaf dan berjanji akan membayar uang kos. Antropolog Universitas Warmadewa Denpasar, I Ngurah Suryawan, mengatakan, fenomena turis asing ini disebabkan terbukanya keran pariwisata yang membuat Bali seakan menjadi tempat singgah. Hal ini bisa menjadi bom waktu jika terus-menerus dibiarkan. Pemerintah, menurut Ngurah, lebih mementingkan kuantitas turis asing yang datang. (Yoga)

Sempat membengkak akibat pandemi Covid-19, posisi utang Indonesia per April 2023 turun. Kendati rasio utang masih di batas aman, pemerintah diminta tetap mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akhir- akhir ini. Dokumen APBN Kita edisi Mei 2023 yang dirilis Kemenkeu awal pekan ini menyebutkan, sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Secara nominal ataupun rasio, posisi utang Indonesia turun dibandingkan dengan 31 Maret 2023, ketika rasio utang tercatat 39,17 % atau Rp 7.879 triliun. Rasio utang juga turun dibandingkan April 2022 yang  mencapai 39,09 % PDB, meski nominal utang bertambah dari posisi Rp 7.040,32 triliun tahun lalu.

Dengan kondisi itu, posisi utang pemerintah masih di bawah batas aman. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman (threshold) utang pemerintah maksimal 60 % dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 % dari PDB. Per akhir 2022, defisit fiskal bisa ditekan ke 2,38 % terhadap PDB. Dalam laporan APBN Kita, Kemenkeu menyatakan, posisi utang turun akibat pembayaran cicilan pokok utang pada April lebih besar ketimbang penerbitan utang baru. Rupiah yang menguat juga berkontribusi pada penurunan utang. Menurut Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Rabu (24/5) kendati masih di batas aman, pemerintah perlu mewaspadai laju kenaikan utang jangka menengah-panjang. Batas aman defisit APBN dan rasio utang yang diatur UU Keuangan Negara sudah tidak terlalu relevan untuk mengukur aman tidaknya posisi utang saat ini. ”Kalau hanya mengacu pada dua indikator itu memang utang kita akan selalu dikatakan aman, tetapi  kenyataannya lonjakan utang kita cukup besar lima tahun terakhir, meski itu karena pandemi,” katanya. (Yoga)

Pangan mencakup cara orang bertahan hidup, keanekaragaman hayati, tradisi dan budaya, serta perubahan iklim. Konsep pangan seperti itulah yang diusung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) sejak 2002. Pada 2005, konsep tersebut melahirkan program Sistem Warisan Pertanian Penting Global (GIAHS). Program itu mengidentifikasi warisan dan jejak peradaban pertanian di dunia yang masih lestari hingga kini. Agar bisa menjadi bagian GIAHS FAO, sistem pertanian sebuah negara harus memiliki lima kriteria, yakni menopang mata pencarian dan ketahanan pangan; memiliki keaneka ragaman hayati; berbasis budaya, pengetahuan lokal, atau tradisi; memiliki sistem nilai dan organisasi sosial; serta berada dalam sebuah kawasan bentang alam. Mencakup pula praktik pertanian berkelanjutan dan menjaga sumber-sumber air. GIAHS merupakan upaya dunia menyelamatkan warisan sistem pertanian yang telah dilakukan petani sejak dulu hingga masa kini untuk menunjukkan daya tahan keberlanjutan pangan dan mata pencarian.

Di Mesir dan Algeria, ada warisan sistem pertanian dunia berbasis oasis gurun pasir. Oasis Siwa di Mesir, misalnya, jadi gambaran kecerdikan petani menyesuaikan pertanian dengan iklim yang sangat keras yang bergantung sumber air yang langka. Beberapa komoditas pangan yang dihasilkan berupa gandum, jelai, kacang, kurma, dan zaitun. Bangladesh memiliki sistem pertanian terapung di sejumlah daerah rawan rob dan banjir. Petani di daerah itu, terutama di Distrik Pirojpur, tak lagi menanam sayur dan buah di daratan, tetapi di rakit-rakit terapung yang terbuat dari anyaman eceng gondok. Lahan terapung itu telah melahirkan bahan pangan seperti mentimun, lobak, labu, pepaya, dan tomat. Meski sebenarnya memiliki banyak warisan pertanian dan pangan, Indonesia belum tercatat dalam daftar GIAHS FAO.

Padahal, sama seperti China, Jepang, dan Filipina, Indonesia punya sawah terasering di sejumlah daerah, termasuk di Tabanan dan Ubud, Bali. Sama dengan Thailand, Indonesia punya kawasan penggembalaan kerbau rawa di sejumlah kawasan rawa gambut di Sumatera dan Kalimantan. Seperti Jepang dan China, Indonesia juga punya daerah penghasil teh dan pertanian mina padi. Indonesia juga memiliki sistem pertanian unik di Pulau Kolepon, Merauke, Papua Selatan. Suku Marind di pulau itu membuat areal perkebunan dengan cara membuat gundukan-gundukan menggunakan lumpur hitam di perairan dangkal. Mereka juga membangun parit-parit kecil penampung air untuk menjaga kelembaban tanah. Di lahan yang rendah, mereka menanam keladi dan kava, sedangkan di lahan yang lebih tinggi menanam ubi jalar yang menjadi makanan pokok Suku Marind. Pada 2012, FAO pernah menyambangi Indonesia untuk menginisiasi GIAHS. Pada 2013, Indonesia mulai menjajaki lima daerah yang berpotensi, yakni Karangasem di Bali, Kulon Progo di DI Yogyakarta, Samarinda di Kaltim, Lampung, dan Makassar. Namun, hingga satu dekade, kabar GIAHS Indonesia belum terdengar. (Yoga)

PT BFI Finance Indonesia Tbk mengaku mengalami serangan siber pada Minggu (21/5) Dalam keterbukaan informasi di bursa efek, Rabu (24/5), Direktur BFI Finance Sudjono menjelaskan, perseroan melakukan temporary switch off pada beberapa sistem utama yang menyebabkan layanan kepada konsumen dan sebagian kegiatan operasional terganggu. Ia menambahkan, sampai saat ini belum ada indikasi terjadinya kebocoran data konsumen. Pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan sesuai dengan protokol. (Yoga)

Alokasi anggaran program-program kemiskinan ekstrem akan ditata ulang agar benar-benar menyentuh keluarga miskin. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat evaluasi program pengentasan warga miskin ekstrem di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (24/5/2023), meminta pembenahan dilakukan untuk mempercepat pengentasan warga miskin ekstrem. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, saat ini masih ada problem koordinasi dan sinkronisasi dalam program tersebut di lapangan. (Yoga)

Perry Warjiyo resmi menjabat kembali sebagai Gubernur BI periode 2023-2028, melanjutkan kepemimpinannya pada 2018-2023. Ia dituntut tak hanya optimal menakhodai BI menjalankan tugas tradisionalnya mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga mengantisipasi tantangan digitalisasi pada sector moneter. Sumpah jabatan Perry sebagai Gubernur BI dilakukan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (24/5). Sumpah jabatan disampaikan Perry di hadapan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. ”Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur BI sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara, konstitusi, dan haluan negara,” ujar Perry saat mengucapkan sumpah jabatan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kinerja Perry pada periode pertama cukup bagus. Perry dikenal kerap menelurkan ide dan inovasi instrument moneter untuk menjawab kebutuhan perekonomian dalam negeri. Menurut dia, kapabilitas Perry dalam urusan moneter dan kebanksentralan sangat mumpuni dan sulit dicari tandingannya di Tanah Air. Ke depan, lanjut Faisal, Perry dihadapkan pada pengembangan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency / CBDC) yang akan diinisiasi dalam bentuk rupiah digital untuk mengantisipasi berkembangnya dunia digital dan pasar aset kripto. Selain itu, BI perlu terus memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung pengembangan sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) dengan metode QRIS untuk mempermudah warga negara Indonesia bertransaksi di luar negeri dengan metode pembayaran lintas batas negara. (Yoga)

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulteng, berbenah pasca konflik dengan pekerja, Januari lalu. Pembenahan yang sudah dan sedang diimplementasikan dinilai signifikan. Proses pembenahan di PT GNI dipimpin langsung jajaran direksi perusahaan investor di China serta dikawal pengawas ketenagakerjaan tingkat daerah dan pusat. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menegaskan, problem sekaligus upaya penyelesaian masalah yang dilakukan GNI dapat menjadi pelajaran untuk diterapkan secara umum pada berbagai kerja sama investasi asing di Indonesia.

”Intinya, kewajiban memahami bahasa tidak bisa dipandang gampang. Itu juga menjadi jalan mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan. Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga harus dipenuhi,” ujar Anwar di Shanghai, China, Selasa (24/5). Ia berada di Shanghai dalam rangkaian kegiatan benchmarking ketenagakerjaan atas undangan Pemerintah Republik Rakyat China. Anwar menyebutkan, sebagai bagian dari pemenuhan norma ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, termasuk untuk mendapat fasilitas sanitasi dan ibadah yang nyaman, juga perlu menjadi perhatian. Terkait hal itu, unsur kultural juga perlu dipahami oleh manajemen perusahaan. (Yoga)