KEPASTIAN HUKUM : Pengadilan Pajak di Bawah MA
Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan sistem pengadilan pajak yang semula di bawah Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut.
“Dengan putusan ini Pasal 5 ayat 2 UU No. 14/2002 selengkapnya berbunyi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026,” katanya, Jumat (26/5).Dalam putusan tersebut, MK juga tidak menerima permohonan pemohon kedua, dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon pertama dan ketiga.
Buruknya kualitas pemeriksaan pajak menyebabkan rendahnya tingkat kemenangan otoritas pajak dalam sengketa atau banding di Pengadilan Pajak sepanjang tahun lalu. Perbaikan skema pemeriksaan dan optimalisasi pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pun mendesak.
Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institue Prianto Budi Saptono, mengatakan sudah selayaknya Ditjen Pajak melakukan harmonisasi regulasi. Musababnya, perbedaan tafsir menjadi dasar dari munculnya sengketa pajak di Tanah Air.
KONTRAK TAMBANG : Izin Usaha Khusus Freeport Diperpanjang Setelah 2041
Pemerintah menyiapkan aturan turunan menyoal perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Kepastian lebih cepat terkait dengan keberlanjutan kontrak setelah 2041 menjadi krusial bagi PTFI untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral yang masih melimpah di tambang Bumi Cenderawasih itu. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk membangun smelter baru di Papua selain pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam undang-undang diatur sepanjang sumbernya masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi untuk menjaga kesinambungan.
Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2%, sedangkan sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).
Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia melalui MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041.
Pihak Freeport McMoran menyatakan, kesediaannya untuk memberi saham tambahan di PTFI. Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Selasa (17/5), Freeport McMoran menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kontrak baru setelah 2041.
KERJA SAMA EKONOMI : Peluang Besar Investasi & Perdagangan
Sebanyak 30 perusahaan yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-Asean atau US-ASEAN Business Council (US-ABC) menjajaki peluang investasi dan perdagangan di Tanah Air.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa sektor bisnis yang dilirik oleh 30 korporasi itu, di antaranya industri mobil listrik dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.“Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang penghiliran dan memperkuat ekosistem mobil listrik dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan mendukung pembangunan IKN,” katanya, Jumat (26/5). Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam rangka memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan masuk ke dalam global dan regional value chain.Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetty, mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia mendiskusikan berbagi pandangan untuk menyepakati ketentuan jasa keuangan yang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi.
Dalam kesempatan terpisah Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, menegaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) sebagai generasi produksi untuk mendukung geliat industri.
Sah Milik Negara, Hotel Sultan Segera Direvitalisasi
JAKARTA, ID – Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) merancang revitalisasi kawasan Hotel Sultan, setelah ditetapkan menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Revitalisasi kawasan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kami sedang membuat revitalisasi kawasan, guna menyambut berbagai event besar yang diseleng garakan tahun ini. Akan ada berbagai kegiatan internasional, dari FIBA World Cup sampai KTT Asean di bulan September,” kata Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo saat konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/05/2023). Pengamat olahraga Kesit Budi Handoyo mengatakan, kawasan Gelora Bung Karno sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan olahraga. Itulah sebabnya, revitalisasi kawasan Hotel Sultan diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kawasan Gelora Bung Karno itu diharapkan dapat tetap berfungsi untuk dunia olahraga, karena sejak awal dibangun, untuk olahraga. Selama ini, sebagian area digunakan untuk komersial, ada mal, hotel, sehingga yang tersisa tidak begitu banyak. Revitalisasi boleh dilakukan, tapi jangan memperkecil ruang untuk olahraga,” ujar Kesit saat dihubungi Investor Daily, Kamis (25/05/2023). Dengan adanya revitalisasi Hotel Sultan, lanjut Kesit, seluruh stakeholder diharapkan bisa bersinergi membangun dunia olahraga agar prestasinya semakin bagus. (Yetede)
Pembelian Solar Subsidi di 234 Wajib Gunakan QR Code
JAKARTA, ID - Per tanggal 25 Mei 2023, untuk pembelian bahan bakar Solar subsidi, Pertamina memberlakukan penggunaan Full QR dari aplikasi My Pertamina. Hal in berlaku di SPBU Pertamina yang tersebar di 234 kota atau kabupaten. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Program Subsidi Tepat untuk Solar subsidi ini bukan hal yang baru, dan saat ini Pertamina Patra Niaga terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut. “Mengingat penyaluran Solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya, maka bertahap kami berlakukan Full QR untuk Solar subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR Code-nya,” kata Irto di Jakarta, Kamis (25/05/2023). Menurut Irto, Full QR ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar subsidi itu sendiri, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab. “Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban, karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR Code. Untuk keamanan ekstra, QR Code dapat direset berkala tanpa ada batas, jadi jika hilang atau curiga digunakan bisa diganti dengan QR Code baru melalui website Subsidi Tepat,” ujarnya. (Yetede)
Modal Asing Deras, Nilai Tukar Rupiah Terus Menguat
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus menguat. Nilai tukar rupiah pada kuartal II-2023 berada dalam tren menguat, di mana sampai 24 Mei 2023 menguat 0,63% secara point to point dibandingkan dengan level akhir kuartal I-2023. Hal ini didorong oleh kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. “Ke depan, BI memperkirakan apresiasi rupiah berlanjut ditopang oleh surplus transaksi berjalan dan aliran masuk modal asing seiring prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan Mei 2023 di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Sementara itu, pada akhir perdagangan Kamis (25/5/2023), nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah 53 poin atau 0,36% menjadi Rp 14.953 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp14.900 per dolar AS. Perry menuturkan, secara year to date, nilai tukar rupiah juga menguat 4,48% dari level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Thailand sebesar 0,20% dan India. Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan kondisi negosiasi plafon utang (debt ceiling) di Amerika Serikat (AS) diyakini akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. “Nilai tukar dolar yang menguat terhadap seluruh mata uang dunia, dan US Treasury juga mengalami peningkatan,“ kata Perry. (Yetede)
Mafia Kartel Rusak Tata Niaga Bawang Putih
JAKARTA, ID - Mafia kartel dinilai menjadi biang keladi rusaknya tata niaga impor bawang putih di Indonesia. Impor bawang putih tinggi, mencapai lebih dari 500 ribu ton per tahun, dan dikuasai oleh 35 perusahaan. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan mengatakan, impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga tidak sehat. “Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia ber-beking kuat. Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang menikmati kuota impor bawang putih,” kata Hadi, Jakarta, Rabu (24/05/2023).
Hadi mensinyalir, kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat menjelang pemilu, termasuk menjelang pemilu 2024. Hipmi berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. “Tata niaga impor bawang putih sangat tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasai para kartel mafia di berbagai lini. Ini harus ditindak, apalagi bawang putih menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi. Hadi menjelaskan, tata niaga impor bawang putih tidak sehat, sehingga tidak kompetitif. Harga bawang putih sering mahal dan komoditas ini kadang langka. “Bawang putih bahkan menjadi penyebab inflasi lantaran permainan kartel mafia impor. Begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya,” ujar dia. Hipmi berharap, pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengarkan berbagai masukan mengenai tata niaga impor bawang putih dan komoditas hortikultura lainnya, agar lebih transparan dan sehat. Jika dibiarkan akan merugikan konsumen. (Yetede)
Jerman Resesi
BERLIN, ID – Ekonomi Jerman jatuh ke dalam jurang resesi di awal 2023. Penyebabnya, pengeluaran rumah tangga di Jerman akhirnya menyerah terhadap tekanan inflasi yang tetap tinggi. Berdasarkan estimasi kantor statistik federal Jerman, Destatis, produk domestik bruto (PDB) turun 0,3% pada kuartal I-2023 jika disesuaikan dengan efek harga dan kalender. Catatan ini mengikuti penurunan 0,5% pada kuartal IV-2022. Sebagai informasi, resesi biasanya didefinisikan sebagai kontraksi yang terjadi dalam dua kuartal berturut-turut. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Christian Lindner pada Kamis (25/05/2023), data PDB Jerman menunjukkan sinyal yang sangat negatif. Ia juga menambahkan, apa bila membandingkan Jerman dengan negara-negara maju lainnya maka ekonomi Jerman telah kehilangan potensi pertumbuhan. “Saya tidak ingin Jerman bermain dalam liga di mana kita harus terdegradasi ke posisi terakhir,” ujarnya. IMF memperkirakan resesi pada 2023 hanya terjadi di Jerman dan Inggris di antara negara-negara Eropa. Sementara itu analis di Deka Bank Andreas Scheuerle mengatakan bahwa konsmen Jerman telah bertekuk lutut di bawah beban inflasi yang sangat besar, dan mengerek turun seluruh perekonomiannya. Tingkat konsumsi rumah tangga dilaporkan turun 1,2% dari kuartal ke kuartal setelah penyesuaian harga, musiman dan kalender. Anggaran belanja pemerintah juga turun secara signifikan sebesar 4,9% di kuartal ini. “Cuaca musim dingin yang hangat, rebound dalam aktivitas industri yang terbantu oleh pembukaan kembali pasar Tiongkok, dan pelonggaran gesekan rantai pasokan, tampaknya tidak cukup untuk mengeluarkan ekonomi Jerman dari zona bahaya resesi,” kata Carsten Brzeski, kepala makro global ING. (Yetede)
Erick: BUMN Siap Suntikan Dana ke Inka untuk KRL
JAKARTA, ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN siap menyuntikkan dana ke PT Industri Kereta Api atau Inka untuk mempercepat pengadaan gerbong KRL. “Kalau ingin ada percepatan pengadaan daripada gerbong yang diproduksi Inka, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024. Toh, BUMN sendiri kan devidennya Rp 80 triliun, jadi tidak ada salah ketika kita mengambil sebagian kembali yang selama ini targetnya Rp 40 triliun,” kata Erick usai menghadiri acara Indonesia China Smart City Technology & Investment Expo 2023 Ben Yura Rimba saat menyampaikan sambutan di Jakarta, Kamis (26/05/2023). Erick menuturkan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal.Pertama, kapasitas produksi Inka yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang pasca meredanya Covid-19. “Kalau kita bicara data Covid-19 itu KAI kan masih menggunakan data konservatif dan KAI tidak berhenti beroperasi loh saat Covid. Coba kalo kita kebayang ya itu pure private sector berhenti enggak tuh kereta? Berhenti. Cuma, kalau BUMN kan enggak boleh berhenti namanya juga melayani. Nah, tentu 2 data ini yang saya sedang tunggu,” ucapnya. Terkait kapasitas produk Inka dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. (Yetede)
Upaya Menutup Celah Serangan Siber
JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan akan membenahi tata kelola sistem informasi dan layanan yang dimiliki pasca-dugaan peretasan dan serangan siber yang menimpa perseroan pada 8 Mei lalu. Salah satu fokus utama perusahaan saat ini adalah melakukan audit dan pemeriksaan digital forensik untuk mengkonfirmasi serangan yang terjadi, menganalisis dampaknya, serta mengetahui titik kelemahan yang berpotensi dijebol penjahat siber.
Direktur Penjualan dan Distribusi BSI, Anton Sukarna, menuturkan proses pemeriksaan forensik hingga kini masih terus berjalan di lingkup internal perseroan sehingga belum dapat ditarik kesimpulan mengenai gangguan siber yang melumpuhkan sistem dan layanan secara serentak. “Pemeriksaannya membutuhkan waktu sehingga kami harus menunggu dulu, lalu nanti pasti secara transparan kami sampaikan juga hasilnya,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.
Sebelumnya, pada Sabtu, 13 Mei lalu, grup peretas asal Rusia, LockBit, menyatakan bertanggung jawab akan serangan ramsomware yang mengganggu sistem dan layanan perbankan BSI. LockBit kemudian mengancam akan menyebarkan data sebesar 1,5 TB (terabita) dan memberi tenggat selama 72 jam kepada manajemen BSI untuk menghubungi kontak yang diberikan dan bernegosiasi. LockBit akhirnya mengunggah seluruh data yang diklaim sebagai data pribadi nasabah BSI di situs gelap pada Selasa, 16 Mei lalu, sekitar pukul 07.00 WIB, dengan berisikan 24 tautan data. (Yetede)









