JAKARTA, ID – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa dalam lima tahun kedepan pihaknya akan menjalankan tujuh kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Perry usai dilantik Mahkamah Agung sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode kedua 2023-2028 pada Rabu (24/05/2023). Perry resmi menjalankan jabatan Gubernur BI selama dua periode setelah sebelumnya menjabat pada periode 2018-2023. Perry Warjiyo menguraikan, kebijakan pertama yang akan dijalankan adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kebijakan kedua adalah penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Sedangkan kebijakan ketiga menyangkut akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan penerbitan digital rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan keempat adalah pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance). “Area fokus akan dilaksanakan melalui 12 program strategis yang selama ini sudah ada. (Yetede)

JAKARTA, ID – Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sudah saatnya memilih peran menjadi king maker dengan mengatur strategi untuk melahirkan sosok capres lainnya di Pilpres 2024. Jika hal tersebut dilakukan maka Prabowo akan dikenang sebagai negarawan sejati. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (22/05/2023). “Kalau sekarang beliau masih politisi, bukan negarawan. Jika jadi kingmaker, beliau akan naik kelas menjadi negarawan sejati,” kata Pangi. Keuntungan lainnya, kata Pangi, dengan menjadi king maker Prabowo Subianto tentu akan diingat masyarakat sebagai tokoh yang melahirkan pemimpin hebat. Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh. “Seperti Surya Paloh dan Bu Mega, itu kan king maker yang sudah teruji. Mereka tidak lagi mengajukan dirinya. Itu king maker sejati karena sudah bicara tentang bagaimana melahirkan kader, melahirkan orang hebat melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Sebagai arsiteknya yang mengatur,” imbuhnya Pangi mengungkapkan, melihat kiprah Prabowo Subianto di kancah politik tanah air, dengan ikut serta sebanyak tiga kali dalam Pilpres, rasanya sudah saatnya Prabowo istirahat menjadi player. (Yetede)

JAKARTA, ID–Indonesia berupaya melakukan negosiasi penambahan kuota penangkapan ikan tuna sirip biru dengan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Hal itu diperlukan untuk menekan potensi penangkapan ilegal komoditas tuna. Indonesia mendapatkan kuota penangkapan 1.023 ton ikan tuna sirip biru per tahun pada periode 2018-2020 dan menjadi 1.123 ton per tahun pada 2021-2023. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, negosiasi diperlukan agar terjadi keadilan dengan negara lain, contohnya Australia yang mendapatkan kuota per tahun 6.000 ton. Perbedaan yang mencolok terkait kuota penangkapan ikan tuna sirip biru itu berpotensi menimbulkan perdagangan gelap ikan tuna sirip biru hingga penangkapan ilegal dan tidak dilaporkan. “Harus seimbang, kalau tidak seimbang nanti kemungkinan bisa terjadi distorsi. Karena itu, kami (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) akan berjuang karena yang memutuskan itu internasional. Kami negosiasi dan melobi berbagai pihak,” kata Menteri Trenggono di sela The 1st Indonesia Tuna Conference & The 7th International Coastal Tuna Business Forum di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/05/2023). (Yetede)

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi terhadap dua peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pencalonan anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Agung. Mereka menganggap sejumlah pasal dalam kedua PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. “Kami akan mengajukan uji materi karena KPU tidak juga merevisi sejumlah pasal dalam kedua peraturan KPU tersebut,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, Rabu, 24 Mei 2023

Kurnia mengatakan, saat ini koalisi masyarakat sipil, yang terdiri atas ICW, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, serta Komite Pemantau Legislatif Indonesia, tengah menyiapkan materi gugatan. Mereka mempunyai waktu selama 30 hari sejak kedua peraturan KPU diundangkan untuk mengajukan uji materi. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD diundangkan pada 18 April lalu. (Yetede)

Meski berstatus negara maritim, Indonesia masih kekurangan ilmuwan terampil yang berfokus pada penelitian laut dalam. Kawasan ini masih amat jarang diteliti. Data Pusat Riset Laut Dalam (PRLD) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), per 2023, hanya ada sekitar 20 peneliti aktif di pusat riset ini. Dari jumlah tersebut, ada tiga yang sudah mendekati atau masuk masa pensiun.

Selain jumlah peneliti, publikasi riset laut dalam dari Indonesia tak banyak yang sudah terbit sejak 5-10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan publikasi terkait dengan riset di wilayah pesisir. Kondisi ini amat disayangkan. Seharusnya Indonesia memiliki lebih banyak peneliti yang melakukan pengkajian ilmiah mengenai laut dalam. Masalah yang sama juga dihadapi negara-negara berkembang lainnya yang memiliki wilayah laut dalam.

Kawasan laut dalam memiliki karakter kedalaman 200 meter atau lebih, bertekanan air (hidrostatis) tinggi, tak tertembus cahaya, dan bersuhu amat dingin -4 derajat Celsius (kecuali di Laut Mediterania yang bersuhu 13 derajat Celsius sepanjang tahun dan ada yang bersuhu tinggi 60-464 derajat Celsius di lokasi tertentu). (Yetede)

JAKARTA — Serangan siber yang melumpuhkan layanan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei lalu membuat publik mendesak dikembalikannya operasional bank konvensional ke Aceh. Sebagaimana diketahui, sejak penerbitan Qanun atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seluruh perbankan konvensional kala itu berhenti beroperasi, menyisakan hanya perbankan dan unit usaha syariah yang dapat melayani transaksi keuangan masyarakat hingga saat ini.

Lumpuhnya sistem dan layanan BSI yang selama ini menjadi andalan masyarakat Aceh dinilai cukup membuat kewalahan dan mengganggu aktivitas perekonomian. Terlebih, gangguan itu terjadi selama lima hari dan pemulihannya dilakukan bertahap. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, menuturkan BSI sebagai bank syariah pelat merah juga banyak dipercaya oleh masyarakat umum ataupun pelaku usaha di Aceh. Maka, ketika terjadi gangguan, dampaknya cukup besar. Di sisi lain, pilihan masyarakat terbatas.

Akses dan layanan keuangan yang luas tak bisa dinikmati di Aceh sehingga pengaruhnya cukup besar pada perekonomian,” ujar Nahrawi, kemarin. Setidaknya saat ini ada dua bank syariah besar  yang beroperasi dan banyak digunakan masyarakat ataupun pelaku usaha di Aceh. Selain BSI, ada Bank Aceh Syariah. Adapun pilihan lainnya adalah BCA Syariah serta unit usaha syariah milik Bank BTN, yaitu BTN Syariah, tapi dengan lokasi kantor cabang yang terbatas. (Yetede)

JAKARTA – Para penyedia layanan medis berbasis aplikasi atau telemedisin ikut diuntungkan oleh peningkatan kebutuhan kesehatan masyarakat sejak awal masa pandemi hingga saat ini. Head of Marketing Klinik Pintar, Idham Akhyar Kharim, mengatakan ekosistem kesehatan terintegrasi yang dibangun manajemennya terus melebar sejak berdiri pada Maret 2020. “Sudah lebih dari 600 klinik yang menjadi user aplikasi Klinik Pintar,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Dalam dua tahun pertama, Klinik Pintar yang dibangun oleh Harya Bimo—sebelumnya founder Qasir.id—itu sudah melayani 152 klinik di 60 kota di Indonesia. Ibarat "mak comblang", saat itu Klinik Pintar sudah menghubungkan lebih 500 ribu pasien ke berbagai klinik. Tak sebatas mengefisienkan bisnis kesehatan lewat teknologi, Klinik Pintar juga menjadi perantara suplai alat dan obat-obatan ke lembaga kesehatan kecil atau non-rumah sakit.

Menurut Idham, adopsi digitalisasi masih menjadi tantangan terbesar bagi rintisan atau startup layanan kesehatan. Ketika menyurvei 80 pemilik klinik dan pengelola praktik dokter mandiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kata dia, terdapat 64,6 persen klinik yang risau akan keamanan data medis dan transaksi setelah bertransisi ke sistem digital. (Yetede)

DI INDONESIA, terdapat dua sistem operasional perbankan yang dikenal masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya menjadi lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan masyarakat. Namun terdapat perbedaan signifikan di antara dua jenis bank tersebut dari beberapa aspek. Lantas, apa itu bank syariah dan bank konvensional?

Secara definisi, bank konvensional merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan tradisional atau konvensional. Bank konvensional umumnya diatur oleh otoritas keuangan nasional dan berlandaskan hukum formal negara.

Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam. Dasar hukum bank syariah adalah ajaran agama Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis, serta aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (Yetede)

Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan pembangunan yang matang. Kementerian PPN / Bappenas berupaya mewujudkannya melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Terdapat lima sasaran yang harus dicapai, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing SDM meningkat, serta intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Namun, juga terdapat tantangan di berbagai bidang untuk mewujudkannya. RPJPN 2025-2045 diharapkan menampung mimpi-mimpi besar anak bangsa menyambut usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Rabu (24/5) mengatakan, rencana pembangunan jangka panjang dibikin setiap 20 tahun. Untuk 20 tahun pertama (2005-2025), sudah kita lakukan. Sekarang, kami diminta menyiapkan RPJPN 2025-2045. Karena 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia, jadi kami juga mempersiapkan itu. Kami sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden (Jokowi) untuk menyusun RPJPN. Menurut arahan Presiden, RPJPN hendaknya menjadi pedoman bagi calon presiden, calon wakil presiden, dan calon-calon kepala daerah di masa mendatang. Karena menjadi pedoman, semua perencanaan pembangunan secara nasional itu konvergen. Dengan begitu, pembangunan oleh pemerintah pusat yang dilakukan di daerah disambut dan berjalan beriringan dengan pembangunan pemerintah daerah (pemda). Kalau keadaan sekarang, ada inisiasi pembangunan dari pemerintah pusat, tetapi pemda punya interest lain. Kami berharap ke depan bisa lebih sinkron. Alhasil, akan terbentuk efisiensi anggaran dan pembiayaan serta cara mencapainya pun bisa secara keroyokan atau berbarengan. (Yoga)

Turis asing yang tidak memiliki uang terpaksa harus bekerja apa saja atau berbisnis supaya bisa bertahan hidup di Bali. Mereka kemudian seakan menjadi parasit karena mengambil lahan pekerjaan masyarakat lokal. Fenomena ini disebabkan pemerintah lebih mementingkan kuantitas turis dibandingkan dengan kualitasnya. Natalie (48), turis asal AS, mengaku sudah sembilan tahun tinggal di Bali. Ia pernah bekerja sebagai pengasuh hewan peliharaan hingga agen perjalanan wisata. ”Saya pernah menjadi pengasuh hewan peliharaan supaya bisa mendapat tempat tinggal gratis dan upah. Selain itu, saya juga pernah bekerja sebagai agen perjalanan wisata bersama pacar saya,warga lokal di sini,” ucapnya ketika ditemui di Kecamatan Ubud, Bali, Sabtu (8/4). Natalie kerap berpindah-pindah ke negara lain, seperti Singapura dan Thailand, jika masa berlaku visa Indonesia-nya sudah hampir habis. Ia memiliki visa turis dan visa social budaya untuk berkunjung ke Bali. ”Saya menetap di Thailand dua tahun ketika pandemi Covid-19. Saya baru kembali lagi ke Bali dan sudah sekitar tiga minggu tinggal di sini untuk memulai usaha (agen perjalanan wisata) yang pernah saya rintis,” katanya. Saat ini, Natalie tinggal di sebuah penginapan (homestay) bertarif murah di Bali. Bahkan, ia mengaku tak malu harus menawar tarif sewa penginapannya yang tadinya Rp 200.000 per malam menjadi Rp 150.000 per malam.

Anya (35), warga asal Rusia yang berminat untuk mencari penghasilan di Bali, berencana membuka usaha pakaian di Bali. Menurut dia, wilayah Bali sangat potensial untuk menjalankan bisnis. ”Nanti bahan baku untuk pakaiannya akan saya beli dari Bandung (Jabar). Untuk bisa menjalankan bisnis ini, saya sedang mengurus kitas, semoga bisa segera selesai,” katanya saat ditemui di daerah Canggu. Anya juga  mulai belajar bahasa Indonesia supaya ia bisa semakin mudah bergaul dengan warga lokal. Ia pun berencana untuk menggandeng beberapa warga lokal guna menjalankan bisnisnya. ”Cukup sulit untuk belajar bahasa Indonesia, tidak semudah belajar bahasa Inggris” ucapnya. Pada September 2022, ada kejadian viral, yaitu seorang turis asing asal Lebanon bernama Mohamad Ali El Hage membentak penjaga kios di daerah Kerobokan, Bali. Ia tidak sanggup membayar uang kos ketika ditagih penjaga kos. Mendapat pengaduan mengenai situasi tersebut, pelaku usaha dan pegiat sosial Bali, Ni Luh Djelantik, datang untuk memediasi kedua belah pihak. Setelah mediasi tersebut, Ali minta maaf dan berjanji akan membayar uang kos. Antropolog Universitas Warmadewa Denpasar, I Ngurah Suryawan, mengatakan, fenomena turis asing ini disebabkan terbukanya keran pariwisata yang membuat Bali seakan menjadi tempat singgah. Hal ini bisa menjadi bom waktu jika terus-menerus dibiarkan. Pemerintah, menurut Ngurah, lebih mementingkan kuantitas turis asing yang datang. (Yoga)