Pemerintah akhirnya membuat keputusan: melonggarkan ekspor mineral mentah untuk lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedianya, ekspor mineral mentah harusnya distop Juni 2023 nanti. Perpanjangan izin ekspor mineral mentah diberikan ke lima perusahaan hingga 24 Mei 2024. Sebagai kompensasi atas pelonggaran ekspor tersebut, kelima perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pembangunan smelter, yang harusnya selesai Juni 2023. Perusahaan yang mendapat relaksasi ekspor adalah PT Freeport Indonesia untuk ekspor konsentrat tembaga, PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores untuk komoditas besi, PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal, dan PT Kobar Lamandau Mineral untuk komoditas seng. Izin ekspor terbit setelah pemerintah berkunjung langsung ke lapangan guna melihat perkembangan pembangunan smelter milik lima perusahan tambang tersebut. "Dari hasil kunjungan, kami mengambil kesimpulan lima perusahaan ini betul-betul melakukan pelaksanaan proyek pembangunan smelter yang disyaratkan," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5). Namun, kata Arifin, proses pembangunan smelter molor dari waktu yang ditetapkan. Fasilitas pemurnian mineral itu harusnya kelar di tahun ini, sesuai UU Nomor 3 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). "Sesuai Pasal 170 A UU Minerba, batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal tiga tahun setelah UU Minerba terbit (2020)," ujar Arifin.Larangan ekspor mineral mental bahkan dipertegas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid itu secara tegas menyebut, penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dilakukan paling lama sampai 10 Juni 2023. 

Pintu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali terbuka. Peluang itu muncul setelah harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per April 2023 turun hingga US$ 79,35 per barel. Harga ICP ini lebih rendah daripada asumsi ICP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yaitu US$ 90 per barel. Belakangan ini, rupiah juga cenderung menguat terhadap dolar AS ketimbang posisi awal tahun. Kurs Jisdor per 24 Mei 2023 memperlihatkan kurs senilai Rp 14.905 per dolar Amerika Serikat (AS). Otot rupiah sudah menguat 4,47% sejak awal tahun ini. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai, asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi saat harga BBM subsidi dinaikkan pada September 2022. Kala itu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp15.500 per dolar AS. Harga minyak dunia juga lebih dari US$ 110 per barel. Dengan perbandingan semacam itu, seharusnya beban anggaran untuk subsidi BBM di 2024 bisa berkurang. Maka dia berharap selisih anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk subsidi BBM.  Namun Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo menyebut pemerintah sejauh ini belum ada rencana untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Ia beralasan, harga BBM bersubsidi tidak hanya ditentukan tren harga ICP, tetapi juga faktor lain. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro melihat, masih sulit harga BBM subsidi untuk menurun pada saat ini. Kalaupun turun, maka asumsi harga ICP berada di bawah US$ 70 per barel.

Roda perekonomian di sejumlah daerah di Indonesia terus berputar. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan pajak daerah hingga akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aktivitas perekonomian di daerah terus menguat. Hal ini tecermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir April tahun ini yang tercatat mencapai Rp 69,76 triliun. Realisasi ini meningkat 9,65% dibandingkan pencapaian di periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp 63,62 triliun. "Cukup menggembirakan, pajak daerah tumbuh 9,65% menjadi Rp 69,76 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5). Sri Mulyani memaparkan, pajak daerah meningkat terutama pada jenis pajak konsumtif, seperti pajak hotel yang mencapai Rp 2,69 triliun per April 2023, naik 79,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Terkait pajak daerah non-konsumtif, Sri Mulyani melaporkan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi yakni Rp 15,6 triliun atau naik 4%. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp 10,2 triliun atau tumbuh 36,2%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan, seiring pulihnya aktivitas perekonomian di daerah, maka penerimaan pajak daerah berpotensi meningkat, utamanya berasal dari pajak restoran dan hiburan. Meski begitu, Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai, pajak hiburan terkadang masih menjadi masalah di suatu daerah sehingga perlu diberikan batasan yang jelas.

Sejumlah emiten masih akan membagikan dividen. Namun, investor mesti hati-hati dengan jebakan dividen alias dividend trap. Harga saham sejumlah emiten dalam indeks IDX High Dividend terpantau melemah setelah melakukan pembagian dividen. Salah satunya adalah PT United Tractors Tbk (UNTR) yang membagikan dividen pada 12 Mei 2023. Total nilai pembagian dividen UNTR sebesar Rp 6.185 per saham. Nilai ini setara dengan Rp 22,5 triliun dari laba tahun buku 2022. Kemarin, Rabu (24/5), harga saham UNTR ditutup di Rp 24.600. Penurunan harga saham juga dialami PT Indo Tambangraya Megah (ITMG yang telah membagikan dividen pada 18 April 2023 lalu. Bahkan pada Jumat (19/5), saham ITMG mencapai level terendah sepanjang tahun ini, yaitu Rp 24.700 per saham. Penurunan saham ITMG sejak cum date berakhir sebanyak 25,96% dari posisi Rp 34.459 pada 10 April. Meski begitu, nilai pembagian dividen ITMG juga cukup besar, yakni mencapai US$ 474,63 juta atau Rp 7,06 triliun. Artinya, dividen tunai kepada pemegang saham ITMG pada tahun buku 2022 sebesar Rp 6.416 per saham. Research Analyst Reliance Sekuritas Lukman Hakim mengatakan, pembagian dividen dengan porsi besar merupakan apresiasi yang diberikan kepada pemegang saham. "Hal itu menggambarkan emiten memiliki kinerja yang baik dengan kondisi keuangan atau fundamental yang sehat,” ujar Lukman. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani juga meyakini, sentimen harga batubara yang anjlok sejak awal tahun 2023 justru menjadi penyebab utama. Karena itu, saham emiten batubara sebaiknya tidak dipilih untuk jangka panjang meski dalam jangka pendek berpotensi technical rebound.  

Setelah berhasil mengarungi ‘badai’ akibat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) mulai mengubah haluan. Jika sebelumnya fokus diarahkan pada penanganan inflasi, kini bank sentral mulai menggeser prioritas ke pertumbuhan ekonomi. Sinyal itu pun disampakan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, se­usai dilantik menjadi orang nomor satu di lingkup otoritas moneter periode 2023—2028, pada Rabu (24/5). Salah satu parameter dari dukungan penuh BI terhadap mesin ekonomi adalah ekspektasi tertahannya suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Perry pun dalam berbagai kesempatan menegaskan pengetatan moneter yang dilakukan BI dengan mengatrol suku bunga total mencapai 225 basis poin, mampu menjangkar inflasi mengarah ke target yakni di kisaran 3%. Seusai pelantikan kemarin, Perry kembali menegaskan fokus bank sentral saat ini adalah memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memajukan pertumbuhan ekonomi. "Semua untuk menstabilkan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," katanya. Belum tuntas burden sharing, tahun lalu BI juga menjalankan fungsi penting untuk menjangkar gerak inflasi dan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejalan dengan terus melandainya inflasi, otoritas moneter pun makin leluasa untuk mengamankan suku bunga acuan di level 5,75% meski Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed mengirim sinyal untuk melanjutkan pengetatan pada pertemuan bulan depan.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, memperkirakan BI tidak akan menaikkan suku bunga acuan demi memberikan kesempatan ekonomi tumbuh lebih tinggi, dengan memanfaatkan momentum pascapandemi Covid-19. “Peluang itu terbuka karena ada kemungkinan The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga acuannya,” ujar Piter kepada Bisnis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, berpendapat suku bunga acuan di level 5,75% masih efektif menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali dalam target sasaran BI. Di samping pertimbangan ekspektasi inflasi, kebijakan suku bunga acuan juga masih konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar keuangan global yang berkembang saat ini. Sementara itu, Ekonom Bank DBS Radhika Rao, menilai BI berpotensi menjadi bank sentral di Asia Tenggara yang paling awal kembali ke siklus pelonggaran suku bunga acuan menyusul terkendalinya inflasi dan rupiah.

Pertumbuhan jumlah investor pasar modal di Indonesia tumbuh secara progresif dalam 5 tahun terakhir. Pada 2018, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, pasar modal di dalam negeri hanya diramaikan oleh 1,62 juta investor. Jumlah itu kemudian melesat 572% menjadi 10,88 juta pemodal per April 2023. Peningkatan jumlah investor itu menandai agresivitas semua pihak untuk mendorong percepatan perluasan akses atau inklusi di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan bahkan mencatat, tingkat inklusi pasar modal di Indonesia menanjak dari 1,55% pada 2019 menjadi 5,19% sampai dengan akhir tahun lalu. Hanya saja, ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di pasar modal yang kian meningkat belum diimbangi dengan literasi yang mumpuni. Bukan saja peningkatan pengetahuan atas produk dan instrumen pasar modal, tetapi juga pemahaman atas sentimen dan risiko yang melingkupinya. Literasi pasar modal menjadi sangat penting untuk menjamin keterampilan dan kepercayaan diri yang memengaruhi sikap dan perilaku para investor dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan aset keuangan. Nilai investasi pemodal muda itu memang tidak sebesar kelompok usia di atasnya. Akan tetapi, dengan aktivitas media sosial yang kian semarak, pengaruh mereka terhadap diseminasi dan pendalaman pasar modal tidak bisa diremehkan. Perluasan akses melalui media sosial sangat berpotensi menciptakan peluang pertumbuhan yang jauh lebih eksponensial. 

Di sisi lain, media sosial semestinya juga bisa menjadi saluran efektif untuk meningkatkan literasi para investor muda ini. Pelaku pasar perlu memacu inisiatif yang lebih agresif untuk melakukan edukasi yang dikemas dengan konsep yang relevan dengan pemodal-pemodal pemula. Di samping itu, krisis perbankan akibat kenaikan tingkat suku bunga acuan seperti yang mendera Silicon Valley Bank dan PacWest Bancorp dikhawatirkan menular ke banyak bank lainnya di Amerika Serikat. Beberapa pengamat bahkan menyiratkan gelagat resesi di tengah pengetatan tingkat suku bunga acuan oleh The Fed. Krisis perbankan di Amerika Serikat bahkan menular hingga ke Eropa.  Katalis dari kondisi ekonomi di dalam negeri faktanya tak cukup banyak membantu menggerakkan pasar ekuitas. Pasalnya, sejumlah tantangan ekonomi juga mesti diantisipasi seperti mengendalikan tingkat inflasi serta memastikan kinerja di sektor manufaktur terus membaik dan mencapai level seperti sebelum pandemi Covid-19. Saat pasar saham masih tertekan, kondisi berbeda justru terjadi di instrumen pendapatan tetap. Berdasarkan data Indonesia Composite Bond Index, kinerja pasar surat utang justru tumbuh sebesar 4,71%. Kinerja tersebut ditunjang oleh kondisi ekonomi dalam negeri yang cenderung stabil.

Relaksasi ekspor konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda bakal disertai dengan sanksi denda administratif, karena pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terlambat menyelesaikan smelter sesuai ketentuan peraturan perundangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa penambahan waktu ekspor akan tetap dijalankan sesuai aturan dan mengenakan denda terhadap badan usaha. Denda tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan pada periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama. “Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/5). Pemerintah memang bakal memberikan relaksasi terhadap konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda setelah larangan ekspor mineral mentah berlaku pada 10 Juni 2023. Alasannya, larangan ekspor mineral mentah terhadap badan usaha yang serius menyelesaikan smelternya bisa berdampak kepada arus kas perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator independen, terdapat lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan fasilitas pemurnian konsentrat di atas 51%. Lima badan usaha tersebut adalah PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuku Iron Lateritic Ores (besi), dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng). Bila diperinci, kemajuan fisik konstruksi proyek smelter Freeport senilai US$3 miliar pada Januari 2023 telah mencapai 54,52% dengan realisasi investasi mencapai US$1,68 miliar dan smelter Amman Mineral senilai US$983 juta telah mencapai 51,63% dengan realisasi investasi US$507,53 juta.

Di tahun politik, pemerintah disebut-sebut mulai selektif mengimplementasikan sejumlah kebijakan. Pemerintah bakal menahan beberapa aturan yang dianggap sensitif serta tidak populer di mata publik. Saat bersamaan, kebijakan populis mulai dimunculkan. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima KONTAN, kebijakan non-populis tidak akan diberlakukan pada tahun ini. Misalnya, pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Kebijakan yang seharusnya ditargetkan diimplementasikan sebelum Lebaran tahun ini ternyata tak kunjung bergulir. "Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 (untuk membatasi Pertalite) tidak jadi," ungkap sumber KONTAN, baru-baru ini. Pejabat Kemenko Marves, Kementerian ESDM, hingga pejabat BPH Migas belum merespons konfirmasi KONTAN, hingga kemarin. Masih ada pula rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Sejatinya, kebijakan ini berlaku paling lambat 1 Januari 2025, namun pemerintah bisa saja menggulirkannya mulai tahun ini atau tahun depan untuk menggenjot penerimaan negara, yang selama ini tak maksimal. Belakangan, pemerintah mengirim sinyal untuk tidak mempercepat penerapan tarif PPN 12%. Kementerian Keuangan memilih menunggu batas akhir penetapan kebijakan itu. Langkah pemerintah mendapat sorotan sejumlah pihak. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kebijakan non-populis menjelang Pemilu memang jarang terjadi di setiap pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah lebih condong melahirkan kebijakan lebih politis. "Seperti baru-baru ini muncul wacana ada kenaikan gaji ASN, menteri, remunasi pegawai juga ingin dinaikkan," kata dia, kemarin. Menurut Bhima, hal ini karena pertimbangan pemerintah tidak ingin ada kegaduhan menjelang Pemilu. Meski begitu, pilihan pemerintah bisa menghambat reformasi fiskal di Indonesia.

Penyerapan anggaran belanja negara belum maksimal. Lihat saja, realisasi belanja di awal tahun ini yang masih lamban. Padahal, belanja negara diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian dalam negeri. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja negara selama periode Januari hingga April tahun ini mencapai Rp 765,8 triliun, setara 25% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pertumbuhannya juga tipis, hanya 2% year-on-year (yoy). Beberapa pos belanja mencatatkan pertumbuhan positif. Antara lain realisasi belanja pendidikan tumbuh 17,6% yoy, belanja kesehatan naik 13,1% yoy, ketahanan pangan meningkat 16,3% yoy, serta subsidi tumbuh 9.6% yoy. Namun dua pos belanja mencatatkan kontraksi. Pertama, realisasi anggaran perlindungan sosial yang turun 5,1% yoy. Padahal alokasi anggaran itu mencapai Rp 476 triliun dalam APBN 2023, atau naik 3,1% yoy. Kontraksi anggaran perlindungan sosial lantaran tingginya basis pada April tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan BLT desa. Kedua, realisasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 59,7 triliun hingga April 2023, turun 2,4% yoy. "Realisasi belanja infrastruktur hingga 30 April 2022 yang lebih tinggi karena ada pencairan pembiayaan LMAN Rp 10 triliun," kata Menkeu, Senin (22/5). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat pemerintah lebih menahan belanja pascapandemi Covid-19. "Ada kekhawatiran masih tingginya tekanan eksternal," tutur dia, kemarin.

Kinerja emiten minuman beralkohol kembali bergairah di awal tahun ini. Dari empat emiten alkohol yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mayoritas mencetak pertumbuhan kinerja di kuartal I-2023. Ambil contoh kinerja PT Hatten Bali Tbk (WINE). Di sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, WINE berhasil membalikkan posisi rugi bersih di kuartal I-2022 sebesar Rp 118 juta menjadi laba bersih Rp 11,48 miliar. Pertumbuhan laba bersih emiten yang baru melantai di BEI pada Januari 2023 ini, ditopang lonjakan penjualan 136,36% secara tahunan menjadi Rp 58,50 miliar pada kuartal I-2023. Kenaikan laba bersih MLBI juga didorong melonjaknya penjualan di kuartal I-2023 sebesar 9,8% secara tahunan jadi Rp 740,01 miliar. Nasib kurang beruntung dialami PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Pada kuartal pertama tahun ini, DLTA membukukan laba bersih sebesar Rp 58,85 miliar pada kuartal I 2023. Jumlah ini menyusut 4,6% ketimbang laba di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 61,69 miliar. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro melihat, ada beberapa faktor yang jadi kunci sukses pertumbuhan kinerja emiten alkohol di kuartal I-2023. Nico melihat, ke depan, emiten minol masih akan diselimuti sentimen positif. Seperti daya beli konsumen pulih, maraknya event pariwisata dan musim liburan di akhir tahun mendatang. Senada, Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas, Raphon Prima memproyeksi, banyaknya momentum hari libur di kuartal II-2023 akan menjadi sentimen positif pertumbuhan kinerja emiten alkohol. Raphon melihat saham emiten alkohol masih menarik. Dia merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 11.000. Nico merekomendasi beli saham MLBI dengan target harga Rp 9.400.