Sebagai penanda kota jasa dan perdagangan Jakarta, puluhan mal merayakan kebangkitan ekonomi lewat Festival Jakarta Great Sale 2023. Selama dua bulan penuh, mal-mal menawarkan pesta diskon kepada masyarakat. Bagi ibu Felly (40), promosi diskon di gerai-gerai mal membuatnya antusias berbelanja. Jumat (26/5), ia membeli dua sepatu untuk anaknya dengan potongan harga 50 % di sebuah gerai di Mal Ciputra Jakarta, Jakbar. ”Saya impulsif belanja, tapi beruntung juga karena diskonnya lumayan,” ujar warga Pademangan, Jakut, itu. Hari itu banyak gerai yang menjual produk fashion barang-barang aksesori dan restoran yang menawarkan promosi menarik. Bahkan, diskon yang ditawarkan mencapai 70 %.

Tidak banyak pengunjung yang menyadari bahwa pesta diskon itu bagian dari Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2023. FJGS 2023 digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun Ke-496 Jakarta. Festival digelar selama dua bulan, sejak 21 Mei hingga 21 Juli mendatang. FJGS 2023 diikuti ribuan gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di 94 mal anggota Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Selain gerai di mal, promo FJGS 2023 juga diikuti gerai di ruko, stasiun, bandara, halte MRT, halte Transjakarta, dan di area komersial lain. Total transaksi ditargetkan Rp 6,5 triliun. ”Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memantapkan citra Jakarta menjadi tujuan wisata belanja,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat membuka FJGS 2023 di Laguna Atrium Central Park Mall, Jakbar, Minggu (21/5) lalu. (Yoga)

Pialang dan investor di bursa saham Amerika Serikat, Kamis (25/5/2023), tercengang. Mereka menyaksikan lonjakan harga saham salah satu produsen semikonduktor, Nvidia. Harga saham Nvidia lebih tinggi dua kali lipat daripada saham Apple dan Alphabet, perusahaan induk Google. OpenAI dan aneka perusahaan yang bergulat di pasar kecerdasan buatan (AI) menjadi pasar baru Nvidia. (Yoga)

Pemilik pabrik tekstil dan produk tekstil kini sedang pusing tujuh keliling. Mereka tertekan dari berbagai sisi, dari sisi penjualan yang lesu hingga ongkos produksi yang terus menanjak. Di sisi lain, mereka tetap  harus berusaha menjaga keberlangsungan pabriknya karena banyak nasib karyawan yang bergantung padanya. Terkadang mereka berpikir, lebih baik menutup pabriknya dan menjadi pedagang saja. ”Semua pemilik pabrik tekstil hari ini saya yakin sedang pusing,” ujar pemilik dan Direktur PT Bentara Sinarprima Kwee Liang Cing saat ditemui April lalu di pabriknya di Dayeuhkolot, Bandung, Jabar. Pria berusia 71 tahun yang akrab dipanggil Lilik ini mengatakan, industri tekstil hari ini diimpit tekanan dari berbagai pihak. Dari segi penjualan, saat ini produknya sulit terjual. Pasar dalam negeri sedang dijejali produk impor baik legal maupun ilegal. Perusahaannya menjual kain seprai dengan harga Rp 14.500 per meter. Namun, produk impor bisa menjual Rp 1.000-Rp 2.000 lebih murah. Tak hanya lebih murah, produk impor serupa membanjiri pasar. Ini membuat produk Lilik sulit laku.

Lilik mengatakan, harga jual produknya sulit turun lagi karena ongkos produksi yang kian naik. Upah pekerja yang tiap tahun selalu naik sehingga membuat komponen upah dalam struktur ongkos mencapai 20 %. Harga bahan baku produksi, yakni kain, juga terus naik. Mereka harus impor karena industri kain dalam negeri belum bisa memasok kain yang kualitasnya sesuai kriteria. Bahan baku kain berkisar 30-35 % dari struktur ongkos produksi. Ongkos lainnya, yakni batubara untuk keperluan penguapan dalam proses produksi, juga berfluktuasi, bisa 20-25 % dari ongkos produksi. Biaya lainnya adalah obat pewarna atau celup berkisar 14-15 % dari ongkos produksi. Sisanya, biaya listrik berkisar 7-8 % dari total struktur ongkos produksi. ”Kalau kondisinya begini, kan, mending jadi trader tekstil, daripada punya pabrik,” ujarnya. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diprediksi tidak mencapai 5 % karena faktor ekonomi global yang melambat, berlanjutnya pengetatan fiskal dan moneter, serta ketidakpastian akibat tahun politik. Laju ekonomi Indonesia diperkirakan baru akan kembali pulih mendekati level prapandemi tahun depan, meskipun tidak setinggi target pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi yang moderat itu tidak serta merta hal yang buruk di tengah gejolak perekonomian global akhir-akhir ini. Dengan perekonomian yang tumbuh bertahap, Indonesia justru bisa lebih menjaga stabilitas dan keberlanjutan kondisi ekonomi makro.

Kepala Ekonom HSBC Global Research untuk India dan Indonesia Pranjul Bhandari dalam sesi diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (26/5) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan belum akan kembali seutuhnya ke kondisi prapandemi dalam waktu dekat. ”Pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan akan di bawah 5 %, sedikit melambat. Bisa dikatakan, tahun 2023 ini bukan tahun untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang bertahap,” kata Pranjul. (Yoga)

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh, Jumat (26/5/2023), mengatakan, berbagai layanan digital CIMB Niaga terus bertumbuh, baik dari aplikasi perbankan Octo Mobile maupun layanan lainnya. Sampai dengan Desember 2022, total frekuensi transaksi digital perbankan CIMB Niaga mencapai 223 juta atau bertumbuh 67,5 persen secara tahunan. ”Masyarakat kian lekat dengan aplikasi dan layanan digital,” ujarnya. (Yoga)

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan dalam rapat Dewan Komisioner LPS Mei 2023. Salah satu pertimbangan utamanya adalah suku bunga pasar simpanan masih di bawah tingkat bunga penjaminan. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah bank umum pada level 4,25 %, simpanan valas bank umum 2,25 %, dan simpanan rupiah pada bank perekonomian rakyat (BPR) 6,75 %. TBP ini mulai berlaku 1 Juni 2023 sampai 30 September 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, salah satu pertimbangan mempertahankan TBP adalah karena suku bunga di pasar masih berada di bawah TBP.

”Dengan masih adanya selisih antara TBP dan suku bunga pasar, ada ruang peningkatan suku bunga pasar sehingga TBP diputuskan untuk dipertahankan,” ujar Purbaya dalam jumpa pers penentuan TBP di Jakarta, Jumat (26/5). Mengutip data LPS, suku bunga pasar deposito rupiah pada Mei 2023 berada pada posisi 3,24 % atau di bawah TBP simpanan rupiah bank umum yang berada pada level 4,25 %. Demikian pula suku bunga pasar deposito valas pada Mei 2023 yang berada pada posisi 1,61 % atau di bawah TBP valas bank umum yang mencapai 2,25 %. (Yoga)

Ikan salem impor yang diperuntukkan bagi industri pemindangan ditengarai terus merembes ke pasar tradisional. Kondisi itu dinilai turut menekan harga ikan lokal serta merugikan nelayan. Selama Maret-Mei 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui aparat pengawasannya menengarai jumlah ikan salem (frozen pacific mackerel) impor yang merembes mencapai 125,07 ton. Ikan itu sebenarnya ditujukan untuk industri pemindangan, tetapi dijual di pasar tradisional. Kasus itu ditemukan di Pati (Jateng) dan Pontianak (Kalbar). Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, peruntukan ikan salem impor meliputi pemindangan, hotel restoran dan katering (horeka), serta industri. Kebutuhan ikan salem di dalam negeri didominasi untuk pemindangan,  disusul untuk industri, dan horeka. Peruntukan ikan salem impor selama ini terlihat pada sistem neraca komoditas. Jumlahnya sudah melalui analisis neraca komoditas yang dihitung pada akhir tahun untuk kebutuhan tahun berikutnya. ”Kalau tidak sesuai peruntukan, dibuktikan dengan dokumen pengajuan  impornya, maka itu melanggar,” ujar Machmud, saat dihubungi, Jumat (26/5).

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan, ada peredaran ikan salem yang ditengarai tidak sesuai peruntukan bagi usaha pemindangan. Ikan impor itu merembes ke pasar lokal. ”Selain melanggar aturan yang berlaku, tindakan itu telah menyebabkan harga ikan lokal di pasaran turun dan menyebabkan nelayan merugi,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (25/5). Pada pekan ini, aparat PSDKP KKP menyegel sementara 9,7 ton ikan salem impor di Kalimantan. Hasil pemeriksaan PengawasPerikanan StasiunPSDKPPontianak menunjukkan, ikan impor itu dijual eceran di pasar lokal di Pontianak dan sekitarnya dengan harga Rp 21.000 per kg, lebih murah dibandingkan ikan hasil tangkapan nelayan lokal yang dijual Rp 28.000 per kg. Sebelumnya, pada Maret 2023, apparat PSDKP KKP menyegel 100 ton ikan salem di Pati yang dijual di pasar tradisional. (Yoga)

Penyaluran solar subsidi oleh PT Pertamina (Persero) di 234 kabupaten/kota di Indonesia diperketat melalui skema Full QR pada program Subsidi Tepat. Dengan skema itu, konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau QR code saat membelinya. Apabila terdeteksi sudah melebihi kuota harian, akun konsumen terkunci sehingga tidak bisa membeli tambahannya di hari yang sama. Ketentuan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi tersebut mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, misalnya, maksimal pembelian 60 liter per hari.

Sementara pada angkutan umum orang atau barang roda empat 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam sebanyak 200 liter per hari. ”Sudah tiga tahun berjalan. Namun,(kini) dengan QR dapat dimonitor secara sistem. Apabila sudah mencapai kuota (solar subsidi) yang ditetapkan, secara sistem akan di-lock (dikunci) kuota hariannya,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/5). Menurut data Pertamina, skema Full QR untuk solar subsidi itu berlaku mulai 25 Mei 2023 di 234 daerah di Indonesia, yang terbagi di delapan regional. Untuk Regional III DKI Jakarta & Jawa Bagian Barat, ketentuan itu berlaku di empat kota dan satu kabupaten di Banten, serta tujuh kota dan 15 kabupaten di Jabar. (Yoga)

JAKARTA, ID – Tingginya fasilitas kredit bank yang belum ditarik (undisbursed loan) bukan merupakan indikasi dari kondisi perekonomian nasional yang melemah atau menghangatnya situasi politik sehingga membuat debitur wait and see. Para bankir optimistis kredit menganggur tersebut akan digelontorkan pada semester kedua tahun ini. Sesuai historikal dan 2022, kredit menganggur mensiklus penyaluran ingkat 25,67% (yoy). Sesuai historikal  dan siklus penyaluran kredit, akselerasi biasanya terjadi  mulai kuartal III. Selain itu, tingkat kepercayaan debitur terhadap perekonomian kini kian meningkat  sehingga mereka tidak ragu untuk ekspansi bisnis pada kuartal II atau III tahun ini. Demikian rangkuman wawan cara Investor Daily dengan Direktur BCA John Kosasih, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk RRudi As Atturidha, corporate secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, serta ekonom dan Associate Faculty Lemabaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto, Jumat (26/05/2023). Mereka menanggapi tingginya undisbursed Loan perbankan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Hingga akhir April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,89 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,15%. Secara nominal maupun rasio, posisi utang tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Rasio utang tersebut juga dinilai masih terkendali. Pemerintah mencatat, penurunan posisi utang tersebut dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN), dimana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari padapengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, dengan rasio utang di 38,15% dari PDB masih termasuk terkendali. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Apalagi sejak tahun ini defisit APBN kembali berada di bawah 3% dari PDB. Setelah pada tahun 2020 sampai 2022 defisit berada di atas 3% dari PDB. “Sesuai UU Keuangan Negara, kita dibatasi 60%, ini kan masih 38,15%, dari sisi defisit sekarang berada di bawah 3% dari PDB,” kata David kepada Investor Daily, Jumat (26/5/2023). Menurut David, utang negara tersebut masih dalam batas wajar selama digunakan sesuai untuk kepentingan baik di jangka pendek maupun jangka panjang. (Yetede)