Ikan salem impor yang diperuntukkan bagi industri pemindangan ditengarai terus merembes ke pasar tradisional. Kondisi itu dinilai turut menekan harga ikan lokal serta merugikan nelayan. Selama Maret-Mei 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui aparat pengawasannya menengarai jumlah ikan salem (frozen pacific mackerel) impor yang merembes mencapai 125,07 ton. Ikan itu sebenarnya ditujukan untuk industri pemindangan, tetapi dijual di pasar tradisional. Kasus itu ditemukan di Pati (Jateng) dan Pontianak (Kalbar). Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, peruntukan ikan salem impor meliputi pemindangan, hotel restoran dan katering (horeka), serta industri. Kebutuhan ikan salem di dalam negeri didominasi untuk pemindangan,  disusul untuk industri, dan horeka. Peruntukan ikan salem impor selama ini terlihat pada sistem neraca komoditas. Jumlahnya sudah melalui analisis neraca komoditas yang dihitung pada akhir tahun untuk kebutuhan tahun berikutnya. ”Kalau tidak sesuai peruntukan, dibuktikan dengan dokumen pengajuan  impornya, maka itu melanggar,” ujar Machmud, saat dihubungi, Jumat (26/5).

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan, ada peredaran ikan salem yang ditengarai tidak sesuai peruntukan bagi usaha pemindangan. Ikan impor itu merembes ke pasar lokal. ”Selain melanggar aturan yang berlaku, tindakan itu telah menyebabkan harga ikan lokal di pasaran turun dan menyebabkan nelayan merugi,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (25/5). Pada pekan ini, aparat PSDKP KKP menyegel sementara 9,7 ton ikan salem impor di Kalimantan. Hasil pemeriksaan PengawasPerikanan StasiunPSDKPPontianak menunjukkan, ikan impor itu dijual eceran di pasar lokal di Pontianak dan sekitarnya dengan harga Rp 21.000 per kg, lebih murah dibandingkan ikan hasil tangkapan nelayan lokal yang dijual Rp 28.000 per kg. Sebelumnya, pada Maret 2023, apparat PSDKP KKP menyegel 100 ton ikan salem di Pati yang dijual di pasar tradisional. (Yoga)

Penyaluran solar subsidi oleh PT Pertamina (Persero) di 234 kabupaten/kota di Indonesia diperketat melalui skema Full QR pada program Subsidi Tepat. Dengan skema itu, konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau QR code saat membelinya. Apabila terdeteksi sudah melebihi kuota harian, akun konsumen terkunci sehingga tidak bisa membeli tambahannya di hari yang sama. Ketentuan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi tersebut mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, misalnya, maksimal pembelian 60 liter per hari.

Sementara pada angkutan umum orang atau barang roda empat 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam sebanyak 200 liter per hari. ”Sudah tiga tahun berjalan. Namun,(kini) dengan QR dapat dimonitor secara sistem. Apabila sudah mencapai kuota (solar subsidi) yang ditetapkan, secara sistem akan di-lock (dikunci) kuota hariannya,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/5). Menurut data Pertamina, skema Full QR untuk solar subsidi itu berlaku mulai 25 Mei 2023 di 234 daerah di Indonesia, yang terbagi di delapan regional. Untuk Regional III DKI Jakarta & Jawa Bagian Barat, ketentuan itu berlaku di empat kota dan satu kabupaten di Banten, serta tujuh kota dan 15 kabupaten di Jabar. (Yoga)

JAKARTA, ID – Tingginya fasilitas kredit bank yang belum ditarik (undisbursed loan) bukan merupakan indikasi dari kondisi perekonomian nasional yang melemah atau menghangatnya situasi politik sehingga membuat debitur wait and see. Para bankir optimistis kredit menganggur tersebut akan digelontorkan pada semester kedua tahun ini. Sesuai historikal dan 2022, kredit menganggur mensiklus penyaluran ingkat 25,67% (yoy). Sesuai historikal  dan siklus penyaluran kredit, akselerasi biasanya terjadi  mulai kuartal III. Selain itu, tingkat kepercayaan debitur terhadap perekonomian kini kian meningkat  sehingga mereka tidak ragu untuk ekspansi bisnis pada kuartal II atau III tahun ini. Demikian rangkuman wawan cara Investor Daily dengan Direktur BCA John Kosasih, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk RRudi As Atturidha, corporate secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Aestika Oryza Gunarto, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, serta ekonom dan Associate Faculty Lemabaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto, Jumat (26/05/2023). Mereka menanggapi tingginya undisbursed Loan perbankan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Hingga akhir April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,89 triliun, dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,15%. Secara nominal maupun rasio, posisi utang tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Rasio utang tersebut juga dinilai masih terkendali. Pemerintah mencatat, penurunan posisi utang tersebut dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen pinjaman maupun surat berharga negara (SBN), dimana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari padapengadaan/penerbitan utang baru, serta adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, dengan rasio utang di 38,15% dari PDB masih termasuk terkendali. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB. Apalagi sejak tahun ini defisit APBN kembali berada di bawah 3% dari PDB. Setelah pada tahun 2020 sampai 2022 defisit berada di atas 3% dari PDB. “Sesuai UU Keuangan Negara, kita dibatasi 60%, ini kan masih 38,15%, dari sisi defisit sekarang berada di bawah 3% dari PDB,” kata David kepada Investor Daily, Jumat (26/5/2023). Menurut David, utang negara tersebut masih dalam batas wajar selama digunakan sesuai untuk kepentingan baik di jangka pendek maupun jangka panjang. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur berdampak negatif semakin menekan industri keramik. Apalagi, industri sudah dirugikan akibat kurangnya pasokan gas sehingga utilisasi pabrik tidak optimal. Pemerintah harus turun tangan untuk membantu keberlangsungan industri di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, berdasarkan Kepmen ESDM No 91.K/2023, HGBT naik dari US$ 6/mmbtu menjadi US$ 6,3-6,5/mmbtu untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. “Kenaikan HGBT ini di tengah melemahnya daya beli masyarakat, yang tentunya akan berdampak pada penjualan industri keramik dalam negeri. Oleh karena itu, kami mengharapkan atensi khusus dari pemerintah, bahwa kenaikan harga gas yang mulai berlaku pada 19 Mei 2023 harus disertai dengan perbaikan kelancaran pasokan gas,” kata Edy kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat(26/05/2023). Dia mengungkapkan, selama kuartal I-2023, para pelaku industri keramik di wilayah Jawa Timur hanya mendapat Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 65%. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka harus membayar pemakaian gas di rentang US$ 6,3 6,5/mmbtu. “Untuk Jawa Timur, kenaikan HGBT menjadi US$ 6,32/mmbtu. Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dan memengaruhi dayasaing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65%, yang mana nanti mengakibatkan industri keramik harus membayar di rentang US$ 6,8-7/mmbtu. Sementara untuk Jawa Barat, harganya naik dari US$ 6/mmbtu ke US$ 6,5/mmbtu dan dikenai AGIT rata-rata di angka 90% pada kuartalI-2023,” ucap Edy. (Yetede)

SINGAPURA, ID – TikTok Shop disebut-sebut sebagai platform yang mengancam para pemain e-commerce besar di kawasan Asia Tenggara, seperti Shopee dan Lazada. Klaim itu muncul ketika perusahaan induknya, ByteDance, mendorong aplikasi berbagi video pendek itu untuk menyasar pasar di luar Amerika Serikat (AS) dan India guna menciptakan arus pendapatan alternatif. pina, Vietnam, dan Thailand. TikTok Shop sendiri tercatat pada 2022 telah berekspansi  ke enam negara Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. “TikTok terus berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara. Kami memperkirakan nilai barang dagangan kotor TikTok pada 2023 mencapai 20% dari Shopee, yang menurut kami mendorong Shopee untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran secara defensif sejak April,” ujar Analis dari Blue Lotus Research Institute, Shawn Yang dalam laporan tentang Sea Group sebagai pemilik Shopee, yang dikutip  CNBC pada Jumat (26/05/2023). Sementara TikTok enggan
berkomentar atau mengungkap angka apa pun. Menurut data internal dari media teknologi The Information, nilai barang dagangan kotor (gross merchandise value/GMV) TikTok Shop, atau total nilai barang yang terjual, dilaporkan meroket lebih dari empat kali lipat menjadi US$ 4,4 miliar di Asia Tenggara pada 2022, TikTok Shop juga dikabarkan menargetkan pencapaian GMV sebesar US$ 12 miliar pada 2023. Dalam penjelasan lebih lanjut, GMV TikTok Shop saat ini hanya sebagian kecil dari Shopee dan Lazada. (Yetede)

JAKARTA – Kejaksaan Agung terus menyelisik kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G. Kasus pembangunan BTS 4G yang diduga merugikan negara Rp 8,03 triliun ini sudah menyeret tujuh tersangka, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan kemarin memeriksa tiga saksi sehubungan dengan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. “Pemeriksaan tiga saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam korupsi infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keterangan pers pada Jumat, 26 Mei 2023.

Ketiga saksi yang diperiksa adalah Direktur PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinsial W, bagian keuangan PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial SM, dan Direktur Utama PT Excelsia Mitraniaga Mandiri berinisial FR. Pemeriksaan mereka berhubungan dengan penyidikan kasus yang melibatkan enam tersangka dalam kasus rasuah ini. Selain Menteri Johnny G. Plate, tersangka sebelumnya adalah Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga menetapkan Windi Purnama, kalangan swasta yang merupakan orang kepercayaan Irwan, sebagai tersangka. (Yetede)

JAKARTA - Sengkarut di industri minyak goreng menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membenahi struktur pasar. Musababnya, selama ini persoalan struktur tata niaga minyak goreng kerap menyebabkan masalah yang merugikan konsumen. "Tentu perlu ada perbaikan tata niaga minyak goreng dan bahan-bahan pokok lain yang selama ini menjadi masalah karena penimbunan, kelangkaan, dan lainnya," kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal Edy Halim, kepada Tempo, kemarin, 26 Mei 2023. Saat ini struktur industri komoditas pangan cenderung oligopoli alias pasar dikuasai hanya oleh beberapa perusahaan tertentu. Pada jenis pasar ini, biasanya jumlah produsen dan konsumen tidak seimbang. Dalam sidang pembacaan putusan perkara minyak goreng, kemarin, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi dan produk yang bersifat homogen. Musababnya, ada sedikitnya empat perusahaan yang menguasai lebih dari 60 persen pangsa pasar. Perusahaan-perusahaan ini terintegrasi secara vertikal dan unggul secara kekuatan pasar dibanding perusahaan yang tidak terintegrasi secara vertikal. (Yetede)

JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kebijakan ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia yang tak mengubah suku bunga acuannya.

“Kami akan mengamati dengan teliti bagaimana perkembangan tingkat bunga di pasar dan tentunya akan sesuai dengan arah kebijakan bank sentral,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, kemarin, 26 Mei 2023. Dengan pertimbangan tersebut, LPS akan turut menaikkan tingkat bunga penjaminan bila BI menaikkan tingkat suku bunga.

Kamis lalu, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate Mei 2023 sebesar 5,75 persen. Keputusan menahan suku bunga acuan ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali di kisaran 3,01 plus minus 1 persen pada sisa 2023. (Yetede)

Era baru pengadilan pajak sudah di depan mata. Ini seiring putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Isinya, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak yang kini berada di Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan berpindah ke tangan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertimbangannya, MK menyebut Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Salah satu pertimbangannya, MK menilai jika Pengadilan Pajak tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidak-tidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan. Artinya, Pengadilan Pajak dinilai tak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Adapun permohonan ini diajukan oleh Nurhidayat, advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan, Allan Fatchan Gani Wardhana sebagai dosen, dan Yuniar Riza Hakiki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. Kemkeu lanjutnya, akan melakukan percepatan implementasi secara penuh e-tax court system dan sistem lain yang mendukung transparansi penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Putusan MK ini rupanya disambut hangat para praktisi perpajakan. Darussalam, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menyebut, putusan tersebut sejalan dengan teori dan praktik independensi Pengadilan Pajak. Untuk menjamin pemungutan pajak yang memiliki kepastian, berkeadilan, dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang maka perlu pihak ketiga yang independen, yaitu Pengadilan Pajak.