Perbankan dalam negeri tampak sulit mengejar target rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 30% pada tahun 2024 sebagaimana dicanangkan pemerintah. Meski Bank Indonesia (BI) menabur insentif untuk memacu segmen ini, outstanding kredit UMKM justru kian melambat hingga April 2023. BI misalnya, telah memberikan insentif giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan UMKM sejak September 2022. Insentifnya ditambah lagi sejak 1 April 2023 menjadi maksimal 1,5% pada bank yang membiayai sektor prioritas dan 1% pada UMKM. Berdasarkan analisis uang beredar BI, kredit UMKM per April mencapai Rp 1.274,8 triliun, hanya tumbuh 6,6% secara tahunan. Tren pertumbuhannya terus melambat. Pada April 2022 tercatat tumbuh 16,9%, lalu melandai jadi 10,2% pada Desember dan 8,5% pada Maret 2023. Rasio kredit UMKM juga menurun. Per April, segmen ini hanya menyumbang 19,76% terhadap total kredit perbankan. Padahal rasio kredit UMKM di 2021 sempat 21,02%. Menurut Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM tak lepas dari laju kredit secara keseluruhan yang memang melandai. Salah satu penyebabnya adalah relaksasi yang ditahan. Alhasil, perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pelaku UMKM juga masih wait and see untuk ekspansi, karena belum semua usaha pulih dari pandemi Covid-19. Menurut Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, kemungkinan ada pelaku UMKM yang turun kelas. "Jadi ada shifting, bukan naik kelas tetapi justru ke bawah, sehingga skala mikro terlihat paling tumbuh," ujar dia, Senin (29/5). Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengamini, data pertumbuhan kredit saat ini masih belum seragam. Kredit juga sangat dipengaruhi daya beli masyarakat.

Satu lagi tanda konsumsi masyarakat cenderung melemah. Pada April 2023 yang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, perekonomian memang naik, namun tidak signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) bulan April sebesar Rp 8.350,4 triliun, naik 0,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nominalnya tumbuh 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Namun pertumbuhan itu melambat dibandingkan Maret 2023 yang tercatat sebesar 6,2% yoy. Secara terperinci, uang beredar dalam arti luas dipengaruhi uang beredar dalam arti sempit (M1) yang tercatat senilai Rp 4.673,3 triliun, naik 2,45% dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya yang sebesar 3,4% yoy, juga melambat ketimbang Maret yang naik 4,8% yoy. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan M2 pada bulan lalu dipengaruhi penyaluran kredit yang melambat, yakni hanya tumbuh 8% yoy. Padahal di Maret, penyaluran kredit masih tumbuh 9,8% yoy. Kabar baiknya, pertumbuhan aktiva luar negeri bersih meningkat dari Maret 9,9% yoy menjadi 11% yoy di bulan April. "Ini seiring dengan perkembangan cadangan devisa," kata dia, Senin (29/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan M2 pada periode tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang kurang ngegas. Hal ini juga terlihat dari peredaran uang kartal di luar sektor perbankan yang terkontraksi tipis 0,1% yoy. Ke depan, Josua optimistis uang beredar akan meningkat. Ini menjadi tanda yang positif bagi kinerja pertumbuhan ekonomi. "Seiring dengan kenaikan aktivitas perekonomian, seharusnya uang beredar naik. Terutama dari sisi uang kartal yang beredar," tambah Josua.

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali mengerek tarif cukai rokok di tahun depan. Namun, kebijakan ini ternyata masih perlu restu DPR. Terlebih, 2024 merupakan tahun pemilu. Seperti diketahui, keputusan kenaikan tarif cukai rokok telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu. Saat itu, Menkeu mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok dalam dua tahun sekaligus, yakni untuk tahun 2023 dan 2024 dengan rerata kenaikannya masing-masing sebesar 10%. Namun pada tahun ini, pemerintah mematok kenaikan tarif cukai sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 5%, lebih rendah dibandingkan rerata kenaikan secara umum. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10% pada tahun depan akan dibahas kembali bersama DPR RI sejalan dengan pembahasan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Di sisi lain, Askolani bilang, Pemilu 2024 bisa saja berdampak kepada penerimaan negara dari sisi setoran cukai rokok. Meski penerimaan cukai tak hanya bergantung pada besaran tarif, melainkan juga pada volume produksi. Dari data Kemkeu, realisasi penerimaan cukai rokok periode Januari hingga April 2023 sebesar Rp 72,35 triliun. Meski tahun ini tarif cukai telah naik 10%, realisasi tersebut malah terkontraksi 5,16% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan cukai rokok tercatat sebesar Rp 76,29 triliun. Penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pelunasan pita cukai yang lebih cepat pada tahun lalu. Kedua, pertumbuhan produksi yang menurun.

Berbagai lini di industri perbankan terus diperkuat agar mampu bersaing di era digitalisasi. Termasuk konsep Bank Perkreditan Rakyat, yang kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), diatur pula mengenai perluasan fungsi dan peran BPR dan BPR Syariah (BPRS). Seperti menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Selain itu, BPR dan BPRS juga bisa go public. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, ini momentum bagi BPR dan BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Hingga Desember 2022, total aset BPR dan BPRS tumbuh 9,14% year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun. Sementara penyaluran dana kredit BPR dan BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81% yoy, di atas pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat 10,85%. Direktur Bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra I Made Semadi menyatakan, untuk digitalisasi, bank ini akan mengembangkan anjungan tunai mandiri (ATM) bersama pada tahun ini. "Hasamitra juga sudah memiliki mobile banking," ujar Semadi, Senin (29/5). Kepala Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan Banten Robert Akyuwen mengungkapkan, UU 4/2023 tentang P2SK ini akan membuat jumlah BPR terus berkurang. Pasalnya, proses pencabutan izin usaha BPR bisa jadi lebih singkat. Sebelum ini, pengelolaan BPR memang kerap kurang profesional. Co Founder Hijra Bank Dima A. Djani berkisah, saat dirinya mengakuisisi BPR yang kemudian menjadi Hijra Bank, BPR tersebut dimiliki banyak pemegang saham, sehingga pengembangan bisnis tidak fokus.

Sejumlah emiten berma­nuver di pasar saham untuk menerbitkan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Kebutuhan dana yang tinggi untuk eks­pansi mendo­rong sejumlah emiten untuk berma­nuver di pasar saham yang sejatinya tengah lesu digelayuti sejumlah tantangan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah penerbitan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Bursa Efek Indonesia mencatat realisasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue mencapai 16 perusahaan dengan total dana dihimpun senilai Rp15,9 triliun per 26 Mei 2023. Jumlah itu lebih tinggi dari rea­lisasi penawaran umum ter­batas (PUT) yang direkapitulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari-Mei 2022 yang tercatat sebanyak 10 perusahaan dengan total dana segar Rp11,98 triliun. Emiten dari sektor konsumer dan finansial mendominasi an­trean aksi penerbitan saham baru itu. Beberapa emiten di sektor tersebut yang tengah mera­­cik rights issue, yakni PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), PT Bank J-Trust Indo­nesia Tbk. (BCIC), PT Midi Uta­ma Indonesia Tbk. (MIDI), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP), dan PT Bintang Sa­­mudera Mandiri Lines Tbk. (BMSL). Dari jajaran itu, dana jumbo senilai Rp11,99 triliun diincar oleh BBKP dari penerbitan 119,99 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Pemegang saham BBKP, Kookmin Bank Co. Ltd. akan menggelontorkan dana Rp4,85 triliun dan STIC Eugene Star Holdings Inc. akan menanamkan modal senilai Rp3,19 triliun lewat rights issue tersebut. Saat dihubungi Bisnis, Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan minat rights issue saat ini cukup tinggi karena perusahaan menilai perekonomian Indonesia telah memasuki pemulihan setelah Covid-19. Pada saat yang sama, tingkat suku bunga masih tinggi.

Terpisah, Head of Research Jasa Utama Capital Se­kuritas Cheril Tanuwijaya menilai rights issue menjadi opsi penggalangan dana yang tetap atraktif bagi perusahaan ka­rena tidak menambah porsi utang. “Rights issue menjadi pilihan yang menarik kala suku bunga sedang tinggi seperti saat ini sehingga beban keuangan tidak bertambah,” ujarnya. Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina berpandangan minat perusahaan untuk menerbitkan saham baru tetap tinggi, tetapi masih tertahan dengan kondisi pasar yang kurang kondusif. Dari kalangan emiten, Di­rektur Keuangan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) Pramayari Hardian Doktrianto mengatakan rights issue dilakukan sejalan dengan rencana jangka panjang perseroan untuk memperkuat struktur permodalan. Emiten jasa pengangkutan laut dan logistik itu akan menggunakan mayoritas dana hasil rights issue untuk membayar sebagian besar atau melunasi kewajiban kepada kreditur perbankan.

Agen pemegang merek sepeda motor listrik bakal proaktif memasarkan produknya, menyusul rendahnya pemanfaatkan subsidi pembelian kendaraan roda dua berbasis listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan bahwa rencana agen pemegang merek (APM) lebih proaktif merespons kecilnya pemanfaatan subsidi pembelian sepeda motor listrik.“Saya minta kepada APM yang sudah mencapai TKDN 40%, kalau bisa jangan menunggu bola, tapi harus proaktif,” katanya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (29/5).Data situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), sebanyak 609 pendaftar sudah masuk dalam calon pembeli motor listrik.Saat ini, ratusan pendaftar tersebut berstatus menunggu untuk penerbitan STNK dan TNKB motor listrik. Dengan target alokasi subsidi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 200.000 unit hingga akhir 2023, dia menilai angka calon pembeli motor listrik dengan subsidi masih sangat jauh dari kuota yang disediakan.Budi menyatakan bahwa tidak semua masyarakat masuk empat kategori penerima subsidi pembelian, yaitu penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), peneriman Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penerima Bantuan Subsidi Upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.Oleh karena itu, program subsidi bisa dimulai dengan menyasar pembeli potensial, seperti ojek atau ojek online yang dalam kesehariannya memanfaatkan sepeda motor. 

Saat ini, pemerintah sudah memberikan jalan untuk memacu ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta. Oleh karena itu, produsen diperingatkan tidak memanfaatkannya untuk bisnis semata. Dia menyampaikan, populasi sepeda motor listrik telah mencapai 48.000 unit hingga Mei 2023. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki kerja sama dengan himpunan bank milik negara untuk penyaluran kredit bagi masyarakat yang ingin mengonversi sepeda motor konvensional mereka menjadi listrik.Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penjajakan kerja sama dengan Himbara untuk mendorong pembiayaan cepat bagi masyarakat yang hendak beralih menuju sepeda motor setrum saat ini. “Bank mau membiayai selama 3 tahun, misalnya ini lagi kami diskusikan nanti bank melihat profi l ya, mereka tinggal datang daftar,” kata dia.Adapun, Kementerian ESDM mencatat baru terdapat 193 permohonan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi listrik per 15 Mei 2023. Pengajuan untuk program konversi dengan bantuan atau subsidi sebesar Rp7 juta itu masih jauh dari target konversi yang dipatok pemerintah sebesar 50.000 unit hingga akhir tahun ini.

Lawatan Presiden Iran Ebrahim Raeisi ke Indonesia pada pekan lalu membangkitkan kembali minat PT Pertamina (Persero) untuk melakukan ekspansi blok minyak dan gas bumi atau migas di negara tersebut. Besarnya cadangan migas di Negeri Para Mullah membuat holding BUMN migas tergiur untuk mengeksploitasinya. Investasi di sektor migas menjadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Ebrahim Raeisi di Tanah Air, selain target peningkatan volume perdagangan menjadi US$20 miliar dalam beberapa waktu ke depan. Pertamina pun menyambut baik kesepakatan itu, dan berharap bisa melanjutkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang sempat diteken pada 2016 ihwal rencana investasi perseroan untuk mengambil hak partisipasi mayoritas pengelolaan sejumlah blok migas yang dinilai prospektif. Apalagi, Pertamina juga sempat menyiapkan anggaran hingga US$1,5 miliar untuk pengelolaan Blok Mansouri selama 5 tahun. Hanya saja, finalisasi rencana akuisisi itu harus tertunda akibat sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Iran sejak 2018. 

“Bagi Pertamina tentu ini merupakan langkah yang sangat baik, khususnya apabila MoU sebelumnya bisa berlanjut, karena nantinya bisa berdampak ke lifting kita,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Senin (29/5). Pertamina, kata Fadjar, masih menunggu pembahasan tingkat tinggi yang saat ini masih berlanjut terkait dengan rencana akuisisi kembali blok migas di Iran tersebut. Berdasarkan catatan Bisnis, total cadangan migas di Blok Ab-Teymour dan Mansouri diperkirakan mencapai 5 miliar barel minyak bumi. Kedua blok migas tersebut dalam tahap produksi, yakni 48.000 barel per hari (bph) untuk Ab-Teymour, dan 54.000 bph untuk Mansouri. Sementara itu, sejumlah pakar dan pemerhati energi meminta pemerintah untuk berhati-hati terkait dengan upaya membuka kembali rencana investasi di Blok Migas Mansouri, Iran. “Perhitungannya harus tepat, kita harus siap-siap kalau nanti kemudian AS benar-benar melakukan tindakan yang sifatnya tegas,” kata Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi. Pakar Ekonomi Energi dan Perminyakan Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menjelaskan bahwa dua blok migas yang sempat ditawarkan Pemerintah Iran lewat NIOC, yakni Blok Mansouri dan Ab-Teymour terbilang strategis untuk capaian lifting nasional.

Country Stock and Flow Head Indonesia Hendro Tan mengatakan bahwa OYO terus menandai kesuksesannya dengan menambah lebih dari 130 properti berkonsep syariah sejak awal 2023. Ke depannya, OYO memproyeksikan bisa menambah 350 properti hingga akhir tahun ini, sehingga melengkapi 850 properti berkonsep syariah yang sudah ada. Daerah yang menjadi incaran OYO untuk mengembangkan properti baru berkonsep syariah adalah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kediri, dan Yogyakarta. Pengembangan properti berkonsep syariah didasari oleh populasi muslim di Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa. Upaya itu selaras dengan target pemerintah untuk meningkatkan skor Indonesia pada Standard Global Muslim Index tahun ini dengan memperkuat kehadiran properti berkonsep syariah dan hotel ramah Muslim. “Pariwisata domestik di Indonesia berkembang dengan pesat, sehingga permintaan akan akomodasi yang sesuai dengan konsep syariah dan ramah muslim diperkirakan akan terus meningkat. Kami, terus berupaya membantu Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan secara maksimal potensi wisata, seperti wisata religi untuk lebih lanjut mendukung pertumbuhan industri pariwisata lokal,” jelasnya.

Audiens media hari ini ber-revolusi sejak internet ditemukan, audiens memiliki lebih banyak pilihan. Pilihan media menjadi sedemikian banyak. Berita lebih cepat diakses dalam lingkaran 24/7 dan, yang paling penting, audiens hari ini juga bisa menjadi penyedia informasi bagi media. Akses terhadap informasi tidak lagi melulu dikuasai orang media, tetapi audiens tertentu juga bisa mengakses bacaan yang sama, yang dibaca oleh jurnalis hari ini. Saat ini audiens adalah publik yang merupakan bagian dari warga dari suatu negara, menjadi bagian dari masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, audiens juga bisa dilihat sebagai pasar, bagian dari suatu ekosistem pemberitaan yang menjadi konsumen (sekaligus produsen) yang juga akan menjadi penopang kehidupan media.

Selera audiens pun berbeda-beda. Ada yang suka berita politik, ada yang suka hanya berita olahraga, ada yang senang membaca opini dari para pakar, ada yang gemar dengan sastra, dan lain-lain. Menangkap apa yang menjadi kemauan audiens hari ini menjadi lebih sulit karena terjadi perubahan selera, perubahan generasi, perubahan teknologi, dan perubahan ekosistem media hari ini. Syukurlah dalam kemajuan teknologi modern hari ini banyak pihak yang bisa membaca selera audiens dalam bentuk kuantitatif, seperti layanan yang diberikan Google Analytics, Chartbeat, dan perusahaan pengukur lainnya. Data hasil olahan mesin-mesin pengukur itu akan membantu pihak media membaca arah kemauan para audiens. Namun, apakah media harus selalu menyajikan apa yang disukai oleh  audiens? Bagaimana dengan hal-hal yang media anggap tetap penting diketahui audiens? Bukankah informasi semacam ini juga tetap harus disediakan oleh media?

Keseimbangan dua kutub Kompleksitas atas hal inilah yang menjadi pokok bahasan forum Ombudsman Kompas pada Jumat, 26 Mei 2023. Dalam ruang editorial, tarik-menarik antara editorial driven journalism dan audience driven journalism memang terjadi. Akan tetapi, dari diskusi pada forum tersebut akhirnya muncul kesepakatan bahwa perlu ada upaya menerapkan keseimbangan atas dua kutub tadi; karya jurnalisme yang didorong oleh redaksi media dan jurnalisme yang didorong oleh kesukaan audiens. Orientasi media dalam mengolah dan menyampaikan informasi tetap berkesesuaian dengan kepentingan publik bersifat idealistis dan pragmatis. Audiens mungkin cenderung suka hal yang ringan, santai, dan renyah dengan tampilan foto cantik, pemandangan indah, atau aspek-aspek ringan dari kehidupan kita. Di sisi lain, redaksi media tetap memiliki sejumlah agenda yang tetap disorongkan pada audiens karena redaksi menganggap topik tersebut penting diketahui. (Yoga)

Pertemuan para menteri perdagangan dari 14 negara anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF telah selesai pada Minggu (28/5). Masih banyak hal yang harus dibahas lebih lanjut, tetapi pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait keamanan dan keberlanjutan rantai pasok. Para menteri perdagangan IPEF bertemu di Detroit, Negara Bagian Michigan, AS. Pesertanya selain AS dan Indonesia adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Fiji, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Korsel. IPEF bukan kerja sama perdagangan bebas. Mendag AS Gina Raimondo menjelaskan, kerja sama ini pada hal-hal substantif, yaitu keberlanjutan rantai pasok, transparansi, keragaman, produktivitas, dan keadilan. IPEF terdiri dari Pilar Perdagangan, Pilar Rantai Pasok, Pilar Ekonomi Bersih, dan Pilar Ekonomi Berkeadilan.

Pernyataan Raimondo menjawab keluhan dari dalam negeri AS sendiri. Sektor industri pertanian dan manufaktur mengkritik IPEF tidak membuka akses pasar ke negara-negara anggota. Bahkan, diskusi mengenai penurunan tarif pun tidak ada. Khusus Pilar Rantai Pasok telah tuntas dibahas dan disepakati. Di bawah naungan pilar ini, IPEF membuat tiga lembaga, yaitu Dewan Rantai Pasok, Jaringan Tanggap Krisis Rantai Pasok, dan Dewan Advokasi Hak-hak Pekerja. ”Pertama kali dalam kerja sama ekonomi global ada lembaga khusus tanggap bencana ataupun krisis rantai pasok. Jaringan ini berfungsi menganalisis situasi disrupsi rantai pasok global dan membuat sistem peringatan awal jika ada gangguan sehingga anggota IPEF bisa berkoordinasi dan menyiapkan strategi,” tutur Raimondo. Ia menjelaskan, jaringan itu dibuat berkaca pada pengalaman AS ketika pandemi Covid-19. Ketika itu, pasokan semikonduktor turun drastis sehingga industri terganggu. Akibatnya, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan. ”Kita benar-benar membutuhkan jaringan pengamanan rantai pasok yang berkelanjutan. Sifatnya bukan mengisolasi pihak tertentu, tetapi memastikan jika dunia dilanda krisis, negara-negara kecil seperti Selandia Baru tidak dihantam terlalu keras karena ada sistem peringatan dini,” tuturnya. (Yoga)