Jokowi Ingin Pastikan Pembangunan Berkelanjutan
JAKARTA, ID – Presiden Joko Widodo ingin memastikan program-program pembangunan berkelanjutan. Karena itulah, dia berharap pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) , program hilirisasi, transisi energi bersih, dan proyek vital lainnya. Presiden mengingatkan, Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan untuk memosisikan diri sebagai negara maju. Padahal, saat ini Indonesia masih masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income). Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran US$ 10.000 per tahun. “Kita sekarang ada di middle income walaupun di level upper. Nah, untuk keluar dari middle income sehingga menjadi negara maju, perolehan pendapatan per kapita kita minimal US$ 10 ribu per tahun,” tegas Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Indonesia masuk upper middle income country dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada akhir 2022 sebesar US$ 4.783,9 atau Rp 71 juta, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sedang PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun atau US$ 1,3 triliun. Menurut Presiden Jokowi, hilirisasi dan industrialisasi merupakan rute yang harus dilewati Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Dengan mengubah produk primer menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, nilai tambah yang diperoleh bisa mencapai US$ 715 miliar atau setara Rp 10.754 triliun. (Yetede)
Transaksi Repo Dukung Pembiayaan Ekonomi
JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) menilai, pasar repo berperan penting dalam pembiayaan ekonomi nasional, khususnya berkaitan dengan pasar surat utang. Dalam tiga tahun terakhir, transaksi repo di pasar uang Indonesia meningkat pesat. Nilai transaksi repo di pasar uang sampai dengan Mei 2023 secara year to date (ytd) mencapai Rp 11,4 triliun per hari. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan, nilai transaksi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 senilai Rp 500 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 4,4 triliun, dan tahun 2022 yang mencapai Rp 7,3 triliun. Menurut dia, pasar repo yang likuid dan efisien akan mendorong perkembangan pasar uang sekaligus pasar sekunder surat berharga negara (SBN). “Khususnya SBN yang saat ini menjadi pilihan kolateral utama dalam transaksi repo. Apalagi saat ini, mayoritas SBN dimiliki oleh perbankan. Sebanyak sekitar 24% dari SBN, atau sekitar Rp 1.300 triliun, bonds SBN dimiliki oleh perbankan,” kata dia dalam acara penandatanganan perjanjian induk repo dan sosialisasi repo, di Jakarta, Senin (29/5/2023). Transaksi repo merupakan kontrak jual-beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Efek dalam perjanjian induk repo ini berupa surat utang. Transaksi repo secara konsisten berada dalam tren peningkatan. “Jumlah pelaku juga naik dari hanya sebanyak 12 bank pada 2019, menjadi sekitar 34 bank pada tahun ini,” tutur dia. (Yetede)
IHSG Terpukul Pelemahan Saham Batu Bara
JAKARTA, ID – Pelemahan saham-saham batu bara berkapitalisasi besar memukul indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/5/2023), saat bursa saham regional menghijau dan negosiasi plafon utang Amerika Serikat (AS) tuntas. Kemarin, indeks terpangkas 0,09% ke level 6.681, setelah sebelumnya sempat turun ke level 6.616. Sementara itu, indeks FTSE BM Malaysia naik 0,14%, PSEi Filipina 0,96%, SETi Thailand 0,7%, dan VN-Index Vietnam naik 1%. Adapun indeks STI Singapura turun 0,38%. Sementara itu, indeks SH Comp Tiongkok naik 0,28%, Sensex India 0,56%, Nikkei225 Jepang 1%, dan TAEIX Taiwan 0,8%. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy mencapai kesepakatan akhir, Minggu (28/5/2023), untuk menaikkan plafon utang negara. Kini, mereka bekerja memastikan dukungan yang cukup di Kongres untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) itu pekan ini. Berdasarkan data BEI, sebanyak lima saham batu bara masuk 10 besar pemberat IHSG. Saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menjadi pemberat terbesar indeks dengan kon tribusi penurunan 16,7 poin, setelah turun 4,8%. Selanjutnya, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyumbangkan penurunan indeks 2 poin, PT United Tractors Tbk (UNTR) 0,72%, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) turun 0,66%, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk
(ITMG) 0,55 poin. (Yetede)
Dugaan Kebocoran Putusan MK Memenuhi Syarat untuk Dipolisikan
JAKARTA, ID- Dugaan pembocoran Mahkamah Konstitusi (MK) soal perubahan sistem pemilu oleh mantan Wamenkumham, Denny Indrayana memenuhi syarat untuk dilaporkan ke kepolisian. Langkah Denny tersebut dinilai termasuk tindakan pembocoran rahasia negara. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Senin (29/05/2023) "Memang (dugaan kebocoran-red) itu memenuhi syarat untuk direspon oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia. (Putusan MK-red) tidak boleh dibuka ke publik apalagi MK-nya sendiri belum rapat kok informasinya-nya sudah 6 banding 3?" ungkap Mahfud. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali tertutup atau coblos partai. "MK sendiri sudah mengambil tindakan kedalam. Tadi diberitahukan ke saya 'Pak kita akan cari siapa orang dalam yang bicara seperti itu ke Pak Denny (Indrayana),' " kata Mahfud MD. Mantan Ketua MK itu menyebut MK sendiri baru akan menerima kesimpulan masing-masing pihak berperkara pada Rabu, 31 Mei 2023. (Yetede)
Harga Gula Melonjak, Margin Industri Mamin di Bawah 5%
JAKARTA, ID - Kenaikan harga gula di pasar internasional memukul industri makanan dan minuman (mamin) yang selama ini mengandalkan komoditas tersebut sebagai bahan baku produksi. Pengusaha mamin terpaksa mengorbankan perolehan margin mereka yang biasanya mendekati 10% menjadi di bawah 5% untuk mempertahankan penjualan. “Kalau menaikkan harga jual pertimbangannya banyak dan harus negosiasi dengan retailer serta distributor, sehingga biasanya baru dilakukan di akhir atau awal tahun. Jadi mau tidak mau mereka terpaksa mengurangi marjin,” kata Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Adhi mengatakan, dampak lonjakan harga gula di pasar internasional terutama akan dirasakan oleh industri menengah dan kecil yang biasanya membeli gula rafinasi secara langsung (on the spot). Sementara industri mamin besar umumnya telah melakukan kontrak dengan produsen gula rafinasi untuk pembelian selama periode satu tahun, sehingga relatif tidak terpengaruh oleh dinamika perubahan harga gula dunia. “Bagi perusahaan besar, biasanya mereka sudah punya kontrak jangka panjang dengan produsen gula, sehingga bisa aman paling tidak sampai akhir tahun, bahkan bisa sampai tahun depan. Produsen gula rafinasi pun biasanya kalau telah memiliki kontrak dengan industri pengguna, mereka sudah mengamankan kontrak bahan bakunya,” tutur dia. Sedangkan bagi perusahaan kecil menengah yang belum punya kontrak dan pembeliannya dilakukan secara spot, menurut Adhi, biasanya langsung merasakan kenaikan harga gula. (Yetede)
Pemerintah Minta Industri Sawit Dukung NZE 2060
JAKARTA, ID–Pemerintah mengajak para pelaku usaha di subsektor perkebunan sawit untuk mendukung pencapaian target Nol Emisi Karbon (Net Zero Emissions/NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Dukungan tersebut bisa dilakukan pelaku usaha dengan mengubah bahan bakar pembangkit dari jenis fosil menjadi biogas atau mengurangi penggunaan pupuk kimia pada tanaman sawit. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah mengajak pemangku kepentingan (stakeholders) sawit khususnya pelaku industri hulu untuk mendukung pencapaian target NZE pada 2060 atau lebih cepat. Sebab, sawit termasuk subsektor industri komoditas agro yang mendukung penyerapan emisikarbon dalam program NZE. “Kelapa sawit ini membantu penyerapan emisi karbon. Dalam berbagai literatur, tanaman ini menyerap karbon lebih besar dibandingkan tanaman lain,” ujar Dadan Kusdiana dalam pernyataan yang dikutip Senin (29/05/2023). Dadan menguraikan, sawit mampu menyerap 25 ton karbon dioksida (CO2) per tahun, sedangkan pohon lainnya hanya 6 ton CO2 per tahun. Karena itulah, tanaman sawit merupakan penyerap CO2 sama dengan tanaman kayu hutan. Mengutip data Henson (1999), dalam proses fotosintesis, sawit menyerap sekitar 161 ton CO2 perhektare (ha) per tahun. Bila dikurangi CO2 proses respirasi, secara neto, sawit mampu menyerap CO2 sebesar 64,5 ton CO2 per tahun. “Kontribusi sawit menekan emisi karbon sudah diwujudkan melalui implementasi program mandatori biodiesel. Indonesia saat ini menjadi negara terbesar dalam penggunaan biodiesel dibandingkan negara-negara lain, seperti Malaysia,” papar Dadan. (Yetede)
Siapa Diuntungkan Izin Ekspor Pasir Laut
JAKARTA -- Pembukaan keran ekspor pasir laut dikhawatirkan akan semakin mendorong eksploitasi besar-besaran wilayah perairan Indonesia. Kondisi ini dinilai menambah ancaman terhadap kelangsungan ekosistem laut, termasuk masyarakat di pulau-pulau kecil, yang selama ini telah terkena dampak bisnis penambangan pasir laut.
Merujuk pada data Minerba One Map Indonesia, yang diolah Auriga Nusantara, hingga akhir tahun lalu pemerintah telah menerbitkan 141 konsesi penambangan pasir laut, baik yang masih berupa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maupun yang telah dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP) serta izin pertambangan rakyat (IPR). Luas area penambangan yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah tersebut mencapai 131 ribu hektare, lebih dari dua kali luas wilayah DKI Jakarta.
Jika dirinci, sebanyak 21 izin kini telah memasuki fase operasi produksi dan 11 izin berstatus eksplorasi. Sisanya, dengan area terluas, masih berupa wilayah pencadangan yang semestinya belum dijamah aktivitas pengerukan pasir laut. "Tapi, pada kenyataannya, kami sering menemukan kegiatan penambangan dalam wilayah pencadangan," kata Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jambore Christanto, kepada Tempo, kemarin. (Yetede)
KAI Commuter Ubah Komposisi Rangkaian KRL
JAKARTA – Rangkaian kereta rel listrik (KRL) dengan panjang 12 gerbong dalam tiga bulan terakhir ini semakin jarang ditemui oleh Dedy Darmawan. Tak hanya rangkaian yang semakin pendek, pria berusia 29 tahun yang setiap hari pulang-pergi Bogor-Jakarta ini kerap merasakan waktu datangnya kereta juga sedikit lebih lama dari sebelumnya, bisa mencapai 10-15 menit sekali.
"Kondisinya sekarang (suhu di dalam kereta) panas. Sering rangkaian hanya berisi delapan kereta dan datangnya lebih lama," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Kondisi itu ia rasakan setiap berangkat pada siang hari sekitar pukul 11.00. Kalau berangkat pada jam sibuk, misalnya pukul 08.00-09.00, kereta biasanya tiba lebih cepat.
Dedy menduga pola operasi tersebut menyebabkan kepadatan pada saat pulang kantor juga lama terurai. Biasanya, ia merasakan periode padat kereta ke arah Bogor adalah pukul 17.00 hingga 19.00. Belakangan, waktu padat tersebut bertambah malam. "Pukul 20.00 sampai 21.00 yang mestinya sudah longgar, eh, ternyata masih padat." (Yetede)
Serangan Siber dan Rush Bank
Serangan siber kembali memakan korban. Kali ini menimpa bank syariah terbesar di Tanah Air, Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank hasil merger dari tiga bank syariah milik kelompok bank pelat merah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Hingga triwulan I 2023, BSI mencatat total aset sebesar Rp 313,25 triliun atau menempati urutan ketujuh dari total aset perbankan Indonesia.
Pelaku serangan asal Rusia, LockBit, mengaku telah menyerang BSI dan berhasil mengambil data nasabah BSI. Dia mengancam akan mengunggah data tersebut di dark web, dunia bawah tanah Internet. Namun BSI menyangkal klaim itu dan menyatakan bahwa data nasabah masih dalam kondisi aman.
Terlepas dari polemik tersebut, seperti biasa serangan siber segera melumpuhkan layanan bank, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran. Tidak berfungsinya layanan itu sudah barang tentu merepotkan pelaku usaha dan nasabah individu yang menggantungkan perputaran dananya di BSI. Apalagi gangguannya berlangsung cukup lama, hingga berhari-hari.
Situasi ini sangat terasa memukul kalangan nasabah bank di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. BSI mendominasi kegiatan perbankan di provinsi paling barat itu. Dalam ruang lingkup regional, BSI telah menjelma menjadi bank sistemis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat Aceh. (Yetede)
Emiten Penjala Berkah dari Bursa Karbon
Kabar bursa karbon mulai sedikit terang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan bursa karbon siap beroperasi pada September tahun 2023 ini. Jika tak ada hambatan, OJK akan mengeluarkan aturan perdana terkait bursa karbon pada 12 Juni 2023.
Analis Eksekutif Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Syariah OJK Agustyatun Muji Rahayu mengatakan, OJK saat ini sedang dalam tahap diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun aturan itu. "Aturan OJK dalam proses dengan DPR." jelas dia kepada KONTAN, Senin (29/5).
Pada kesempatan berbeda, Ketua OJK Mahendra Siregarmengatakan, perdagangan bursa karbon akan dilakukan dengan mekanisme pembayaran berbasis hasil atau
result based payment
(RBT). "Rencana awal RBT yang akan diperdagangkan sebanyak 100 juta karbon dioksida (CO2) ," sebut Mahendra.
Bursa karbon inilah yang akan mengatur perdagangan karbon, termasuk pencatatan kepemilikan karbon dan penjualan kepada pihak atau perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri.
Analis Henan Putihrai Sekuritas Ezaridho Ibnutama mengatakan, INDY juga telah melakukan perdagangan karbon menyusul target perusahaan tersebut mengurangi karbon sebesar 550 kilo ton (Kton) sampai 600 Kton emisi CO2 di bawah anak usaha, yakni Indika Multi Properti (IMP), dengan meningkatkan reklamasi lahan 20% pada tahun 2025.
"Selain INDY, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) sudah mulai perdagangan karbon kredit juga,’ sebut Ezar. Anak usaha PT Pertamina ini mengeduk pendapatan baru dari carbon credit. Tahun lalu, PGEO membukukan pendapatan
carbon credit
sebesar US$ 747.000.









