Nelayan di Kepulauan Riau mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Saat dulu tambang pasir laut masih marak, nelayan dan warga lainnya merasakan kerugian akibat kerusakan lingkungan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pasir laut di Kepulauan Riau, yang dulu masih menjadi bagian dari Riau, dikeruk untuk mereklamasi  Singapura sejak 1978. Tambang pasir laut paling banyak berada di perairan sekitar Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Lemahnya pengawasan membuat ekspor pasir ilegal lebih banyak daripada yang legal. Akhirnya, ekspor pasir laut mulai distop setelah Presiden Megawati mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, kini, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP tersebut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dilarang.

Dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut amat dirasakan nelayan di Pulau Bertam, Kota Batam. Mochtar (89), salah seorang warga, Selasa (30/5) mengatakan, tambang pasir laut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat dasar perairan hancur. Selain itu, lumpur sisa produksi tambang atau tailing juga bisa terbawa arus dan mencemari perairan yang jaraknya puluhan mil dari lokasi tambang. Tailing itu menutupi terumbu karang serta membuat ikan dan hewan laut lain menjauh. Tokoh nelayan Kabupaten Karimun, Amirullah (59), menyesalkan keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ia menilai, kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. ”Hidup kami tidak hanya sehari. Ke mana nelayan harus mencari ikan kalau laut sekitarnya rusak. Itu dampaknya masih terasa sampai sekarang, 20 tahun sejak tambang dihentikan,” ujar Amirullah. (Yoga)

Menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, pengiriman kambing kurban dari sejumlah pulau ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, mulai dilakukan. Lantaran belum ada kapal khusus ternak yang beroperasi di daerah itu, atas kebijakan Kemenhub, proses pengiriman ternak dari pulau-pulau kecil dibantu menggunakan kapal penumpang. Anos Yeremias, anggota DPRD Maluku, yang membidangi urusan transportasi, Selasa (30/5) melaporkan, pengiriman kambing kurban dimulai sejak Senin (29/5).

Pengiriman menggunakan KM Sabuk Nusantara 34 dan KM Manohara 02. Dua kapal yang selama ini membantu pelayaran perintis itu untuk sementara dialihkan mengangkut ternak. Kambing kurban diangkut dari sejumlah pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, seperti Kisar, Wetar,Romang, Letti, Lakor, dan Damer. Daerah itu merupakan sentra ternak kambing di Maluku. ”Total kambing kurban yang dibawa sekitar 1.000 ekor. Saat ini kapal sedang dalam perjalanan,” ucap Anos. (Yoga)

Mulai 1 Juni 2023, KAI Commuter menjalankan 1.133 perjalanan KRL Jabodetabek sesuai Grafik Perjalanan Kereta 2023. Dengan jumlah perjalanan naik saat sejumlah kereta siap pensiun, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang, Selasa (30/5), mengingatkan KAI Commuter untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan layanan, serta mendorong Kementerian Perhubungan mendesak Kementerian Perindustrian menyelesaikan isu impor kereta bekas untuk menjamin ketersediaan sarana. (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Kode saham TLKM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada selasa (30/5), di Hotel Fairmont, Jakarta. Adapun beberapa agenda dalam RUPS adalah rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2022, jumlah dividen, integrasi IndiHome ke Telkomsel dan perubahan struktur perseroan. Berdasarkan RUPST, pemegang saham memastikan dividen Rp 16,6 triliun atau 80% dari perolehan laba bersih tahun buku 2022. Dividen perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 11,7% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar 20% atau 4,2 triliun dialokasikan sebagai laba yang ditahan. Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham karena senantiasa percaya dengan upaya perseroan bertransformasi. 

Upaya pemerintah menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sesudah tahun 2041, membuahkan hasil. CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan CEO PTFI Tony Wenas setuju untuk melepas lagi sebagian sahamnya ke Pemerintah Indonesia. Kabar itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (29/5). Menurut Jokowi, Freeport sudah setuju mendivestasikan lagi 20% sahamnya di PTFI ke Pemerintah Indonesia. Setelah divestasi terjadi, pemerintah melalui Holding BUMN Tambang MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 71%. Saat ini, komposisi pemegang saham PTFI didominasi MIND ID sebesar 51%. Sedang 49% saham dimiliki Freeport McMoRan. Menariknya, Jokowi menyebut, Freeport bersedia melepas 20% sahamnya secara gratis. Sebagai kompensasi, pemerintah akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambahan khusus (IUPK) PTFI yang habis pada 2041. Sebagai gambaran, Tony Wenas menyebut, sampai tahun 2041 PTFI membutuhkan investasi hingga US$ 36,6 miliar, atau lebih dari Rp 500 triliun, jika menggunakan kurs Rp 15.900 per US$. Investasi super jumbo itu sudah termasuk investasi smelter yang sekarang tengah dibangun di Gresik, Jawa Timur. Artinya, MIND ID harus harus merogoh kocek minimal US$ 150 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun per tahun, selama 20 tahun ke depan. Jika dibandingkan dengan potensi setoran dividen Freeport ke negara, biaya investasi itu memang masih di bawahnya. Soal biaya, MIND ID juga mengaku siap. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf bilang, pihaknya siap mengikuti instruksi penugasan dari pemerintah. "Untuk pendanaan, kami juga punya kemampuan dengan beberapa opsi," kata Heri kepada KONTAN, Senin (29/5).

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) mendapatkan restu pemegang saham untuk melakukan pemisahan segmen usaha ( spin-off ) IndiHome menjadi entitas di bawah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Rencana itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa (30/5). Direktur Utama TLKM Ririek Adriansyah mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk Conditional Spin-off Agreement. Saat ini TLKM tengah memenuhi perjanjian tersebut. "Secara legal, Indihome resmi beralih ke Telkomsel dimulai pada 1 Juli 2023. Lisensi IndiHome sudah kami dapatkan. Sehingga, nantinya Juli akan komersial," jelas Ririek dalam konferensi pers, Selasa (30/5). Sinergi Fix Mobile Convergence (FMC) ini diharapkan bisa meningkatkan EBITDA TLKM sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun setiap tahun, mulai dari 2027. TLKM juga bisa menghemat belanja modal sekitar Rp 300 milia–rRp 400 miliar dengan adanya sinergi ini. Dalam transaksi tersebut, segmen usaha TLKM ini dihargai Rp 58,25 triliun. Ada beberapa transaksi yang juga bernilai dan akan dibayar oleh Telkomsel secara tunai. Jika ditotal, nilai transaksi spin-off ini mencapai Rp 77,98 triliun. RUPS kemarin juga menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham. TLKM akan membagikan dividen sebesar Rp 16,6 triliun atau Rp 167,6 per saham. Nilai tersebut setara dengan 80% laba bersih tahun 2022. SVP Corporate Communication & Investor Relation TLKM Ahmad Reza mengatakan, pemegang saham yang berhak memperoleh dividen adalah yang tercatat dalam daftar pemegang saham TLKM pada penutupan perdagangan 13 Juni 2023.

Pemulihan ekonomi yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik serta tetap positifnya performa ekspor semakin menunjukkan resiliensi Indonesia atas risiko resesi yang sempat menghantui seluruh negara tanpa terkecuali. Pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal I/2023 yang mencapai 5,03% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di bawah angka 5%, memperlihatkan harapan terus membaiknya daya beli masyarakat. Sumber pertumbuhan ekonomi ter­­besar yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan swasta telah men­­dorong penguatan permintaan dari kegiatan produksi dan investasi. Kuatnya daya beli masyarakat ter­sebut menjadi salah satu faktor pen­ting bagi solidnya laju produk do­mestik bruto. Sektor korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian dengan menjalankan fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada gilirannya, mereka terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang ekonomis bagi masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan korporasi dalam perekonomian ini, Bisnis Indonesia menilai perlu untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda 3 tahun lalu, tidak mudah bagi korporasi untuk bertahan dan berakselerasi. Mengusung tema Bertumbuh di Era Baru, kami ingin memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif selama periode 3 tahun melalui Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023. Acara ini merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group, di mana pelaksanaan BIA 2023 merupakan yang ke-21.

Meski diragukan oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, optimisme pemerintah dalam menyusun sasaran ekonomi 2024 tak mengendur. Komitmen belanja ekspansif dengan menyasar sektor produktif, penerimaan negara yang prospektif, hingga inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang dalam kendali menjadi pijakan kuat pemangku kebijakan. Tak pelak, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang menjadi postur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pun disusun dengan cukup mantap. Inflasi misalnya, disasar 1,5%—3,5% pada tahun depan. Pun dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,3%—5,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI kemarin, Selasa (30/5), menegaskan seluruh angka sasaran cukup realistis. Salah satunya komitmen negara melanjutkan perbaikan iklim investasi dari aspek logistik, serta mempertahankan belanja sosial tebal untuk melindungi konsumsi. Keduanya diproyeksikan mampu pulih pada tahun depan di tengah ekspektasi penurunan kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi terus membaik, didorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Dari sisi permintaan, aktivitas ekspor juga diperkirakan positif sejalan dengan kenaikan permintaan global. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan KEM PPKF wajib mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik. Salah satu usulan Banggar adalah memperkuat perlindungan sosial dan subsidi, yang memiliki peran optimal untuk memproteksi rumah tangga dari guncangan ekonomi terutama inflasi.

Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan. Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut. Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian. 

Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi. Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pertumbuhan bisnis di industri asuransi umum makin kuat yang tecermin dari kenaikan premi sampai dengan kuartal I/2023. Kinerja yang meningkat itu diperkirakan terjaga sampai dengan pengujung tahun ini. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi sampai dengan kuartal I/2023 sebesar 16,41%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir untuk periode kuartal yang sama.Sebagai gambaran, pada kuartal I/2022, premi asuransi umum tumbuh 7,9%, kemudian kuartal I/2021 lajunya tercatat 1,5%, dan pada periode yang sama 2020 naik 0,4%.Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang mengatakan bahwa optimistis itu seiring dengan penetrasi asuransi umum yang berada di level 0,46% pada 2022 dengan densitas mencapai Rp325.000 per tahun.“Kalau dilihat dari sisi penetrasi dan densitas, kami masih cukup optimistis ada pertumbuhan, tapi apakah di satu digit atau dua digit, ya di tengah-tengahlah pertumbuhan [preminya] 1,5 digit [sampai akhir 2023],” kata Trinita dalam paparan kinerja AAUI kuartal I/2023 di Jakarta, Selasa (30/5). Adapun, premi yang diproyeksi akan naik hingga akhir 2023 adalah premi yang berasal dari lini bisnis properti, kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan.“Tapi, secara keseluruhan, kami melihat di properti akan ada penyesuaian harga, harganya akan naik karena hardening market. Kalau hardening market, itu kan berarti harus ada adjustment dari sisi harga dan term and condition,” ujarnya.Pada kuartal I/2023, nilai premi di industri asuransi umum mencapai Rp26,09 triliun dari sebelumnya Rp22,41 triliun. Sementara itu, AAUI tengah mengkaji terkait wacana peningkatan batas ekuitas minimum menjadi Rp1 triliun pada 2028 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Menurut Ketua Umum AAUI Budi Herawan, kajian tersebut didasarkan dari data, evaluasi, dan kinerja perusahaan asuransi umum dalam 5 tahun terakhir.