BISNIS INDONESIA AWARD 2023 : Apresiasi Akselerasi Kinerja di Masa Sulit
Pemulihan ekonomi yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik serta tetap positifnya performa ekspor semakin menunjukkan resiliensi Indonesia atas risiko resesi yang sempat menghantui seluruh negara tanpa terkecuali. Pertumbuhan produksi barang dan jasa pada kuartal I/2023 yang mencapai 5,03% atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di bawah angka 5%, memperlihatkan harapan terus membaiknya daya beli masyarakat. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan swasta telah mendorong penguatan permintaan dari kegiatan produksi dan investasi. Kuatnya daya beli masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi solidnya laju produk domestik bruto. Sektor korporasi memainkan peran sentral dalam sistem perekonomian dengan menjalankan fungsi produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada gilirannya, mereka terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang ekonomis bagi masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan korporasi dalam perekonomian ini, Bisnis Indonesia menilai perlu untuk memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda 3 tahun lalu, tidak mudah bagi korporasi untuk bertahan dan berakselerasi. Mengusung tema Bertumbuh di Era Baru, kami ingin memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang mampu menjaga pertumbuhan positif selama periode 3 tahun melalui Bisnis Indonesia Award (BIA) 2023. Acara ini merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group, di mana pelaksanaan BIA 2023 merupakan yang ke-21.
PANTANG KENDUR OPTIMISME EKONOMI
Meski diragukan oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, optimisme pemerintah dalam menyusun sasaran ekonomi 2024 tak mengendur. Komitmen belanja ekspansif dengan menyasar sektor produktif, penerimaan negara yang prospektif, hingga inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang dalam kendali menjadi pijakan kuat pemangku kebijakan. Tak pelak, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang menjadi postur awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pun disusun dengan cukup mantap. Inflasi misalnya, disasar 1,5%—3,5% pada tahun depan. Pun dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,3%—5,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI kemarin, Selasa (30/5), menegaskan seluruh angka sasaran cukup realistis. Salah satunya komitmen negara melanjutkan perbaikan iklim investasi dari aspek logistik, serta mempertahankan belanja sosial tebal untuk melindungi konsumsi. Keduanya diproyeksikan mampu pulih pada tahun depan di tengah ekspektasi penurunan kinerja ekspor akibat normalisasi harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi terus membaik, didorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Dari sisi permintaan, aktivitas ekspor juga diperkirakan positif sejalan dengan kenaikan permintaan global. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan KEM PPKF wajib mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik. Salah satu usulan Banggar adalah memperkuat perlindungan sosial dan subsidi, yang memiliki peran optimal untuk memproteksi rumah tangga dari guncangan ekonomi terutama inflasi.
Mengawal Asa Program Nirsentuh
Realisasi transaksi jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) makin jauh panggang dari api menyusul mundurnya pelaksanaan uji coba sistem yang sedianya digelar 1 Juni 2023 akibat ketidaksesuaian teknologi yang tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Batalnya uji coba sistem MLFF terjadi karena perbedaan visi antara Indonesia dan Multicontact ZRT, kontraktor asal Hungaria yang ditunjuk oleh Roatex ZRT, penyedia sistem yang berbasis di Hungaria. Perbedaan tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan uji coba sampai dengan batas waktu yang belum bisa dipastikan. Adalah Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan dalam diskusi dengan pers, Selasa (30/5), mengungkapkan terjadinya perbedaan dalam proses pengembangan sistem antara jajaran manajemen RITS dan kontraktor. Sebagai imbasnya, pihaknya hingga saat ini bahkan belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem tersebut. Perbedaan pandangan terjadi karena pihak Indonesia menginginkan sistem MLFF diterapkan sesuai dengan kondisi riil di Tanah Air. Adapun, kontraktor asal Hungaria menghendaki implementasi sistem yang sudah dipakai di negaranya sejak 2013 dan negara-negara di Eropa tanpa penyesuaian.
Harian ini berpendapat perlunya pemerintah untuk segera melakukan reviu proyek MLFF ini agar ke depan sistem nirsentuh benar-benar bisa terlaksana dengan sesuai harapan, sekaligus memenuhi keinginan operator jalan tol di Indonesia. Tidak berlebihan bila campur tangan pemerintah diperlukan guna mendudukkan semua pihak yang terlibat dalam rencana ini, sehingga solusi dari beberapa akar masalah yang ada bisa diatasi. Jangan sampai kendala business to business dibiarkan berlarut-larut dan berjalan sendirian, sehingga pada ujungnya dapat berakibat pada kegagalan sebuah rencana besar dalam mengatasi kemacetan. Apalagi permintaan untuk melakukan inovasi dan merealisasikan transaksi pembayaran tol tanpa sentuh sebelumnya disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
KINERJA KUARTAL I/2023 : PEMULIHAN BISNIS ASURANSI UMUM KIAN MAPAN
Pertumbuhan bisnis di industri asuransi umum makin kuat yang tecermin dari kenaikan premi sampai dengan kuartal I/2023. Kinerja yang meningkat itu diperkirakan terjaga sampai dengan pengujung tahun ini.
Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi sampai dengan kuartal I/2023 sebesar 16,41%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir untuk periode kuartal yang sama.Sebagai gambaran, pada kuartal I/2022, premi asuransi umum tumbuh 7,9%, kemudian kuartal I/2021 lajunya tercatat 1,5%, dan pada periode yang sama 2020 naik 0,4%.Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang mengatakan bahwa optimistis itu seiring dengan penetrasi asuransi umum yang berada di level 0,46% pada 2022 dengan densitas mencapai Rp325.000 per tahun.“Kalau dilihat dari sisi penetrasi dan densitas, kami masih cukup optimistis ada pertumbuhan, tapi apakah di satu digit atau dua digit, ya di tengah-tengahlah pertumbuhan [preminya] 1,5 digit [sampai akhir 2023],” kata Trinita dalam paparan kinerja AAUI kuartal I/2023 di Jakarta, Selasa (30/5).
Adapun, premi yang diproyeksi akan naik hingga akhir 2023 adalah premi yang berasal dari lini bisnis properti, kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan.“Tapi, secara keseluruhan, kami melihat di properti akan ada penyesuaian harga, harganya akan naik karena hardening market. Kalau hardening market, itu kan berarti harus ada adjustment dari sisi harga dan term and condition,” ujarnya.Pada kuartal I/2023, nilai premi di industri asuransi umum mencapai Rp26,09 triliun dari sebelumnya Rp22,41 triliun.
Sementara itu, AAUI tengah mengkaji terkait wacana peningkatan batas ekuitas minimum menjadi Rp1 triliun pada 2028 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Menurut Ketua Umum AAUI Budi Herawan, kajian tersebut didasarkan dari data, evaluasi, dan kinerja perusahaan asuransi umum dalam 5 tahun terakhir.
PENGHILIRAN NIKEL : UPAYA MAKSIMAL LOLOSKAN MINERAL NASIONAL
Lobi-lobi terus dilakukan pemerintah untuk mengamankan penghiliran mineral yang banyak dimiliki Indonesia agar program yang digagas untuk meningkatkan nilai tambah itu tidak hanya berhenti di pembangunan smelter. Pemerintah diketahui masih terus melanjutkan perundingan untuk mendapatkan akses kredit pajak konsumen atau consumer tax credit yang masuk ke dalam struktur insentif kendaraan listrik Inflation Reduction Act milik Amerika Serikat (AS). Inflation Reduction Act (IRA) memang memperketat kriteria mineral logam penerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. Adapun, undang-undang itu menghimpun dana subsidi sebesar US$370 miliar untuk pengembangan teknologi bersih. Beberapa kriteria itu di antaranya adalah mewajibkan mineral logam diolah di AS, serta bahan baku yang diperoleh mesti berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Negeri Paman SAM. “Permasalahannya nanti dengan kredit pajak konsumen ini akan datang dari regulasi soal entitas asing yang jadi concern [foreign entity of concern],” kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, Selasa (30/5). Seto mengatakan bahwa mayoritas investasi pada sisi pengolahan bijih nikel di Indonesia masih berasal dari perusahaan China.
Menurut Seto, perusahaan asal China relatif memiliki kemampuan yang unggul untuk pengolahan antara bijih nikel. Malahan, China menguasai mayoritas pangsa pasar untuk pengolahan bijih nikel dari sisi teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mendorong pembahasan mineral kritis dalam Pilar I pada Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). IPEF sendiri memiliki empat pilar utama yang akan dibahas, yakni Pilar I Perdagangan, Pilar II Rantai Pasok, Pilar III Ekonomi Bersih, dan Pilar IV Keadilan Ekonomi. Bahkan, saat menemui Menteri Perdagangan AS Gina M. Raimondo, Airlangga menyampaikan kesiapan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik, khususnya dari sektor baterai. Indonesia juga siap menjadi mitra dagang AS, karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pada perkembangan lainnya, konsorsium LG Energy Solution (LGES) bakal kembali bertemu dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam waktu dekat untuk melanjutkan perundingan ihwal rencana investasi penghiliran bijih nikel sampai baterai listrik di Indonesia. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana mengatakan bahwa pertemuan itu berkaitan dengan kelanjutan rencana investasi LGES terhadap konsorsium yang tergabung ke dalam proyek penghiliran Titan dengan komitmen investasi US$8 miliar.
KERJA SAMA BILATERAL : NILAI DAGANG RI-ARAB SAUDI DIPACU
Kementerian Perdagangan menargetkan kenaikan nilai perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, menyusul pertemuan bisnis perusahaan besar kedua negara. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pertemuan bisnis atau business matching digelar dengan melibatkan pengusaha besar asal Arab Saudi dengan perusahaan asal Indonesia. Menurutnya, sektornya usaha yang terlibat mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga ritel. “Saya ingin mempertemukan, rangking 1—10 pengusaha Indonesia. Ketemunya dengan Arab Saudi. Ada tuan rumah dengan Boy Tohir dan Anthony Salim dari Indonesia. Perkenalan, pertemuan. Mudahan-mudahan setelah itu saling berkunjung,” katanya, Selasa (30/5). Dia menjelaskan pertemuan bisnis tersebut digelar sejak kemarin, Selasa (30/5) hingga hari ini bakal langsung membahas kerja sama bisnis antarpelaku usaha kedua negara. Zulkifli menyatakan heran nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi yang masih kecil kendati hubungan kedua negara berjalan lebih dari ratusan tahun. Sebaliknya, nilai perdagangan Arab Saudi dengan China, Amerika hingga Vietnam justru lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemendag mencatat, pada periode Januari—Maret 2023, total perdagangan nonmigas Indonesia dan Arab Saudi senilai US$0,74 miliar atau naik 12,20% dibandingkan dengan periode yang sama 2022 yang sebesar US$0,66 miliar. Untuk total perdagangan nonmigas pada 2022 sebesar US$2,93 miliar dengan ekspor Indonesia ke Arab Saudi senilai US$2,02 miliar dan impor Arab Saudi ke Indonesia senilai US$0,91 miliar. Produk ekspor utama Indonesia untuk Arab Saudi yakni kendaraan bermotor, minyak sawit dan turunannya, ikan, produk kertas, arang kayu, dan plywood. Sebaliknya, produk utama Indonesia yang diimpor dari Arab Saudi antara lain ethylene glycol, sulphur, polypropylene, polyethylene, dan besi.
Setidaknya, dia menyatakan tiga kali bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Arab Saudi Majid bin Abdullah. Selain itu, dia juga pernah menerima kunjungan Raja Salman saat menjabat sebagai Ketua MPR selama dua kali. “Pertemuan dengan Kementerian sering tapi dagangnya enggak maju-maju,” tuturnya. Oleh karena itu, dia menyatakan Kemendag menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Arab Saudi guna mempertemukan pelaku usaha kedua negara di Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara yang saat ini dinilai masih belum optimal. Atase Perdagangan Riyadh Gunawan sebelumnya menyatakan perusahaan ban terbesar di Arab Saudi Kingdom Tyres mengajak perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik ban di negara itu. Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad menambahkan permintaan kebutuhan ban di Arab Saudi terus meningkat karena mayoritas masyarakat Arab Saudi menggunakan mobil sebagai alat transportasi. CEO Kingdom Tyres Sulton Alkahtani menjelaskan target pemasaran produk ban bertujuan memenuhi kebutuhan ban di wilayah Gulf Cooperation Council (GCC), Asia Selatan, Eropa, dan Afrika untuk supremasi pembuatan ban. Dia berharap Kingdom Tyres diharapkan akan menjadi pemimpin global di industri ban melalui inovasi, keberlanjutan, dan diversifikasi didorong oleh Visi 2030 Arab Saudi.
Kesinambungan Pembangunan Perlu Dijaga
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi saat menginjak usia satu abad kerap dibayangi ketidakpastian perubahan konstelasi politik dan pergantian rezim. Demi kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas, pemerintah berencana membuat RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045 menjadi lebih mengikat. RPJPN 2025-2045 kini sedang disusun pemerintah di bawah Bappenas. Direncanakan RUU itu akan segera dibahas bersama DPR dan disahkan pada September 2023, sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi terbatas mengenai Visi Indonesia 2045 yang digelar Kompas bersama Bappenas, Senin (29/5), mengatakan, RPJPN 2025-2045 diharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. ”Presiden berharap RPJPN ini bisa dijadikan pedoman untuk capres, cawapres, dan calon kepala daerah yang akan datang,” kata Suharso.
Secara umum, ada lima sasaran visi Indonesia Emas 2045 dalam RUU RPJPN, yakni meningkatkan pendapatan per kapita RI setara negara maju, mengatasi kemiskinan menuju nol % dan mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung internasional. Selain itu, meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan mengintensifkan upaya menekan emisi karbon. Suharso menyadari, berbagai target dan sasaran itu akan sulit dicapai jika tidak ada kesinambungan dalam perencanaan pembangunan. Pasalnya, dalam UU yang berlaku saat ini, tidak ada peraturan yang mengharuskan pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan rezim sebelumnya. Pemerintah pun berencana membuat klausul atau pasal yang lebih mengikat dalam RUU RPJPN untuk menjamin hal tersebut. Bukan hanya dibaca ”Kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar UU RPJPN kelak bisa menjadi direktif normatif bagi para pejabat di semua tingkatan agar RPJPN tidak hanya dibaca-baca sebagai imbauan, tetapi juga bisa mendorong pembangunan yang lebih konvergen,” ujar Suharso. (Yoga)
TURKI Pasar Bereaksi Negatif terhadap Hasil Pemilu
Terpilih kembali memimpin Turki lima tahun ke depan, Recep Tayyip Erdogan menyatakan akan berupaya membawa negara itu menapaki ”Abad Turki”. Ia berjanji memosisikan Turki dalam 10 besar di dunia di bidang politik, ekonomi, teknologi, militer, hingga diplomasi. Mewujudkan janji tersebut, Erdogan mendapat tantangan berat, terutama setelah pasar kembali bereaksi negatif terhadap hasil pemilu. Ketua Dewan Pemilihan Turki (SEC) mengonfirmasi kemenangan Erdogan. Dikutip dari laman SEC, hingga Senin (29/5) dari 100 persen suara yang masuk, Erdogan mendapat dukungan dari 52,18 % pemilih. Pesaingnya, pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu, mendapat dukungan 47,82 %. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan selamat atas kemenangan Erdogan. Presiden AS Joe Biden berharap kedua negara bisa bekerja sama menghadapi tantangan global. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, ”Kemenangan Anda dalam pemilihan ini adalah hasil logis dari kerja keras Anda sebagai pemimpin Turki. Ini bukti nyata dukungan rakyat Turki atas upaya Anda untuk memperkuat kedaulatan negara dan mengejar kebijakan luar negeri yang independen,” tutur Putin. Beijing juga mengirimkan ucapan selamat. ”Kami mendukung Turki, termasuk memilih jalan pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya dan berharap Turki terus membuat pencapaian baru dalam perkembangannya di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan,” kata juru bicara Kemlu China, Mao Ning.
Tantangan besar yang menghadang Erdogan di awal kepemimpinannya adalah meringankan beban warga dari krisis ekonomi terburuk sejak tahun 1990-an. Pertumbuhan ekonomi yang cepat pada awal kepemimpinannya kini berbalik. Lira Turki kehilangan 80% nilai tukarnya terhadap dollar AS sejak tahun 2018. Inflasi, meski turun separuhnya, tetap bercokol di kisaran 40%. Rakyat Turki mengeluh soal beban ekonomi yang semakin berat. Gempa yang melanda Turki pada Februari 2023 memperberat beban keuangan negara. Setidaknya Turki butuh dana lebih dari 100 miliar dollar AS untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Seperti halnya kemenangan di putaran pertama, kemenangan Erdogan di putaran kedua diikuti reaksi negatif dari pasar. Nilai tukar lira Turki menyentuh level terendah, yaitu 20,06 lira per dollar AS, lebih rendah dibandingkan pekan lalu, 7% lebih rendah dibandingkan nilai tukar tahun lalu. Lira telah kehilangan nilainya lebih dari 90% selama satu dekade terakhir. Bahkan, diperkirakan nilai tukar akan terus merosot hingga menyentuh 23 lira per dollar AS pada akhir kuartal kedua, kemudian 25 lira per dollar AS pada awal tahun depan. (Yoga)
Kapan Berinvestasi di Kecerdasan Buatan?
Sebuah tulisan di Business Insider berjudul ”RIP Metaverse”, metamesta ditinggalkan. Semua beralih ke kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai akhir 2022. Meta dan Microsoft telah menyatakan menghentikan pengembangan teknologi metamesta. Beberapa perusahaan lain juga melakukan langkah yang sama. Kesalahan dari pengembangan teknologi ini adalah tidak ada definisi tunggal tentang metamesta. Masing-masing bisa menafsirkan tentang metamesta dan mengembangkannya sendiri. Mereka lantas beralih ke teknologi AI. Associate Professor of Science Technology and Society di Virginia Tech Lee Vinsel dalam MIT Sloan Management Review menulis, gelembung teknologi dapat menimbulkan kesulitan baru bagi pemimpin bisnis. Mereka merasakan tekanan untuk berinvestasi lebih awal dalam teknologi yang sedang berkembang. Cara ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan atas pesaing, tetapi tidak ingin jatuh ke dalam kehebohan kosong. Para eksekutif berada di tengah situasi, satu sisi bergulat dengan pertanyaan tentang di mana mereka harus memangkas biaya dan di sisi lain di mana harus berinvestasi lebih banyak.
Vinsel melanjutkan, bidang AI dan pembelajaran mesin yang berkembang pesat menimbulkan tantangan khusus bagi para pembuat keputusan bisnis. Investasi dalam model prediktif yang telah terbukti semakin dipandang baik dan diharapkan akan mendorong peningkatan pengeluaran untuk investasi AI dari 33 miliar USD pada 2021 menjadi 64 miliar USD AS pada 2025. Namun, lebih jauh lagi, AI generatif memicu banyak kebisingan dan spekulasi. Vinsel seolah kembali mengingatkan kita tentang kasus metamesta yang lebih banyak bisingnya dibandingkan dengan realitas manfaat dan investasi teknologi. Di sinilah para CEO harus berpikir keras untuk membuat keputusan strategis di tengah kebisingan soal pengembangan AI. Saat ini merupakan saat yang tepat mereka harus memutuskan di mana harus mendedikasikan waktu dan sumber daya yang berharga. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kerangka kerja yang tepat dan tersedia untuk memandu pembahasan dan strategi yang diambil. (Yoga)
Perdalam Pasar Keuangan, BI Dorong Transaksi Repo Antarbank
BI mendorong industri perbankan memperluas transaksi dengan perjanjian pembelian kembali atau repo. Tujuannya agar pasar keuangan makin berkembang, efektivitas transmisi kebijakan moneter meningkat, dan sistem keuangan stabil. Seiring itu, BI menginisiasi penandatanganan perjanjian induk repo antarbank (global master repo agreement (GMRA) di Jakarta, Senin (29/5). Penandatanganan tersebut diikuti 76 bank, terdiri dari 71 bank konvensional, 4 bank umum syariah, dan 1 unit usaha syariah. Total terdapat penandatanganan 246 kontrak perjanjian induk repo antarbank. Hal ini termasuk dalam inisiatif pengembangan repo pada 2023 yang difokuskan mendukung konsolidasi peserta operasi moneter dan pelaku pasar uang dengan klasifikasi primer. Penandatanganan simbolis ini disaksikan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Inarno Djajadi.
Destry mengatakan, pasar uang merupakan fondasi dari pendalaman pasar keuangan. Diperlukan pasar repo yang andal untuk menopang pasar keuangan dan pasar obligasi. ”Pengembangan repo tidak hanya memiliki dampak pada pengembangan pasar uang, tetapi juga pasar keuangan secara luas,” ujar Destry. Transaksi repo merupakan kontrak jual-beli efek (surat berharga yang bernilai, seperti surat utang, obligasi, dan saham) dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dengan pemberlakuan repo, pelaku pasar menjadi tertarik terjun ke pasar keuangan karena transaksinya lebih terjamin dengan adanya perjanjian repo. Nilai rata-rata harian transaksi repo dan jumlah pelakunya terus bertambah. Sejak awal tahun hingga saat ini rata-rata harian transaksi repo mencapai Rp 11,4 triliun, meningkat 57% dibandingkan rata-rata harian 2022. (Yoga)









