Hadirnya sejumlah rumah sakit berkualitas di Kota Medan, Sumatera Utara memperkokoh langkah transformasi ibu kota provinsi ini sebagai pusat wisata medis atau medical tourism. Tercatat ada 12 rumah sakit yang dinilai siap untuk berpartisipasi pada konsep ini. Saat ini, ada 7 rumah sakit (RS) tipe A dan B di Kota Medan yang mendapat sertifi kasi dari Kementerian Kesehatan untuk medical tourism itu.Ketua Medan Medical Tourism (MMT) Board Destanul Aulia mengungkapkan bahwa dari jumlah itu, pihaknya merekomendasi 5 RS tambahan yang dianggap layak sebagai bagian dari RS yang berpartisipasi dalam wisata medis.Dari data yang ia miliki, RS yang terdata saat ini adalah RS Adam Malik, RS Columbia Asia Medan, RS Murni Teguh, RS Putri Hijau, RS Royal Prima, Sumatera Eye Center, RS Stella Maris, RS Dr. Pirngadi Medan, RS Mitra Media Premier, dan RS Permata Bunda.Menurutnya, sejumlah program telah dijalankan untuk menciptakan ekosistem Kota Medan sebagai wisata medis. Salah satunya, imbuhnya, adalah dengan rutin mengikuti webinar internasional menyusul keingintahuan masyarakat internasional terkait keunggulan RS di Kota Medan. 

Dia menjelaskan bahwa dengan konsep wisata medis itu, pihaknya dengan mempromosikan bagaimana orang luar negeri datang ke Sumatra Utara (Sumut) dengan menikmati Danau Toba, dan juga mendapatkan fasilitas kesehatan dengan layanan unggulannya.Destanul menjelaskan bahwa 12 RS itu memiliki medical check up yang spesifik untuk keunggulannya masing-masing.Contohnya, RS Adam Malik dengan layanan jantungnya, RS dr. Pirngadi dengan layanan gigi, RS Siloam dan Sumatera Eye Center dengan keunggulan spesialis mata. Sementara itu, RS Columbia Asia dengan spesialisasi kardiovaskular, RS Murni Teguh dengan keunggulan onkologi, RS Putri Hijau dengan keunggulan di bedah saraf, RS Royal Prima dengan keunggulan ortopedi, dan RS Stella Maris dengan spesialisasi bayi tabung. Destanul menjelaskan syarat rumah sakit menjadi bagian dari wisata medis adalah adanya kerja sama dengan travel agent yang telah memiliki pemandu wisata medis. Para travel agent, imbuhnya, yang akan melakukan promosi dan membantu wisatawan yang ingin ke rumah sakit di Kota Medan dengan keunggulan yang sesuai dan kebutuhan yang cocok dengan para wisatawan itu. Di sisi lain, General Mana-ger RS Columbia Asia Deny Hidayat memandang bahwa medical tourism merupakan sebuah cita-cita yang dibangun di atas komponen-komponen yang melibatkan banyak hal a.l infrastruktur, ketertiban kota, kebersihan. Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo memandang bahwa letak geografis provinsi ini yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, membuat kebiasaan berobat ke luar negeri menjadi seperti budaya tersendiri.

JAKARTA,ID- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh untuk mendorong kemajuan olahraga dan perekonomian di kedua provinsi tersebut. Disisi lain, BSI berkolaborasi  dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memajukan sepak bola Indonesia, salah satunya lewat dukungan FIFA Matchday Indonesia versus Palestina. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, komitmen tersebut ditunjukan BSI lewat MoU dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sebagai Bank Syariah terbesar, utamanya di provinsi Aceh, BSI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan ajang olahraga nasional 4 tahun tersebut. "Penandatanganan MoU antara BSI dan KONI pusat ini merupakan bentuk sinergi bersama  seluruh stakeholders dalam rangka menyukseskan PON XXI/2024," tutur Hery. Pernyataan Hery sejalan dengan aspirasi pemerintah melalui Kemenpora bahwa  PON XXI/2024  memiliki empat target utama, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses  daerah. "PON XXI/2024 harus menjadi salah satu pagelaran  PON terbaik yang pernah ada serta menghasilkan atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah internasional," ujar Hery. (Yetede)

JAKARTA,ID- Perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya menganggap program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Padahal, setiap rupiah dana CSR yang mengucur akan menghasilkan tambahan laba. Makin besar dana CSR yang disalurkan, makin besar pula peluang perusahaan untuk membukukan laba. Perusahaan-perusahaan di Tanah Air pun sebagian besar belum menerapkan CSR berbasis 3P (profit, people, dan planet). Akibatnya perusahaan hanya memperoleh  manfaat jangka pendek. Agar berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, persentase dana kegiatan CSR, sepatutnya mengacu pada besaran dana pengembangan usaha. Selain itu, para pengelola perusahaan harus merubah paradigma bahwa CSR bukan sebatas bagi-bagi donasi di area operasional perusahaan. CSR diatur Pasal 74 Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pelaksanaannya digariskan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kegiatan CSR punya manfaat lebih besar bila dilakukan berbasis ESG dan sesuai panduan ISO 26.000 yang telah diadopsi oleh Indonesia bersama 125 negara di dunia. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) memastikan uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di Jalan Tol Bali Mandara pada 1 Juni 2023, ditunda. Selaku badan usaha pelaksana (BUP), RITS menyampaikan salah satu alasan  belum bisa dilaksanakan uji coba tersebut adalah teknologi sistem MLFF yang dipersiapkan untuk uji coba belum bisa memenuhi standar key performance indicator (KPI) yang disepakati. "Semestinya uji coba MLFF pada 1 Juni di Bali, tapi kami dari BUP meminta kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa uji coba belum bisa dilaksanakan," kata Presiden Direktur Roatex  Indonesia Toll System Musfihin Dahlan di Jakarta, Selasa (30/05/2023). Terkait alasan teknologi sistem MLFF yang diperisiapkan untuk uji coba belum bisa memenuhi standar KPI tersebut, Musfihin mengatakan, pihaknya tidak bisa mendapatkan KPI 100% dari kontraktor utama (main contractor), yakni perusahaan Hongaria Multi Contact Zrt. "Garis besarnya adalah sistem  ini menjamin 100% pendapatan Badan Usaha Jalan Toll (BUJT) dari tarif tol, hingga beberapa hari menjelang tanggal 1 Juni, kita tidak bisa mendapatkan KPI 100% dari kontraktor utama (main contractor) yakni perusahaan Hongaria Multi Zrt," papar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Guna memenuhi akan kebutuhan talenta-talenta berlkualitas yang diperlukan untuk mengakselerasi investasi, pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan soal golden visa di Indonesia. Berkaitan dengan itu, screening skill perlu dipersiapkan agar pemerintah bisa menetapkan keahlian spesifik yang benar-benar dibutuhkan, hingga layak mendapatkan fasilitas golden visa. Ditengah upaya gencar pemerintah untuk menggaet investasi, sejumlah sektor menjadi unggulan  diantaranya sektor yang terkait dengan ekonomi digital, kesehatan, serta teknologi. Sementara itu, salah satu elemen pendukung investasi yang kini dianggap penting adalah kehadiran talenta atau sumber daya manusia (SDM) yang andal. "Ada juga kasus dimana WNI telah berganti kewarganegaraan menjadi WNA, kemudian memiliki keahlian khusus dan ingin kembali ke Indonesia. Jadi, pemerintah bisa memfasilitasi ya. Gap talenta digital di Indonesia yang diperkirakan mencapai sembilan juta tenaga kerja pun membuka ruang untuk talenta asing," kata Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Sakti kepada Inevestot Daily, Selasa (30/5/2023). Bhima juga menjelaskan, selama ini banya juga perusahaan startup Indonesia mempekerjakan pekerja di Bangalore, India, hingga yang terdekat di Singapura dan Malaysia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Ketrampilan digital masyarakat Indonesia dinilai masih rendah, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Tiongkok. Untuk mendongkrak kesetaraan ketrampilan  digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekeminfo) telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS). Upaya ini pun diapresiasi oleh Firma riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Kearney. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan  ketrampilan digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan talenta yang dapat berkontribusi pada ekonomi digital negara. "Inisiatif Kemenkominfo untuk membentuk DTS merupakan langkah nyata untuk memajukan ekonomi digital Indonesia. Dengan membekali tenaga kerja dengan ketrampilan digital yang diperlukan, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Shirley Santoso, Managing Director Kearney Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023). Sebab inisatif digitalisasi diseluruh mata rantai industri telah dimulai, meskipun masih terbatas, sehingga menghambat populasi usia kerja untuk menjadi  sumber daya manusia yang produktif dengan ketrampilan utama untuk berkembang di dunia kerja di masa depan. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah merumuskan lima belanja prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan anggaran belanja tersebut masih berfokus pada pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan. Total belanja negara yang dialokasikan tahun depan sebesar Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun. Rinciannya adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.400,7 triliun sampai Rp 2.631,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 815-845 triliun “Alokasi pertama untuk anggaran pendidikan sekitar Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun untuk berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Program yang dimaksudkan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP); Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sertifikasi dan beasiswa; penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi; hingga peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. “Alokasi pertama untuk anggaran pendidikan sekitar Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun untuk berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Program yang dimaksudkan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP); Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sertifikasi dan beasiswa; penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi; hingga peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. (Yetede)

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat atau lebih dikenal dengan program peremajaan sawit rakyat tidak pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Padahal Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat 2,8 juta hektare lahan sawit yang mendesak ditanam ulang. Namun, hingga tahun lalu, peremajaannya hanya mencakup 273.666 hektare lahan. Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, mengatakan peremajaan ini krusial untuk menambah produktivitas sawit. Selama empat tahun terakhir, dia mencatat tren stagnasi produksi sawit adalah 2-4 ton per hektare per tahun. "Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk tidak memperluas lahan sawit sehingga program intensifikasi tanaman sawit menjadi sangat penting," katanya di Jakarta, kemarin, 30 Mei 2023. Produksi yang stagnan dan berisiko turun mengancam pendapatan petani. Negara juga bisa kena imbas mengingat besarnya lahan sawit rakyat. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di dalam negeri, sebanyak 42 persen atau 6,94 juta hektare berupa sawit rakyat. Dengan lahan seluas itu, Rizal, yang juga Ketua Council of Palm Oil Producing Producers, menyatakan Indonesia butuh peremajaan seluas 310 ribu hektare per tahun. Pasalnya, untuk menjaga hasil panen yang optimal, setiap tanaman berusia 25 tahun membutuhkan laju peremajaan 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit. (Yetede)

Empat tahun terakhir, Riang Prasetya, Ketua RT 011 Pluit, Penjaringan, Jakut, disibukkan dengan keluhan warga atas bangunan ruko yang mengokupasi trotoar dan selokan di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Sejumlah video saat Riang berdebat dengan pemilik ruko viral hingga terdengar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menginstruksikan Wali Kota Jakut Ali Maulana Hakim menindaklanjutinya. Surat Rekomendasi Teknis Nomor e-0001/PA.01.00 diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakut yang menyatakan pemilik ruko menutup lahan sepanjang 5-7 meter.

Pemilik ruko diberi kesempatan membongkar sendiri. Namun, imbauan tidak diindahkan dan terjadilah pembongkaran paksa oleh Pemprov DKI, Rabu (24/5). Saat itu juga Riang didemo pemilik dan karyawan ruko. Ketua RT yang menjabat lebih dari lima tahun ini dituding mematikan usaha warga. Padahal, Riang menegakkan Pergub DKI Jakarta No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Salah satu tugas ketua RT dalam peraturan gubernur itu adalah membantu dan mendukung tugas serta fungsi  Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. Mengawasi izin bangunan ruko di wilayahnya termasuk tugas membantu pemerintah.

”Kalau ini, kan, urusannya sudah kepada potensi kerugian negara, jelas-jelas ini ada pelanggaran di sarana-prasarana umum, pasti saya bela. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti risikonya ada perlawanan,” kata Riang saat ditemui di rumahnya di Pluit, Minggu (28/5). Fenomena ini, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sangat baik untuk dicontoh ketua RT lainnya. ”Banyak ketua RT di Jakarta yang tidak dianggap warganya karena sudah individualis.  Pemerintah sering kali menganggap remeh ketua RT karena bukan bagian dari ASN. Perlu ada peningkatan kompetensi dari pemerintah untuk mengembalikan wibawa RT,” ucap Yayat. (Yoga)

Indonesia menjajaki peningkatan ekspor CPO ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (UEE), terutama Rusia. Namun, ada sejumlah hambatan mengingat Rusia, yang tengah berkonflik dengan Ukraina, banyak dikecam negara-negara Barat. UEE merupakan uni kerja sama ekonomi yang didirikan Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada 29 Mei 2014. Selain tiga negara itu, anggota UEE mencakup Armenia dan Kirgistan. Potensi pasar UEE mencapai 183 juta orang dengan PDB 2,4 triliun USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Selasa (30/5) mengatakan, Indonesia menghadiri Forum Ekonomi Eurasia yang digelar UEE di Moskwa, Rusia, 24-25 Mei 2023. Di sela forum itu, Gapki bersama sejumlah pelaku usaha RI bertemu dengan para pebisnis UEE. Dalam pertemuan itu, UEE berminat meningkatkan impor CPO dan sejumlah produk turunannya. Dari lima negara anggota UEE, Rusia berencana menambah impor CPO, terutama untuk menopang industri oleokimia negara tersebut. ”Volume ekspor CPO Indonesia ke Rusia pada 2022 sebesar 668.340 ton. Jika Rusia menambah permintaannya, ekspor RI ke negara itu bisa mencapai 1 juta ton,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)