Isu mengenai posisi utang Indonesia, yang meningkat dalam lima tahun terakhir, belakangan marak dibicarakan. Perdebatan soal utang ibarat siklus lima tahunan yang kerap dimainkan di tahun politik untuk  mengkritisi kinerja pemerintahan petahana. Dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5) kenaikan utang pemerintah dan defisit fiskal disoroti oleh hampir semua fraksi, termasuk PDI Perjuangan. Sejumlah fraksi mengkhawatirkan posisi utang pemerintah yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Memang, akibat pendapatan turun dan kebutuhan belanja naik, rasio utang membengkak hingga di atas 40 % terhadap PDB.

Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yakni 41 % terhadap PDB. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 % atau Rp 4.779,28 triliun. Dalam lima tahun terakhir, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 7.849,8 triliun dengan rasio 38,15 % terhadap PDB per April 2023. Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dalam Rapat Paripurna DPR dan rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5). Kendati utang dalam lima tahun terakhir naik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kebijakan utang itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. RI termasuk satu dari segelintir negara G20 dan Asia Tenggara yang mampu mencapai kenaikan PDB lebih besar daripada kenaikan utang saat pandemi. Mayoritas negara justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB. Sepanjang periode 2018-2022, meski utang pemerintah bertambah 206,5 miliar USD, pertumbuhan PDB Indonesia meningkat lebih tinggi, yakni 276,1 miliar USD. (Yoga)

Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan peningkatan penjualan properti menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi umum di Indonesia. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang, Selasa (30/5/2023), mengatakan, pendapatan premi asuransi umum triwulan I-2023 mencapai Rp 26,09 triliun. ”Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 yang positif juga didorong penjualan properti dan kendaraan,” katanya. (Yoga)

Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku bisnis satelit mancanegara untuk mengembangkan infrastruktur. Sebab, tidak dimungkiri jika pengembangan satelit masih bergantung pada teknologi asing. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Asia Pacific Satellite Communication System (Apsat) International Conference 2023, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)

Nelayan di Kepulauan Riau mengkhawatirkan dampak lingkungan dari kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Saat dulu tambang pasir laut masih marak, nelayan dan warga lainnya merasakan kerugian akibat kerusakan lingkungan lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Pasir laut di Kepulauan Riau, yang dulu masih menjadi bagian dari Riau, dikeruk untuk mereklamasi  Singapura sejak 1978. Tambang pasir laut paling banyak berada di perairan sekitar Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Lemahnya pengawasan membuat ekspor pasir ilegal lebih banyak daripada yang legal. Akhirnya, ekspor pasir laut mulai distop setelah Presiden Megawati mengeluarkan Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Namun, kini, Presiden Jokowi menandatangani PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dengan PP tersebut, pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut yang selama 20 tahun dilarang.

Dampak kerusakan lingkungan akibat tambang pasir laut amat dirasakan nelayan di Pulau Bertam, Kota Batam. Mochtar (89), salah seorang warga, Selasa (30/5) mengatakan, tambang pasir laut mengganggu aktivitas nelayan karena membuat dasar perairan hancur. Selain itu, lumpur sisa produksi tambang atau tailing juga bisa terbawa arus dan mencemari perairan yang jaraknya puluhan mil dari lokasi tambang. Tailing itu menutupi terumbu karang serta membuat ikan dan hewan laut lain menjauh. Tokoh nelayan Kabupaten Karimun, Amirullah (59), menyesalkan keputusan pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Ia menilai, kerugian akibat tambang jauh lebih besar daripada keuntungan yang bakal didapat. ”Hidup kami tidak hanya sehari. Ke mana nelayan harus mencari ikan kalau laut sekitarnya rusak. Itu dampaknya masih terasa sampai sekarang, 20 tahun sejak tambang dihentikan,” ujar Amirullah. (Yoga)

Menjelang perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, pengiriman kambing kurban dari sejumlah pulau ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, mulai dilakukan. Lantaran belum ada kapal khusus ternak yang beroperasi di daerah itu, atas kebijakan Kemenhub, proses pengiriman ternak dari pulau-pulau kecil dibantu menggunakan kapal penumpang. Anos Yeremias, anggota DPRD Maluku, yang membidangi urusan transportasi, Selasa (30/5) melaporkan, pengiriman kambing kurban dimulai sejak Senin (29/5).

Pengiriman menggunakan KM Sabuk Nusantara 34 dan KM Manohara 02. Dua kapal yang selama ini membantu pelayaran perintis itu untuk sementara dialihkan mengangkut ternak. Kambing kurban diangkut dari sejumlah pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, seperti Kisar, Wetar,Romang, Letti, Lakor, dan Damer. Daerah itu merupakan sentra ternak kambing di Maluku. ”Total kambing kurban yang dibawa sekitar 1.000 ekor. Saat ini kapal sedang dalam perjalanan,” ucap Anos. (Yoga)

Mulai 1 Juni 2023, KAI Commuter menjalankan 1.133 perjalanan KRL Jabodetabek sesuai Grafik Perjalanan Kereta 2023. Dengan jumlah perjalanan naik saat sejumlah kereta siap pensiun, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang, Selasa (30/5), mengingatkan KAI Commuter untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan layanan, serta mendorong Kementerian Perhubungan mendesak Kementerian Perindustrian menyelesaikan isu impor kereta bekas untuk menjamin ketersediaan sarana. (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Kode saham TLKM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada selasa (30/5), di Hotel Fairmont, Jakarta. Adapun beberapa agenda dalam RUPS adalah rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2022, jumlah dividen, integrasi IndiHome ke Telkomsel dan perubahan struktur perseroan. Berdasarkan RUPST, pemegang saham memastikan dividen Rp 16,6 triliun atau 80% dari perolehan laba bersih tahun buku 2022. Dividen perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 11,7% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, sisa laba bersih sebesar 20% atau 4,2 triliun dialokasikan sebagai laba yang ditahan. Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah mengucapkan terima kasih kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham karena senantiasa percaya dengan upaya perseroan bertransformasi. 

Upaya pemerintah menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sesudah tahun 2041, membuahkan hasil. CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan CEO PTFI Tony Wenas setuju untuk melepas lagi sebagian sahamnya ke Pemerintah Indonesia. Kabar itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (29/5). Menurut Jokowi, Freeport sudah setuju mendivestasikan lagi 20% sahamnya di PTFI ke Pemerintah Indonesia. Setelah divestasi terjadi, pemerintah melalui Holding BUMN Tambang MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 71%. Saat ini, komposisi pemegang saham PTFI didominasi MIND ID sebesar 51%. Sedang 49% saham dimiliki Freeport McMoRan. Menariknya, Jokowi menyebut, Freeport bersedia melepas 20% sahamnya secara gratis. Sebagai kompensasi, pemerintah akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambahan khusus (IUPK) PTFI yang habis pada 2041. Sebagai gambaran, Tony Wenas menyebut, sampai tahun 2041 PTFI membutuhkan investasi hingga US$ 36,6 miliar, atau lebih dari Rp 500 triliun, jika menggunakan kurs Rp 15.900 per US$. Investasi super jumbo itu sudah termasuk investasi smelter yang sekarang tengah dibangun di Gresik, Jawa Timur. Artinya, MIND ID harus harus merogoh kocek minimal US$ 150 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun per tahun, selama 20 tahun ke depan. Jika dibandingkan dengan potensi setoran dividen Freeport ke negara, biaya investasi itu memang masih di bawahnya. Soal biaya, MIND ID juga mengaku siap. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf bilang, pihaknya siap mengikuti instruksi penugasan dari pemerintah. "Untuk pendanaan, kami juga punya kemampuan dengan beberapa opsi," kata Heri kepada KONTAN, Senin (29/5).

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) mendapatkan restu pemegang saham untuk melakukan pemisahan segmen usaha ( spin-off ) IndiHome menjadi entitas di bawah PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Rencana itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa (30/5). Direktur Utama TLKM Ririek Adriansyah mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk Conditional Spin-off Agreement. Saat ini TLKM tengah memenuhi perjanjian tersebut. "Secara legal, Indihome resmi beralih ke Telkomsel dimulai pada 1 Juli 2023. Lisensi IndiHome sudah kami dapatkan. Sehingga, nantinya Juli akan komersial," jelas Ririek dalam konferensi pers, Selasa (30/5). Sinergi Fix Mobile Convergence (FMC) ini diharapkan bisa meningkatkan EBITDA TLKM sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun setiap tahun, mulai dari 2027. TLKM juga bisa menghemat belanja modal sekitar Rp 300 milia–rRp 400 miliar dengan adanya sinergi ini. Dalam transaksi tersebut, segmen usaha TLKM ini dihargai Rp 58,25 triliun. Ada beberapa transaksi yang juga bernilai dan akan dibayar oleh Telkomsel secara tunai. Jika ditotal, nilai transaksi spin-off ini mencapai Rp 77,98 triliun. RUPS kemarin juga menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham. TLKM akan membagikan dividen sebesar Rp 16,6 triliun atau Rp 167,6 per saham. Nilai tersebut setara dengan 80% laba bersih tahun 2022. SVP Corporate Communication & Investor Relation TLKM Ahmad Reza mengatakan, pemegang saham yang berhak memperoleh dividen adalah yang tercatat dalam daftar pemegang saham TLKM pada penutupan perdagangan 13 Juni 2023.