JAKARTA -- Pembukaan keran ekspor pasir laut dikhawatirkan akan semakin mendorong eksploitasi besar-besaran wilayah perairan Indonesia. Kondisi ini dinilai menambah ancaman terhadap kelangsungan ekosistem laut, termasuk masyarakat di pulau-pulau kecil, yang selama ini telah terkena dampak bisnis penambangan pasir laut.

Merujuk pada data Minerba One Map Indonesia, yang diolah Auriga Nusantara, hingga akhir tahun lalu pemerintah telah menerbitkan 141 konsesi penambangan pasir laut, baik yang masih berupa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maupun yang telah dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP) serta izin pertambangan rakyat (IPR). Luas area penambangan yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah tersebut mencapai 131 ribu hektare, lebih dari dua kali luas wilayah DKI Jakarta.

Jika dirinci, sebanyak 21 izin kini telah memasuki fase operasi produksi dan 11 izin berstatus eksplorasi. Sisanya, dengan area terluas, masih berupa wilayah pencadangan yang semestinya belum dijamah aktivitas pengerukan pasir laut. "Tapi, pada kenyataannya, kami sering menemukan kegiatan penambangan dalam wilayah pencadangan," kata Manajer Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jambore Christanto, kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

JAKARTA – Rangkaian kereta rel listrik (KRL) dengan panjang 12 gerbong dalam tiga bulan terakhir ini semakin jarang ditemui oleh Dedy Darmawan. Tak hanya rangkaian yang semakin pendek, pria berusia 29 tahun yang setiap hari pulang-pergi Bogor-Jakarta ini kerap merasakan waktu datangnya kereta juga sedikit lebih lama dari sebelumnya, bisa mencapai 10-15 menit sekali.

"Kondisinya sekarang (suhu di dalam kereta) panas. Sering rangkaian hanya berisi delapan kereta dan datangnya lebih lama," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Kondisi itu ia rasakan setiap berangkat pada siang hari sekitar pukul 11.00. Kalau berangkat pada jam sibuk, misalnya pukul 08.00-09.00, kereta biasanya tiba lebih cepat.  

Dedy menduga pola operasi tersebut menyebabkan kepadatan pada saat pulang kantor juga lama terurai. Biasanya, ia merasakan periode padat kereta ke arah Bogor adalah pukul 17.00 hingga 19.00. Belakangan, waktu padat tersebut bertambah malam. "Pukul 20.00 sampai 21.00 yang mestinya sudah longgar, eh, ternyata masih padat." (Yetede)

Serangan siber kembali memakan korban. Kali ini menimpa bank syariah terbesar di Tanah Air, Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank hasil merger dari tiga bank syariah milik kelompok bank pelat merah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Hingga triwulan I 2023, BSI mencatat total aset sebesar Rp 313,25 triliun atau menempati urutan ketujuh dari total aset perbankan Indonesia.

Pelaku serangan asal Rusia, LockBit, mengaku telah menyerang BSI dan berhasil mengambil data nasabah BSI. Dia mengancam akan mengunggah data tersebut di dark web, dunia bawah tanah Internet. Namun BSI menyangkal klaim itu dan menyatakan bahwa data nasabah masih dalam kondisi aman.

Terlepas dari polemik tersebut, seperti biasa serangan siber segera melumpuhkan layanan bank, terutama yang terkait dengan sistem pembayaran. Tidak berfungsinya layanan itu sudah barang tentu merepotkan pelaku usaha dan nasabah individu yang menggantungkan perputaran dananya di BSI. Apalagi gangguannya berlangsung cukup lama, hingga berhari-hari.

Situasi ini sangat terasa memukul kalangan nasabah bank di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang menerapkan ekonomi dan keuangan syariah. BSI mendominasi kegiatan perbankan di provinsi paling barat itu. Dalam ruang lingkup regional, BSI telah menjelma menjadi bank sistemis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat Aceh. (Yetede)

Kabar bursa karbon mulai sedikit terang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan bursa karbon siap beroperasi pada September tahun 2023 ini. Jika tak ada hambatan, OJK akan mengeluarkan aturan perdana terkait bursa karbon pada 12 Juni 2023. Analis Eksekutif Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Syariah OJK Agustyatun Muji Rahayu mengatakan, OJK saat ini sedang dalam tahap diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun aturan itu. "Aturan OJK dalam proses dengan DPR." jelas dia kepada KONTAN, Senin (29/5). Pada kesempatan berbeda, Ketua OJK Mahendra Siregarmengatakan, perdagangan bursa karbon akan dilakukan dengan mekanisme pembayaran berbasis hasil atau result based payment (RBT). "Rencana awal RBT yang akan diperdagangkan sebanyak 100 juta karbon dioksida (CO2) ," sebut Mahendra. Bursa karbon inilah yang akan mengatur perdagangan karbon, termasuk pencatatan kepemilikan karbon dan penjualan kepada pihak atau perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Analis Henan Putihrai Sekuritas Ezaridho Ibnutama mengatakan, INDY juga telah melakukan perdagangan karbon menyusul target perusahaan tersebut mengurangi karbon sebesar 550 kilo ton (Kton) sampai 600 Kton emisi CO2 di bawah anak usaha, yakni Indika Multi Properti (IMP), dengan meningkatkan reklamasi lahan 20% pada tahun 2025. "Selain INDY, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) sudah mulai perdagangan karbon kredit juga,’ sebut Ezar. Anak usaha PT Pertamina ini mengeduk pendapatan baru dari carbon credit. Tahun lalu, PGEO membukukan pendapatan carbon credit sebesar US$ 747.000.

Perbankan dalam negeri tampak sulit mengejar target rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 30% pada tahun 2024 sebagaimana dicanangkan pemerintah. Meski Bank Indonesia (BI) menabur insentif untuk memacu segmen ini, outstanding kredit UMKM justru kian melambat hingga April 2023. BI misalnya, telah memberikan insentif giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan UMKM sejak September 2022. Insentifnya ditambah lagi sejak 1 April 2023 menjadi maksimal 1,5% pada bank yang membiayai sektor prioritas dan 1% pada UMKM. Berdasarkan analisis uang beredar BI, kredit UMKM per April mencapai Rp 1.274,8 triliun, hanya tumbuh 6,6% secara tahunan. Tren pertumbuhannya terus melambat. Pada April 2022 tercatat tumbuh 16,9%, lalu melandai jadi 10,2% pada Desember dan 8,5% pada Maret 2023. Rasio kredit UMKM juga menurun. Per April, segmen ini hanya menyumbang 19,76% terhadap total kredit perbankan. Padahal rasio kredit UMKM di 2021 sempat 21,02%. Menurut Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM tak lepas dari laju kredit secara keseluruhan yang memang melandai. Salah satu penyebabnya adalah relaksasi yang ditahan. Alhasil, perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Pelaku UMKM juga masih wait and see untuk ekspansi, karena belum semua usaha pulih dari pandemi Covid-19. Menurut Ekonom Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto, kemungkinan ada pelaku UMKM yang turun kelas. "Jadi ada shifting, bukan naik kelas tetapi justru ke bawah, sehingga skala mikro terlihat paling tumbuh," ujar dia, Senin (29/5). Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengamini, data pertumbuhan kredit saat ini masih belum seragam. Kredit juga sangat dipengaruhi daya beli masyarakat.

Satu lagi tanda konsumsi masyarakat cenderung melemah. Pada April 2023 yang bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, perekonomian memang naik, namun tidak signifikan. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) bulan April sebesar Rp 8.350,4 triliun, naik 0,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nominalnya tumbuh 5,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Namun pertumbuhan itu melambat dibandingkan Maret 2023 yang tercatat sebesar 6,2% yoy. Secara terperinci, uang beredar dalam arti luas dipengaruhi uang beredar dalam arti sempit (M1) yang tercatat senilai Rp 4.673,3 triliun, naik 2,45% dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhannya yang sebesar 3,4% yoy, juga melambat ketimbang Maret yang naik 4,8% yoy. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan M2 pada bulan lalu dipengaruhi penyaluran kredit yang melambat, yakni hanya tumbuh 8% yoy. Padahal di Maret, penyaluran kredit masih tumbuh 9,8% yoy. Kabar baiknya, pertumbuhan aktiva luar negeri bersih meningkat dari Maret 9,9% yoy menjadi 11% yoy di bulan April. "Ini seiring dengan perkembangan cadangan devisa," kata dia, Senin (29/5). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan M2 pada periode tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat yang kurang ngegas. Hal ini juga terlihat dari peredaran uang kartal di luar sektor perbankan yang terkontraksi tipis 0,1% yoy. Ke depan, Josua optimistis uang beredar akan meningkat. Ini menjadi tanda yang positif bagi kinerja pertumbuhan ekonomi. "Seiring dengan kenaikan aktivitas perekonomian, seharusnya uang beredar naik. Terutama dari sisi uang kartal yang beredar," tambah Josua.

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali mengerek tarif cukai rokok di tahun depan. Namun, kebijakan ini ternyata masih perlu restu DPR. Terlebih, 2024 merupakan tahun pemilu. Seperti diketahui, keputusan kenaikan tarif cukai rokok telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun lalu. Saat itu, Menkeu mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok dalam dua tahun sekaligus, yakni untuk tahun 2023 dan 2024 dengan rerata kenaikannya masing-masing sebesar 10%. Namun pada tahun ini, pemerintah mematok kenaikan tarif cukai sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 5%, lebih rendah dibandingkan rerata kenaikan secara umum. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10% pada tahun depan akan dibahas kembali bersama DPR RI sejalan dengan pembahasan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Di sisi lain, Askolani bilang, Pemilu 2024 bisa saja berdampak kepada penerimaan negara dari sisi setoran cukai rokok. Meski penerimaan cukai tak hanya bergantung pada besaran tarif, melainkan juga pada volume produksi. Dari data Kemkeu, realisasi penerimaan cukai rokok periode Januari hingga April 2023 sebesar Rp 72,35 triliun. Meski tahun ini tarif cukai telah naik 10%, realisasi tersebut malah terkontraksi 5,16% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan cukai rokok tercatat sebesar Rp 76,29 triliun. Penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pelunasan pita cukai yang lebih cepat pada tahun lalu. Kedua, pertumbuhan produksi yang menurun.

Berbagai lini di industri perbankan terus diperkuat agar mampu bersaing di era digitalisasi. Termasuk konsep Bank Perkreditan Rakyat, yang kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), diatur pula mengenai perluasan fungsi dan peran BPR dan BPR Syariah (BPRS). Seperti menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Selain itu, BPR dan BPRS juga bisa go public. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, ini momentum bagi BPR dan BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Hingga Desember 2022, total aset BPR dan BPRS tumbuh 9,14% year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun. Sementara penyaluran dana kredit BPR dan BPRS per Desember 2022 tumbuh 11,81% yoy, di atas pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat 10,85%. Direktur Bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra I Made Semadi menyatakan, untuk digitalisasi, bank ini akan mengembangkan anjungan tunai mandiri (ATM) bersama pada tahun ini. "Hasamitra juga sudah memiliki mobile banking," ujar Semadi, Senin (29/5). Kepala Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan Banten Robert Akyuwen mengungkapkan, UU 4/2023 tentang P2SK ini akan membuat jumlah BPR terus berkurang. Pasalnya, proses pencabutan izin usaha BPR bisa jadi lebih singkat. Sebelum ini, pengelolaan BPR memang kerap kurang profesional. Co Founder Hijra Bank Dima A. Djani berkisah, saat dirinya mengakuisisi BPR yang kemudian menjadi Hijra Bank, BPR tersebut dimiliki banyak pemegang saham, sehingga pengembangan bisnis tidak fokus.

Sejumlah emiten berma­nuver di pasar saham untuk menerbitkan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Kebutuhan dana yang tinggi untuk eks­pansi mendo­rong sejumlah emiten untuk berma­nuver di pasar saham yang sejatinya tengah lesu digelayuti sejumlah tantangan. Salah satu opsi yang ditempuh adalah penerbitan saham baru dengan skema rights issue untuk menjaring dana segar dari investor. Bursa Efek Indonesia mencatat realisasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue mencapai 16 perusahaan dengan total dana dihimpun senilai Rp15,9 triliun per 26 Mei 2023. Jumlah itu lebih tinggi dari rea­lisasi penawaran umum ter­batas (PUT) yang direkapitulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang Januari-Mei 2022 yang tercatat sebanyak 10 perusahaan dengan total dana segar Rp11,98 triliun. Emiten dari sektor konsumer dan finansial mendominasi an­trean aksi penerbitan saham baru itu. Beberapa emiten di sektor tersebut yang tengah mera­­cik rights issue, yakni PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS), PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), PT Bank J-Trust Indo­nesia Tbk. (BCIC), PT Midi Uta­ma Indonesia Tbk. (MIDI), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP), dan PT Bintang Sa­­mudera Mandiri Lines Tbk. (BMSL). Dari jajaran itu, dana jumbo senilai Rp11,99 triliun diincar oleh BBKP dari penerbitan 119,99 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Pemegang saham BBKP, Kookmin Bank Co. Ltd. akan menggelontorkan dana Rp4,85 triliun dan STIC Eugene Star Holdings Inc. akan menanamkan modal senilai Rp3,19 triliun lewat rights issue tersebut. Saat dihubungi Bisnis, Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan minat rights issue saat ini cukup tinggi karena perusahaan menilai perekonomian Indonesia telah memasuki pemulihan setelah Covid-19. Pada saat yang sama, tingkat suku bunga masih tinggi.

Terpisah, Head of Research Jasa Utama Capital Se­kuritas Cheril Tanuwijaya menilai rights issue menjadi opsi penggalangan dana yang tetap atraktif bagi perusahaan ka­rena tidak menambah porsi utang. “Rights issue menjadi pilihan yang menarik kala suku bunga sedang tinggi seperti saat ini sehingga beban keuangan tidak bertambah,” ujarnya. Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina berpandangan minat perusahaan untuk menerbitkan saham baru tetap tinggi, tetapi masih tertahan dengan kondisi pasar yang kurang kondusif. Dari kalangan emiten, Di­rektur Keuangan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) Pramayari Hardian Doktrianto mengatakan rights issue dilakukan sejalan dengan rencana jangka panjang perseroan untuk memperkuat struktur permodalan. Emiten jasa pengangkutan laut dan logistik itu akan menggunakan mayoritas dana hasil rights issue untuk membayar sebagian besar atau melunasi kewajiban kepada kreditur perbankan.

Agen pemegang merek sepeda motor listrik bakal proaktif memasarkan produknya, menyusul rendahnya pemanfaatkan subsidi pembelian kendaraan roda dua berbasis listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan bahwa rencana agen pemegang merek (APM) lebih proaktif merespons kecilnya pemanfaatan subsidi pembelian sepeda motor listrik.“Saya minta kepada APM yang sudah mencapai TKDN 40%, kalau bisa jangan menunggu bola, tapi harus proaktif,” katanya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin (29/5).Data situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), sebanyak 609 pendaftar sudah masuk dalam calon pembeli motor listrik.Saat ini, ratusan pendaftar tersebut berstatus menunggu untuk penerbitan STNK dan TNKB motor listrik. Dengan target alokasi subsidi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 200.000 unit hingga akhir 2023, dia menilai angka calon pembeli motor listrik dengan subsidi masih sangat jauh dari kuota yang disediakan.Budi menyatakan bahwa tidak semua masyarakat masuk empat kategori penerima subsidi pembelian, yaitu penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), peneriman Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penerima Bantuan Subsidi Upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.Oleh karena itu, program subsidi bisa dimulai dengan menyasar pembeli potensial, seperti ojek atau ojek online yang dalam kesehariannya memanfaatkan sepeda motor. 

Saat ini, pemerintah sudah memberikan jalan untuk memacu ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta. Oleh karena itu, produsen diperingatkan tidak memanfaatkannya untuk bisnis semata. Dia menyampaikan, populasi sepeda motor listrik telah mencapai 48.000 unit hingga Mei 2023. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menjajaki kerja sama dengan himpunan bank milik negara untuk penyaluran kredit bagi masyarakat yang ingin mengonversi sepeda motor konvensional mereka menjadi listrik.Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penjajakan kerja sama dengan Himbara untuk mendorong pembiayaan cepat bagi masyarakat yang hendak beralih menuju sepeda motor setrum saat ini. “Bank mau membiayai selama 3 tahun, misalnya ini lagi kami diskusikan nanti bank melihat profi l ya, mereka tinggal datang daftar,” kata dia.Adapun, Kementerian ESDM mencatat baru terdapat 193 permohonan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi listrik per 15 Mei 2023. Pengajuan untuk program konversi dengan bantuan atau subsidi sebesar Rp7 juta itu masih jauh dari target konversi yang dipatok pemerintah sebesar 50.000 unit hingga akhir tahun ini.