JAKARTA,ID- Guna memenuhi akan kebutuhan talenta-talenta berlkualitas yang diperlukan untuk mengakselerasi investasi, pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan soal golden visa di Indonesia. Berkaitan dengan itu, screening skill perlu dipersiapkan agar pemerintah bisa menetapkan keahlian spesifik yang benar-benar dibutuhkan, hingga layak mendapatkan fasilitas golden visa. Ditengah upaya gencar pemerintah untuk menggaet investasi, sejumlah sektor menjadi unggulan  diantaranya sektor yang terkait dengan ekonomi digital, kesehatan, serta teknologi. Sementara itu, salah satu elemen pendukung investasi yang kini dianggap penting adalah kehadiran talenta atau sumber daya manusia (SDM) yang andal. "Ada juga kasus dimana WNI telah berganti kewarganegaraan menjadi WNA, kemudian memiliki keahlian khusus dan ingin kembali ke Indonesia. Jadi, pemerintah bisa memfasilitasi ya. Gap talenta digital di Indonesia yang diperkirakan mencapai sembilan juta tenaga kerja pun membuka ruang untuk talenta asing," kata Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Sakti kepada Inevestot Daily, Selasa (30/5/2023). Bhima juga menjelaskan, selama ini banya juga perusahaan startup Indonesia mempekerjakan pekerja di Bangalore, India, hingga yang terdekat di Singapura dan Malaysia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Ketrampilan digital masyarakat Indonesia dinilai masih rendah, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Tiongkok. Untuk mendongkrak kesetaraan ketrampilan  digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekeminfo) telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS). Upaya ini pun diapresiasi oleh Firma riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Kearney. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan  ketrampilan digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan talenta yang dapat berkontribusi pada ekonomi digital negara. "Inisiatif Kemenkominfo untuk membentuk DTS merupakan langkah nyata untuk memajukan ekonomi digital Indonesia. Dengan membekali tenaga kerja dengan ketrampilan digital yang diperlukan, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Shirley Santoso, Managing Director Kearney Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023). Sebab inisatif digitalisasi diseluruh mata rantai industri telah dimulai, meskipun masih terbatas, sehingga menghambat populasi usia kerja untuk menjadi  sumber daya manusia yang produktif dengan ketrampilan utama untuk berkembang di dunia kerja di masa depan. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah merumuskan lima belanja prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan anggaran belanja tersebut masih berfokus pada pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan. Total belanja negara yang dialokasikan tahun depan sebesar Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun. Rinciannya adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.400,7 triliun sampai Rp 2.631,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp 815-845 triliun “Alokasi pertama untuk anggaran pendidikan sekitar Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun untuk berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Program yang dimaksudkan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP); Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sertifikasi dan beasiswa; penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi; hingga peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. “Alokasi pertama untuk anggaran pendidikan sekitar Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun untuk berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Program yang dimaksudkan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP); Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); sertifikasi dan beasiswa; penguatan link and match dengan pasar kerja melalui vokasi; hingga peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, khususnya di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. (Yetede)

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat atau lebih dikenal dengan program peremajaan sawit rakyat tidak pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Padahal Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat 2,8 juta hektare lahan sawit yang mendesak ditanam ulang. Namun, hingga tahun lalu, peremajaannya hanya mencakup 273.666 hektare lahan. Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, mengatakan peremajaan ini krusial untuk menambah produktivitas sawit. Selama empat tahun terakhir, dia mencatat tren stagnasi produksi sawit adalah 2-4 ton per hektare per tahun. "Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk tidak memperluas lahan sawit sehingga program intensifikasi tanaman sawit menjadi sangat penting," katanya di Jakarta, kemarin, 30 Mei 2023. Produksi yang stagnan dan berisiko turun mengancam pendapatan petani. Negara juga bisa kena imbas mengingat besarnya lahan sawit rakyat. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di dalam negeri, sebanyak 42 persen atau 6,94 juta hektare berupa sawit rakyat. Dengan lahan seluas itu, Rizal, yang juga Ketua Council of Palm Oil Producing Producers, menyatakan Indonesia butuh peremajaan seluas 310 ribu hektare per tahun. Pasalnya, untuk menjaga hasil panen yang optimal, setiap tanaman berusia 25 tahun membutuhkan laju peremajaan 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit. (Yetede)

Empat tahun terakhir, Riang Prasetya, Ketua RT 011 Pluit, Penjaringan, Jakut, disibukkan dengan keluhan warga atas bangunan ruko yang mengokupasi trotoar dan selokan di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Sejumlah video saat Riang berdebat dengan pemilik ruko viral hingga terdengar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menginstruksikan Wali Kota Jakut Ali Maulana Hakim menindaklanjutinya. Surat Rekomendasi Teknis Nomor e-0001/PA.01.00 diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakut yang menyatakan pemilik ruko menutup lahan sepanjang 5-7 meter.

Pemilik ruko diberi kesempatan membongkar sendiri. Namun, imbauan tidak diindahkan dan terjadilah pembongkaran paksa oleh Pemprov DKI, Rabu (24/5). Saat itu juga Riang didemo pemilik dan karyawan ruko. Ketua RT yang menjabat lebih dari lima tahun ini dituding mematikan usaha warga. Padahal, Riang menegakkan Pergub DKI Jakarta No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Salah satu tugas ketua RT dalam peraturan gubernur itu adalah membantu dan mendukung tugas serta fungsi  Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan. Mengawasi izin bangunan ruko di wilayahnya termasuk tugas membantu pemerintah.

”Kalau ini, kan, urusannya sudah kepada potensi kerugian negara, jelas-jelas ini ada pelanggaran di sarana-prasarana umum, pasti saya bela. Saya bertindak atas nama kebenaran, pasti risikonya ada perlawanan,” kata Riang saat ditemui di rumahnya di Pluit, Minggu (28/5). Fenomena ini, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sangat baik untuk dicontoh ketua RT lainnya. ”Banyak ketua RT di Jakarta yang tidak dianggap warganya karena sudah individualis.  Pemerintah sering kali menganggap remeh ketua RT karena bukan bagian dari ASN. Perlu ada peningkatan kompetensi dari pemerintah untuk mengembalikan wibawa RT,” ucap Yayat. (Yoga)

Indonesia menjajaki peningkatan ekspor CPO ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (UEE), terutama Rusia. Namun, ada sejumlah hambatan mengingat Rusia, yang tengah berkonflik dengan Ukraina, banyak dikecam negara-negara Barat. UEE merupakan uni kerja sama ekonomi yang didirikan Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada 29 Mei 2014. Selain tiga negara itu, anggota UEE mencakup Armenia dan Kirgistan. Potensi pasar UEE mencapai 183 juta orang dengan PDB 2,4 triliun USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Selasa (30/5) mengatakan, Indonesia menghadiri Forum Ekonomi Eurasia yang digelar UEE di Moskwa, Rusia, 24-25 Mei 2023. Di sela forum itu, Gapki bersama sejumlah pelaku usaha RI bertemu dengan para pebisnis UEE. Dalam pertemuan itu, UEE berminat meningkatkan impor CPO dan sejumlah produk turunannya. Dari lima negara anggota UEE, Rusia berencana menambah impor CPO, terutama untuk menopang industri oleokimia negara tersebut. ”Volume ekspor CPO Indonesia ke Rusia pada 2022 sebesar 668.340 ton. Jika Rusia menambah permintaannya, ekspor RI ke negara itu bisa mencapai 1 juta ton,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Isu mengenai posisi utang Indonesia, yang meningkat dalam lima tahun terakhir, belakangan marak dibicarakan. Perdebatan soal utang ibarat siklus lima tahunan yang kerap dimainkan di tahun politik untuk  mengkritisi kinerja pemerintahan petahana. Dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5) kenaikan utang pemerintah dan defisit fiskal disoroti oleh hampir semua fraksi, termasuk PDI Perjuangan. Sejumlah fraksi mengkhawatirkan posisi utang pemerintah yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Memang, akibat pendapatan turun dan kebutuhan belanja naik, rasio utang membengkak hingga di atas 40 % terhadap PDB.

Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yakni 41 % terhadap PDB. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 % atau Rp 4.779,28 triliun. Dalam lima tahun terakhir, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 7.849,8 triliun dengan rasio 38,15 % terhadap PDB per April 2023. Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dalam Rapat Paripurna DPR dan rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5). Kendati utang dalam lima tahun terakhir naik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kebijakan utang itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. RI termasuk satu dari segelintir negara G20 dan Asia Tenggara yang mampu mencapai kenaikan PDB lebih besar daripada kenaikan utang saat pandemi. Mayoritas negara justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB. Sepanjang periode 2018-2022, meski utang pemerintah bertambah 206,5 miliar USD, pertumbuhan PDB Indonesia meningkat lebih tinggi, yakni 276,1 miliar USD. (Yoga)

Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan peningkatan penjualan properti menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi umum di Indonesia. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang, Selasa (30/5/2023), mengatakan, pendapatan premi asuransi umum triwulan I-2023 mencapai Rp 26,09 triliun. ”Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 yang positif juga didorong penjualan properti dan kendaraan,” katanya. (Yoga)

Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku bisnis satelit mancanegara untuk mengembangkan infrastruktur. Sebab, tidak dimungkiri jika pengembangan satelit masih bergantung pada teknologi asing. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Asia Pacific Satellite Communication System (Apsat) International Conference 2023, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Yoga)

Demi mendapatkan data akurat, pendekatan terhadap petani sebagai responden berperan signifikan dalam Sensus Pertanian 2023. Petugas sensus membutuhkan pendekatan kultural dengan metode pendataan sederhana untuk mendapatkan informasi dari petani sehingga layak menjadi landasan kebijakan. BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 (ST-2023) pada 1 Juni-31 Juli 2023. Sensus ini akan mendata petani dan pelaku usaha pertanian dalam subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jumlah petugas yang turun ke lapangan 190.000 orang. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menggarisbawahi, pelaksanaan ST-2023 berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 ataupun Registrasi Sosial Ekonomi.

”Responden (ST-2023) adalah petani dan pelaku usaha pertanian sehingga strategi sosialisasi dan publikasinya harus disesuaikan,” katanya dalam Apel Siaga ST-2023 yang diadakan secara hibrida di Jakarta, Selasa (30/5). Atqo menyebutkan, ada tiga metode penghimpunan data yang seluruhnya berprinsip mendatangi rumah responden (door to door). Pertama, petugas sensus mencatat jawaban menggunakan pena atau pensil. Kedua, petugas sensus mencatat jawaban dengan gawai. Ketiga, responden mengisi secara mandiri. Dia menambahkan, ST-2023 dirancang untuk menjawab kebutuhan data pertanian di tingkat nasional dan global. Sensus tersebut juga mencakup isu strategis, seperti pertanian kota (urban farming), petani milenial, dan modernisasi pertanian. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja, pelaksanaan ST-2023 membutuhkan pendekatan kultural berdasarkan kearifan lokal. ”Kepala rukun tetangga/rukun warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dilibatkan untuk membantu para surveyor,” ujarnya saat dihubungi. (Yoga)