Kripto selama ini dianggap hanya spekulasi. Padahal ada jenis kripto yang tergolong kedalam aset non-volatil, yakni stablecoin. Pergerakan harganya stabil. Tak cuma itu, stablecoin memiliki undelying, Yakni berupa uang fiat (dollar AS), logam mulia dan uang kripto. Stablecoin terbesar adalah Tether (USDT). Berdasarkan data coinmarketcap.com Jumat (26/5) pukul 21:43 WIB, volume transaksi Tether US$ 19,7 miliar dengan kapitalisasi pasar US$ 83,14 miliar. Transaksi ini naik 40% dari 20 Mei yang di US$ 11,8 miliar. Stablecoin lain seperti USD Coin (USDC) mencatatkan volume transaksi US$ 2,54 miliar. Binance USD (BUSD) lebih kecil karena volume transaksinya hanya sebesarUS$ 1,93 miliar. Trader External Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan, Tether menjadi stablecoin paling banyak ditransaksikan karena tersedia di semua bursa kripto dan memiliki likuiditas tinggi. Gabriel Rey De Leroy, Direktur Utama Crypto Exhange Triv mengatakan, permintaan Tether ke depan akan tetap tinggi. Di Asia, mayoritas aset kripto dapat diperjualbelikan menggunakan trading pair USDT. Lantaran stabil, Tether sebenarnya bukan untuk investasi jangka panjang. Fyqieh menyebut harga Tether akan sama seperti dollar AS. Namun, saat mengkonversikan USDT ke rupiah, pergerakannya tergantung ekonomi AS dan Indonesia. Jika AS default utang, kemungkinan rupiah akan menguat. Namun, efek default AS menciptakan efek domino ketidakstabilan pasar keuangan global. Efeknya ekspor impor terganggu dan mempengaruhi rupiah.

Kendati tak lagi dihadapkan pada dampak pandemi Covid-19 dan efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), alokasi belanja sosial pada tahun depan tercatat amat besar. Mengacu pada data dokumen Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang diperoleh Bisnis, rumusan belanja perlindungan sosial tercatat mencapai Rp503,7 triliun—Rp546,9 triliun. Alokasi tersebut naik sebesar 5,81%—14,89% dibandingkan dengan APBN 2023 yang senilai Rp476 triliun. Tak hanya itu, rencana anggaran tahun depan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan meski dampak pandemi Covid-19 relatif terkendali, gejolak perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan meski dampak pandemi Covid-19 relatif terkendali, gejolak perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian tinggi. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga bantuan sosial adaptif yang bakal dimanfaatkan untuk merespons dampak ketidakpastian global. Pasalnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama yang mendorong laju ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) yakni dengan kontribusi di atas 50%. Dengan kata lain, tebalnya bantalan sosial ini untuk mengamankan target pertumbuhan ekonomi pada tahun transisi 2024 yang ditetapkan 5,3%—5,7%.

Strategi fiskal untuk mengamankan konsumsi ini mendapat respons dari World Bank. Dalam laporan berjudul Indonesia Poverty Assesment yang dirilis belum lama ini, lembaga itu memandang bantuan sosial tidak hanya mengurangi kemiskinan juga progresif menurunkan ketimpangan. Akan tetapi, World Bank memberikan catatan terhadap manuver fiskal negara yang cukup royal memberikan subsidi energi pada tahun lalu. World Bank pun menyarankan agar Indonesia mengalihkan belanja subsidi ke belanja sosial sepenuhnya untuk lebih memper­kuat konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri turut melakukan manuver untuk menjaga daya beli masyarakat melalui instruksi optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada seluruh pemerintah daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, mengatakan BTT adalah kebijakan pemerintah untuk memperluas jaring pengaman sosial yang akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpandangan belanja sosial dan subsidi memang masih dibutuhkan pada tahun depan.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum membaik, investasi dengan risiko rendah tetapi memberikan imbal hasil menarik menjadi incaran para pemilik dana, seperti surat berharga negara (SBN) ritel. Hampir di setiap penerbitannya, SBN selalu kelebihan permintaan. Pada bulan ini misalnya, SBN jenis Sukuk Tabungan (ST) seri ST010 habis terjual dalam waktu 12 hari. Tingginya animo masyarakat mendorong pemerintah menambah kuota pemesanan dengan tenor 2 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, target awal penjualan ST010 tenor 2 tahun senilai Rp7,5 triliun sedangkan tenor 4 tahun Rp2,5 triliun. Sampai dengan Kamis (25/5), penjualan sukuk tenor 4 tahun sudah mencapai Rp3,3 triliun dan akan tetap dijaga di angka tersebut alias tidak ada penambahan. Sementara sukuk tenor 2 tahun yang sudah habis terjual masih akan ditambah dengan sistem kuota dengan penambahan sebesar Rp8 miliar setiap jam, sehingga masyarakat yang belum sempat membeli harus berebut mendapatkannya. Tingginya minat investor terhadap sukuk tabungan ini tidak terlepas dari imbal hasil yang diberikan yaitu ST010 tenor 2 tahun sebesar 6,25% dan tenor 4 Tahun memberi imbal hasil 6,4% dengan imbal hasil bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Pada saat pandemi tengah tinggi, yaitu pada 2020—2021 permintaan terhadap surat utang ini bahkan meningkat tajam yaitu dari sebesar Rp76 triliun menjadi senilai Rp97 triliun. Pencapaian tersebut tentunya sangat menggembirakan yang menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap surat utang pemerintah masih sangat tinggi. Bila dilihat dari jumlah investor, jumlahnya pun terus bertambah yang berasal dari berbagai profesi. Berdasarkan laporan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor surat berharga negara ritel di Tanah Air mencapai 761.045 orang hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut melonjak 24,53% dibandingkan dengan raihan sepanjang tahun lalu sebanyak 611.143 orang.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagi pengamat fintech maupun investor yang sebelumnya tertarik untuk menggarap keuntungan dari P2P lending: apakah berinvestasi di platform ini aman? Apakah risiko gagal bayar yang tinggi dapat dihindari? P2P lending nampak menjadi solusi untuk banyak peminjam yang membutuhkan dana cepat dan accessible, terutama untuk kalangan unbanked dan underbanked. Skema pembiayaan ini juga menarik bagi para pemilik dana atau investor yang dijanjikan return cukup tinggi setiap tahunnya. Namun, maraknya non-performing loans (NPL) atau kredit bermasalah pada beberapa tahun terakhir pada platform fintech ini menunjukkan sisi buruk dari skema pembiayaan ini. Maraknya (NPL) atau kredit bermasalah pada pinjaman platform P2P lending berawal sejak masa pandemi. Menurut data dari Statistik fintech lending yang dipublikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penurunan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) fintech lending pada Juli 2020 mencapai 5,61% dari tahun sebelumnya. Sejumlah berita melaporkan, kredit bermasalah terus berlangsung. Hingga pada September 2022, jumlah pinjaman macet dan tidak lancar tembus Rp5,1 triliun. Walaupun TKB90 relatif tinggi berada di 96,93%, performa P2P lending cukup mengkhawatirkan masyarakat umum, terutama lender atau pemberi pinjaman pada platform-platform tersebut.

Kemudian, untuk tujuan pinjaman produktif dimana sang borrower menggunakan pembiayaan dari P2P lending untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Walaupun pinjaman produktif menjanjikan return kepada lender atas hasil keuntungan usaha, kegiatan ini tidak terlepas dari risiko-risiko bisnis seperti kerugian atau usaha bangkrut. Terakhir, risiko gagal bayar akibat mismanagement dari platform P2P lending itu sendiri. Indikasi dari mismanagement ini juga platform tidak dapat membayar biaya operasi seperti gaji pegawai. Risiko-risiko ini bersifat melekat pada investasi melalui platform P2P lending. Seperti investasi melalui instrumen lainnya, lender dalam platform ini tidak bebas dari risiko gagal bayar. Pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang dikelola oleh OJK dapat ditingkatkan khususnya untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Saat ini, data pinjaman fintech lending tidak dicantumkan dalam SLIK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan sistem pengadilan pajak yang semula di bawah Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut. “Dengan putusan ini Pasal 5 ayat 2 UU No. 14/2002 selengkapnya berbunyi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026,” katanya, Jumat (26/5).Dalam putusan tersebut, MK juga tidak menerima permohonan pemohon kedua, dan mengabulkan sebagian permohonan pemohon pertama dan ketiga. Buruknya kualitas pemeriksaan pajak menyebabkan rendahnya tingkat kemenangan otoritas pajak dalam sengketa atau banding di Pengadilan Pajak sepanjang tahun lalu. Perbaikan skema pemeriksaan dan optimalisasi pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pun mendesak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institue Prianto Budi Saptono, mengatakan sudah selayaknya Ditjen Pajak melakukan harmonisasi regulasi. Musababnya, perbedaan tafsir menjadi dasar dari munculnya sengketa pajak di Tanah Air.

Pemerintah menyiapkan aturan turunan menyoal perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Kepastian lebih cepat terkait dengan keberlanjutan kontrak setelah 2041 menjadi krusial bagi PTFI untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral yang masih melimpah di tambang Bumi Cenderawasih itu. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk membangun smelter baru di Papua selain pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam undang-undang diatur sepanjang sumbernya masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi untuk menjaga kesinambungan. Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2%, sedangkan sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia melalui MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Pihak Freeport McMoran menyatakan, kesediaannya untuk memberi saham tambahan di PTFI. Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Selasa (17/5), Freeport McMoran menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kontrak baru setelah 2041.

Sebanyak 30 perusahaan yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-Asean atau US-ASEAN Business Council (US-ABC) menjajaki peluang investasi dan perdagangan di Tanah Air.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa sektor bisnis yang dilirik oleh 30 korporasi itu, di antaranya industri mobil listrik dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.“Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang penghiliran dan memperkuat ekosistem mobil listrik dan juga dari sisi sustainable energy, termasuk energy transition, dan mendukung pembangunan IKN,” katanya, Jumat (26/5). Perundingan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam rangka memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan masuk ke dalam global dan regional value chain.Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Nella Sri Hendriyetty, mengatakan dalam pertemuan tersebut Indonesia mendiskusikan berbagi pandangan untuk menyepakati ketentuan jasa keuangan yang dapat meningkatkan perdagangan dan investasi. Dalam kesempatan terpisah Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, menegaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan terwujudnya sumber daya manusia (SDM) sebagai generasi produksi untuk mendukung geliat industri.

JAKARTA, ID – Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) merancang revitalisasi kawasan Hotel Sultan, setelah ditetapkan menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan. Revitalisasi kawasan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kami sedang membuat revitalisasi kawasan, guna menyambut berbagai event besar yang diseleng garakan tahun ini. Akan ada berbagai kegiatan internasional, dari FIBA World Cup sampai KTT Asean di bulan September,” kata Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo saat konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/05/2023). Pengamat olahraga Kesit Budi Handoyo mengatakan, kawasan Gelora Bung Karno sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan olahraga. Itulah sebabnya, revitalisasi kawasan Hotel Sultan diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga. “Kawasan Gelora Bung Karno itu diharapkan dapat tetap berfungsi untuk dunia olahraga, karena sejak awal dibangun, untuk olahraga. Selama ini, sebagian area digunakan untuk komersial, ada mal, hotel, sehingga yang tersisa tidak begitu banyak. Revitalisasi boleh dilakukan, tapi jangan memperkecil ruang untuk olahraga,” ujar Kesit saat dihubungi Investor Daily, Kamis (25/05/2023). Dengan adanya revitalisasi Hotel Sultan, lanjut Kesit, seluruh stakeholder diharapkan bisa bersinergi membangun dunia olahraga agar prestasinya semakin bagus. (Yetede)

JAKARTA, ID - Per tanggal 25 Mei 2023, untuk pembelian bahan bakar Solar subsidi, Pertamina memberlakukan penggunaan Full QR dari aplikasi My Pertamina. Hal in berlaku di SPBU Pertamina yang tersebar di 234 kota atau kabupaten. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Program Subsidi Tepat untuk Solar subsidi ini bukan hal yang baru, dan saat ini Pertamina Patra Niaga terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut. “Mengingat penyaluran Solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya, maka bertahap kami berlakukan Full QR untuk Solar subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR Code-nya,” kata Irto di Jakarta, Kamis (25/05/2023). Menurut Irto, Full QR ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna Solar subsidi itu sendiri, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya, dan sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.  “Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban, karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR Code. Untuk keamanan ekstra, QR Code dapat direset berkala tanpa ada batas, jadi jika hilang atau curiga digunakan bisa diganti dengan QR Code baru melalui website Subsidi Tepat,” ujarnya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus menguat. Nilai tukar rupiah pada kuartal II-2023 berada dalam tren menguat, di mana sampai 24 Mei 2023 menguat 0,63% secara point to point dibandingkan dengan level akhir kuartal I-2023. Hal ini didorong oleh kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. “Ke depan, BI memperkirakan apresiasi rupiah berlanjut ditopang oleh surplus transaksi berjalan dan aliran masuk modal asing seiring prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan Mei 2023 di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Sementara itu, pada akhir perdagangan Kamis (25/5/2023), nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta melemah 53 poin atau 0,36% menjadi Rp 14.953 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp14.900 per dolar AS. Perry menuturkan, secara year to date, nilai tukar rupiah juga menguat 4,48% dari level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Thailand sebesar 0,20% dan India. Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan kondisi negosiasi plafon utang (debt ceiling) di Amerika Serikat (AS) diyakini akan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. “Nilai tukar dolar yang menguat terhadap seluruh mata uang dunia, dan US Treasury juga mengalami peningkatan,“ kata Perry. (Yetede)