Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasir laut dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan prioritas itu membantah tudingan bahwa kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Per­aturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Enggak ada ke situ, PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (12/6). Trenggono menegaskan, ekspor pasir laut dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (2) huruf C PP No. 26/2023. Dalam beleid itu, pasir laut bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, antara lain untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta FGD itu turut menghadirkan pakar yang mendukung pengerukan sedimentasi tidak akan menyebabkan masalah.

Sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) guna memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul cuaca panas yang mulai melanda wilayah ini.Salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca guna membasahi lahan gambut di sejumlah daerah rawan di provinsi ini.Aksi modifikasi cuaca itu bakal dilakukan dalam kurun waktu 12 hari dengan memanfaatkan pesawat CASA 212.Pejabat Pembuat Komitmen VI Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Zulfikar Ali mengungkapkan langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan awan cumolonimbus yang berpotensi masih ada di sekitar wilayah Sumatra Selatan. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tjahjo Pranoto menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan geofi sika (BMKG). Dia mengungkapkan bahwa rencananya TMC yang akan dilakukan di Sumsel bakal membawa sekitar 800 kilogram hingga 1 ton garam (natrium klorida/NaCl) dalam setiap penerbangannya.Adapun, operasi ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp2,03 miliar.

Utang jumbo dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya turut membebani bank pembangunan daerah (BPD). Maklum, tak sedikit kredit dari BPD yang mengalir ke BUMN karya, baik secara langsung maupun lewat kredit sindikasi. Mengacu laporan keuangan perusahaan karya pelat merah pada kuartal I-2023, beberapa BPD yang memiliki portofolio kredit di lebih dari satu perusahaan konstruksi pelat merah. Ini baik dalam bentuk kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Mayoritas BPD tersebut juga memiliki piutang ke PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Utang emiten ini bahkan menyebar dari BPD di Aceh hingga BPD Papua. Sejauh ini, Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi BPD pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan kosntruksi pelat merah, dengan total kredit di BUMN Karya sekitar Rp 3,22 triliun. Pinjaman tersebut ada yang untuk induk usaha, ada juga yang untuk anak usaha. Meski demikian, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan, segmen pembiayaan korporasi ke BUMN karya tidak mendominasi portofolio kredit korporasi di BJB. Ia merinci, penyaluran kredit ke BUMN masuk ke segmen kredit korporasi, dengan portofolio Rp 16,5 triliun. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga memiliki portofolio kredit senilai Rp 395,6 miliar ke BUMN karya. Kredit yang disalurkan oleh BPD Sumsel Babel merupakan kredit jangka panjang di WSKT. Ada juga kredit sindikasi dengan beberapa bank di Wijaya Karya senilai Rp 1,9 triliun.

Konsumsi masyarakat cenderung menurun setelah Ramadan dan Idulfitri usai. Hal tersebut tergambar dari data Mandiri Spending Index (MSI) terkini. Estimasi data MSI pada Mei 2023, Indeks Nilai Belanja sebesar 175,1, atau menurun dari indeks April yang mencapai 210,8. Begitu pula dengan Indeks Frekuensi Belanja bulan lalu yang diperkirakan sebesar 361,6, turun dari April yang mencapai 366,9. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, penurunan tingkat belanja tersebut murni karena pola musiman. Sebab, saat Ramadan dan Idulfitri, pola belanja masyarakat meningkat. Namun demikian, Yudo tetap melihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat dibandingkan momen setelah Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Asal tahu saja, Ramadan tahun lalu jatuh pada April dan Idulfitri pada awal bulan Mei 2022. Pasca Idulfitri tahun lalu, tepatnya Juni, Indeks Nilai Belanja tercatat sebesar 134,6 dan Indeks Frekuensi Belanja sebesar 188,8. Keduanya lebih rendah dibandingkan periode setelah hari raya di tahun ini. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa penurunan tingkat belanja masyarakat pada periode tersebut tidak murni karena normalisasi pasca Idulfitri. Menurut dia, ada kemungkinan masyarakat mulai menahan belanja dan bahkan ada pula lapisan masyarakat yang mulai mengalami pelemahan daya beli. Ia menyebutkan, ada sejumlah peristiwa yang mendasari hal ini. Pertama, tingkat inflasi yang masih tinggi. sehingga masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok. Survei Penjualan Ritel Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pembelian suku cadang kendaraan per April 2023 turun 6,6% secara tahunan atau year on year (yoy) dan pembelian perlengkapan rumah tangga turun 3,9% yoy. Kedua, pertumbuhan upah minimum yang mini menjadi hambatan pemulihan konsumsi masyarakat. Ketiga, ada faktor psikologis masyarakat yang mulai khawatir dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pergerakan saham emiten rumah sakit mulai menunjukkan perbaikan. Jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit yang meningkat juga diperkirakan bisa mengerek pertumbuhan kinerja emiten sektor tersebut ke level normal di tahun ini. Sejumlah saham yang mengalami kenaikan adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Medikaloka Herminta Tbk (HEAL), PT Siloam Internationals Hospital Tbk (SILO). Lalu ada PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) dan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME). Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan, kenaikan harga saham karena beberapa emiten rumah sakit masuk dalam masa pembagian dividen. Sehingga pada awal Mei, harga sahamnya rebound. Analis Samuel Sekuritas Jonathan Guyadi justru mengatakan, secara kumulatif, pertumbuhan pendapatan SILO, HEAL dan MIKA sebesar 11,3% secara tahunan dan naik 3,3% secara kuartalan. Namun, Raphon menyarankan investor mencermati faktor risiko, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat. "Hal ini berpotensi memperkecil ruang kenaikan tarif rumah sakit," kata dia. Equity Analyst Sinarmas Sekuritas, Michael Fillbery menambahkan, potensi pertumbuhan sektor ini juga bergantung pada pemerintah. Sebab pengeluaran layanan kesehatan per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada sistem BPJS Kesehatan pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif, pengendalian biaya, peningkatan subsidi dan penerapan klaim online. Penyesuaian tarif membantu meningkatkan keberlanjutan keuangan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2023, pemerintah berencana memperkenalkan layanan kesehatan dua kelas standar untuk menggantikan sistem tiga kelas yang ada saat ini.

Polemik pengelolaan Dana Pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus terbuka. Terbaru, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut setidaknya ada empat dapen BUMN sedang dalam proses investigasi. Keempat dapen tersebut masuk proses investigasi dikarenakan imbal hasil yang diberikan hanya di bawah 4%. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Mulyadi menyatakan, perlu ada pemetaan atau analisis yang lebih teliti terhadap keempat dapen BUMN yang memiliki imbal hasil di bawah 4% tersebut. Imbal hasil 4% tersebut jauh di bawah rata-rata imbal hasil dapen tahun 2022. Bambang menjelaskan, berdasarkan data statistik OJK, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memiliki return on investment (ROI) di kisaran 6,45% hingga 6,59%. Sementara Dapen Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) memiliki ROI di kisaran 6,37%-7,32%. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki ROI sebesar 3,45%-4,82%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memantau pengelolaan investasi Dapen BUMN. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyoni menyebut, saat ini ada 61 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) BUMN.

Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G. Proyek yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung atas dugaan praktik rasuah itu, sejatinya bertujuan untuk pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Belajar dari peristiwa sebelumnya, langkah melanjutkan proyek menara BTS 4G sepatutnya dilakukan dengan terukur. Apalagi, proyek infrastruktur digital skala besar lainnya seperti Palapa Ring dan Satelit Satria, saat ini masih berjalan. Perencanaan terhadap proyek infrastruktur digital ke depan perlu dirancang matang. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban anggaran yang mesti lebih transparan. Semua pemangku kepentingan perlu terlibat untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital sesuai dengan semangat awalnya, menciptakan keadilan dan kedaulatan digital di seluruh penjuru negeri.

Visi Indonesia emas pada 2045 merupakan wujud keinginan Indonesia untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi sehingga tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan merata serta mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mencapai sekitar US$9,8 trilliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya penghiliran industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Senada hal itu, pemerintah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai 11 Juni 2023 guna mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah berpendapat larangan bijih bauksit ini akan mempercepat penghiliran industri bauksit di dalam negeri. Estimasinya akan bisa mendongkrak nilai tambah bijih bauksit hingga US$1,9 miliar dengan manfaat sebesar US$1,5 miliar dan penciptaan lapangan kerja sekitar 7.627 orang di dalam negeri. Larangan ekspor bauksit yang mengacu pada UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebaiknya ditunda beberapa waktu dengan alasan berikut. Pertama, kebijakan larangan ekspor bauksit akan berdampak menghilangkan penerimaan negara dari bea keluar dan royalti bauksit sebesar Rp1,83 trilliun jika mengacu pada penerimaan negara tahun 2022. Kedua, jika produksi bauksit Indonesia diperkirakan 25 juta ton per tahun, sementara kapasitas smelter saat ini hanya bisa menyerap 13,25 juta ton per tahun maka dimungkinkan ada potensi produksi bauksit Indonesia tidak terserap sebesar 11,75 juta ton per tahun.

Ketiga, akibat tidak terserapnya bauksit tersebut maka harga jual bauksit dalam negeri pun diperkirakan akan lebih rendah daripada pasar dunia sehingga mendorong terjadinya penyeludupan bauksit ke luar negeri. Keempat, urgensi larangan ekspor bauksit perlu dilakukan bertahap seperti pemberian insentif pengolahan bauksit, pemberian bea ekspor alumina maupun produk hasil olahan bauksit lainnya, kemudian baru melarang ekspor bauksit mentah. Sekitar 12 perusahaan smelter yang rencananya dibangun, tetapi 8 perusahaan smelter ternyata masih dalam tahap persiapan lahan. Oleh karena itu, jika perusahaan penambang diharapkan untuk membangun smelter sendiri maka diperlukan pendanaan besar misalnya untuk membangun smelter dengan kapasitas input 3 juta ton bauksit dibutuhkan sekitar Rp 7,7 trilliun. Pembiayaan tersebut tentunya harus diberikan alternatif sumber pendanaan yang murah sehingga bisa diakses semua perusahaan penambang lokal. Penghiliran industri bauksit memerlukan langkah bertahap agar bisa berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku harus selalu ada sehingga diharapkan perusahaan penambang lokal fokus menambang bauksit saja.

Sehari sebelum menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud Md memanggil Arief Tri Hardiyanto, Inspektur Jenderal di Kemenkominfo ke kediamannya. Mahfud meminta penjelasan dari Arief Tri Hardiyanto terkait dengan penyelesaian kontrak pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G, proyek yang menyeret sejumlah pejabat teras Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berurusan dengan penyidik Kejaksaan Agung. Setelah mendapat penjelasan, Mahfud secara prinsip menyatakan proyek pembangunan menara BTS 4G harus tetap berlanjut. “Saya ingin tahu skema penyelesaiannya. Ini kan hal yang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti,” ujar Mahfud saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR pada Senin (5/6). Pembangunan menara BTS 4G di Kemenkominfo menyita perhatian setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya praktik rasuah. Kejagung sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tahun anggaran 2020—2022. Proyek BTS 4G dianggap bermasalah karena diduga terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana, sehingga banyak pembangunan menara BTS tak beroperasi secara optimal. Berdasarkan hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi kerugian negara dalam kasus korupsi proyek itu mencapai Rp8,03 triliun. 

Kasus itu turut pula menyeret nama Menkominfo Johnny G. Plate. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Johnny Plate selama menjalani pemeriksaan di Kejagung, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md sebagai pelaksana tugas. Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, beberapa output prioritas pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemenkominfo pada periode 2018—2022 di antaranya penyediaan BTS yang ditargetkan menjadi 4.098 pada 2022. Lalu, penyediaan kapasitas satelit hingga 25 Gbps pada 2022. Selain itu, target lain menyangkut utilisasi Palapa Ring dari 26,3% pada 2019 untuk wilayah barat menjadi 45%, wilayah tengah dari 6,6% menjadi 40%, dan wilayah timur menjadi 40% dari sebelumhya 1,9% pada 2022. Target lain yang dirancang dalam APBN tahun ini yakni pembangunan Pusat Data Na­sional menjadi dua lokasi. Hal itu diakui oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong agar masyarakat Bali untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran suku bunga tinggi saat menabung agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat LPS Haydin Haritzon mengharapkan agar masyarakat di Pulau Dewata memahami syarat penjaminan yakni 3T yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta tidak terindikasi dan/atau melakukan tindakan fraud.“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai,” katanya dalam kegiatan Literasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia Kantor Perwakilan Bali di Seminyak, Sabtu (10/6). Jika perhitungan cashbackdan bunga yang diperoleh nasabah melebihi TBP maka simpanan tidak dijamin LPS. Oleh karena itu, LPS juga menekankan pentingnya perbankan menerapkan transparansi kepada nasabah khususnya saat menawarkan produk simpanan apabila tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS.Salah satu langkah cermat nasabah bank agar simpanan aman dan dijamin LPS dengan memilih bank dengan tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS. Dia menilai jika tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS, dan bank dinyatakan bangkrut, simpanan nasabah terancam tak bisa dibayarkan. Salah seorang mantan nasabah bank yang dilikuidasi, I Gede Ngurah Ari Prasetya mengatakan bahwa ketaatan mengikuti aturan LPS terbukti membantu saat bank mengalami masalah. Dia menceritakan ibunya adalah nasabah BPR Bank Pasar Umum (BPU) Bali yang dilikuidasi pada 2022. Saat itu ibunya memilih tabungan deposito senilai Rp2 miliar dan Rp500 juta. Ketika banknya dilikuidasi, dirinya tetap dapat mencairkan dananya secara utuh karena selama menabung mengikuti ketentuan 3T.