Pemerintah mengeluarkan jurus baru  untuk menyelamatkan dua BUMN karya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dari krisis utang dan arus kas negatif. Pemerintah berencana mengalihkan (inbreng 75% saham Waskita ke PT Hutama Karya (HK) dan memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp8 triliun ke Wika. Namun, dua aksi ini berpotensi terganjal kepentingan investor, baik pemegang obligasi maupun pemegang saham. Dalam kasus Waskita,  perseroan berencana meminta perpanjangan masa standstill alias penundaan pembayaran utang obligasi hingga September 2023 dari tadinya Juni. Berdasarkan catatan Mandiri Sekuritas (Mansek). Waskita akan menggelar rapat umum pemegang obligasi (RUPO) dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan rencana itu. Jika pemegang obligasi menolak rencana itu, Waskita membutuhkan tambahan waktu untuk menuntaskan restrukturisasi utang, imbas berikutnya, imbreng saham pemerintah di Waskita kepada HK bisa tertunda. "Konsolidasi Waskita HK akan menurunkan total net gearing, Waskita mencapai 0,7 kali. Tahun lalu, net gearing Waskita mencapai 3,9 kali," tulis Mansek. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan lagi aturan protokol kesehatan (Prokes) bagi pelaku perjalanan  untuk dalam dan luar negeri dimasa transisi endemi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) baru. "SE Kemenhub ini merujuk pada  SE Satgas penanganan Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily. SE Satgas itu menganjurkan  para pengelolas sarana  dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menindaklanjuti SE Satgas tersebut. Kemenhub menerbitkan sebanyak empat SE yaitu SE No.14 untuk transportasi darat, SE No.15 untuk transportasi laut, SE No.16 untuk transportasi udara, dan SE No.17 untuk perkeretapian. Aturan ini mulai diberlakukan  pada 9 Juni 2023. "SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasaran transportasi, baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan  prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan," terang Adita. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Vietnam sebagai negara produsen beras untuk memangkas ekspor  tidak akan membahayakan ketersedian beras di Indoensia. Sebab, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berlangsung. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan dan saat ini stok yang tersedia  di gudang bulog mancapai 605 ribu ton. "Insha Allah aman,  karena kami membicarakan juga ini, masih banyak opsi lain," kata Budi di Komplek istana kepresidenan, Jakarta, Senin. Budi mengatakan, pihaknya menjajaki kerja sama pengadaan beras dengan berbagai negara produsen lain seperti India, Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Menurut dia, Indonesia sudah mengamankan kerja sama beras dengan sejumlah negara, sehingga jika terdapat kekurangan di dalam negeri, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan impor. "Kami jajaki semua, dan kami lakukan kontrak-kontrak, deal-deal yang bilamana dibutuhkan bisa diambil," kata dia. Sebagaimana dikutip dari  laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44% mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pascapemberlakuan aturan larangan ekspor konsentrat untuk jenis bauksit oleh pemerintah per 10 Juni 2023, industri ini diperkirakan mengalami goncangan (suffer) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), over supply puluhan juta ton, dan hilangnya ratusan ribu dolar AS pendapatan negara (devisa) dari kegiatan ekspor. Untuk itu tak ada jalan lain, hilirisasi untuk bauksit harus segera direalisasikan di dalam negeri. "Karena ekspor konsentrat sudah dihapus oleh pemerintah, maka memang tidak ada jalan lain bagi para pelaku usaha bauksit, mereka harus menyelesaikan komitmen mereka untuk program hilirisasi dengan menggenjot pembangunan smelter," kata Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (11/06/2023). Menurut Toha, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor ini, karena ada hal dilematis yang akan terjadi. Dengan adanya larangan ekspor ini, dia perkirakan akan terjadi PHK karena aktivitas di tambang berhenti. Kondisi ini, akan mempengaruhi tata niaga bauksit di pasar internasional khusunya harga, meski tak terlalu signifikan. Hal itu mengingat posisi Indonesia ada di urutan ke 5 penghasil bauksit terbesar di dunia (Yetede)

JAKARTA – Kasus rasuah pengadaan menara telekomunikasi yang menyeret nama Johnny Gerard Plate membuat Partai NasDem gerah. Mereka merasa skandal pengadaan 7.904 menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G itu hanya ditimpakan kepada Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh disebut berupaya meminta Johnny mengungkap keterlibatan keseluruhan aktor dan korporasi yang menikmati proyek Rp 28,3 triliun itu. Karena itu, Surya Paloh menemui Johnny Plate di penjara untuk memberi dukungan agar Johnny sudi menjadi justice collaborator–pelaku yang mau bekerja sama memberikan kesaksian kepada aparat hukum.  ”Kedatangan Paloh menemui Plate merupakan dorongan agar kemudian kasus ini bisa terbuka secara utuh,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, kepada Tempo, Senin, 12 Juni 2023.  Pertemuan Surya dengan Johnny berlangsung di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di sana, Ahmad Ali menceritakan, Surya meminta Johnny mengungkap kasus ini sesuai dengan porsi dan peran masing-masing yang beperkara. Tujuannya agar publik dapat menilai siapa yang semestinya diseret sebagai tersangka korupsi. (Yetede)

JAKARTA – Rendahnya transparansi dan partisipasi publik menjadi persoalan yang disoroti dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat masalah terbitnya aturan sedimentasi laut tersebut dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemarin, 12 Juni 2023. Hingga aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei lalu, anggota Komisi Kelautan DPR, Slamet, berujar belum pernah mendengar adanya rancangan PP yang melibatkan publik. "Kami pun tahunya langsung muncul PP. Biasanya rancangan PP, ya, minimal ada angin-angin sayup terdengar bahwa akan ada PP," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. Slamet khawatir kurang transparannya proses pembentukan PP tersebut menimbulkan adanya penumpang gelap. Karena itu, kata dia, pembahasan PP dan aturan turunannya perlu dilakukan secara terbuka. PP itu pun dianggap perlu diuji publik. Misalnya, soal dasar aturan hingga jurnal-jurnal ilmiah yang menjadi acuan terbitnya aturan tersebut. Musababnya, Slamet melihat masih banyak keraguan dan potensi dampak terhadap lingkungan akibat aturan tersebut. Ia pun khawatir nantinya pengawasan terhadap penerapan aturan yang membuka keran ekspor pasir laut tersebut lemah sehingga justru hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, alih-alih memberi dampak positif bagi negara. "Jadi, saya mengusulkan agar PP ini kemudian harus disampaikan kepada minimal Komisi IV karena kami tidak melihat adanya RPP hukum dan diajukan ke publik," kata Slamet. (Yetede)

Ancaman resesi global tampaknya tidak menyurutkan minat beberapa korporasi melakukan akuisisi atau merger di tahun ini. Terbukti, kendati kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian, aksi merger dan akuisisi masih semarak sepanjang tahun 2023 berjalan. Sejumlah perusahaan terlibat dalam aksi merger dan akuisisi. Misal, PT United Tractors Tbk (UNTR) yang membeli 19,99% saham Nickel Industries Limited (NIC) melalui anak usahanya, PT Danusa Tambang Nusantara. Berdasarkan perjanjian penyertaan modal atau share subscription agreement (SSA), NIC akan menerbitkan 857 juta saham baru kepada Danusa dengan harga AS$ 1,10 per saham. Total nilai akuisisi mencapai AS$ 943 juta atau lebih Rp 9,3 triliun. Masih di sektor tambang, PT Indobara Utama Mandiri terpantau mengakuisisi saham Gunung Bara Utama, aset milik terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat senilai Rp 1,94 triliun. Perusahaan ini melakukan transaksi setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang saham Gunung Bara Utama oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (8/6) lalu. Akuisisi juga terjadi Februari lalu. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk juga mengakuisisi 70% saham PT Krakatau Daya Listrik, dan 49% saham PT Krakatau Tirta Industri. Nilai total akuisisi anak usaha PT Krakatau Steel Tbk itu mencapai Rp 3,24 triliun. Grup Indomobil melalui PT Indomobil Sukses International Tbk juga mengakuisisi saham PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia pada akhir Maret 2023. Dalam transaksi ini, Indomobil menggandeng Inchape. Saham Mercedes-Benz Indonesia beralih ke Indomobil sebanyak 30% dan Inchape 70%. Kementerian BUMN juga terus menggodok rencana merger BUMN Karya. Belum lama ini, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, akan melakukan merger BUMN Karya skala kecil di bawah Danareksa. Di sisi lain, BUMN Karya skala besar akan dikonsolidasikan. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, resesi global tak mempengaruhi aksi merger dan akuisisi. Menurut dia, tiap perusahaan telah menetapkan tujuan dalam aksinya. Ada yang untuk diversifikasi usaha, hingga memperkuat fundamental keuangan dan struktur modal perusahaan.

Kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) selama kuartal I-2023 kurang memuaskan. Tekanan biaya menjadi pangkal masalah dan pemberat kinerja emiten ini. Namun, para analis memprediksi, kinerja JPFA membaik pada akhir 2023. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan, tekanan harga day old chicken (DOC) dan broiler membuat para konsumen JPFA yaitu para peternak mengurangi pembelian pakan ternak. "Saat harga DOC dan broiler rendah maka jumlah DOC dan broiler di pasaran melimpah. Sehingga peternak mengurangi produksi sampai mencapai keseimbangan dan harga normal lagi," kata dia. Menurut Raphon, perlu waktu beberapa bulan hingga peternak menilai harga di level normal. Namun dia yakin, harga akan kembali membaik dan pembelian pakan ternak meningkat. "Kami memperkirakan kondisi ini akan terjadi di kuartal IV 2023," ujar dia. Pada kuartal I-2023, JPFA mencetak penurunan pendapatan 3,22% menjadi Rp 11,76 triliun. Sementara bottom line JPFA merugi Rp 249,92 miliar dari laba Rp 603,73 miliar pada kuartal I-2022. Equity Research Analyst Aldiracita Sekuritas Indonesia, Timothy Gracianov memaparkan, pencapaian tersebut di bawah estimasi. Penyebabnya antara lain, penurunan harga DOC dan biaya pemusnahan yang lebih tinggi. Segmen DOC mencatat kerugian operasional Rp 310 miliar, anjlok dari sebelumnya sebesar Rp 139 miliar. Ini terjadi lantaran penurunan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) sekitar 24% secara kuartalan. Selain itu, terjadi peningkatan biaya produksi akibat pemusnahan yang lebih intensif sehingga mendorong harga ayam pedaging menjadi lebih tinggi. Analis Sucor Sekuritas Benyamin Mikael berpendapat, daya beli di kalangan masyarakat menengah ke bawah telah menurun sejak kuartal IV-2022. Ini akibat kenaikan harga bahan bakar dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi tersebut menyebabkan turunnya harga ayam ras pedaging dan DOC.

Pasar modal Indonesia 'kebanjiran' emiten baru pada periode 2019 hingga awal Juni 2023. Ironisnya, tak sedikit dari perusahaan pendatang baru yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus yang baru diimplementasikan otoritas pasar saham. Dari 868 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 171 emiten mengalami mutasi ke Papan Pemantauan Khusus (PPK) mulai 12 Juni 2023. Seleksi dilakukan BEI berdasarkan 11 kriteria yang disusun. Lima di antaranya ialah harga saham di bawah Rp51, likuiditas saham yang rendah, ekuitas negatif, terlilit perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan mengalami suspensi saham akibat aktivitas yang tidak wajar. Di antara 171 emiten penghuni PPK itu, Bisnis mencatat ada 31 perusahaan yang baru melantai di BEI pada periode 2019 hingga 12 Juni 2023. Jumlah itu setara dengan 11,87% dari total emiten baru pada periode tersebut yang tercatat sebanyak 261 perusahaan. Mayoritas disebabkan oleh faktor harga saham di bawah Rp51, seperti saham PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) yang sudah lebih dari setahun terakhir parkir di level harga saham gocap. Selain itu, ada PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) yang terkapar di harga batas bawah Rp50 sejak 30 September 2019 atau 2 pekan setelah listing di BEI. Kriteria likuiditas yang rendah yang tecermin dari rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan juga cukup banyak dialami oleh emiten pendatang baru yang masuk ke PPK. Kondisi itu a.l. dialami oleh saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR) dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK). Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memaparkan otoritas pasar modal memberi perhatian khusus bagi perusahaan yang baru dalam beberapa periode masuk BEI tetapi sudah masuk ke dalam PPK dan mendapat notasi saham. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menambahkan mekanisme call auction merupakan metode perdagangan yang lebih tepat untuk saham yang transaksinya lebih sedikit, sehingga dapat memperbaiki mekanisme price discovery. "Sistem ini juga dapat meredam volatilitas perdagangan saham.” ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan papan pemantauan khusus di lantai bursa mulai kemarin. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan investor, baik ritel ataupun institusi, serta menambah likuiditas perdagangan. Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan dari daftar efek pemantauan khusus yang diimplementasikan 19 Juli 2021 dengan mengacu Peraturan No. II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus. Sejalan dengan itu, BEI memberlakukan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 9 Juni 2023 dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 12 Juni 2023. Beberapa kriteria emiten yang masuk pada papan pemantauan khusus, yaitu harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau periodic call auction kurang dari Rp51. Selain itu, laporan keuangan audit terakhir emiten mendapatkan opini disclaimer. Emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak ada perubahan pada laporan keuangan audit atau interim terakhir, dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian masuk dalam pemantauan khusus. Total ada 11 kriteria bagi emiten yang masuk dalam daftar khusus. Emiten yang berasal dari papan pengembangan menjadi yang paling banyak menghuni papan pemantauan khusus, yakni mencapai145 efek. Emiten kategori ini memiliki kriteria harga saham bertengger di bawah Rp51 dalam 6 bulan terakhir.