Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu (14/6) mendapat sorotan tajam dari Presiden Jokowi. Presiden tak hanya menyentil model penganggaran di pusat dan daerah yang tidak berorientasi pada hasil, tetapi juga mengkritik pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural sehingga tidak memberikan hasil nyata dari manfaat anggaran. ”Cara penganggarannya saja banyak yang enggak benar. Contohnya ada anggaran (penanganan) stunting (tengkes) Rp 10 miliar, saya cek betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Saya minggu lalu cek APBD (yang dipegang) di Mendagri, coba saya mau lihat. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan bla-bla-blaRp 2 miliar,” ungkap Presiden. Menurut Presiden, yang benar-benar untuk membeli telur tidak ada Rp 2 miliar.

”Kapan stunting-nya akan selesai (capai target) kalau caranya seperti ini. Kalau (anggaran) Rp 10 miliar, mestinya Rp 8 miliar untuk telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Lain-lainnya baru Rp 2 miliar,” tutur Presiden. Selama hampir satu decade terakhir, prevalensi tengkes di Indonesia menurun cukup drastis dari 37,2 % pada 2013 menjadi 21,6 % pada 2022. Namun, upaya lanjutan masih perlu dilakukan oleh pemerintah. Hingga 2024, Presiden menargetkan prevalensi tengkes mencapai 14 % (Kompas.id, 3/3/2023). Tanpa menyebut nama daerah, Presiden memaparkan keganjilan program pengembangan UMKM dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. ”Sisanya yang Rp 0,6 miliar itu nanti juga masih muter-muter saja, juga pemberdayaan pengembangan yang istilah-istilahnya absurd, tidak konkret. Seharusnya (alokasikan) langsung saja, beli mesin produksi, untuk marketing, untuk pameran, jelas,” ujar Presiden. (Yoga)

Masyarakat yang menikah dan belum mempunyai anak merupakan kalangan yang memiliki nilai transaksi e-dagang paling besar. Transaksi kalangan ini lebih besar ketimbang kelompok warga lajang atau mereka yang sudah memiliki anak. Ketika menikah, pendapatan diperhitungkan bisa lebih besar karena berasal dari dua pencarinafkah. Namun, ketika pasangan memiliki anak, ada beban finansial lebih besar yang harus ditanggung. Hasil riset ”Laporan Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2023: Pemulihan Ekonomi dan Tren Belanja Pasca Pandemi” yang dirilis oleh Kredivo bekerja sama dengan Katadata Insight Center menyebutkan, dari seluruh jumlah transaksi e-dagang pada 2022, konsumen dengan jumlah transaksi terbanyak berasal dari konsumen yang menikah dengan porsi 58,2 %. Adapun persentase jumlah transaksi e-dagang dari kalangan konsumen lajang 38,7 5. Persentase nilai transaksi e-dagang pada 2022 paling banyak berasal dari kalangan konsumen menikah dengan porsi 55,2 %.

Persentase nilai transaksi e-dagang dari kalangan lajang 41,8 %. Dari seluruh nilai transaksi e-dagang, konsumen yang menikah dan tidak memiliki anak mencatat nilai transaksi terbesar dengan porsi 48,9 %. Terbesar kedua, yaitu 42,5 %, berasal dari kalangan menengah dan memiliki 1-2 anak. Adapun konsumen menikah dengan anak 3-5 orang berkontribusi nilai transaksi e-dagangnya sebesar 8,6 %. Dalam jumpa pers rilis riset ini di Jakarta pada Rabu (14/6) Direktur Katadata Insight Center Adek Roza menjelaskan, riset ini menggunakan analisis data primer yang berasal dari lebih dari 22 juta sampel transaksi e-dagang dari enam lokapasar terbesar di Indonesia, yakni Blibli.com, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Pihaknya juga menggunakan 2,2 juta sampel pengguna Kredivo yang tersebar di 34 provinsi. Transaksi yang dianalisis terjadi pada Januari-Desember 2022. Profil konsumen dari sampel tersebut, 59,7 % laki-laki dan 40,3 % perempuan. Konsumen berusia 18-45 tahun mendominasi dengan porsi 93,2 %, sisanya dari kelompok usia 45 tahun ke atas. (Yoga)

Penguatan kerja layak di berbagai sector pekerjaan dipercaya mampu mencegah praktik perburuhan anak meluas. Upaya ini tetap perlu diikuti dengan inklusi pendidikan dasar yang merata, penarikan pekerja anak, dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Programme Officer International Labour Organization (ILO) Country Office for Indonesia and Timor Leste, Abdul Hakim, Rabu (14/6) di Jakarta, mengatakan, kerja layak meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik kerja paksa, kebebasan berserikat, upah sepadan, serta pemenuhan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (K3). Apabila pekerja usia dewasa memperoleh kerja layak, anak-anak tidak perlu turut bekerja.

”Perusahaan di sektor jasa juga bisa mencegah pekerja anak meluas. Misalnya, perusahaan jasa ojek daring yang memberikan insentif berupa biaya pulsa, kupon diskon perawatan kendaraan, akses jaminan sosial ketenagakerjaan, kredit kepemilikan rumah, dan beasiswa pendidikan anak mitra pengemudi. Cara-cara ini mendukung kerja layak,” ujar Hakim. Programme Manager ILO Project, Promise II Impact di Jakarta, Djauhari Sitorus, menambahkan, pekerja anak bukan permasalahan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kemunculan pekerja anak berkaitan erat dengan persoalan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga. Anak ikut bekerja karena membantu perekonomian keluarga. (Yoga)

Pencarian alternatif pasar baru dan penguatan pasar domestik untuk menggeser ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya dari Uni Eropa (UE) butuh upaya panjang dan berkelanjutan. UU UE tentang Deforestasi (EUDR) dinilai menjadi hambatan dagang  bagi Indonesia ke kawasan itu. Aturan ini menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Eksportir harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi yang menjamin produk-produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Merujuk data BPS, volume ekspor CPO dan produk turunannya naik dari 34,5 juta ton pada 2021 menjadi 35,52 juta ton pada 2022.

Nilai ekspor CPO dan produk turunannya juga naik dari 37,22 miliar USD atau Rp 554,69 triliun pada 2021 menjadi 41,32 miliar USD atau Rp 615,79 triliun pada 2022. Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyebutkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya, secara spesifik ke Uni Eropa, turun dari 5,5 juta ton pada 2021 jadi 3,75 juta ton pada 2022. ”Ini dipengaruhi hambatan dagang yang diterapkan UE,” ujarnya pada diskusi, Rabu (14/6) di Jakarta. Hambatan dagang itu memaksa Indonesia untuk mencari pangsa pasar baru, antara lain negara-negara di kawasan Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ekspor CPO dan produk turunannya ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan lebih signifikan. (Yoga)

Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif anggaran kerja Kementerian Keuangan 2024 sebesar Rp 48,35 triliun. Terdapat lima program yang akan dijalankan oleh Kemenkeu, yakni program pengelolaan belanja negara, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dukungan manajemen, serta pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. ”Anggaran Kemenkeu beserta seluruh  catatannya kami setujui,” ucap Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Yoga)

Penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Namun, upaya mengatasi kemiskinan ekstrem masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas rumah. Program pengentasan ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman mengemukakan, jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus dientaskan hingga 2024 mencapai 6,2 juta jiwa. Sementara itu, dukungan Kementerian PUPR untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui program infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah baru mampu menjangkau 100.000-150.000 jiwa per tahun.

”Program (infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah) ini baru dimulai tahun 2020. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan ekstrem?” ujar Edward dalam diskusi ”Rumah untuk Semua” yang diselenggarakan Habitat for Humanity Indonesia, Rabu (14/6) di Jakarta. Menurut Edward, pekerjaan terbesar penanganan kemiskinan ekstrem ialah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan yang digulirkan PUPR untuk mendukung peningkatan kualitas rumah baru sebatas menyentuh masyarakat berkategori penghasilan Rp 2,2 juta- Rp 3,4 juta per bulan (desil 3 dan 4).Adapun masyarakat berpendapatan di bawah Rp 2,2 juta (desil 1 dan 2) umumnya tidak memiliki kemampuan meningkatkan kualitas rumah. ”Upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, termasuk permukiman kumuh, memerlukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Solusi yang diperlukan antara lain rumah khusus dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) murah,” katanya. (Yoga)

Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah mengevaluasi progres pembangunan fasilitas umum (smelter) oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun IUP khusus setiap tiga bulan. Progres pembangunan smelter menjadi salah satu  syarat untuk memperoleh izin ekspor konsentrat periode  Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Bila progres pembangunannya tidak sesuai rencana kerja, izin ekspor konsentrat dicabut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian  Mineral Logam di Dalam Negeri.  Beleid yag ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 6 Juni 2023 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya terkait evaluasi progres smelter yang dilakukan setiap enam bulan. Terdapat lima komoditas yang diizinkan untuk diekspor hingga akhir Mei 2024 yakni tembaga, besi, timbal, seng, serta anoda slime. Lima perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) lima komoditas tersebut mendapatkan izin ekspor  lantaran kemajuan smelter yang mereka bangun telah  mencapai lebih dari 50% hingga 31 Januari 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyusunan kebijakan Transfer ke daerah (TKD) dan dana desa harus fokus dan selaras dengan kepentingan pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, untuk Dana Desa, fokus utama pada upaya memberantas kemiskinan, kemiskinan esktrim, stunting, dan upaya ketahanan pangan. Dalam rancangan APBN 2024, pemerintah berencana mengalokasikan TKD di kisaran Rp 815 triliun sampai Rp 845 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Haerudin mengatakan, dalam menyusun anggaran 2024 diharapkan dapat mengakodasi kepentingan seluruh pihak. Sebab itu berikaitan dengan kepentingan yang terkait kesejahteran masyarakat. "Saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan daerah yang paling strategis. Saya yakin setiap daerah mengusulkan masalah yang perlu ditangani segera," kata dia dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2024 di Gedung DPR pada Rabu (14/6/2024). Direktur Fasilistas Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT Luthfy Latief mengatakan, pada 2024 pihaknya mendapatkan tugas menggunakan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi skala desa. Ketahanan pangan dan isu-isu lain yang men-support program prioritas nasional. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mengimpor bawang putih dari Tiongkok sebanyak 504.088 ton untuk periode Mei hingga Desember 2023. Upaya ini diharapkan dapat menekan harga bawang putih menjadi di bawah Rp 36.000 per kilogram. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kondisi stok bawang putih bawang pada awal 2023 mencapai 143.261 ton, ditambah realisasi  impor dari Januari-April 2023 mencapai 103.414 ton. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya mencapai 23.300 ton per tahun. "Rencana impor Mei-Desember 504.000 ton. Kemudian total ketersediaan ada 774.000 ton. Kebutuhan tahunan 669.000 ton, sebulan rata-rata perlu 55.700 ton," ujar dia dalam Rapat dengan DPR, di Jakarta, belum lama ini. Dia mengungkapkan, mayoritas impor bawang putih saat ini masih berasal dari Tiongkok. Hingga 10 Juni 2023, hasil verifikasi Rekomondasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian sudah 967.000 ton. Dia mengatakan, kenaikan bawang putih saat ini disebabkan oleh melonjaknya  harga bawang putih ditingkat global yang telah menembus US$1.300 per ton.  Adapun berdasarkan Panel Harga Bapanas per 13 Juni 2023, harga bawang putih secara rata-rata mencapai Rp37.480 perkg, naik 0,74% dibanding  tahun lalu. (Yetede)