Inflasi Diperkirakan Akan Terus Melandai
Tekanan inflasi diperkirakan akan terus menurun. Hal ini dikarenakan dampak kenaikan harga BBM pada September 2022 kian berkurang.Upaya pemerintah mengendalikan inflasi juga dinilai telah menunjukkan hasil. Kendati demikian, lonjakan inflasi akibat kegagalan panen karena efek El Nino tetap perlu diwaspadai. Mengutip Indeks Ekspektasi Harga (IEH) hasil survei BI, responden memperkirakan tekanan inflasi pada Juli 2023 berada di level 118,5, lebih rendah daripada Juni 2023 pada level 124,5. Adapun tekanan inflasi Oktober 2023 pada level 121,6, relatif stabil ketimbang September 2023 yang pada level 121,5.
”Tekanan harga yang terjaga itu didukung oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (13/6). IEH merupakan bagian dari Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan BI. Adapun SPE merupakan survei bulanan terhadap lebih dari 700 pengecer di 10 kota yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai pergerakan PDB dari sisi konsumsi. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, tekanan inflasi memang terus melandai. Hal ini tecermin dari inflasi Mei 2023 sebesar 4,00 % secara tahunan. Tingkat inflasi itu lebih rendah ketimbang April 2023 yang sebesar 4,33 %. (Yoga)
Produksi Kian Turun, Impor Garam Naik
Produksi garam nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga tahun 2024. Beberapa tahun terakhir, produksi garam domestik cenderung turun, sementara impornya naik. Usaha ekstra diperlukan untuk mendorong produksi, antara lain dengan memperluas lahan dan intensifikasi. Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam Fran Purwanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6) mengatakan, pasokan garam untuk industri nasional belum bisa dipenuhi secara menyeluruh dari produksi dalam negeri. Intensifikasi hanya mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan pergaraman. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri paling lambat pada 2024.
Kebutuhan garam nasional antara lain garam untuk konsumsi dan industri, yakni industri aneka pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun dan detergen, tekstil,farmasi, serta kimia atau chlor alkali plant (CAP). Selain itu, garam untuk pengolahan air, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, serta kosmetik. KKP mencatat, kebutuhan garam nasional 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, industri CAP jadi pengguna tertinggi, yakni 2,2 juta-2,3 juta ton per tahun, sementara garam untuk konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan selebihnya diserap industri lain (Kompas.id, 27/2). Sementara itu, produksi garam dalam negeri cenderung turun beberapa tahun terakhir, dari 2,5 juta ton pada 2019 menjadi 1,06 juta ton pada 2020 dan 0,88 juta ton tahun 2021. Guna memenuhi kebutuhan industri, pemerintah mengizinkan impor garam. (Yoga)
Anak Jadi Korban dan Pelaku TPPO
Kepolisian Resor Kota Bogor mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak. Bukan hanya korban, dua pelaku TPPO juga anak-anak. Kapolresta Bogor Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, dalam kurun waktu 29 April-11 Juni 2023, terungkap enam kasus perdagangan anak dengan sembilan tersangka, yaitu Samir (24), Alfiansyah (19), Nursobah (19), Rijalludin (21), Achmad (27), Evan (18), Sandi (29), SL (17), dan SPS (16). ”Dari sembilan tersangka, dua di antaranya anak berhadapan dengan hukum. Enam korban merupakan anak,” kata Bismo, Selasa (13/6). Kasus TPPO anak itu berada di lima lokasi, seperti di sebuah penginapan di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor Tengah, dan sebuah apartemen di Kedung Badak, Tanah Sareal. Selain itu, terungkap pula tiga tempat indekos yang berada di Sindangsari, Bogor Timur; di Tegal Gundil, Bogor Utara; dan di Gunung Batu, Bogor Barat.
Dari hasil pemeriksaan, para pemilik tempat indekos menerima bagian dari transaksi prostitusi anak. Dengan adanya keterlibatan pemilik tempat indekos itu, Polresta Bogor akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memverifikasi jumlah, lokasi, dan izin tempat indekos. Dalam praktik TPPO itu, para korban dipaksa melayani pelanggan hingga lima orang per hari dengan tarif Rp 200.000-Rp 250.000. Jika pelanggan memesan melalui aplikasi MiChat, tarifnya menjadi Rp 250.000-Rp 350.000. ”Ini kejahatan luar biasa, tidak hanya eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tetapi juga prostitusi dan perdagangan anak. Tindakan hukum tegas bagi para pelaku,” ujarnya. Kasatreskrim Polresta Bogor Komisaris Rizka Fadhila menambahkan, dua pelaku berhadapan dengan hukum, SL (17) dan SPS (16), bisa terlibat TPPO karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka tergiur menghasilkan uang dengan cepat. (Yoga)
DPR & Pemerintah Kerek Postur Makro Fiskal 2024
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengerek target penerimaan dan belanja negara dalam postur makro fiskal tahun 2024. Target ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Dalam postur makro fiskal, penerimaan negara ditargetkan 11,88% hingga 12,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas bawah target ini naik dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang sebesar 11,81% terhadap PDB.
Meningkatnya batas bawah target itu sejalan dengan kenaikan proyeksi dua pos penerimaan.
Pertama, penerimaan perpajakan yang dipatok berkisar 9,95%-10,2% terhadap PDB, naik dari usulan sebelumnya sebesar 9,91%-10,18% terhadap PDB.
Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar 1,92% hingga 2,16% terhadap PDB. Batas bawahnya naik dibandingkan usulan sebesar 1,9% terhadap PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan perubahan target penerimaan negara, khususnya PNBP, sejalan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VII DPR, rerata ICP 2024 sebesar US$ 70-US$ 80 per barel. Angka itu lebih rendah dari asumsi ICP pada tahun ini di level US$ 90-US$ 95 per barel.
Tak hanya itu, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati target belanja negara dalam postur makro fiskal 2024 sebesar 14,03%-15,01% terhadap PDB. Batas bawah target tersebut naik ketimbang usulan awal dalam KEM PPKF yang sebesar 13,97%-15,01%.
Suntikan PMN Bukan Solusi Kesehatan BUMN
Pemerintah sedang mengutak-atik postur anggaran tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal, akan mempertahankan setoran dividen perusahaan negara di level Rp 80,2 triliun pada 2024.
Saat bersamaan, pemerintah juga bakal mengerek penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN menjadi senilai total Rp 57,96 triliun. Nilai PMN 2024 yang disodorkan Kementerian BUMN ini membengkak Rp 24 triliun atau 70,8% dari pagu awal senilai Rp 33,9 triliun. Suntikan modal negara tahun depan ini juga lebih tinggi daripada tahun ini Rp 47 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, PMN 2024 akan dipakai untuk menuntaskan sejumlah proyek. Salah satunya penyelesaian proyek jalan tol. Pemerintah juga ingin mendorong kinerja BUMN yang mendapatkan suntikan dana negara tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kebijakan PMN yang masih terus dinikmati BUMN. Menurut dia, suntikan modal hanya akan membuat BUMN yang bersangkutan bergantung kepada sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Contohnya: sokongan PMN bagi BUMN karya dalam membangun proyek jalan tol dan proyek lainnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, beberapa BUMN karya setelah mendapat PMN justru tak menunjukkan kinerja bagus.
Sentimen EV Belum Poles Saham Emiten
Sebagai bisnis yang tergolong baru di Indonesia, manufaktur kendaraan listrik atau
electric vehicle
(EV) dipandang memiliki potensi bisnis menjanjikan. Peluang pasar yang besar serta ambisi pemerintah menjadi modal dasar bagi perkembangan bisnis ini.
Tak heran jika emiten-emiten yang didukung konglomerasi besar, bahkan yang sebelumnya tak punya sejarah berbisnis otomotif, masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Teranyar, tentakel bisnis Grup Bakrie, yakni PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) menggelar initial public offering (IPO) demi melangkah lebih dalam ke bisnis EV.
Gilarsi W. Setijono, Direktur Utama VKTR Selasa (13/6) menyebut, IPO merupakan langkah strategi Grup Bakrie untuk mengembangkan bisnis EV. Menurutnya, kendaraan listrik, terutama bus dan truk di dalam negeri, masih punya peluang besar untuk tumbuh ke depannya. VKTR bukan satu-satunya perusahaan terbuka yang terjun di bidang kendaraan listrik. Sebelumnya sudah ada PT NFC Indonesia Tbk (NFCX), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), PT Indika Energy Tbk (INDY) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Mulai Panen Hasil Proyek Jalan Tol
Tahun ini akan menjadi musim panen bagi PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Pasalnya beberapa proyek yang dijalankan JSMR sudah mulai menghasilkan.
Hal ini nampak dari realisasi kinerja operator jalan tol yang mulai menghijau di kuartal I-2023. Analis JP Morgan Sekuritas Indonesia Arnanto Januri pun menyebut, kenaikan pendapatan JSMR terdorong pengoperasian jalan tol Trans Jawa.
Arnanto juga menyebut terjadi penurunan leverage. Hasilnya, pada kuartal I-2023 terjadi perputaran pendapatan dan pertumbuhan EBITDA yang melampaui pertumbuhan beban bunga bersih. "Kami memperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena kami percaya JSMR berada dalam masa transisi menuju masa panen," jelas Arnanto dalam riset 29 Mei 2023. Dia juga menyebut jika JSMR menuai manfaat dari peningkatan trafik jalan tol Trans Jawa dan di saat bersamaan kebutuhan belanja modal terus berkurang.
Arnanto mencatat, JSMR cukup banyak mengeluarkan belanja modal selama pembangunan jalan tol Trans-Jawa pada tahun 2015-2019. Meski begitu, JSMR tidak berhenti menambah jalan tol. Di tahun ini, JSMR menargetkan bisa nambah jalan tol sepanjang 35 km lalu 43 km pada 2024. Menurut dia, JSMR akan membutuhkan belanja modal sebesar Rp 10 triliun per tahun.
Pada Selasa (13/06), saham JSMR berada di Rp 3.850 per saham, sekaligus level tertinggi dalam setahun terakhir. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro melihat tren positif yang terjadi karena pasar menilai saham JSMR terlampau murah. Sehingga menjadi momen tepat untuk kembali mengakumulasi.
Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima berpendapat, kenaikan harga JSMR akibat dari apresiasi turunnya beban utang JSMR. Tren penurunan yield obligasi membuat tekanan beban bunga JSMR ikut menurun. Selain itu, JSMR juga konsisten menurunkan utang dari kisaran Rp 60 triliun di masa pandemi menjadi kisaran Rp 40 triliun. "Ini akan membantu menurunkan beban bunga dan memperbaiki bottom line JSMR," ujar dia.
Bank Digital Terseret Sentimen Bunga Acuan
Tekanan pada saham-saham bank digital masih terus berlanjut. Sejak awal tahun ini, mayoritas saham bank digital kompak bergerak melemah.
Contoh, PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) sejak awal tahun harga sahamnya sudah terkoreksi 18,60% jadi Rp 525 per saham pada Selasa (13/6). Saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) juga sudah turun 17,20% sejak awal tahun menjadi Rp 3.080 per saham.
Satu-satunya saham bank digital yang mengalami kenaikan harga adalah PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI). Harga saham bank digital ini naik 13,31% sejak awal tahun menjadi Rp 2.000 per saham.
Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Anggi mengungkapkan, penguatan harga saham-saham bank digital beberapa waktu belakangan didukung ekspektasi pasar terkait suku bunga The Fed. Pasar meyakini The Fed akan menghentikan laju kenaikan suku bunga acuannya pada Juni ini.
The Fed telah menaikkan 500 basis poin (bps) sejak Maret 2022. “Karena estimasi suku bunga tidak akan naik lagi, bank digital akan terhindar dari lebih besarnya pembayaran beban bunga yang semakin tinggi,” ujar Nico.
Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menambahkan, sinyal penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) juga mendorong kenaikan harga saham-saham bank digital.
Penurunan bunga acuan ini akan lebih menguntungkan bank digital, karena selama ini mereka memberikan bunga jauh lebih tinggi dari bank konvensional.
Selain itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji menyebutkan bank digital masih dibayangi oleh likuiditas minim. Padahal likuiditas penting untuk ekspansi kredit.
MENANGKIS EFEK MANUVER AS
Dampak kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dan pergeseran plafon utang Amerika Serikat (AS) diyakini tidak akan menimbulkan gejolak pasar keuangan di dalam negeri mengingat pelaku pasar sudah memperhitungkan risiko tersebut sejak jauh-jauh hari. Optimisme itu dilandasi oleh masuknya aliran dana asing atau capital inflow ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) mencapai Rp75,12 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pelonggaran plafon utang AS sejatinya memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Mengecilnya ruang fiskal di AS tidak perlu disikapi berlebihan seperti yang terjadi beberapa waktu ini sehingga sempat memunculkan sentimen negatif. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendasari optimisme pemerintah mampu meminimalisasi risiko guncangan dari potensi penggelembungan obligasi AS. Pertama, meningkatnya appetite investor asing yang tecermin dari data capital inflow senilai Rp75,12 triliun di pasar SBN hingga 9 Juni 2023. Kedua, porsi investor domestik yang makin besar sehingga mampu menahan efek pelarian modal. Ketiga, kesiapan pelaku pasar dalam merespons dinamika ekonomi Negeri Paman Sam, baik dari sisi kebijakan suku bunga acuan maupun kenaikan plafon utang. Per 12 Juni 2023, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun telah turun 62 basis poin, dan secara Month to Date (MtD) turun 5 basis poin.
Pemerintah memang patut waspada lantaran ekspektasi membanjirnya US Treasury dapat menyulitkan upaya pemerintah dalam menghimpun pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penerbitan SBN. Alasannya, investor dapat terpicu untuk memindahkan modalnya ke AS yang memberikan imbal hasil tinggi sehingga memunculkan kekhawatiran surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah tidak terserap oleh pasar dengan maksimal. Perbedaan suku bunga itu berisiko memicu perpindahan dana masyarakat dari perbankan ke obligasi negara. Artinya, terjadi perebutan likuiditas antara pemerintah dan perbankan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyarankan kepada pemerintah untuk tetap mencermati risiko tersebut meskipun sepanjang tahun berjalan pasar SBN masih cukup menarik. Kepala Riset Pendapatan Tetap Mandiri Sekuritas Handy Yunianto memandang faktor penting dari stabilitas pasar keuangan ada pada perbedaan yield antara obligasi di Indonesia dan AS. Sepanjang imbal hasil SBN masih cukup baik, obligasi negara pun bakal terserap dan kebutuhan pembiayaan APBN terpenuhi.
Deru Mesin Otomotif Kian Kencang
Sebagai salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pencapaian penjualan di sektor otomotif selama 5 bulan ini merefleksikan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Indonesia pada Senin (12/6), dalam Survei Konsumen terlihat bahwa keyakinan konsumen pada Mei menguat dari bulan sebelumnya, dari level 126,1 pada April menjadi 128,3. Secara umum, laporan itu menyebutkan keyakinan konsumen terpantau tetap kuat pada seluruh kategori pengeluaran. Konsumsi masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian tentunya harus terus didorong. Pemerintah diharapkan tidak sekadar memperlonggar mobilitas masyarakat, tetapi juga turut memacu belanja negara maupun daerah. Data yang disampaikan pemerintah, diketahui sepanjang tahun lalu sekitar Rp690 triliun dana masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan di bank. Sementara itu, konsumsi masyarakat pada 2022 masih di bawah 5% atau berada di angka 4,93%, dan akan terus digenjot hingga mencapai 5,4% pada 2024.
Penjualan mobil yang membaik pada periode Januari—Mei 2023, menggambarkan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah sudah mulai pulih. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan penjualan mobil di tingkat ritel pada lima bulan ini mencapai 422.514 unit, atau naik 10,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penjualan dari pabrikan ke diler pada periode sama tahun ini mencapai 423.404 unit atau naik 6,9% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pencapaian penjualan pada periode 5 bulan ini disebabkan oleh produktivitas pabrikan yang telah beroperasi kembali normal, diikuti meningkatnya pembelian masyarakat. Di samping penjualan di dalam negeri, upaya produsen memperluas pasar ke mancanegara turut menaikkan volume produksi mobil. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, disebutkan ekspor mobil Indonesia secara completely built up (CBU) mencapai 166.000 unit mobil pada periode Januari—April 2023 atau meningkat 26% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 berjumlah 131.000 unit.









