JAKARTA,ID- Sebanyak 12 emiten dari total 14 emiten multifinance membukukan  laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun atau tumbuh 35,14% year on year (yoy) pada kuartal 1-2023. Sementara dua emiten lainnya tercatat merugi. Dua  emiten yang mengalami penurunan laba hingga tercatat merugi dalam tiga bulan pertama tahun ini adalah PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) dan PT Pool Advista Finance Tbk (POOL). Sisanya masih mampu membukukan laba, meski dua entitas diantaranya tercatat mengalami penurunan laba yakni PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA). Sementara itu, emiten yang mencatatkan pertumbuhan laba diantaranya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), PT Buana Finance Tbk (BBLD), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT Woori Finance Indonesia Tbk (CFIN), Lalu ada PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA), PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS), PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA), PT Trust Finance Tbk (TRUS), dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF). Rata-rata pertumbuhan bersih sejumlah emiten yakni sebesar 31,14% pada kuatal 1-2023, ini lebih tinggi dibandingkan  rata-rata peningkatan laba keseluruhan industri. Industri multifinance mencatat laba bersih Rp5,23 triliun atau tumbuh 32,20%. (Yetede)

Saat ribuan peneliti dan pentolan industri teknologi membuat surat terbuka pada akhir  Maret lalu, yang meminta moratorium pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang lebih canggih dari GPT-4, CEO OpenAI, yang mengembangkan Chat GPT, Sam Altman merasa ”tersanjung”. Potensi GPT-4, model kecerdasan buatan yang dikembangkan OpenAI dinilai memiliki kemampuan untuk mengubah dunia secara drastic hingga memicu kesadaran untuk meregulasi AI. Tidak lama setelah dilayangkannya surat terbuka itu, Altman pun merancang tur dunia untuk meyakinkan dunia akan potensi revolusi AI. Kongres AS, Komisi Uni Eropa, Presiden Perancis, PM India, Presiden Israel, hingga Presiden Korsel telah ditemuinya. Indonesia, pada Rabu (14/6) telah menjadi negara ke-21 yang ia datangi dalam sebulan terakhir. Acara tanya jawab dengan Altman berlangsung selama satu jam, dipandu Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika) Prof Hammam Riza. Acara ini merupakan kerja sama Korika dan GDP Venture.

Dalam acara bertajuk ”Conversation with Sam Altman” yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Altman yang mengenakan kemeja batik memberikan berbagai pendapat tentang masa depan pendidikan, apa yang masih menjadi kelemahan GPT-4, dan upaya kolektif yang bisa dilakukan masyarakat dunia untuk menjaga pemanfaatan AI yang aman bagi peradaban manusia. Menurut Altman, pendidikan akan berubah secara dramatis dengan penggunaan AI, namun perubahan sebesar ini bukan cerita baru. Sepanjang sejarah, sudah beberapa kali masyarakat khawatir akan masa depan pendidikan setiap ada teknologi baru, seperti ketika kemunculan kalkulator atau mesin pencari. Saya yakin bahwa (AI) bisa akan menjadi revolusi teknologi paling berdampak yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Saya percaya bahwa 25-50 tahun dari sekarang, dunia bisa menjadi tempat yang jauh lebih baik. Hampir tak terbayangkan, bagaimana bertambah baiknya kualitas hidup masyarakat dunia kelak. Saya berpendapat teknologi ini tidak bisa dihentikan, namun, kita perlu membimbing dan mengarahkannya dengan baik. (Yoga)

Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu (14/6) mendapat sorotan tajam dari Presiden Jokowi. Presiden tak hanya menyentil model penganggaran di pusat dan daerah yang tidak berorientasi pada hasil, tetapi juga mengkritik pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural sehingga tidak memberikan hasil nyata dari manfaat anggaran. ”Cara penganggarannya saja banyak yang enggak benar. Contohnya ada anggaran (penanganan) stunting (tengkes) Rp 10 miliar, saya cek betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Saya minggu lalu cek APBD (yang dipegang) di Mendagri, coba saya mau lihat. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan bla-bla-blaRp 2 miliar,” ungkap Presiden. Menurut Presiden, yang benar-benar untuk membeli telur tidak ada Rp 2 miliar.

”Kapan stunting-nya akan selesai (capai target) kalau caranya seperti ini. Kalau (anggaran) Rp 10 miliar, mestinya Rp 8 miliar untuk telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Lain-lainnya baru Rp 2 miliar,” tutur Presiden. Selama hampir satu decade terakhir, prevalensi tengkes di Indonesia menurun cukup drastis dari 37,2 % pada 2013 menjadi 21,6 % pada 2022. Namun, upaya lanjutan masih perlu dilakukan oleh pemerintah. Hingga 2024, Presiden menargetkan prevalensi tengkes mencapai 14 % (Kompas.id, 3/3/2023). Tanpa menyebut nama daerah, Presiden memaparkan keganjilan program pengembangan UMKM dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. ”Sisanya yang Rp 0,6 miliar itu nanti juga masih muter-muter saja, juga pemberdayaan pengembangan yang istilah-istilahnya absurd, tidak konkret. Seharusnya (alokasikan) langsung saja, beli mesin produksi, untuk marketing, untuk pameran, jelas,” ujar Presiden. (Yoga)

Masyarakat yang menikah dan belum mempunyai anak merupakan kalangan yang memiliki nilai transaksi e-dagang paling besar. Transaksi kalangan ini lebih besar ketimbang kelompok warga lajang atau mereka yang sudah memiliki anak. Ketika menikah, pendapatan diperhitungkan bisa lebih besar karena berasal dari dua pencarinafkah. Namun, ketika pasangan memiliki anak, ada beban finansial lebih besar yang harus ditanggung. Hasil riset ”Laporan Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2023: Pemulihan Ekonomi dan Tren Belanja Pasca Pandemi” yang dirilis oleh Kredivo bekerja sama dengan Katadata Insight Center menyebutkan, dari seluruh jumlah transaksi e-dagang pada 2022, konsumen dengan jumlah transaksi terbanyak berasal dari konsumen yang menikah dengan porsi 58,2 %. Adapun persentase jumlah transaksi e-dagang dari kalangan konsumen lajang 38,7 5. Persentase nilai transaksi e-dagang pada 2022 paling banyak berasal dari kalangan konsumen menikah dengan porsi 55,2 %.

Persentase nilai transaksi e-dagang dari kalangan lajang 41,8 %. Dari seluruh nilai transaksi e-dagang, konsumen yang menikah dan tidak memiliki anak mencatat nilai transaksi terbesar dengan porsi 48,9 %. Terbesar kedua, yaitu 42,5 %, berasal dari kalangan menengah dan memiliki 1-2 anak. Adapun konsumen menikah dengan anak 3-5 orang berkontribusi nilai transaksi e-dagangnya sebesar 8,6 %. Dalam jumpa pers rilis riset ini di Jakarta pada Rabu (14/6) Direktur Katadata Insight Center Adek Roza menjelaskan, riset ini menggunakan analisis data primer yang berasal dari lebih dari 22 juta sampel transaksi e-dagang dari enam lokapasar terbesar di Indonesia, yakni Blibli.com, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Pihaknya juga menggunakan 2,2 juta sampel pengguna Kredivo yang tersebar di 34 provinsi. Transaksi yang dianalisis terjadi pada Januari-Desember 2022. Profil konsumen dari sampel tersebut, 59,7 % laki-laki dan 40,3 % perempuan. Konsumen berusia 18-45 tahun mendominasi dengan porsi 93,2 %, sisanya dari kelompok usia 45 tahun ke atas. (Yoga)

Penguatan kerja layak di berbagai sector pekerjaan dipercaya mampu mencegah praktik perburuhan anak meluas. Upaya ini tetap perlu diikuti dengan inklusi pendidikan dasar yang merata, penarikan pekerja anak, dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Programme Officer International Labour Organization (ILO) Country Office for Indonesia and Timor Leste, Abdul Hakim, Rabu (14/6) di Jakarta, mengatakan, kerja layak meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik kerja paksa, kebebasan berserikat, upah sepadan, serta pemenuhan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (K3). Apabila pekerja usia dewasa memperoleh kerja layak, anak-anak tidak perlu turut bekerja.

”Perusahaan di sektor jasa juga bisa mencegah pekerja anak meluas. Misalnya, perusahaan jasa ojek daring yang memberikan insentif berupa biaya pulsa, kupon diskon perawatan kendaraan, akses jaminan sosial ketenagakerjaan, kredit kepemilikan rumah, dan beasiswa pendidikan anak mitra pengemudi. Cara-cara ini mendukung kerja layak,” ujar Hakim. Programme Manager ILO Project, Promise II Impact di Jakarta, Djauhari Sitorus, menambahkan, pekerja anak bukan permasalahan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kemunculan pekerja anak berkaitan erat dengan persoalan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga. Anak ikut bekerja karena membantu perekonomian keluarga. (Yoga)

Pencarian alternatif pasar baru dan penguatan pasar domestik untuk menggeser ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya dari Uni Eropa (UE) butuh upaya panjang dan berkelanjutan. UU UE tentang Deforestasi (EUDR) dinilai menjadi hambatan dagang  bagi Indonesia ke kawasan itu. Aturan ini menyasar minyak sawit dan produk turunannya, arang, kopi, kedelai, kakao, daging sapi, dan kayu. Eksportir harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi yang menjamin produk-produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Merujuk data BPS, volume ekspor CPO dan produk turunannya naik dari 34,5 juta ton pada 2021 menjadi 35,52 juta ton pada 2022.

Nilai ekspor CPO dan produk turunannya juga naik dari 37,22 miliar USD atau Rp 554,69 triliun pada 2021 menjadi 41,32 miliar USD atau Rp 615,79 triliun pada 2022. Namun, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyebutkan, volume ekspor CPO dan produk turunannya, secara spesifik ke Uni Eropa, turun dari 5,5 juta ton pada 2021 jadi 3,75 juta ton pada 2022. ”Ini dipengaruhi hambatan dagang yang diterapkan UE,” ujarnya pada diskusi, Rabu (14/6) di Jakarta. Hambatan dagang itu memaksa Indonesia untuk mencari pangsa pasar baru, antara lain negara-negara di kawasan Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Uni Ekonomi Eurasia. Ekspor CPO dan produk turunannya ke negara-negara tersebut dapat ditingkatkan lebih signifikan. (Yoga)

Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif anggaran kerja Kementerian Keuangan 2024 sebesar Rp 48,35 triliun. Terdapat lima program yang akan dijalankan oleh Kemenkeu, yakni program pengelolaan belanja negara, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, dukungan manajemen, serta pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. ”Anggaran Kemenkeu beserta seluruh  catatannya kami setujui,” ucap Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Yoga)

Penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Namun, upaya mengatasi kemiskinan ekstrem masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal peningkatan kualitas rumah. Program pengentasan ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman mengemukakan, jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus dientaskan hingga 2024 mencapai 6,2 juta jiwa. Sementara itu, dukungan Kementerian PUPR untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui program infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah baru mampu menjangkau 100.000-150.000 jiwa per tahun.

”Program (infrastruktur berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas rumah) ini baru dimulai tahun 2020. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan ekstrem?” ujar Edward dalam diskusi ”Rumah untuk Semua” yang diselenggarakan Habitat for Humanity Indonesia, Rabu (14/6) di Jakarta. Menurut Edward, pekerjaan terbesar penanganan kemiskinan ekstrem ialah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan yang digulirkan PUPR untuk mendukung peningkatan kualitas rumah baru sebatas menyentuh masyarakat berkategori penghasilan Rp 2,2 juta- Rp 3,4 juta per bulan (desil 3 dan 4).Adapun masyarakat berpendapatan di bawah Rp 2,2 juta (desil 1 dan 2) umumnya tidak memiliki kemampuan meningkatkan kualitas rumah. ”Upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, termasuk permukiman kumuh, memerlukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Solusi yang diperlukan antara lain rumah khusus dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) murah,” katanya. (Yoga)

Tingginya disparitas harga elpiji bersubsidi ukuran 3 kig, yakni antara harga eceran tertinggi dan harga di tingkat pengguna, menjadi sorotan. Untuk memperkecil disparitas tersebut, pemerintah akan menyiapkan pedoman penghitungan harga eceran tertinggi elpiji bersubsidi. Dengan demikian, daerah yang tingkat distribusinya relatif sulit dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi sesuai kondisinya itu. Problem tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dan PT Pertamina (Persero) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengatakan, kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam penyaluran elpiji 3 kg. ”Di daerah, harganya kerap tinggi. (Sebab), sesudah dari agen (distribusi), lalu ke pangkalan, pengecer, dan seterusnya (harga menjadi mahal),” ujar Ramson. Tutuka, di sela-sela rapat itu, mengakui adanya kendala perbedaan yang terlampau jauh antara HET yang ditetapkan pemerintah daerah dan harga di pengguna akhir. ”Berdasarkan peraturan menteri, HET (elpiji 3 kg) ini ditentukan tiap-tiap pemda. Tapi, yang terjadi adalah end user membeli dengan harga melebihi HET itu.Tahun lalu, kami survei di Kotawaringin (Kalteng), harga (di pengguna) bisa sampai Rp 55.000. Jauh sekali dari (HET) Rp 18.000 atau Rp 20.000,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah mengevaluasi progres pembangunan fasilitas umum (smelter) oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun IUP khusus setiap tiga bulan. Progres pembangunan smelter menjadi salah satu  syarat untuk memperoleh izin ekspor konsentrat periode  Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Bila progres pembangunannya tidak sesuai rencana kerja, izin ekspor konsentrat dicabut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian  Mineral Logam di Dalam Negeri.  Beleid yag ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 6 Juni 2023 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya terkait evaluasi progres smelter yang dilakukan setiap enam bulan. Terdapat lima komoditas yang diizinkan untuk diekspor hingga akhir Mei 2024 yakni tembaga, besi, timbal, seng, serta anoda slime. Lima perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) lima komoditas tersebut mendapatkan izin ekspor  lantaran kemajuan smelter yang mereka bangun telah  mencapai lebih dari 50% hingga 31 Januari 2023. (Yetede)